Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Perusahaan Pembangunan Perumahan sangat penting diwujudkan efektifitasnya, oleh karena bila koodinasi itu tidak efektif, maka dapat mengakibatkan adanya keresahan sosial bahkan konflik yang berkepanjangan serta menghambat laju pembangunan di Propinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tangerang.Berdasarkan pada Keppres 55 Tahun 1993 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diusahakan dengan cara seimbang dan ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.Namun masalah yang dihadapi oleh para developer di Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Jawa Barat ternyata dari 27.263,8463 Ha tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan, realisasinya yang dicapai hanya 59,32% dari luas tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya koordinasi panitia pengadaan tanah.Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang akan diuji adalah besarnya nilai ganti rugi pemegang hak atas tanah, motivasi penjual, kesadaran hukum penjual, ganti rugi oleh developer, motivasi developer, kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan personal panitia, penetapan nilai ganti rugi oleh pemerintah, keteraturan tugas-tugas personalia, motivasi personal panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 77 sampel responden di lapangan dan temuan dianalisis dengan model regresi linier berganda melalui pendekatan "management science and ranking statistical weighting".Dari temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :(1) Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa besarnya ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum pemegang hak atas tanah, ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan, penetapan ganti rugi panitia, motivasi panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh nyata terhadap efektivitas koordinasi pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik.(2) Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang adalah peningkatan nilai ganti rugi oleh developer yang didukung oleh kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pemegang hak atas tanah."

"Tanah adalah permukaan bumi yang bersifat multi dimensional yaitu dimensi fisik, sosial budaya, ekonomi, politik dan magis-religius, masing-masing berpotensi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Itulah sebabnya kebijakan pertanahan sangat penting dalam kaitannya dengan lahan/tanah untuk berbagai keperluan yang mendukung kebutuhan bagi program pembangunan. Namun dalam penerapannya dihadapkan pada persoalan mulai dari penyediaan tanah, untuk memenuhi kebutuhan penggunaan yang makin beragan, seperti untuk permukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan jasa, prasarana serta fasilitas umum lainnya Disamping kepentingan pemilik awal yang harus diperhatikan masa depannya dan penghormatan terhadap hak kaum adat maupun kelembagaan sosial masyarakat yang ada.Penelitian ini diarahkan pada kebijakan pertanahan untuk perluasan kota di Kota Bekasi dengan meneliti sejauh mana kebijakan pertanahan dalam meningkatkan ketahanan daerah di lihat dari pengaruh ketahanan keluarga.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan data-data dalam bentuk tabel yang menggunakan prosentase.Pemanfaatan tanah dan Tata Ruang bagi kemakmuran rakyat belum sepenuhnya tercapai.. Hal i ni antara lain di abaikannya kepentingan rakyat kecil dan kurangnya perilndungan hukum terhadap hak rakyat kecil, serta adanya lahan tidur yang dikuasai pengembang belum digunakan sesuai tata ruang. Pandangan sebagian masyarakat terhadap tanah, di satu sisi masih memandang tatah sebagai tali pengikat batin keluarga dan disisi lain memandang tanah sebaga komoditi, yaitu memandang tanah sebagai faktor ekonomi, dan lainnya memandang tanah sebagai sesuatu yang benilai sakral, yang mempunya fungsi integratif dan lambang status sosial bagi warga diatasnya baik sebagai keluarga atau komunitas yang harus dihormati dan dipertahankan sebagai milik yang paling berharga."