Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
One of the current issues in Indonesia is the scarcity of fossil fuel availability in such a way that the alternative renewable energy sources need to be explored.....

Abstrak :
ABSTRAK
Kawasan permukiman menurut RTRW Propinsi Jawa Barat adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam dan buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberi manfaat meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman, meningkatkan perkembangan lintas sektoral dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, tidak mengganggu fungsi lindung, tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permukiman menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang No.4/1992, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Depok selama 12 tahun (sampai tahun 2002) meningkat hampir 5 kali lipat dengan laju pertambahan penduduk 13,6 % pertahun. Pertambahan penduduk ini memberi tekanan terhadap Kota Depok dan mengakibatkan semakin meluasnya daerah permukiman. Indikasi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah di Kota Depok dapat dilihat dari basil overlay antara permukiman eksisting dengan lokasi permukiman RTRW Kota Depok 2010 yang terdistribusi di 6 kecamatan dengan luas yang berbeda¬beda. Target objek penelitian adalah permukiman yang terbangun di kawasan non-budidaya terutama di kawasan sempadan sungai karena telah melanggar "Fungsi Lindung". Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis mengenai kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah dan aspek legalitas. Untuk pembanding dan membantu hasil analisis spasial tersebut dilakukan pengambilan angket di lokasi penelitian. Klasifikasi kesesuaian tanah didasarkan kepada kelas interval terhadap total nilai yang diperoleh setiap poligon hasil overlay melalui pembobotan dan skoring, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu, Sangat Sesuai (SI), Cukup Sesuai (S2), Sesuai Marginal (S3) dan Tidak Sesuai (N). Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah didapatkan bahwa klassifikasi kesesuaian tanah daerah yang diteliti untuk Kelas Sangat Sesuai (Si) memiliki luas 1%, Kelas Cukup Sesuai (S2) adalah 4%, Kelas Sesuai Marginal (S3) dengan luas tanah 85% dan Tidak Sesuai (N) dengan luas 10% dari luas seluruh daerah penelitian. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi permukiman yang diteliti kurang layak dijadikan lokasi permukiman. Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek Legalitas berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Sempadan Sumber Air dan Peraturan Daerah Kota Depok No. 18 tahun 2003 tentang Garis Sempadan sungai didapatkan telah terjadi penyimpangan penggunaan tanah di kawasan sempadan Ci Liwung khususnya dalam lokasi penelitian terdapat permukiman seluas 108.417,62 m2. Dari hasil penilaian terhadap variabel analisis didapatkan salah satu faktor pendorong terjadinya penyimpangan penggunaan tanah tersebut adalah variabel akses, Hasil analisis SIG menunjukkan bahwa kawasan sempadan Ci Liwung mempunyai akses yang baik tehadap jalan raya (Margonda Raya). Dari hasil angket didapat jawaban tentang keamanan tempat tinggal Sangat aman 18%, Aman 44%, Cukup aman 28%, Tidak aman 10% dan Sangat tidak aman 0%. Dengan demikian mereka menganggap bahwa lokasi tempat tinggal mereka adalah aman walaupun berada di kawasan yang terlarang untuk permukiman.

---

ABSTRACT
Land suitability is defined as the adaptability of land for a certain purpose of use. Land suitability for settlement area is general referred to suitability related to law, security and safety of the inhabitants. For example, the utilization of a certain land use must be in line with City Spatial Planning on land utilization, easily accessible, free of flood, in stable land condition, distanced from pollution sources, and have water resources. The use of a certain land that does not in line with its purpose of use, will create generally some problems as happened in Depok in the last several years. Natural disasters such as landslide and flood at the end of the year, hit some settlement areas in Depok causing some material damages and loss of lives. The indication of unsuitability in Depok can be seen from the overlay result between the existing settlement areas and settlement locations from the City Spatial Planning of Depok 2010 distributed over 6 sub-districts with different area sizes. The targeted object of the research is the settlement areas in the non-cultured areas, especially in the buffer zone of a river, because it is against its "conservation function" as defined by the law. Spatial analysis is done with a geographic information system (GIS) on the land suitability for settlement area based on the land's physical and legal aspects. A questionnaire is also collected in the research location for the purpose of bench marking and supporting the spatial analysis. Land suitability classification is performed based on the interval class value obtained by each polygon resulted from the overlay, through weighting and scoring. Land suitability is then classified into 4 classes: Very Suitable (SI), Suitable (S2), Marginally Suitable (S3), and Not Suitable (N). The result of spatial analysis of the Iand suitability for settlement area based on the physical aspects of the land shows that only 1% of the researched area falls into the class Very Suitable (SI); 4% into the class Suitable (S2); 85% into the class Marginally Suitable (S3), and 10% falls into the class Not Suitable (N). This analysis shows that most of the areas being used for settlement, is actually moderate suitable for settlement purpose. The result of spatial analysis of the land suitability for settlement area based on the legal aspect, i.e. Local Regulation of The Province of West Java, No: 812005 on Buffer Zone of Water Resources and Local Regulation of The City of Depok No. 18/2003 on River's Buffer Line, shows an infraction of these laws because of the existing settlement areas in Ci iwung's buffer zone of 108,417,62 m2. From the result of variable analysis, it is found out that one of the factors causing this unsuitability of land use, is the accessibility. The GIS- analysis shows that Ci Liwung buffer zone is easily accessible from a big road (Margonda Raya Street). From the questionnaire, it is also found out that 18% of the people living in this buffer zone think that the place is very safe, 44% think it is safe, 28% think it is moderately safe, 10% think is unsafe, and 0% think it is very unsafe. Therefore, they consider that their area is safe although it is located in the forbidden zone for settlement.

Abstrak :
ABSTRAK
Berkurangnya lahan terbuka sebagai daerah resapan di DAS Ciliwung membuat pembangunan sumur resapan menjadi penting. Tujuan penelitian ini adalah menyusun peta kesesuaian lahan untuk pembangunan sumur resapan, melakukan simulasi beberapa desain sumur resapan untuk mendapatkan volume resapan air yang optimum di tiap lokasi, dan menyusun serta merekomendasikan lokasi, desain, dan jumlah sumur resapan tiap wilayah. Penelitian ini menggunakan data GIS untuk kompilasi dan pembobotan peta geologi teknik, jenis tanah, grup hidrologi tanah, kedalaman muka air tanah, kemiringan lereng, curah hujan rata-rata dan tata guna lahan DAS Ciliwung serta melakukan simulasi matematik. Berdasarkan hasil analisa, lahan yang paling memenuhi syarat untuk dibangun sumur resapan berada di Daerah Cisarua, sedangkan yang tidak memenuhi syarat berada di bagian paling utara dan selatan DAS Ciliwung. Menggunakan kedalaman 5 m, sumur resapan tipe rektangular dengan panjang dan lebar 2 m dapat menampung limpasan sebesar 20 m3 untuk daerah seluas 952,72 m2 di Kranji (RBKr), sedangkan tipe lingkaran dengan diameter 2 m hanya menampung 15,7 m3 limpasan untuk daerah seluas 746,76 m2. Jumlah sumur resapan individual tipe rektangular yang dibutuhkan di DAS Ciliwung adalah 1.662.291 sumur, sedangkan bila menggunakan sumur resapan komunal tipe rektangular hanya 276.335 sumur.

---

ABSTRACT
The decreasing an open space in in Ciliwung watershed make the development of recharge wells become an important. The purpose of this research is to develop a map of land suitability for recharge wells construction, simulating some design recharge wells to obtain the optimum volume of water absorption in each location, and develop and recommend the location, design, and the number of recharge wells each region. This study uses GIS data compilation and weighting for engineering geology maps, soil type, soil hydrology group, the depth of the ground water level, slope, average rainfall and land use Ciliwung and perform mathematical simulations. Based on the analysis, the most eligible land for recharge wells are in Cisarua Regions, while those not qualified to be in the most northern and southern Ciliwung watershed. Using a depth of 5 m, recharge wells rectangular type with a length and a width of 2 m can accommodate runoff of 20 m3 for an area of 952.72 m2 in Kranji (RBKr), while type circle with a diameter of 2 m only holds 15.7 m3 runoff for the area covering an area of 746.76 m2. The number of individual types of rectangular recharge wells needed in Ciliwung is 1.662.291 wells, whereas when using recharge wells rectangular type only 276.335 communal wells.

Abstrak :
Patchouli (Pogostemon cablin) is one of the important crop species in Indonesia, since over 80% of patchouli oil global market is produced in Indonesia. Pacthouli oil is the key ingredients for fragrance and aromatherapy products. Patchouli oil is extracted from the stems and leaves of pathouli plants. Therefore, it is important to improve Patchouli plant productivity and increase resources for sustainable patchouli cultivation. The suitability of abiotic factors in the growing environment of crops remarkably determines the success of crop production. This study aimed to assess and evaluate land suitability for plant growth and development of Patchouli (Pogostemon cablin) in Dilem Wilis, Bendungan District, Trenggalek Regency, Indonesia. Initially, a survey was conducted and then an analysis was done to classify the land suitability for crops cultivation. The research was conducted on 3 locations from May to July 2017 for land suitability and from July to November 2017 for Patchouli crops cultivation experiment. The results indicated that Location 1 had a land suitability of N class, implying that this location was not suitable due to its limiting factor of low IGO content (0.08 me/100 g). Meanwhile, both Location 2 and Location 3 showed similar land suitability class of S3s, tc, f, n signifying as less appropriate. The results of this study also indicated the influence of land suitability classes on plant growth however, the different classification (in this case S3 compared to N) did not demonstrate a correlation between land classes and oil yield and Patchouli alcohol, where the element Potassium was the limiting factor

Abstrak :
ABSTRAK
Hutan merupakan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai peranan strategis bagi bangsa Indonesia, terutama sebagai pelindung ekosistem flora, fauna dan plasma nutfah. Kepentingan masyarakat terhadap hutan sebagai sumberdaya alam, tidak hanya memberikan ruang atau lahan usaha tani, tetapi juga bermanfaat dalam memberi kesempatan kerja.

Berbagai alternatif bentuk pengelolaan hutan terus dikembangkan, salah satunya adalah dengan pengembangan model untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pembangunan hutan kemasyarakatan (HKm) untuk selanjutnya disebut dengan HKm, merupakan salah satu alternatif model pengelolaan hutan tanaman yang dikelola bersama antara pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan.

Banyak uji coba dilakukan pada model HKm, salah satunya adalah uji coba dengan menggunakan program tujuan berganda dengan menitik-beratkan pada variabel sosial ekonomi terutama nilai finansial komoditi. Pada umumnya model yang dikembangkan tersebut kurang berhasil, karena kurang mempertimbangkan kondisi fisik lahan sebagai faktor penentu disamping faktor sosial ekonomi.

Studi ini mencoba mengembangkan model HKm optimal. Metode yang digunakan untuk pengembangan model lahan HKm optimal adalah metode survei dengan pendekatan komplek wilayah dalam ilmu geografi. Variabel yang digunakan adalah variabel fisik dan sosek, dan keduanya diperhitungkan sebagai faktor yang memberikan kontribusi sama.

Pengembangan model lahan HKm optimal memberikan masukan berupa tingkat kesesuaian lahan terhadap tujuh komoditi dan penyebarannya, serta distribusi spasial lahan HKm optimal dinilai dari faktor fisik maupun sosial ekonomi. Tingkat kesesuaian lahan dalam penelitian ini menghasilkan dua kriteria terhadap tujuh komoditi yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat, yaitu: (a) tingkat kesesuaian lahan fisik. (b) tingkat kesesuaian lahan sosial ekonomi. Sedangkan distribusi spasial sebaran lahan HKm optimal, diperoleh tiga kriteria menurut gradasi dari tingkat yang tertinggi sampai terendah tingkat keberhasilannya, yaitu : (a) sebaran lahan optimal I . (b) sebaran lahan optimal II, (c) sebaran lahan optimal III.

Kekuatan dari pengembangan model lahan HKm optimal adalah diperhitungkannya kondisi fisik lahan sebagai faktor yang mendukung model hutan kemasyarakatan, dengan diketahuinya sebaran lahan optimal I sampai optimal III dapat memberi informasi keberhasilan dan perlindungan terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

---

ABSTRACT
Optimum Community Forestry (HKm) Land Modeling Development (Case Study in Labanan Forest Area, Berau District, East Kalimantan Province)Forest has been considered as a natural resources which has strategic role for Indonesian's people, mainly for protecting land and all people, animals and trees who depend on it. Forest as a natural resources not only give space for agriculture sectors, but it can give job opportunities for other sectors.

Various alternatives in managing the forest have been developed continuously. Develop in forest modeling has aim to get the optimum yield. Social forestry (later called by Hkm) is an alternative model in managing forest plantation. This model involves government and people around the forest.

Several efforts have been done in applying HKm model. One of the model used multi purpose program focusing on financial value of the commodities. Generally, such a model doesn't work successfully. This model was neglecting physical land condition as a critical factor as well as socio economic factor.

This research tried to develop the optimum Hkm land modeling. The research methods were done using survey with considering landscape approach of geographical science. Physical and socio economic variable had been counted can give equal contribution.

The optimum Hkm land modeling give information on land suitability level for seven commodities and their distribution spatially. There are two criteria for those 7 commodities according to local people perception; those are physical land suitability and socio economic land suitability. The optimum Hkm land spatial distributions have three classes, those are: a). First optimum land distribution, b). Second optimum land distribution, c). Third optimum land distribution.

Considering physical factors as a variable in developing Hkm land modeling are the strength point of the optimum Hkm land modeling. The spatial distribution of the optimum Hkm land give information on the success and failure of land utility in order to achieve people prosperity and ensure the forest sustainability.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan pesat DKI Jakarta menyebabkan menurunnya fungsi hidrologis kota akibat meningkatnya lahan terbangun dan berkurangnya area resapan air. Diperlukan upaya konservasi air dengan meningkatkan infiltrasi air ke tanah dan menurunkan limpasan air permukaan dengan pendekatan pembangunan berbasis Low Impact Development LID dengan penerapan infrastruktur hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penempatan infrastruktur hijau yang sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan dan menganalisa efektifitasnya serta optimasi penerapannya pada daerah tangkapan air DTA kawasan perkotaan Jakarta, dengan mengambil studi kasus di Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan penempatan infrastruktur hijau dengan menggunakan BMP Siting Tools BST dan ArcGIS, analisa efektifitas dengan perhitungan koefisien aliran dan aliran limpasan. Kemudian untuk optimasi pengembangan infrastruktur hijau dilakukan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait potensi dan kendala penerapan infrastruktur hijau di lokasi penelitian. Dari hasil pemodelan diketahui bahwa infrastuktur hijau yang dapat diterapkan adalah bioretensi dan rain barrels. Penggunaan infrastruktur hijau tersebut efektif dalam menurunkan nilai koefisien aliran dan menurunkan debit limpasan sebesar 83 . Sementara itu, dari hasil optimasi diketahui bahwa untuk meningkatkan fisibility dari penerapan infrastruktur hijau dapat dilakukan upaya sebagai berikut, yaitu penyesuaian terhadap rencana tata ruang kota , meningkatkan partisipasi masyarakat, menjaga laju perubahan lahan terbangun, memaksimalkan lahan ruang publik, dan membangun integrasi infrastruktur hijau dengan sistem drainase dalam pengelolaan limpasan air hujan.

---

ABSTRACT
The rapid urbanization of Jakarta city has resulted in the decreasing of the hydrological function of the city due to the increase of impervious land cover and the reduced water catchment area. Water conservation efforts are needed by increasing water infiltration and reducing surface water runoff with the Low Impact Development LID approach with green infrastructure GI implementation in the urban catchment area. This research takes a case study in Tanjung Barat Sub district, South Jakarta, which acts as one of water catchment area of Jakarta. The aims of this study is to determine the placement of GI in accordance with the criteria of land suitability, and analyze the effectiveness and optimation of its application.. The method used in this research is the modeling of GI placement using BMP Siting Tools BST and ArcGIS. The effectiveness analysis with the calculation of flow coefficient and flow of runoff. While for the optimization of GI development, conducted interviews with stakeholders related to the potential and constraints of the implementation of GI in the research location. From the results of modeling known that GI that can be applied is bioretention and rain barrels. The use of GI is effective in lowering the flow coefficient and reducing runoff discharge by 83 .. Meanwhile, from the optimization analysis, it is known that to improve the fisibilities of GI implementation, the following efforts can be made, namely adjustment to urban spatial planning, increasing community participation, keeping pace of land change, public space utilization., and building GI integration with a drainage system in the management of rainwater runoff.

Abstrak :
Pemanfaaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa aren dinilai belum cukup optimal karena rendahnya produktivitas gula aren yang dihasilkan. Penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian lahan budidaya tanaman aren, mengukur produktivitas tanaman aren, kontribusi terhadap pendapatan petani serta evaluasi aturan kelembagaan petani aren di Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan yang digunakan berupa kuantitatif dengan metode mixed-methods. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian lahan Sangat Sesuai (S1) sebesar 88,54% lahan untuk budidaya tanaman aren. Produktivitas tanaman cukup rendah sebesar 162,6 kg/ha/tahun, sehingga rata-rata kontribusi pendapatan petani aren sebesar 21% dari rata-rata pendapatan total sebesar Rp. 18.054.778/petani/tahun dan dikategorikan tidak sejahtera. Aturan kelembagaan berupa aturan konstitusional dalam agroforestri untuk pengelolaan gula aren belum disebutkan secara spesifik walaupun telah terwujud co-management hutan kemsyarakatan. Budidaya tanaman aren secara agroforestri diusung dalam peningkatan produktivitas dan perlu adanya aturan kelembagaan yang mendukung mewujudkan konsep keberlanjutan dalam agroforestri-industri gula aren berbasis hutan kemasyarakatan. ......The utilization of Non-Timber Forest Products (NTFP) in sugar palm is considered not optimal enough due to the low productivity of the palm sugar produced. The study aimed to analyze land suitability for sugar palm cultivation, measure the productivity of palm plants, analyze contribution to palm farmers' income and evaluate institutional rules for sugar palm farmers in Baru Ranji Village, Merbau Mataram District, South Lampung Regency. The approach used is quantitative with mixed methods. The results showed that the land suitability level was Very Suitable (S1) of 88.54% for sugar palm cultivation. Plant productivity is quite low at 162.6 kg/ha/year, so the average contribution of farmers' income is 21% of the total income of Rp. 18,054,778/farmer/year and classified as not prosperous. Institutional rules in the form of constitutional rules in agroforestry for managing palm sugar have not been specifically stated, even though community forest co-management has been realized. Cultivation of palm plants filed in agroforestry increases productivity and the need for institutional rules that enable the realization of the concept of sustainability in agroforestry - a community forest-based palm sugar industry.

Abstrak :
The objectives of this research were to know the capability of black -and-white panchromatic aerial photograph at scale 1 : 20.000 to extract a physical land parameters data,to evaluate land suitability,and to formulate a plan of biocrete shrimp ponds development. ....

Abstrak :
The are of tidal land in Indonesia is approximately 20.10 million ha,about 20-30% are suitable for agricultural development,and only about three million ha have been used for agricultur......

Abstrak :
Tree farming such as coconut, cocoa, cocoa, coffee, rubber and rambutan was dominant in the west coast of Aceh prior to tsunami. The farming is not only important for sustainable livelihood, but also for superior environmental protection...