Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam perundang-undangan serta pengaplikasiannya dalam praktik berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. Mogok kerja merupakan hak yang dimiliki pekerja/buruh dengan cara menghentikan pekerjaan atau memperlambat pekerjaan, dengan maksud agar keinginan atau tuntutan para pekerja/buruh dapat dipenuhi oleh pihak pengusaha. Mogok kerja juga merupakan alat penyeimbang (equilibrium) pekerja/buruh yang berada pada posisi lemah. Sebagai bentuk untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja/buruh, mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas karena terdapat batasan dan ketentuan yang mengaturnya. Pada pratiknya, pelaksanaan mogok kerja tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga hal ini berakibat hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang tentunya akan merugikan pihak buruh/pekerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PUK SPL-FSPMI PT. Smelting dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah, dan berakibat hukum pada pemutusan hubungan kerja kepada 308 orang anggota Serikat Pekerja PUK-SPL-FSPMI. ...... This thesis discusses the regulation of strike in Indonesian Labor Regulations and its application in practice by analyzing the Cassation Court Decision Number 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. A strike is a right that belongs to any worker/laborer by stopping or slowing down work, with the intention that the demands or the wishes of the workers/laborers can be fulfilled by the company. Strikes are also means a balancing (equilibrium) workers'/laborers' position who are in a weak position. As a form of fighting for their rights, strikes cannot be carried out freely because there are restrictions and provisions that govern them. In practice, the implementation of strikes does not always comply with the existing regulations, so this would bring legal consequences such as work termination, which will certainly harm the workers/laborers. This thesis is written based on the juridical-normative method with data analysis techniques used are qualitative and data collection through library research. The result of this research found that the strike conducted by PUK SPL-FSPMI, is categorized as an illegal strike and has legal consequences of termination towards 308 members of the PUK-SPL-FSPMI.

Abstrak :
Pemanggilan kerja kembali kepada pekerja yang dirumahkan dapat menjadi penyebab terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mangkir kerja yang menimbulkan terjadinya perselisihan PHK. Penelitian Direpresentasikan melalui pengkajian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 159K/Pdt.Sus-PHI/2023, Permasalahan yang dikaji adalah ketentuan pemanggilan kembali pekerja yang dirumahkan dan proses penyelesaian PHK dengan alasan mangkir. Penelitian dilakukan dengan metode doktrinal dengan tipe deskriptif-analisis menggunakan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan diperoleh bahwa ketentuan mengenai pemanggilan kerja secara patut tidak terdapat dalam ketentuan khusus, akan tetapi telah diatur sebagai unsur pemenuhan kualifikasi pekerja mangkir pada Pasal 154A Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Cipta Kerja yang harus dilakukan dalam mekanisme tertulis dan dikirim kepada alamat masing-masing pekerja sebanyak dua (2) kali. Kemudian dalam proses penyelesaian perselisihan PHK dengan alasan mangkir masih ditemukan ketidaksesuaian dikarenakan masih terdapat inkonsistensi dalam penggunaan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan PHK tersebut. ......Calling workers who have been laid off to work again can be the cause of Termination of Employment on the grounds that they are absent from work. The research focuses on the Supreme Court Decision Number 159K/Pdt.Sus-PHI/2023. The issues are about the provisions for calling back laid-off workers and the process of resolving termination of employment for reasons absenteeism. The research was carried out using a doctrinal method with a descriptive-analysis type using secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively. The conclusion is that the provisions regarding proper calling for work are not contained in special provisions, but have been regulated as qualifications of absent workers in Article 154A Paragraph (1) Letter J of the Job Creation Law which must be carried out in a written mechanism and sent to the address for each worker two (2) times. Then, in the process of resolving layoffs due to absenteeism, discrepancies were still found because there were still inconsistencies in the use of statutory regulations as the legal basis for resolving layoffs.