Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam Tesis ini, Penulis hendak menyampaikan hal-hal yang menarik di dalam kajian mengenai hukum kepailitan, terutama dalam tahap Pengurusan dan Pemberesan Harta PailitPerseroan Terbatas. Dalam tahap ini, ada satu peran penting yang dijalankan oleh sebuah fungsi kurator yang bertindak selaku pihak yang netral dalam hal pengurusan harta debitor pailit dan pelunasan utang debitor pada kreditor-kreditornya.Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada eksistensi lembaga Balai Harta Peninggalan yang telah ada sejak Faillisement Verordening berlaku di Indonesia. sebagai sebuah lembaga yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, Balai Harta Peninggalan telah menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengurusi dan membereskan harta pailit dari debitor. Pada Tahun 1998, keberadaan Balai Harta Peninggalan tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang menjalankan fungsi pengurusan dan pemberesan harta pailit Perseroan Terbatas. Terhitung sejak Tahun 1998, sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator lainnya yang berasal dari pihak swasta juga dapat menjadi kurator disamping Balai Harta Peninggalan. Penulis melihat bahwa keberadaan kurator lainnya di atas didasari oleh pertimbangan buruknya kinerja Balai Harta Peninggalan. Di samping itu, keberadaan kurator lainnya yang berasal dari pihak swasta adalah untuk memberikan ruang partisipasi dari pihak swasta di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit Perseroan Terbatas. Selain itu, Penulis juga menganalisis penyebab dari buruknya kinerja Balai Harta Peninggalan dikarenakan oleh permasalahan sumber daya manusia yang kurang baik dan terlalu besarnya lembaga Balai Harta Peninggalan. Oleh karena itu, Penulis menyarankan adanya reformasi administrasi untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia dan lembaga Balai Harta Peninggalan di atas.......In this Thesis, the Writer would propose the interesting studies about the bancruptcy law, especially in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas . in this stage, there is a role served by liquidator who acts independently in managing Debtor’s wealth and Debtor’s liabilities payment to its Creditor(s). This Thesis focuses the study in the existence of Balai Harta Peninggalan which has been establish ed before the independence of Indonesia. Balai Harta Peninggalan serves people in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas. In 1998, the existence of Balai Harta Peninggalan do not act as the only liquidator in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Since 1998, as regulated by Law 37/2004 on Bankruptcy, Balai Harta Peninggalan and/or the other liquidators which are a private entity, can be a liquidator. The Writer understand that the existence of the other liquidator is caused by the low performance Balai Harta Peninggalan. And else, the existence of the othe liquidators is to give private entity a space to join in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas. The Writer also analyses that the cause of the low performance of Balai Harta Peninggalan is given by the problem surrounding human resources and fat bureaucracy. Therefore, the Writer proposes to run administrative reform in order to solve these problems."

"Hipertensi adalah salah satu penyakit sistem kardiovaskuler dengan prevalensi tertinggi di masyarakat dan dapat menimbulkan berbagai gangguan organ vital tubuh dengan akiba.t kelemahan fungsi organ cacat maupun kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan usia. pola kerja. merokok. asupan garam. olahraga teratur dan status gizi terhadap kejadian hipertensi pada pekerja area produksi perusaha.an migas X Kalimantan Timur tahun 2008. Peneiitian ini tergolong penelitian observasional dengan rancangan penelitian kasus kontrol. Populasi penelitian ada!ah pekerja diarea produksi lapangan produksi S perusahaan migas X Kalimantan Timur tahun 2008. Sampe1 penelitia.n adalah seluruh pekerja di area produksi Japangan produksi S yang menderita hipertensi mempunyai hubungan bermakna dengan hipertensi (p value = 0,005, OR "" 3,00095% CI: 1,385 6,499), {p value = 0,043, OR = 2,286 95% CI: 1,092-4,783), merokok tidak menunjukkan hubungan bennakna dengan terjadinya hipertensi (p value= 0 550, CI: 0,627 - 3.0J3), konsumsi garam mempunyai hubungan bermakna dengan hipertensi (p value = 0,045, OR = 2,486 95% CI: 1,096-5,641 ), olahraga teratur mempunyai hubungan bennakna (p value = 0,033, OR = 2,833 95% CI: 1,165-6,892) dan status gizi mempunyai hubungan bermakna dengan biperteosi (p value = 0,028, OR= 2,429 95% CI:1,163-5,071) Oari seluruh faktor risiko tersebut yang paling dominan adalah olahraga teratur. Program surveilans dan promosi kesehatan pekerja perlu diiakukan untuk mengetahui dan mencegah faktor-faktor hipertensi. {ainnya.

---

Hypertension is one of the cardiovascular system illnesses with the highest prevalence in the community and can cause serious disturbance of the vital body organ with resulting from the weakness of the organ function,. the defect and the death. This research aimed at knowing the association of the age, the pattern of work, smoking, salt consumption, doing regular sport and the status of the nutrient towards the hypertension incident in the workers of the production area of oil and gas company X in East Kalimantan year 2008, This research is classified as an observational research with the plan of control case research. The research population is the workers in the production area nutrient status. The dependent variable is hypertension. The data is processed quantitatively and is analysed with the computer help. The results of this research into 120 (60 cases and 60 controls) workers in production area of the production field :"S" in oil and gas company "X" shows that age has significant relations with hyper tension (p value = 0,005, OR - 3,000 95% CI: 1,385-6,499), the pattern of work has significant relations with hypertension (p value = 0,043, OR = 2,286 95% CI: 1,092-4,783)smoking has not significant relations with hypertension (p value0,550, OR= 1,375 95% Cl: 0,627-3,013), salt consumption has significant relations with hypertension (p value = 0,045, OR = 2,486 95% CI: 1,096-5,641), doing regular sport has significant relations with hypertension (p value= 0,033, OR= 2,833 95% CI: 1,165-6,892) and the nutrient status has significant relations with hypertension (p value = 0 028.OR = 2,429 95% CI:1,163·5)07l). From all those risk. factors, the most dominant is doing regular sport. Surveillance and health promotion program should be done to detection and prevention about other hypertension risk factors."

"The significance of Asian representation in media resides in its capacity to encapsulate the intricacy of realities and cultural tapestry inherent within Asian communities. By manifesting a spectrum of Asian experiences, such representation assumes a pivotal role in illuminating the diverse narratives and identities that shape Asian cultures. This paper focuses on how Crazy Rich Asians (2018) promotes a Western point of view that only certain Asians possess desirable traits like wealth, elitism, and aristocracy, thereby creating a portrayal of an "Ideal" Asian within the Western world. This paper applies the concepts of “model minority” Petersen (1966) to analyze what attributes participate in establishing the image of the “Ideal” Asian as well as the theory of “Othering” to show the impact of the “model minority” narrative in the film. The result of this research is presented by multiple evidences on how the movie ignored the diversity and complexity of Asian identities and experiences by sidelining or excluding other Asian groups and constructing the "Other" Asians that do not fit with the “Ideal” Asian within the Asian community. The outcome of this study can deepen the understanding of the role of Crazy Rich Asians (2018) in representing Asian cultures and identities in global media. Furthermore, it could facilitate the creation of media regulations and procedures that are respectful and inclusive, recognizing and promoting the diverse spectrum and intricate nature of Asian experiences and perspectives....... Representasi budaya Asia dalam media memiliki peranan yang sangat penting dalam menggambarkan keaslian dan keutuhan budaya-budaya dalam komunitas orang Asia. Dengan menampilkan beragam adegan yang mewakili budaya-budaya Asia, representasi tersebut membantu khalayak memahami identitas dan keberagaman yang membentuk budaya Asia. Makalah ini berfokus pada cara Crazy Rich Asians (2018) mempromosikan budaya Asia, namun terkadang melalui sudut pandang media Barat yang mengasosiasikan pemeran Asia dengan sifat-sifat seperti kekayaan, elitisme, dan aristokrasi. Hal ini mengakibatkan gambaran orang Asia yang "ideal" dalam media Barat melalui film tersebut. Makalah ini menggunakan konsep "model minority" oleh Petersen (1966) untuk menganalisis atribut yang memperkuat gambaran orang Asia yang "ideal," serta teori "othering" untuk menunjukkan akibat dari narasi "model minority" dalam film tersebut. Hasil penelitian ini akan disajikan dengan bukti yang menunjukkan bagaimana film ini mengabaikan keragaman dan kompleksitas identitas orang Asia dengan mengisolasi dan mengesampingkan kelompok-kelompok lain dalam komunitas Asia, serta membangun narasi yang meremehkan kelompok etnis Asia lain yang tidak memenuhi standar "ideal" Asia. Penelitian ini bertujuan untuk mendalamkan pemahaman tentang peran Crazy Rich Asians (2018) dalam merepresentasikan budaya dan identitas Asia dalam media global. Selain itu, penelitian ini dapat membantu menyusun regulasi dan prosedur yang mempromosikan saling menghormati, inklusifitas, dan penggambaran yang adil terhadap semua aspek budaya Asia."

"This study aims to analyze the practices of recording library material collection transactions in the existing system and problems in accounting policies related to library material collection transactions as state property. The case study in this qualitative research uses in-depth interviews, document analysis, and focus group discussions involving the National Library of Indonesia, the Ministry of Finance and the Government Accounting Standards Committee. The results of the study indicate that there are some problems related to recording transactions for collections of library materials, including applicable accounting policies. The study proposes some changes in accounting policies related to library material collection transactions based on Guidance Notes No. 2 Accounting for Libraries based on IPSAS."

"Dalam rangka mencapai tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan umum, Pemerintah menggunakan instrument fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan memenuhi prinsip keadilan bagi rakyat. Instrumen fiskal dimaksud antara lain melalui pengelolaan investasi Pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya yang berguna untuk kemakmuran rakyat dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun dalam tatanan pengelolaan investasi, Pemerintah perlu memberdayakan semua sumberdaya yang potensial dan memiliki expertise dalam melaksanakan investasi seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya berupa Lembaga sui generis sebagai badan hukum publik atau bahkan yang berbentuk sovereign wealth fund. Dalam konsepsi hukum keuangan publik yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum keuangan negara, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berwenang untuk menatausahakan investasi Pemerintah berupa investasi jangka Panjang non permanen yang dilaksanakan dalam bentuk saham, surat berharga, dan investasi langsung. Penunjukan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya sebagai agen investasi Pemerintah pusat sangatlah krusial mengingat institusi-institusi privat dan publik tersebut memiliki sumberdaya yang sangat potensial dalam melaksanakan investasi Pemerintah yang diharapkan akan memberikan kontribusi atau manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya yang bukan hanya sekedar mencari keuntungan tapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal dan berkesinambungan.Kaidah hukum keuangan publik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah menjadi sangat penting dalam menjembatani pelaksanan investasi dari sudut pandang hukum privat yang dipedomani oleh BUMN dan BUMD dan pelaksanaan investasi dari sudut pandang hukum publik yang sektoral yang dipedomani oleh badan hukum lainnya.......In order to achieve the goal of the state to achieve general welfare, the Government uses fiscal instruments to achieve sustainable economic growth and fulfill the principle of justice for the people. The fiscal instruments referred to include, among others, the management of central government investments aimed at obtaining economic benefits, social benefits and other benefits that are useful for the prosperity of the people and also to support national economic growth. In terms of investment management, the Government needs to empower all potential resources and have expertise in carrying out investments such as State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and other legal entities in the form of Sui Generis Institutions as public legal entities or even in the form of sovereign wealth funds.In the legal conception of public finance as contained in various laws and regulations in the field of state finance law, the Minister of Finance as the State General Treasurer is authorized to administer Government investment in the form of long-term non-permanent investments carried out in the form of shares, securities, and direct investments. The appointment of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and other legal entities as investment agents for the Central Government is very crucial considering that these private and public institutions have very potential resources in carrying out Government investments which are expected to contribute or provide economic, social and economic benefits. others who are not only looking for profit but can also encourage optimal and sustainable national economic growth.The legal rules of public finance contained in the laws and regulations governing government investment are very important in bridging the implementation of investment from a private law perspective guided by BUMN and BUMD and investment implementation from a sectoral public law point of view guided by other legal entities."

"Penetapan subjek pajak badan atas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara menimbulkan perdebatan. Kondisi tersebut diakibatkan pada status OJK yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai unit lembaga pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak badan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh 2008) tentang Pajak Penghasilan. Di sisi lain, OJK menganggap bahwa penghasilan yang diperolehnya bukan merupakan objek pajak walaupun status subjek pajak OJK termasuk dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU PPh 2008. Hal ini berpotensi menimbulkan dispute dalam pemungutan pajak atas OJK khususnya terkait asas ease of administration. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) badan atas OJK ditinjau dari asas ease of administration yang terdiri dari kepastian hukum, efisiensi, dan kenyamanan pembayaran. Pembahasan pada penelitian ini terfokus pada penetapan subjek pajak badan dan objek pajak atas pungutan yang diterima oleh OJK. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu saat OJK ditetapkan sebagai subjek pajak sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, efisiensi, dan kenyamanan pembayaran dalam asas ease of administration. Dari sisi kepastian hukum, secara regulasi sudah pasti namun terdapat ketidaksesuaian definisi pajak yang merupakan pengalihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik pada pemungutan pajak atas OJK. Ditinjau dari asas efisiensi, pada awal proses penetapan subjek pajak badan OJK menimbulkan biaya yang tinggi baik dari sisi OJK maupun DJP. Di sisi lain, pemajakan atas penghasilan OJK dianggap tidak efisien mengingat OJK merupakan bagian dari pemerintah dan merupakan Unit Badan lainnya yang kekayaannya tidak terpisahkan dari kekayaan negara. Terkait dengan asas kenyamanan, adanya dua kewajiban setoran ke kas negara dapat menimbulkan ketidanyamanan.......Determination of the corporate tax subject of the Financial Services Authority (also known as “OJK” in Indonesian) as a state institution caused debate. This condition is caused by OJK status which is no longer qualified as a unit of a government institution that is excluded as a subject of corporate tax as mentioned in Article 2 paragraph (3) of Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh 2008) about Income Taxes. On the other hand, OJK considers that the income it receives is not a tax object even though the OJK tax subject status is included in the provisions of Article 2 paragraph (3) of the UU PPh 2008. This has the potential to cause a dispute in tax collection on OJK especially related to the principle of ease of administration. The purpose of this study is to analyze the Income Tax (PPh) policy of the OJK in terms of the ease of administration principle consisting of certainty, efficiency, and convenience of payment. The discussion in this study focuses on determining the subject of corporate tax and tax objects on levies received by the OJK. The research approach used is a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this study are that when the OJK is introduced as a tax subject is by following the principles of certainty, efficiency, and convenience of payment in the principle of ease of administration. In terms of certainty, the regulation is certain but there is a mismatch in the definition of tax which is the transfer of resources from the private sector to the public sector. In terms of the principle of efficiency, at the beginning of the process of determining the OJK corporate tax subject, it raises high costs both in terms of OJK and DGT. On the other hand, taxation on OJK's income is considered inefficient considering that OJK is part of the government and is another entity unit whose wealth is inseparable from state assets. Related to the principle of convenience, the existence of two deposit obligations to the state treasury can create inconvenience"

"Laporan ini menganalisis pemeriksaan pajak penghasilan badan tahun 2016 PT DEF yang disebabkan karena kompensasi kerugian fiskal serta permohonan pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa terkait SPT PPh Badan tahun 2016 milik PT DEF, yaitu peredaran usaha, objek PPh Pasal 21, serta biaya usaha lainnya. Koreksi dari hasil pemeriksaan disebabkan karena perbedaan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku oleh Pemeriksa dan PT DEF. PT DEF menanggapi koreksi tersebut dengan menyediakan dokumen-dokumen terkait sebagai bukti bentuk kepatuhan PT DEF terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dari hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa PT DEF telah melakukan sebagian kewajiban perpajakannya dengan baik, yaitu pada biaya usaha lainnya, namun belum dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik pada hasil pemeriksaan peredaran usaha dan objek PPh Pasal 21. Sehingga pada peredaran usaha dan objek PPh Pasal 21 diperlukan pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan serta manajemen perpajakan yang lebih baik oleh PT DEF.......This report analyzes PT DEF's 2016 corporate income tax audit due to the compensation for fiscal losses as well as applications for corporate income tax refund. There are some corrections made by the Tax Auditor regarding the 2016 Corporate Income Tax Return of PT DEF, namely gross income, object of Article 21 Income Tax, and other operating expenses. Corrections from the results of the tax audit are due to differences in the application of tax laws and regulations applied by the Tax Auditor and PT DEF. PT DEF responded to the corrections by providing related documents as proof of PT DEF's compliance with applicable tax laws and regulations. From the results of the analysis it was concluded that PT DEF had carried out part of its tax obligations well, which is in the other operating expense, but had not been able to carry out its tax obligations in audit results of gross income and object of Article 21 Income Tax. So, in gross income and object of Article 21 Income Tax it is necessary for PT DEF to have a better comprehension on related tax laws and regulations and a better tax management."

"Dengan mengumpulkan bahan-bahan dari beberapa masyarakat Kepala Burung dalam rangka proyek penelitian di Irian Jaya, tulisan ini mempelajari bagaimana institusi-institusi 'tradisional' bentukan cerita-cerita millenarian dan kemungkinan kehidupan yang mendapat pengaruh 'Barat' dan 'Indonesia' itu diredusir. Perbandingan dari beberapa masyarakat Kepala Burung memperlihatkan pentingnya memperhatikan perubahan makna dari institusi lokal dalam penelitian dan kebijakan-kebijakan di masa mendatang...[...] Tulisan ini menggarisbawahi bagaimana masyarakat di Kepala Burung mempertahankan wilayahnya, meredifinisikan kembali intitusi lama dan kepercayaan-kepercayaan di dunia, yang bukan saja menyebabkan mereka mengalami sesuatu yang membingungkan dan menakutkan, melainkan juga membentuk sesuatu yang membedakan mereka dengan masyarakat lainnya."