Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method.

The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dinamika politik yang terjadi saat kebijakan Devolusi Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia diimplementasikan di DKI Jakarta. Kebijakan Devolusi PBB-P2 ditujukan untuk meningkatkan kemampuan finansial pemerintah daerah dan juga untuk meningkatkan proses demokrasi di tingkat daerah. Selain ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, pelaksanaan Devolusi PBB-P2 juga diharapkan dapat meningkatkan intensitas komunikasi politik antara rakyat dengan pemerintah daerahnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Devolusi PBB-P2 merupakan langkah tepat dalam kerangka desentralisasi fiskal untuk mendukung otonomi daerah, karena terbukti memberikan tambahan pendapatan bagi APBD Pemerintah DKI Jakarta dari sektor penerimaan pajak. Melalui Peraturan Daerah Gubernur DKI Jakarta diberikan wewenang untuk melakukan penyesuaian NJOP setiap tahunnya melalui Peraturan Gubernur. Dalam perjalanannya, masyarakat DKI Jakarta mengeluhkan penyesuaian NJOP yang dilakukan oleh Gubernur karena berdampak pada tingginya jumlah kenaikan PBB-P2 yang harus dibayarkan masyarakat. Hal ini kemudian berdampak pada munculnya gejolak politik di masyarakat yang memunculkan isu penggusuran masyarakat kelas menengah ke bawah ke luar Jakarta sehingga Jakarta hanya akan dihuni oleh masyarakat kelas menengah ke atas yang mayoritas berasal dari etnis tertentu. Gejolak politik ini kemudian membuat Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan yang memberikan pembebasan pembayaran PBB-P2 bagi masyarakat dengan NJOP di bawah Rp 1 Miliar. Kebijakan ini dinilai sangat meringankan masyarakat kelas menengah ke bawah, namun di sisi lain kebijakan ini dianggap sebagai langkah Gubernur untuk mencari dukungan politik dalam menyambut Pilgub tahun 2017 mendatang. Pandangan ini didasari akan fakta bahwa Pergub hanya bersifat sementara dan dapat berubah setiap tahunnya. Implikasi teori menunjukkan bahwa belum adanya pemahaman akan pajak sebagai instrumen politik yang berdimensi sosio-politik dan sosio ekonomi seperti yang disebutkan oleh Edi Slamet Irianto. ......This study discusses the political dynamics that occur when the policy of Devolution of Land and Building Tax (PBB-P2) in Indonesia is implemented in Jakarta. PBB-P2 Devolution policies aimed to improve the financial capability of local governments and also to improve the democratic process at the local. In addition aimed to increase the income of local government, the implementation of the devolution of land and property tax is also expected to increase the intensity of political communication between the people and local authorities. This thesis used qualitative method with descriptive approach. The results of this thesis indicate that the devolution of land and building tax is a right chioce to support regional autonomy in the fiscal decentralization framework. It is shown that the devolution of land and property tax provide additional revenue for the budget of the local government from tax revenue. Trough Local Regulations, Jakarta Governor is authorized to make adjustments of Appraisal of Taxable Value annually through Governor Regulation. In practice, the people of Jakarta complained the adjusment Appraisal of Taxable Value that set by the governor because it resulted in higher taxes to be paid. This condition then led to political turmoil in the society. Some people said that Governor wants to evict lower middle class society to move outside Jakarta so Jakarta would only occupied by upper middle class society which is mostly dominated by a particular ethnic. This political turmoil led the Governor to issue the regulation which gives Land and Building tax exemption for people who have Land and Building whose value below one million rupiah. This policy is considered to be very alleviate to lower-middle class, but on the other side of this policy is considered as a strategy from Governor to seeking political support in welcoming the governor's election in the year 2017. This view is based on the fact that Guvernor Regulation is only temporary and are subject to change annually. Implications of the theory suggests that there is still little understanding of the taxes as a political instrument, which has dimension of socio-political and socio-economic as mentioned by Edi Slamet Irianto."

"Penelitian ini membahas mengenai jual beli tanah dan bangunan di Indonesia yang dilakukan oleh pasangan kawin campur yang merupakan harta bersama. Hal ini dikarenakan banyaknya pasangan kawin campur yang tidak melakukan perjanjian pemisahan yang tidak mengetahui mengenai pengaturan jual beli tanah dan bangunan di Indonesia yang diperbolehkan bagi pasagan kawin campur menurut hukum tanah nasional. Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh kasus pasangan kawin campur yaitu nyonya X yang berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan Tuan Y yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, yang membeli rumah dengan hak berupa HGB dengan harta bersama atas nama nyonya X. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai apakah pasangan kawin campur dapat melakukan jual beli tanah dan bangunan di Indonesia dengan harta bersama terkait pengaturan hak atas tanah tertentu dalam UUPA, dan bagaimana keabsahan jual beli tersebut serta upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan kawin campur tersebut untuk dapat memiliki tanah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan menurut UUPA, hak yang dapat dimiliki oleh orang asing (WNA), termasuk dalam hal ini mereka yang menikah dengan WNI dan tidak melakukan pemisahan harta, adalah hanya Hak Pakai. Sehingga apabila tanah dan bangunan yang hendak dibeli tidak sesuai seperti Hak Milik dan HGB maka harus dilakukan perubahan hak terlebih dulu sebelum dilakukan jual beli. ......This study explains about the sale and purchase of land and property in Indonesia that is conducted by mixed marriage couple which is a community property. It is because of there are so many mixed marriage couple who did not make a prenuptial agreement before their marriage and also do not know anything about the provisions that regulate about sale and purchase on land and properties in Indonesian Law. In this study, the writer take a mixed marriage couple as the case sample in which, there is Mrs. X who is an Indonesian citizen and his husband, Mr. Y, who is an American citizen. This sample couple has bought the right of building even though they did not make a prenuptial agreement first before their marriage. The problem in this study is about whether a mixed marriage couple which did not make a prenuptial agreement can conduct a sale and purchase agreement on land and properties in Indonesia or not, and also about the impact of such agreement and what they could do to have an ownership right on land and properties in Indonesia. By using normative juridical method, this study gives a conclusion that the only rights on land and properties in Indonesia that can be owned by a mixed marriage couple who did not have a prenuptial agreement is only The Right to Use. So, if the mixed marriage couples want to purchase a land or properties on which the right is The Ownership Right or The Right of Building, they should change it into The Right to Use first."

"Kebijakan Pembayaran PBB-P2 melalui platform e-commerce merupakan inovasi pemerintah daerah dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bermaksud untuk meninjau kebijakan tersebut dari asas ease of administration berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ibu Haula Rosdiana dan Bapak Edi Slamet Irianto, dan meninjau dari asas revenue productivity oleh teori yang dikemukakan Fritz Numark. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post-positiivis dengan wawancara mendalam. Dari penelitian ini, hasil yang didapatkan dari tinjauan ease of administration, dimensi Certainty belum dapat terpenuhi karena kebijakan pembayaran PBB-P2 melalui platform e-commerce belum memiliki ketentuan yang jelas terkait tata cara pembayaran dan bukti penerimaan pembayaran. Dari dimensi Convinience of Payment, pembayaran PBB-P2 melalui platform e-commerce juga dapat terpenuhi memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak selama proses pembayaran. Dari dimenasi efficiency, baik Wajib Pajak maupun Fiskus dapat terpenuhi. Dari dimensi Simplicity, tahapan yang sederhana membuat pembayaran PBB-P2 melalui platform e-commerce dapat dipahami oleh Wajib Pajak. Dari asas Revenue Productivity, secara jangka pendek kebijakan pembayaran PBB-P2 melalui platform e-commerce dapat menucukupi penerimaan dan kedepannya dapat menjamin penerimaan PBB-P2 menjadi lebih optimal.......The PBB-P2 Payment Policy through e-commerce platform is the regional government innovation with the purpose of facilitating Tax Payer to undertake their responsibilities. The purpose of this research is to observe the policy from the Principle of Ease of Administration based on the theory which had been put forward by Mrs. Haula Rosdiana and Mr. Edi Slamet Irianto and observe from the Principle of Revenue Productivity based on the theory by Fritz Nurmark. This research used post-positiivis quantitative approach with depth-interview. From this research, the result from the Principle of Ease of Administration is the Certainty dimension has not been fulfilled yet because the PBB-P2 Payment Policy through e-commerce platform doesn’t have the clear provision, related to procedure of payment and the proof of the payment. From the Convinience of Payment dimension, the payment of PBB-P2 through e-commerce platform could provide comfort for Tax Payer during the payment process. From the Efficiency dimension, both Tax Payer and tax authorities could be fulfilled. From the Simplicity dimension, the simple stages make the PBB-P2 payment through e-commerce platform could be understood by Tax Payer. From the Principle of Revenue Productivity, in a short term, the PBB-P2 Payment Policy through e-commerce platform could suffice the revenue and in the future could guarantee that therevenue becomes more optimal."