Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol tidak sebanding dengan anggaran yang disiapkan. Oleh karenanya dibutuhkan skema pendanaan baru seperti Deep Discount Bond DDB dan Land Lease LL . Untuk dapat memastikan skema tersebut berjalan, dibutuhkan model kelembagaan untuk mengatur para stakeholder yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan menggunakan in-depth interview dan dianalisis dengan Relative Importance Index dan Analisa Multi Kriteria. Model kelembagaan paling efektif untuk pendanaan DDB dan LL menggunakan skema corporate finance, pelaksanaan LL dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN , serta menggunakan satu buah Special Purpose Company SPC .

---

ABSTRACT
The needs of the fund for the development of infrastructure including highways are not comparable to the budget that prepared. Therefore new funding schemes are required such as Deep Discount Bond DDB and Land Lease LL . To ensure the scheme is running, institutional model was needed for organizing stakeholders involved. This data were collected using in depth interview and analyzed with Relative Importance Index and Multi Criteria Analysis. The most effective institutional model for funding DDB and LL use corporate finance scheme, the implementation of LL was done by Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN , and using single Special Purpose Company SPC .

Abstrak :
ABSTRAK
Rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera mengalami permasalahan dalam hal kesenjangan pendanaan. Skema land lease diajukan dalam penelitian sebagai model pendanaan alternatif. Penelitian difokuskan pada pengembangan kebijakan land lease pada proyek jalan tol. Penelitian terdiri dari tiga research question. Pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview yang dilakukan dua tahap. Metode analisis data yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah Social Network Analysis SNA dan Soft System Methodology SSM . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendanaan land lease, dan didukung dengan transformasi fungsi dan kelembagaan Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN dalam fungsi mengelola pendanaan land lease.

---

ABSTRACT
The development of Trans Sumatera Toll Road is experiencing problems with the financial gap. The land lease scheme was proposed in the study as an alternative funding model. The study focused on land lease policy development on toll road projects. The study consisted of three research questions. The data was collected by in depth interview conducted in two stages. Data analysis methods used for this research are Social Network Analysis SNA and Soft System Methodology SSM . The result of the research concludes that it is necessary to establish a Government Regulation PP governing land lease funding, and supported by transformation of function and institutional of State Asset Management Institution LMAN in the function of managing land lease funding.

Abstrak :
Minangkabau adalah salah satu suku yang ada di Indonesia yang mendiami wilayah Sumatera Barat dan memiliki hak tradisional penguasaan tanah yang dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat tersebut tidak terdaftar dan merupakan milik bersama sehingga tidak boleh dialihkan atau ditransaksikan. Karena perkembangan ekonomi, terdapat Investor yang berkeinginan untuk menyewa tanah ulayat dalam jangka waktu yang panjang untuk usaha tambak udang. Namun, konsep ini merupakan hal baru dalam hukum adat minangkabau yang digunakan dalam pengikatan perjanjian sewa menyewa yang mana tanah ulayat tidak termasuk dalam kategori hak berdasarkan pasal 16 UUPA. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aspek hukum dari perjanjian sewa menyewa atas tanah ulayat minangkabau untuk usaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung dengan jenis data sekunder sekaligus data primer. Berdasarkan penelitian penentuan status tanah ulayat hanya ditentukan secara lisan berupa pengakuan dari batas sepadan kaum yang bersebelahan tanahnya atau berupa batas alami seperti sungai dan sebagainya. Meski demikian, keabsahan perjanjian sewa menyewa atas tanah ulayat minangkabau tersebut tetap sah meskipun objek tanah ulayat tersebut tidak terdaftar. Sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor atau penyewa maka pemerintah Sumatera barat perlu melakukan upaya preventif dengan mengeluarkan aturan yang jelas terkait tata cara dan pelaksanaan dan sanksi atas pengikatan sewa menyewa tanah ulayat tersebut. ......The Minangkabau are one of the tribes in Indonesia who inhabit the West Sumatra region and have traditional land tenure rights known as ulayat rights. These Indigeneous rights are not registered and are joint property, so they cannot be transferred or transacted. Due to economic developments, there are investors who wish to rent communal land for a long period of time for shrimp farming. However, this concept is new in Minangkabau customary law, which is used in binding land lease agreements where customary land is not included in the category of rights based on article 16 of the UUPA. Therefore, this research aims to find out more about the legal aspects of lease agreements on Minangkabau indigeneous land for shrimp farming businesses in Padang Pariaman Regency. This research is a normativeempirical research that uses qualitative analysis methods supported by secondary data as well as primary data. Based on research, determining the status of customary land is only determined verbally in the form of recognition of the commensurate boundaries of the people adjoining the land or in the form of natural boundaries such as rivers and so on. However, the validity of the lease agreement on Minangkabau Indigeneous land remains valid even if the object of the Indigeneous land is not registered. As an effort to provide legal certainty to investors or tenants, the West Sumatra government needs to make preventive efforts by issuing clear regulations regarding the procedures and implementation and sanctions for binding leases on indigeneous land.