Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peralihan hak atas tanah seperti jual beli tanah harus didaftarkan dan yang wajibmendaftarkannya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun kenyataannyadalam kasus yang peneliti bahas, transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak hanyamenggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Masalah pada riset ini adalah belumdiketahui secara pasti kekuatan bukti kuitansi dalam transaksi jual beli tanah menurutperaturan perundang-undangan yang berlaku, cara untuk meningkatkan kekuatanpembuktian kuitansi, khususnya terkait penerapan dan pertimbangan hakim dalamputusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ 2019. Metode analisis yang digunakanadalah kualitatif. Berdasarkan hasil riset diketahui bahwa kekuatan bukti kuitansitransaksi jual beli tanah merupakan alat bukti surat akta bawah tangan, menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktianbebas yaitu penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. Kekuatanpembuktian kuitansi dapat ditingkatkan dengan mengacu pada Pasal 1881 dan 1883KUHPerdata dalam pembuatannya. Penerapan dan pertimbangan hakim dalam putusanMahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ 2019 sudah tepat, antara lain adalah Penggugatmembeli objek sengketa dengan harga yang wajar dan sudah memenuhi sebagiankewajibannya yang dibuktikan dengan bukti pendukung berupa kuitansi-kuitansipembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikandalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tersebut.......Transfers of land rights such as buying and selling of land must be registered and the onewho is obliged to register it is the Official for Making Land Deeds (PPAT), but in realityin the case that the researcher discussed, the sale and purchase transactions carried out bythe parties only used receipts as proof of payment. The problem with this research is thatit is not yet known with certainty the strength of receipt evidence in land sale and purchasetransactions according to the prevailing laws and regulations, ways to increase the powerof proof of receipts, especially regarding the application and consideration of judges inthe Supreme Court decision Number 1376 K/Pdt/2019. The analytical method used isqualitative. Based on the results of the research, it is known that the strength of the receiptwhich is the evidence of an underhand deed in a land sale and purchase transactionaccording to the prevailing laws and regulations has the power of free evidence, namelythat the assessment of the power of proof is submitted to the Judge. The power of proofof receipts can be increased by referring to Articles 1881 and 1883 of the Civil Code inthe making. The application and consideration of the judge in the decision of the SupremeCourt Number 1376 K/Pdt/2019 were correct, among others, the Plaintiff purchased theobject of the dispute at a reasonable price and had fulfilled part of its obligations asevidenced by supporting evidence in the form of payment receipts made by the Plaintiffin accordance with the terms agreed in the land sale and purchase agreement"

"Fokus dari penelitian untuk tesis ini adalah tentang jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara lisan. Dalam kenyataannya jual beli lisan masih sering ditemukan di masyarakat, seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 836/Pdt.G/2020/PN.Sby. Sengketa dalam Putusan a quo dipicu oleh tidak adanya itikad baik dari pembeli yang mengakibatkan kerugian bagi penjual. Untuk itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara lisan dan perlindungan hukum kepada penjual apabila ternyata pembeli tidak memiliki itikad baik. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan studi dokumen (kepustakaan). Data sekunder yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara lisan dapat dibatalkan kesepakatannya oleh hakim apabila salah satu pihak wanprestasi (dalam hal ini adalah pembeli) karena jual beli lisan itu sendiri dianggap sah berdasarkan sifat jual beli hak atas tanah menurut hukum adat yaitu terang, tunai dan riil, serta didasari oleh beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutuskan keabsahan jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara lisan. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada penjual yang sertipikat tanahnya dibawa oleh pembeli yang tidak memiliki itikad baik adalah dengan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.......The focus of this thesis research discuss about lang purchase agreement which done by verbally. In reality, oral purchasing is still often found in public, such as the case on the Surabaya District Court Decision Number 836/Pdt.G/2020/PN.Sby. The dispute in the a aquo decision triggered by the absence of good faith from the buyer which impact an losses for the seller. For this reason, the problems raised in this study are about the validityof lang purchase agreement which are carried out orally and legal protection to the seller if it turns out that the buyer does not have good faith. This normative legal research uses studies document (library research). The secondary data obtained were then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be stated that the sale and purchase of land rights carried out verbally can be canceled by the judge if one of the parties defaults (in this case the buyer) because the oral sale is considered valid based on the nature of the sale of land according to customary law, namely clear, cash. and real, and is based on several Jurisprudence of the Indonesia Supreme Court which decides the validity of the sale and purchase of land rights by oral. The legal protection given to sellers whose land certificates are taken away by buyers who do not have good faith is to apply for the issuance of replacement certificates based on Article 58 of The Republic Indonesia Government Regulation Number 24 of 1997 about Land Registration and Article 138 of the Ministry of Agrarian/Head of the National Land Agency Regulation Number 3 of 1997 about Implementing Provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 about Land Registration."

"ABSTRAKPenggunaan gambar penetapan lokasi dalam transaksi jual beli tanah di KotaBatam adalah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat Kota Batam.Gambar Penetapan Lokasi merupakan dokumen tanah yang diterbitkan olehOtorita Batam selaku pemegang hak pengelolaan setelah pemohon lahan melunasiUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk jangka waktu tertentu. Tesis inimembahas tentang Gambar Penetapan Lokasi merupakan salah satu syaratkepemilikan tanah di Kota Batam, kekuatan hukum gambar penetapan lokasi (PL)yang diterbitkan dalam menjamin kepemilikan atas tanah di Kota Batam danpenggunaan gambar penetapan lokasi (PL) ditinjau dengan peraturan peralihanhak atas tanah di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakansistem penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis Normatif dengantipologi eksplanatoris dan evaluatif

---

AbstractThe usage of Location Mapping Image for Land purchase transaction has beenprevalent among Batam community. Location Mapping Image is a documentpublished by Otorita Batam as the holder of Managing right after the applicantsettled the UWTO Land taxes for the specified period of time. This thesis coversabout the Mapping Image as one of the requirements to obtain the land, about thekekuatan hukum of location mapping published by local government in securingthe land ownership in Batam, and about the usage of Location Mapping Image inthe perspective of the regulation of land ownership transfer in Batam. Thisresearch uses Normative Juridical as its research methodology system withExplanatory and Evaluative typolo"