Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemakaman yang baik dapat memberikan suasana yang aman, nyaman, bebas banjir, pungli dan penggusuran serta memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal tersebut menyebabkan banyak bermunculan pemakaman dengan konsep eksklusif. Di Indonesia sendiri pemakaman eksklusif ini sudah banyak salah satunya yaitu San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes Pemakaman eksklusif merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang belum begitu diatur dan diperhatikan oleh pemerintah.Di Indonesia, tempat pemakaman diatur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Departemen Dalam Negeri yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. masalah status kepemilikan tanah serta objek dan subjek dalam pembelian tanah untuk pemakaman eksklusif juga belum mendapatkan pengaturan yang jelas di Indonesia. Untuk itu tesis ini meneliti status hukum tanah dan keabsahan dari perjanjian kepemilikan tanah Untuk Pemakaman Eksklusif Di San Diego Hills Memorial Park And Funeral Homes.Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Yuridis Normatif, dengan tipologi penelitiannya adalah penelitian eksplanatoris, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan lebih dalam mengenai suatu gejala. Suatu gejala akan dipaparkan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum, sehingga akan dihasilkan suatu penyelesaian terhadap gejala tersebut. Dalam hal ini mengacu pada peraturan terkait dengan pemakaman dan juga pertanahan.Dari hasil penelitian terdapat beberapa penyimpangan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman antara lain dari status tanah pemakaman, bukti kepemilikan, subjek dan objek dalam perjanjian kepemilikan tanah pemakaman di San Diego Hills Memorial Park And Funeral Homes.

---

Community needs good funeral service that can provide safe environment, comfortable, free from flood, extortion and displacement as well as having a clear legal certainty. This causes many emerging cemeteries with exclusive concept. In Indonesia, there are many exclusive funerals, one of them is San Diego Hills Memorial Parks Cemeteries and Funeral Homes. As a people needs exclusive funeral have not been organized and cared for by the government.In Indonesia, where the funeral arranged by the Government of the Republic of Indonesia under the Ministry of the Interior are regulated under Government Regulation No. 9 of 1987 on the Provision and Use of Land for the Need of Cemetery and the Minister of Home Affairs Number 26 of 1989 on Guidelines for government regulation No. 9 of 1987. Issue of land ownership status as well as object and subject in the purchase of land for an exclusive cemetery is also not yet to get a clear regulation in Indonesia. Therefore, this thesis examines the legal status of the land and the validity of the ownership agreement for exclusive cemetery at San Diego Hills Memorial Park and Funeral Homes.In arranging this thesis and the method used in this thesis is through normative juridical, with the typology of research is explanatory research, which is a form of research that describes and explains more about the symptom. A phenomenon will be discussed later associated with the legislation and legal theories, therefore it will be a solution to these symptoms, this case refers to the regulations related to the funeral and also land.From the research, there were some deviations from the Government Regulation No. 9 of 1987 on the Provision and Use of Land for Cemetery Purposes, such as the status of the cemetery, proof of ownership, the subject and object of the funeral land ownership treaty in San Diego Hills Memorial Park and Funeral Homes."

"Latar belakang timbulnya permasalahan dalam tesis ini, berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Heri Suyanto kepada Ismono Jossianto dalam transaksi jual beli tanah, dimana Heri menyerahkan tanah kepada Ismono tidak sesuai dengan jumlah tanah yang telah dibelinya, sehingga terjadi kekurangan luas dan dokumen tanah. Diketahui ternyata Heri telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari Ismono selaku pemilik tanah yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian hukum normatif yang bertipologi deskriptif analitis, jenis data; sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, alat pengumpulan data; studi dokumen dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Simpulan dari tesis ini; mengenai perjanjian jual beli tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional hanya mengacu pada peraturan-peraturan yang bersifat umum/general, yakni Pasal 1320 jo. 1457 KUHPerdata. Implikasi hukum perjanjian jual beli tanah yang menimbulkan sengketa adalah berupa pembatalan perjanjian. Saran; pembeli harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh terlalu memegang prinsip kepercayaan kepada orang yang dikuasakan penerima kuasa dalam transaksi jual beli tanah, para pihak dalam transaksi jual beli tanah seharusnya senantiasa menerapkan prinsip itikad baik dalam melakukan jual beli tanah.

---

The background of the problem in this thesis is in the form of illegal acts committed by Heri Suyanto to Ismono Jossianto in the sale and purchase transactions of land, where Heri surrendered the land to Ismono not in accordance with the amount of land he had purchased, resulting in widespread shortages and documents of the land. It turned out that Heri had sold the land to a third party without the knowledge and permission of Ismono as the new landowner. The research method used is a form of normative legal research with analytical descriptive nature, type of data secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, data collection tools document studies using qualitative data analysis methods.

The conclusion of this thesis Regarding the land purchase agreement in the perspective of the Civil Law and the Law of the National Land only refers to the general rules, namely Article 1320 jo. 1457 Civil Code. The legal implications of the land purchase agreement that cause disputes are in the form of cancellation of the agreement. Suggestion the buyer must always apply the principle of prudence and should not overly hold the principle of trust to the authorized person in the sale and purchase transactions of the land, the parties in the sale and purchase transactions of land should always apply the principle of good faith in buying and selling land."