Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The increase of national food production is relatively slower than its requirements due to several constrains,such as rice field conversion,water use competition,floods,and land slides....

Abstrak :
ABSTRAK
Hak Pengelolaan sebagai hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Dalam (HPL)  dapat dipahami adanya hak menguasai negara sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Substansi HPL meliputi kewenangan publik dan privat untuk: merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugas/usahanya, menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga. Dalam hubungan dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan HPL, ada ketidaksesuaian antara norma tertulis dengan pelaksanaannya. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2425 K/PDT/2015, terdapat perbuatan hukum pemanfaatan HPL antara pihak ketiga, PT. Hargas Industries Indonesia (HII), dengan pemegang HPL, PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN), yakni dalam hal perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang HPL dengan pihak ketiga agar HPL tersebut dapat dimanfaatkan, dengan konsekuensi dari adanya hubungan hukum  bagi pihak ketiga dalam usahanya. Penilitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan studi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2425 K/PDT/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PT. KBN menyerahkan sebagian kewenangan atas HPL kepada PT. HII untuk dimanfaatkan dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) dengan membuat perjanjian pemanfaatan tanah. Namun dalam penyelesaian sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini, perjanjian pemanfaatan tanah yang telah dibuat antara dua pihak tersebut tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum keberlangsungan HGB yang terbit di atasnya.

---

Right of Land Management (HPL) as the controlling rights of the state whose authority is partially delegated to the holder. In the HPL it can be understood that there is a right of the state to control which contains public authority as in Article 2 Paragraph (2) of the Agrarian Law (UUPA). The substance of the HPL reflects the contents of the authority both in public and private which includes the authority to plan the designation and use of the land, use the land for the purpose of the carrying out the duties, and give the parts of the land to third parties.  In order to carry out the construction of HPL used by third party, there was not in accordance with between law procedure and its aplication. In study of the Supreme Court Verdict Number 2425 K/Pdt/2015, there was a legal act between third party, PT. Hargas Industries Indonesia (HII) and HPL holder, PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN), namely in the case of legal actions that can be carried out by HPL holders with third party so that the HPL can be used, with the consequence of a legal relationship for third party in their business. This research was conducted using normative legal research methods, In this study it was found that PT. KBN gave part of its authority over HPL to PT. HII to be utilized in the form of Building Use Rights (HGB) by making land use agreements. However, in settling the dispute based on the ruling of this Supreme Court, the land use agreement that has been made between the two parties can not provide the guarantee of legal certainty of the HGB that is issued on it

Abstrak :
ABSTRACT
The idea of living in suburbs, surrounding the central business district, is highly desirable in Australia as people long for connection with nature, even when it means they have to travel further for work. In a contemporary city like Perth, explosive population increases the demand to expand the living area and forces the design of the suburbs to adapt to it. As a result, suburbs are losing their initial intention which, if continues without any changes, will alienate people further from their natural environment. This writing is aimed to re-imagine a 12-hectare site in Lefroy Road, Beaconsfield, in three different stages: masterplan, cluster, and studio design; to reconnect people back to their natural environment. By reflecting back to the aboriginal land management in Australia, the site is designed using a regenerative approach, both in agriculture and architecture, to restore the functioning landscape of a suburb. The design proposal will collectively reintroduce native plants and native animals back to the site. This will help in restoring the site to become a functioning landscape in which all elements of nature will perform a mutualistic function that will benefit the people, aligning with the principles of aboriginal land management that had been successful a long time ago in Australia.

---

ABSTRAK
Gagasan untuk tinggal di daerah tepi kota, di sekitar kawasan pusat bisnis, lebih dipilih di Australia karena orang merindukan koneksi dengan alam, bahkan walaupun itu berarti mereka harus melakukan perjalanan lebih jauh untuk bekerja. Di kota kontemporer seperti Perth, populasi yang berkembang pesat meningkatkan permintaan untuk memperluas area tempat tinggal dan memaksa desain daerah tepi kota beradaptasi dengan hal tersebut. Akibatnya, tujuan awal daerah tepi kota mulai memudar. Jika hal tersebut berlanjut tanpa ada perubahan, manusia akan menjadi lebih teralienasi dengan lingkungan alam mereka. Karya tulis ini bertujuan untuk membayangkan kembali sebuah lahan seluas 12 hektar di Lefroy Road, Beaconsfield, dalam tiga tahap yang berbeda: masterplan, klaster, dan desain studio untuk menghubungkan manusia kembali dengan lingkungan alam mereka. Dengan merefleksikan kembali pada pengelolaan lahan penduduk asli Australia, lahan tersebut dirancang menggunakan pendekatan regeneratif, baik di bidang pertanian maupun arsitektur, untuk memulihkan fungsi lanskap di daerah tepi kota. Proposal desain akan secara kolektif memperkenalkan kembali tanaman asli dan hewan asli ke lahan tersebut. Hal Ini kemudian akan membantu memulihkan situs menjadi lanskap yang berfungsi di mana semua elemen alam akan memiliki fungsi timbal balik yang akan bermanfaat bagi manusia, selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan lahan yang telah terlebih dahuli sukses dilakukan oleh penduduk asli Australia.

Abstrak :
Kampung kota tidak bisa dipisahkan dari kota dan perkembangan kota, lebih-lebih bagi Bandung sebagai kota keempat terpadat di Indonesia. Pada 402 luasan hektar lahan, terdapat 205.465 penduduk. Populasi selalu memiliki keterkaitan dengan masalah perumahan, termasuk bagi kota Bandung, dari 139 kelurahan, tercatat 60 dalam kondisi buruk, hanya 17 pada kondisi yang baik. Kota selalu berkembang, sementara tanah tidak, kemudian masalah menjadi semakin rumit, terjadi invasi lahan terhadap permukiman oleh berbagai jenis fungsi. Konflik lahan selalu menjadi isu sehari-hari, juga di Kota Bandung. Ruang juga arsitektur mendapatkan gangguan , semakin buruk dari hari ke hari. Pemerintah kota memiliki wewenang untuk mengatur hal tersebut tapi masalah selalu muncul karena terjadi pembangunan sebagai Negara berkembang, meskipun suatu kota adalah kota yang terencana. Selalu terjadi kenyataan tidak seperti rencana. Mengkaji dari perkembangan kota di Negara maju, meskipun suatu kota adalah kota yang terencana, hal tersebut sulit dihindari. Terjadi peningkatan invasi lahan , yang diperebutkan adalah lokasi, lokasi dan lokasi, pengusiran selalu terjadi sementara terhadap penduduk-penduduk illegal. Pada kondisi ini hendaknya peneliti menjadi fasilitator. Terlebih penelitian mengenai aplikasi manajemen lahan masih sangat terbatas untuk kota-kota di Indonesia. Adapun penelitian ini adalah sebuah cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Abstrak :
Urbanisasi yang cepat dan kurangnya keterlibatan alam dalam desain perkotaan telah semakin berkembang menjadi masalah, karena bumi tampak lebih tidak seimbang dan penyebaran kota menjadi lebih tidak terkendali dan tak terhentikan. Dalam konteks ini, proyek akhir yang diajukan penulis akan mencoba untuk meninjau kembali cara lama yang memprioritaskan pengelolaan alam dan lahan ke dalam proses desain. Reconnection antara alam dan manusia dengan built environment akan menjadi tujuan utama dari proyek akhir ini. Konsep desain regeneratif bersama dengan teori-teori lain menjadi pendekatan mendasar yang digunakan untuk mengeksekusi desain. Fokus dari proyek ini adalah untuk mengusulkan master plan yang sustainable untuk menciptakan model baru daerah pinggiran kota di dalam tanah yang disediakan di tambang yang berada di Jalan Lefroy. Dengan demikian, konsep desain regeneratif akan dilakukan mulai dari skala pinggiran kota hingga skala rumah individu dengan secara hati-hati menghormati lanskap ekologis dan komunitas. ......Rapid urbanization and lack of nature involvement within urban design has progressively grows into an issue as the world appears to be more unbalanced and the urban sprawl become more uncontrollable and unstoppable. Within this context, the final project will attempt to revisit the old ways of prioritizing nature and land management into the design process. Reconnection between nature and human with their man-made build will be the main objective of the final project. The concept of regenerative design along with other theories becomes the fundamental approach used to perform the design intent. The focus of the project is to propose a sustainable master plan of the new model of suburban area within the brownfield site in Lefroy Road quarry. Accordingly, the regenerative design concept will be carried through from the scale of a suburban to a scale of an individual dwelling while carefully respecting the ecological landscape and the community.

Abstrak :
Upaya peningkatan produksi pangan bersifat mutlak mengingat kebutuhan pangan terus meningkat sejalan dengan pertam-bahan jumlah penduduk. Masalah utama peningkatan produksi pangan di Indonesia adalah penurunan kapasitas produksi akibat alih fungsi lahan subur, degradasi kesuburan dan produktivitas lahan, serta ancaman variabilitas dan perubahan iklim. Sebagian besar lahan yang tersedia untuk perluasan area tanaman pangan adalah lahan suboptimal, seperti lahan gambut dan lahan sulfat masam. Upaya peningkatan produksi pangan pada lahan gambut dan lahan sulfat masam memerlukan pende-katan dan teknologi spesifik dan inovatif, yang dicirikan oleh peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi serta perbaikan lingkungan dan sosial budaya. Pemanfaatan lahan gambut dan lahan sulfat masam berpotensi besar mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Arah pemanfaatannya adalah opti-malisasi lahan yang ada (eksisting) sebagai prioritas pertama serta lahan terdegradasi dan yang belum dimanfaatkan sebagai prioritas berikutnya, yang dikelola dalam sistem pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan berbasis inovasi. Peman-faatan lahan terdegradasi dapat melalui tiga alternatif, yakni dihutankan, ditanami tanaman hutan industri, dan digunakan untuk perkebunan atau tanaman pangan. Strategi pemanfaatan-nya meliputi redesain pengembangan dan kebutuhan teknologi, pemetaan kinerja kelembagaan pertanian dan aksesibilitas, percepatan mekanisasi pertanian dan model perencanaan pem-bangunan pertanian ramah lingkungan (m-P3RL), serta refo-kusing penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penerapan.