Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jual beli atas bidang tanah sah secara Hukum Tanah Nasional bila dilakukan secara terang, tunai, dan ril. Begitu juga terhadap tanah Negara yang sudah diduduki dan dikuasai dengan itikad baik dapat dijual belikan dengan cara pengoperan hak dihadapan Notaris, mengingat belum adanya alas hak atas bidang tanah tersebut,tapi bila sudah ada alas hak maka dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penjualan tanah Negara yang sebenarnya sudah punya alas hak dengan cara pengoperan hak yang dilakukan dihadapan Notaris, terjadi pada sengketa antara Nyonya Sari (Penggugat) melawan Hendra Widjaya (Tergugat I) dengan Istrinya Nyonya Noersanti (Tergugat II) dan juga para penjual dan kuasa serta Pembeli yang sebelumnya, juga para Notaris yang membuatkan akte atas peristiwa hukum ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :54/PDT.G/PN.JKT.PST/2007 tanggal 11 September 2007. Permasalahan dalam tesis ini bagaimana legalitas dan akibat hukum dari akta jual beli rumah dan pengoperan hak yang dibuat Notaris terhadap tanah Negara yang sudah bersertipikat Hak Guna Bangunan, serta bagaimana Notaris tersebut menyikapi, memperhatikan berkenan dengan akta ini agar tidak memberi celah untuk dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sehingga analisa berdasarkan data-data yang disusun secara sistematis agar dapat ditarik suatu kesimpulan dari pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan dinyatakan bahwa Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak yang dilakukan para pihak atas tanah negara yang sudah bersertipikat Hak Guna Bangunan dihadapan Notaris adalah sah dan merupakan akta jual beli tanah berikut bangunannya dengan catatan bahwa penjual adalah pihak yang sebenarnya, sehingga menurut Pasal 1320 KUHPerdata maka yang berhak untuk menjual, sepanjang penjual tidak mengetahui maka tidak ada alasan untuk batal demi hukum atau dapat dibatalkan karena sudah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian. secara formal akta tersebut membuktikan bahwa kesepakatan untuk jual beli rumah dan pengoperan hak tersebut telah disetujui dan diakui berdasarkan tanda tangan pada akta tersebut oleh para pihak, begitu juga secara material, klausul-klausul dari akte tersebut mampu menceritakan isi dari akta tersebut. Notaris juga dalam membuat akta tidak hanya berdasarkan data formal semata

---

Eligibility for plots of land is legal under the National Land Law if it is carried out in an open, cash, and real manner. Likewise, State land that has been occupied and controlled in good faith can be traded by way of the transfer of rights before a Notary, considering that there is no basis for the rights to the plot of land, but if there is a right, then it is done before the Land Deed Maker Official. The sale of state land, which actually already had a right of title by way of the transfer of rights before a Notary, occurred in a dispute between Mrs. Sari (Plaintiff) against Hendra Widjaya (Defendant I) and his wife Mrs. Noersanti (Defendant II) as well as the sellers and their attorneys and buyers. previously, also the Notaries who made the deed of this legal event in accordance with the decision of the Central Jakarta District Court Number: 54/PDT.G/PN.JKT.PST/2007 dated 11 September 2007.

The problem in this thesis is how the legality and legal consequences of the deed of sale and purchase of houses and the transfer of rights made by a Notary to State land that has a certificate of Building Use Rights, as well as how the Notary responds, pays attention to being pleased with this deed so as not to provide an opening for actions that are contrary to the law. While the research method used is normative juridical so that the analysis is based on data that is arranged systematically so that a conclusion can be drawn from the discussion.

Based on the results of the discussion, it is stated that the Deed of Sale and Purchase of Houses and Transfer of Rights carried out by the parties to state land that has a certificate of Building Use Rights before a Notary is valid and constitutes a deed of sale and purchase of land and the building provided that the seller is the real party, so that according to Article 1320 In the Civil Code, those who have the right to sell, as long as the seller does not know, there is no reason to cancel by law or it can be canceled because it has fulfilled the legal elements of the agreement. formally the deed proves that the agreement for the sale and purchase of the house and the transfer of the rights have been approved and recognized based on the signatures on the deed by the parties, as well as materially, the clauses of the deed are able to tell the contents of the deed. Notaries are also in making a deed not only based on formal data alone."

"PPAT sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu berkenaan dengan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT menjadi akta otentik sepanjang seluruh unsur-unsur dari akta otentik itu terpenuhi, tetapi sangat disayangkan pada prakteknya masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh PPAT; disini penulis fokuskan pada PPAT Sementara yaitu Camat yang seringkali tidak menghiraukan dan melanggar ketentuan yang diberlakukan, sehingga timbul permasalahan yaitu antara lain bagaimana akta-akta yang dibuat oleh PPAT yang tidak memenuhi unsur-unsur dari suatu akta otentik , bagaimana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan, serta bagaimana Cara untuk mengatasi kurangnya pemahaman dari PPAT Sementara itu dibidang hukum pertanahan, hukum perjanjian, serta teknik pembuatan aktanya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu dengan metode penelitian kepustakaan yaitu guna memperoleh data dari buku-buku hukum, perundang-undangan maupun peraturan pemerintah dan metode penelitian lapangan yaitu untuk memperoleh data dari kuisioner-kuisioner yang diberikan kepada PPAT di Kabupaten Tulang Bawang. Kesirnpulan yang dapat ditarik disini bahwa pada prakteknya masih banyak ditemui penyimpangan maupun kesalahan yang dilakukan oleh PPAT Sementara dalam membuat akta-akta PPAT dimana penyimpangan maupun kesalahan itu dikarenakan masih sangat kurangnya pemahaman dari PPAT Sementara dibidang hukum pertanahan, hukum perjanjian, maupun teknik pembuatan aktanya; oleh karena itu sudah seharusnyalah para PPAT Sementara tersebut selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kerjanya dengan terus menggali ilmu guna mengatasi kekurangannya tersebut untuk menghasilkan akta-akta yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang mengaturnya."

"Tanah merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang memiliki peranan sangat vital, populasi penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat ketersediaan lahan pemukiman semakin terbatas, semakin terbatasnya lahan menyebabkan banyak terjadi peristiwa alam yang pada akhirnya dapat menimbulkan endapan lumpur atau tanah yang terbawa arus ke sungai/pantai/laut yang berhenti disuatu tempat dalam waktu yang lama dan membentuk daratan yang baru yang disebut tanah tumbuh. Adanya penambahan luas berupa daratan baru di Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi ini menyebabkan munculnya berbagai masalah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum ataupun kurangnya pengetahuan masyarakat yang menyebabkan banyaknya terjadi sengketa dalam pemanfaatan dan kepemilikan tanah tumbuh. Permasalahannya adalah bagaimanakah proses terjadinya tanah tumbuh, bagaimana penguasaannya menurut hukum tanah di indonesia dan bagaimanakah pendaftaran haknya. Hasil analisis penulis mengenai proses terjadinya adalah dengan proses alam, tanah ini merupakan tanah negara sebagai refleksi dari asal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA. Tanah tumbuh di Desa Pantai Sederhana ini dsapat dimohonkan Hak Milik, Hak Penguasaan Perairan Pesisir dan Hak Pakai, namun berdasarkan wawancara dan penelitian penulis dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Bahwa sampai saat ini hak yang dapat dimohonkan adalah Hak Pakai dikarenakan Tanah tumbuh ini berbentuk sebuah pulau dan bukan melekat pada tanah Hak Milik Masyarakat, dan untuk mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Badan Pertanahan Negara Setempat, pemohon harus mendapat surat keterangan menggarap dari Kepala Desa setempat dan yang terpenting harus seusai dengan Reancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi.

---

Soil is one of the necessities of human life that has a very vital role, the population of Indonesia is increasing every year making the availability of residential land more limited, the more limited land causing many natural events that can ultimately lead to silt or soil that is washed into the river/beach/ocean that is stopped somewhere for a long time and formed a new land called detalber/channelbar. The addition of area in the form of a new land in the village of Pantai Sederhana, Muara Gembong, Bekasi Regency led to the emergence of various problems caused by legal uncertainty or lack of knowledge that causes many disputes occurring in the use and ownership of the detalber/channelbar. The problem is about how the process of the detalber/channelbar, how its control according to the law of land in Indonesia and how about registration rights. The result of researcher’ analysis about the occurrence process that is a natural process, this land is the state land as a reflection of the 33 verse (3) of the Constitution 1945 and Article 2 of UUPA. The detalber/channelbar in the Pantai Sederhana can be requested for the Properties Rights, Tenure and Coastal Water Right of use, but based on the interviews and research by the researcher with Bekasi District Land Office, that until now the rights which can be requested is because of the Land Right of use of this detalber/channelbar forms an island and not attached to the land of Society Ownership Rights, and to apply for the request of Use Rights to the Local State Land Board, the applicant must obtain a certificate of work of the Local Village Chief and most importantly, it should be after the Spatial Planning of Bekasi Regency."

"Penelitian ini mengkaji kebijakan tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya terhadap masyarakat lokal Papua, khususnya analisa terhadap hak ulayat. Masalah yang akan di bahas adalah:- Bagaimana Kebijakan Corporate Social Responsibility PT. Freeport Indonesia yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat setempat?- Permasalahan atau kendala apa sajakah yang muncul ke permukaan dari persoalan relasi antara PTFI dengan hak ulayat masyarakat adat setempat?Konflik yang kerap terjadi antara PTFI dengan masyarakat setempat menyiratkan adanya relasi yang kurang harmonic diantara keduanya. Terjadi perbenturan antara dua kepentingan besar. Pertama adalah pihak masyarakat adat sebagai pemilik hak atas tanah ulayat. Kedua adalah kepentingan ekonomi yang diwakili oleh PTFI. Sebagai perusahaan ekstraktif yang menjadikan alam sebagai obyek produksi, dampak operasional perusahaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal kerap terjadi dimana sebagian diantara masyarakat menuntut perusahaan tersebut untuk lebih berperan dalam pemberdayaan dan sebagain lagi menuntut penutupan perusahaan tersebut. Dalam konflik tersebut, juga muncul tuntutan politis yang bernuansa separatisme.Terdapat tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang Corporate Social Resposibility (CSR), teori tentang hak ekonomi sosial dan budaya serta Hubungan antara perusahaan dan penegakkan hak asasi manusia. Teori CSR digunakan untuk mengkaji perdebatan perspektif dan praktek tentang CSR serta prinsip-prinsip dalam CSR. Penelitian ini lebih cenderung memegang prinsip atau teori yang rnengatakan bahwa masyarakat merupakan stakeholders perusahaan dimana ia menjadi bagian integral perusahaan yang keberadaannya harus dilibatkan terkait segala kebijakan yang berdampak atau berkaitan tentangnya. Perusahaan tidak semata harus bertanggung jawab kepada stockholders nya saja. Teori tentang hak ekonomi sosial dan budaya digunakan sebagai instrumen yang akan dijadikan patokan tentang hak-hak apa yang hares terpenuhi dalam masyarakat secara kolektif Teori ketiga merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya, yakni peran dan tanggung jawab perusahaan dalam penegakkan hak asasi manusia. Disebutkan bahwa bukan semata negara yang harus menegakkan hak asasi, tetapi juga perusahaan memiliki kewajiban.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan jenis descriptive research untuk mengetahui fenomena dan interaksi yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Teknik pengumpulan data ditekankan pada teknik sekunder melalui kajian kepustakaan atau library research.

---

This research analyzes the policy of PT. Freeport Indonesia's social responsibility, especially land rights:- What is PT. Freeport Indonesia's social responsibility related the rights of people to their traditional and cultural land?- What is the barrier arise from the relation between corporation and local community land rights?The arisen tension between PT. Freeport Indonesia (PTFI) and local community implies their relations in a non-harmonic situation. There are two interests opposite in this case: first, local and cultural community interest as the owner of the land where PTFI located. Second the interest of economics which is represented by PTFI. As an extractive industry which makes nature as the operational object, its impact will be directly to the people. The conflict between company and community has been occurred often where some of local community demand PTFI to participate more and more in community development and some of them demand for closing of it. In this conflict, arise political demand related with separatism.There are three theories used in this research: corporate social responsibility (CSR), the economics, social and cultural rights, and the relation between company and human rights. The CSR theory is used to analyzing the debate of perspective and practice about CSR and it principle. This research tends to agree the argument says that people are part of company stakeholders which they are must involve in decision making and process especially for the policy impact them. Company not only takes a responsibility to shareholders or stockholders bat also to the people where they live around it. The economics, social and cultural rights theory is used as a based instrument about what rights must be promoted and fulfilled. The last theory is unification between the two previous theories: the role and responsibility of corporation to promote human rights. It is noted that state is not the only the one actor takes responsibility in promoting human rights but also company does.This research is qualitative with descriptive research to know some interactions and .phenomena between company and community. Almost the -collecting technique collect data is secondary by library research while some interviews are used as another method as well."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan pelepasan hak atas tanah adat khususnya Suku Dawir di Kampung Tobati, Jayapura Selatan. Hal ini menjadi masalah karena proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang terbit karena pendaftaran tersebut terjadi pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Jayapura. Penulis menganalisis akibat hukum dari pendaftaran dan peralihan hak atas tanah bersertipikat Hak Milik pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa berdasarkan kasus yang terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Jap. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penulis melakukan analisis menggunakan teori pendaftaran tanah dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana tumpang tindih kepemilikan lahan yang dapat terjadi pada tanah-tanah yang berasal dari hak ulayat masyarakat adat dan berada pada kawasan hutan. Penerbitan sertipikat Hak Milik seharusnya tidak dapat dilakukan terhadap kawasan hutan yang dalam hal ini adalah Taman Wisata Alam. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan berdasarkan sertipikat tersebut juga seharusnya batal demi hukum.

---

ABSTRACTThis thesis examines the land registration based on waiver of rights on communal rights especially in Dawir Tribe, Tobati Village South Jayapura. This became a problem because the land registration and land right transition based on previous freehold title happen above the Youtefa Bay Nature Recreational Park. The writer analyzed the effect of the registration and land right transition according the case happened in Jayapura Court District Number 147/Pdt.G/2017/PN.Jap. This thesis used a library research. The writer analyzed using the land registration theory and relevant regulations. This exploration showed how overlapping land ownership could happen at the land owned by indigenous people, especially thus located in the forest area. Freehold title publication should't happen above forest area including Nature Recreational Park area. The land rights transition did based on the certificate couldn't happen to and should be stated illegal."

"Tesis ini membahas tentang kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT, terhadap kepemilikan hak atas tanah. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Akta jual beli PPAT mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah. Setelah Akta Jual Beli PPAT dibuat, kemudian Pembeli mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan setempat. Namun dalam prakteknya masih terdapat hambatan-hambatan untuk melaksanakan pendaftaran tanah tersebut. Pada tahun 1988, Tuan Wagianto membeli sebidang tanah Sertipikat Hak Milik, dari Tuan Anwar Manaf dan Nyonya Moechisina berdasarkan Akta Jual Beli PPAT. Tuan Wagianto tidak dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut di BPN, karena Yayasan UMS menguasai fisik dari tanah tersebut dan mengklaim tanah tersebut adalah miliknya. Tahun 1998 Tuan Wagianto meninggal dunia, dan Akta Jual Beli tersebut masih belum didaftarkan ke BPN. Dengan meninggalnya Tuan Wagianto, demi hukum hak atas tanah tersebut jatuh kepada ahli waris. Kemudian pada tahun 2002, para ahli waris menggugat yayasan UMS melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana suatu akta jual beli PPAT mempunyai kekuatan pembuktian terhadap kepemilikan hak atas tanah. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan data sekunder sebagai datanya. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis mendapati bahwa akta jual beli PPAT tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari jual beli tanah. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa Akta Jual Beli PPAT tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

---

This thesis focuses on the probative force of the deed of sale and purchase by PPAT towards the ownership of land right. Sale and Purchase of land is a legal act to transfer land rights from the seller to the buyer. The Deed of Sale and Purchase by PPAT has a function as a tool to prove the truth of the legal act of sale and purchase of land. After making Deed of Sale and Purchase by PPAT, then registered to the local Land Office. However, in practice there are still obstacles to implementing land registration. In 1988, Mr. Wagianto buy a plot of land with Freehold Title, from Mr. Anwar Manaf and Mrs. Moechisina by Deed Of Sale And Purchase by PPAT. But Mr. Wagianto can’t register his rights at BPN, because UMS Foundation physical controls of the land and claimed the land was his. In 1998 Mr Wagianto died, and The Deed of Sale and Purchase are still not registered to BPN. With the death of Mr. Wagianto, by law the land rights fall to the heirs. Then in 2002, the heirs sued UMS Foundation through the West Jakarta District Court. The purpose of this Thesis is to find out how The Deed of Sale and Purchase by PPAT has probative force toward the ownership of land rights. Writing of this thesis uses library research methods, the data required is secondary data. Based on data obtained from this research, the Authors found that The Deed of Sale and Purchase by PPAT has met the terms of the formal and material of sale and purchase land. The Authors conclude that Deed of Sale and Purchase by PPAT has perfect probative force."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Perjuangan Gurindji Aborijin pada tahun 1966 yang merupakan gerakan tuntutan hak atas tanah dan kesetaraan upah Aborijin diwilayah Northern Territory, Australia. Gerakan ini merupakan gerakan pertama yang memperkenalkan hak atas tanah adat di Australia. Keberhasilan Tuntutan masyarakat Gurindji tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat kulit putih yang mendukung masyarakat Gurindji untuk mendapatkan hak mereka dengan membawa persoalan hak atas tanah adat Australia keruang publik nasional dan Internasional. Selain itu, Perjuangan Gurindji menuntut hak atas tanah sebagai pemicu pembentukan kebijakan Aboriginal Land Northern Territory 1976 yang berdampak kepada pengakuan hak atas tanah, keterlibatan masyarakat Aborijin kedalam kegiatan perekonomian di Northern Territory, dan pengolahan lahan Aborijin yang berdasarkan dengan konsep kepemilikan tanah Aborijin. Skripsi ini diteliti dengan menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACTThis study focuses on the Gurindji Aboriginal Struggle in 1966 which was a land rights movement and an equal of Aboriginal wages in the Northern Territory region of Australia. This movement was one of the first movements of Aboriginal Land Rights in Australia. The success of the Gurindji people 39 s demands was inseparable from the cooperation between the white community that supported the Gurindji community to gain their rights with conveyed problems about indigenous land rights of Australian national and international public spaces. In addition, the Gurindji struggle was one of Aboriginal efforts that triggered the policy of Aboriginal Land Right Northern Territory 1976. This policy had impacts of recognition of Aboriginal Land Right, involvement Aboriginal communities into economic activities in the Northern Territory, and Aboriginal land based processing with the concept of an Aboriginal land ownership. This undergraduate thesis is researched by using historical method."

"Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing ditinjau dalam UUPA dan bagaimana akibat hukum kepemilikah hak atas tanah oleh WNA yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing melalui perjanjian Pinjam Nama berakibat batal demi hukum. Sebagai solusinya, Warga Negara Asing dapat menggunakan tanah dengan status Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

---

National land laws forbid foreigners to own the proprietary right of land as a reflection of clause 9 in UUPA. The issue of this thesis is how the proprietary rights of land ownership by foreigners in UUPA and how?s the consequence of the proprietary rights of land ownership by foreigners which is contra with Indonesian law. This is a juridical-normative research with literature research. The results shows that the ownership of proprietary rights of land by foreigners through nominee agreement is null and void. As the solutions, foreigners can use the right to use on the proprietary rights."