Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas konflik lahan akibat adanya perampasan lahan masyarakat oleh korporasi untuk industri pariwisata di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Perampasan lahan di Pulau Pari kerap menimbulkan hilangnya lahan tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat. Dalam menghadapi masalah ini, masyarakat melakukan perlawanan dan berjejaring dengan LSM untuk merebut hak atas ruang hidup mereka kembali. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan masyarakat serta LSM terkait untuk menganalisis dinamika ekonomi politik dan perlawanan masyarakat. Melalui konsep Accumulation by Dispossession menurut David Harvey dan teori Perlawanan. Atas Perampasan Lahan oleh Saturnino M Borras dan Jennifer C Franco dalam artikel jurnalnya yang berjudul Land Grabbing and Political Reactions „From Below‟, skripsi ini mendukung argumen bahwa korporasi dan negara dalam perampasan lahan di Pari menciptakan pra-kondisi bagi pembentukan ruang baru kapitalisme. Ruang baru ini berbasis akumulasi dengan cara perampasan yang melucuti manusia dari alat produksi dan menciptakan manusia tanpa tanah sebagai operasi akumulasi kapital oleh industri pariwisata dan berpotensi menyingkirkan nelayan dan masyarakat lokal sebagai aktor dalam pengelolaan sumber daya pulau kecil. Munculnya perlawanan masyarakat adalah sebagai bentuk respons dari adanya perampasan lahan. Adapun, empat bentuk perlawanan yaitu, perlawanan terhadap pengusiran, kaum bawah dimasukkan ke dalam perusahaan atau menuntut peningkatan hakinklusi mereka, perlawanan konsentrasi tanah dan untuk redistribusi dan pengakuan, serta perlawanan melintasi tumpang tindih atau berpotongan geografis dan ruang institusional. Dari keempat perlawanan tersebut, perlawanan pertama dan ketiga yang cocok dengan permasalahan di Pulau Pari, karena masyarakat dan KSPP lainnya meyurati dan demonstrasi di kantor pemerintahan atas perlawanan terhadap pengusiran dan menuntut pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan.

---

This thesis discusses land conflicts due to the expropriation of people land by corporations for the tourism industry on Pari Island, Thousand Islands, DKI Jakarta. Land grabbing on Pari Island often results in the loss of residential land and people's livelihoods. In facing this problem, the people fought back and networked with NGOs to reclaim their right to their living space. The research was conducted using a qualitative approach and in-depth interviews with the people and related NGOs to analyze the dynamics of the political economy and people resistance. Through the concept of Accumulation by Dispossession according to David Harvey and the theory of Resistance to Land Grabbing by Saturnino M Borras and Jennifer C Franco in their journal article entitled Land Grabbing and Political Reactions 'From Below', this article supports the argument that corporations and the state in land grabbing in Pari create the pre-conditions for the formation of a new space of capitalism. This new space is based on accumulation by dispossessing humans from the means of production and creating landless people as a capital accumulation operation by the tourism industry and has the potential to get rid of fishermen and local communities as actors in the management of small island resources. The emergence of people resistance is a form of response to land grabbing. Meanwhile, there are four forms of resistance, namely, struggles against expulsion, struggles for, and around the terms of, incorporation, struggles against land concentration, and for redistribution and recognition, and struggles across overlapping or intersecting geographical and institutional. Of the four resistances, the first and third matches the problems in Pari Island, because the people and other KSPP wrote letters and demonstrated at government offices against the evictions and demanded the relevant parties

to resolve the problems.

"

"Untuk mengundang investor asing menanamkan modalnya di sebuah negara, negara tersebut pada umumnya memberikan insentif kepada investor asing tersebut yang salah satunya berbentuk hak atas tanah. Tanah sebagai salah satu faktor produksi utama dalam kegiatan produksi menjadi salah satu alasan mengapa investor asing ingin menanamkan modalnya di sebuah negara. kepemilikan tanah oleh pihak asing dengan skala yang besar dapat menciptakan fenomena land grabbing. Land grabbing sendiri memiliki berbagai dampak buruk seperti munculnya pengungsi internal dan rusaknya lingkungan. Indonesia sebagai negara yang memiliki tanah luas dan kaya akan sumber daya alam saat ini sudah merasakan dampak dari land grabbing. Adapun pembahasan di skripsi ini akan mencakup mekanisme yang saat ini diterapkan di negara Republik Demokrasi Kongo dan Australia untuk mencegah dan menanggulangi land grabbing dan bagaimana mekanisme tersebut dapat diterapkan di Indonesia agar dampak dari land grabbing sendiri dapat diminimalisir.

---

To invite foreign investors to invest in a country, the country generally provides incentives to foreign investors, one of which is land rights. Land as one of the main production factors in production is one reasons why investors want to invest in a country. Land ownership by foreign parties on a large scale can create the phenomenon of land grabbing. Land grabbing itself has various bad impacts such as the emergence of internal refugees and environmental damage. Indonesia, as a country with vast land and rich in natural resources, is currently feeling the impact of land grabbing. The discussion in this thesis will cover the mechanisms currently applied in the Democratic Republic of the Congo and Australia to prevent and combat land grabbing and how these mechanisms can be applied in Indonesia so that the impact of land grabbing itself can be minimized."

"Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan strategis aktor sebagai respon terhadap arenanya dengan mengambil lingkup pada kasus gerakan sengketa tanah di Dago Elos. Penelitian sebelumnya setidaknya memberikan warna perdebatan menjadi dua kubu tentang faktor apa saja yang mempengaruhi gerakan. Kubu pertama berargumentasi bahwa jaringan-jaringan yang dimiliki pada sang aktor menentukan hasil dari suatu gerakan. Sementara, kubu kedua berargumentasi aktor perlu bertindak secara strategis untuk menjamin hasil dalam pergerakannya. Saya sendiri cukup sepakat pada kedua kubu ini, tetapi bagi saya kedua faktor sama-sama beriringan mempengaruhi hasil dalam gerakan. Penelitian saya ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam untuk ditafsirkan sesuai dengan kerangka teori Strategic Action Field. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya tarik menarik peran antara faktor jaringan dengan tindakan strategis aktor yang menjadi dasar diadakannya gerakan sengketa tanah di Dago Elos

---

This research aims to identify the actors' strategic acts as a response upon their arena by taking a look at the scope of the land-grabbing case in Dago Elos. Some previous researches about the factors that influence many social movements often resulted in at least two different polars. The first one argues that the actors' connections could determine the result of the movement itself. Meanwhile, the second one emphasizes the importance of the actors' strategic acts to ensure the output within the movement. Using the qualitative approach, I used in-depth interviews by also interpreting the issue through a Strategic Action Field framework. From this study, I found that there is an interplay role between the connection factors and the strategic acts of the actors that underlie the foundational triggers in the Dago Elos' land-grabbing movement."

"Skripsi ini menjelaskan kasus pengusiran paksa etnis Rohingya menggunakan perspektif ekonomi dan politik yaitu tuntutan globalisasi ekonomi yang mendorong pemerintah Myanmar untuk melakukan perampasan tanah di negara bagian Rakhine. Secara umum, penyebab konflik yang muncul di media massa dilatarbelakangi oleh perbedaan identitas primordial seperti agama dan etnis yang kemudian ditengarai menimbulkan gesekan berupa konflik komunal antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya. Namun, setelah mempelajari berbagai literatur, studi ini sampai pada temuan bahwa pemerintah Myanmar memainkan peran penting dibalik ketegangan konflik horizontal disana dalam konteks urusan lahan yang ditempati atau menjadi tempat tinggal etnis Rohingya selama ini. Hal ini diperjelas dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur dan industri yang akan dibangun di wilayah tersebut. Oleh karena itu, demi menjamin kelancaran proyek pembangunan dan investasi asing maka pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Myanmar melalui tangan militer melakukan tindakan yang mengakibatkan etnis Rohingya harus keluar dari tanah Rakhine yang telah ditempati sejak masa kolonial Inggris tanpa memberikan kompensasi apapun. Konflik perampasan tanah tersebut menyebabkan pengusiran etnis Rohingya secara paksa untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur dan industri di wi

---

This thesis explains the case of Rohingya ethnic's forced evictions using political economy perspectives, specifically on the demands of economic globalization which encouraged the Myanmar government to grab some lands in Rakhine state. In general, the cause of the conflict stated in the mass media was motivated by primordial identity differences such as religion and ethnic group which then suspected to cause friction in the form of communal conflict between Rakhine and Rohingya ethnic groups. However, after conducting literature review, this study came to the finding that Myanmar government played an important role behind horizontal conflict tensions of occupying the land where people from Rohingya ethnic live. This was clarified by the development plans of infrastructure and industry to be built in the region. Therefore, in order to ensure the smoothness of those projects and foreign investment, the government must create a conducive climate for investment. In relation to this, Myanmar government, with the help from the military force, had taken actions that caused the Rohingyas to leave Rakhine land that had been occupied since the British colonial period without providing any compensation. The land grabbing conflict led to the forced eviction of Rohingya ethnic group to support infrastructure and industrial development projects in Rakhine region through Asia 39s Final Frontier policy. "

"ELC sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kamboja telah membawa dampak lain yang merugikan masyarakat. Adapun dampak tersebut tergambarkan melalui berkembangnya kasus perampasan tanah yang merugikan mayoritas masyarakat indigenous. Skripsi ini akan melihat salah satu kasus perampasan tanah yang terjadi di Provinsi Pursat pada tahun 2004 yang merupakan tahun dimulainya kasus tersebut. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan teori akumulasi melalui perampasan yang dikemukakan oleh David Harvey dan melalui metode kualitatif dengan ragam tinjauan pustaka. Temuan yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selain ELC, lemahnya penerapan Land Law dan kuatnya hubungan kerja sama di antara pemerintah dan pengusaha telah mendukung terjadinya tindak perampasan tanah. Selain itu, terdapat temuan lain mengenai cara perampasan tanah yang dilakukan melalui prosedur yang diawali oleh komodifikasi dan privatisasi lahan, serta pengeluaran populasi pekerja secara paksa yang ilegal dan mengandung unsur kekerasan.

---

ELC was one of the policies that were created by the government of Cambodia in hope to boost the countrys economic growth and structural development. Unfortunately, not only those two mentioned before, the presence of ELC also stimulates the act of land grabbing that put the group of indigenous people in danger. This thesis will talk about a land grabbing case that happened in Pursat Province in 2004, which was the year the case started. The study in this thesis was done using David Harveys theory of accumulation by dispossession and qualitative method through literature study. The findings show that other than ELC, the weak implementation of Land Law and the firm patron-client relation between the government and the group of businessmen have supported the existence of land grabbing act. In addition to that, there are another findings about how the land grabbing act was done, which were through commodification and privatization of land followed by the forceful expulsion of peasant populations."