Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai bentuk-bentuk dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT dan akibat hukum dari pebutan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis oleh hakim melalui proses pengadilan (Law it is devided by the judge through judicial process) Penelitian ini bersifat evaluatif yang bertujuan untuk memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Berdasarkan suatu penelitian dari analisa hukum ditemukan bahwa akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT adalah PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat, Akta PPAT terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan dan pihak ketiga dapat memanfaatkan hal ini untuk kepentingannya. Sebagai PPAT, hendaknya dalam melakukan pembuatan akta jual beli selalu bersandar kepada ketentuan-ketentuan yang ada oleh karena yang akan dibuat adalah akta akta otentik yang sangat mempengerahui kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah.

---

The thesis examines forms of land sale-purchase deed drafting not in accordance with Land Deed Official’s Drafting procedures and legal consequences resulting thereof.This is a juridical normative research analyzing the law decided by the judge through judicial process. The research is an evaluative study aimed at assessing the activities or programs which are already performed. Based on careful examination legal analysis it is found that the legal consequences of land sale-purchase deed drafting not in accordance with Land Deed Official’s Drafting procedures is that the relevant Land Deed Official may have his/her license terminated dishonorably. His/her deed shall be degraded in terms of its evidencing power to become a private deed and any third parties shall be able to benefit this circumstance for their respective interests.It is suggested for a land deed official in drafting a land sale purchase deed to always refer to the present provisions as the document that he/she will make is authentic ones which greatly affect the legal certainty over the transfer of land title."

"Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan (a) Apakah yang menjadi sebab timbulnya sertipikat Tumpang Tindih (Overlapping), (b) Bagaimana Penyelesaian sengketa terhadap sertipikat yang Tumpang Tindih (Overlapping). Metode penelitian yang digunakan adalah Tipologi penelitian eksplanatoris dan penelitian hukum Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua Cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Pada umunya motif dan latar belakang penyebab munculnya kasus-kasus dibidang pertanahan sangat bervariasi, antara lain: Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau, kondisi masyarakat yang semakin menyadarii dan mengerti akan kepentingan dan haknya, masih adanya oknum-oknum pemerintah yang belum dapat menangkap aspirasi masyarakat, adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan materil yang tidak wajar atau menggunakan untuk kepentingan politik. Sehingga timbullah masalah-masalah pertanahan, di bidang Pensertipikatan tanah. Yang salah satunya adalah masalah Sertipikat Tumpang ,Tindih. Hal ini tidak akan terjadi bila penerbitan sertipikat dahulu didasari pemetaan yang cermat dan dipetakan dalam peta dasar. Sedangkan pembuatan peta dasar dilakukan dalam rangka proyek PP No.10 Tahun 1961 (sekarang diganti dengan PP No.24 Tahun 1997) yang dibiayai oleh dana APBN, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Maka untuk menanggapi persoalan-persoalan tersebut, ditempuh dengan mengambil jalan musyawarah dari pihak-pihak yang bersengketa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dapat ditempuh dengan jalan musyawarah, dapat disalurkan melalui proses Pengadilan."

"Penulisan tesis ini membahas proses jual beli hak tanah antara ayah kandung kepada salah satu anaknya di Klaten, Jawa Tengah dan akibat hukumnya dari jual beli tersebut. Tidak adanya pedoman mengenai jual beli tanah yang dilakukan antara ayah kandung kepada salah satu anaknya, menyebabkan ada Notaris/PPAT merasa jual beli tersebut sudah sesuai aturan, tanpa memikirkan akibat hukumnya. Konflik yang timbul akibat akta jual beli tersebut biasanya baru timbul setelah orang tuanya meninggal. Selain itu dalam penulisan ini akan dibahas mengenai peranan Notaris/PPAT dalam proses jual beli tanah untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari melalui kewenangannya melakukan penyuluhan hukum atas akta. Penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, bersifat deskriptif-analitis. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Proses jual beli tanah yang dilakukan antara ayah kandung kepada anaknya sebaiknya diberitahukan kepada saudara lainnya dengan Surat Pernyataan Mengetahui. Notaris/PPAT berperan memberikan kepastian hukum dengan akta otentik, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian di kemudian hari dan akta tersebut dapat dijadikan pencegahan sengketa antara para pihak dan pihak ketiga di kemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut, disarankan proses jual beli tanah yang dilakukan antara orang tua kepada anaknya harus melihat dari syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kausa yang halal dalam melakukan jual beli ini dan dilaksanakan dengan sepengetahuan dari saudara lainnya. Selain itu ketelitian dan kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya adalah mutlak dilakukan oleh Notaris/PPAT untuk menghindari terjadinya sengketa akibat pembuatan akta jual beli tersebut.

---

This thesis is to examine the process of selling buying land between father to his daughter in Klaten, Central Java, and the legal consequences of it. The lack of guidance on the sale and purchase of land made ​​between father to his daughter, leading many Notary / PPAT involved that they already follow appropriate trading rules, without understanding the legal consequences of it. Conflicts` arising from the Sales and Purchase deed is usually only arise after her parents died. Also in this thesis will discuss the role of the Notary / PPAT in the process of purchase of land to prevent future disputes through legal education authority. This thesis uses juridical-normative by using secondary data, descriptive-analytical. Analysis of the data in this thesis conducted qualitative data obtained systematically compiled and analyzed qualitatively to explain the problems examined. The process of purchasing land made between fathers to his daughter should be notified to the other children with Statement of Knowing. Notary/PPAT role providing legal certainty by authentic act, so it can be used as evidence at court and the deed can be used as deterrence dispute between the parties and third parties in the future. Based on the description, it is suggested that the process of buying and selling land made between father to his children should see the terms of a agreement that the movement in the buying and selling lawful and carried out with the knowledge of other relatives. Besides accuracy and prudence in carrying out his job is to be conducted by the Notary / PPAT to avoid disputes caused by the sale purchase deed."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa penelitian dilakukan tidak di hadapan PPATS, namun di hadapan Kepala Desa. Akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik mengenai bentuk, isi maupun syarat-syaratnya.Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan membuat akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan bisa menimbulkan potensi konflik serta berakibat pada pemecatan terhadap jabatan sebagai PPATS. PPATS bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata apabila merugikan orang lain dalam pembuatan akta. Negara memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah yang sebenarnya, baik terhadap tanah yang belum bersertipikat maupun yang sudah bersertipikat kecuali pemilik dianggap telah melepaskan haknya oleh putusan Pengadilan. Jaminan kepastian hukum para pihak dalam rangka pendaftaran tanah belum cukup terwujud dengan baik karena: 1. belum tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten, baik oleh masyarakat, PPATS dan Kantor Pertanahan serta organisasi PPAT IPPAT; 2. penyelenggaraan pendaftaran tanah yang belum efektif.Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria seharusnya berkoordinasi dan bekerja sama untuk memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai hukum pertanahan dan pembuatan akta kepada PPATS.Pemerintah seharusnya melakukan pendaftaran tanah dengan baik di seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah penelitian.

---

A Temporary Land Titles Registrar PPATS is a selected government officer to perform a deed of land's title issuer when in the region of the presence of Land Titles Registrars PPAT is inadequate. PPATS has a main task making an authentice of deed for the certain law transactions like Selling and purchase of land's title, exchange of land's title , giving land's title for other, etc.Making a Deed of Selling and Purchase of Land's title in this research area is done without authority of PPATS as a Government officials for it but with the authority of the Head Of Village. The deed are made not accordance wih the regulations either the forms, contains or the requirements about it. This research uses a normative yuridical method and the type of research is explanatory research. The method to analyze data is qualitative and the procedure to get data collectioan are interview with the informen and resources person. Making a deed of land's title which it is not accordance with the law can make the authentice's deed degrades to privately made deed private deed and can cause a potential conflict as well as the fired as the PPATS. PPATS responsible either in criminal law or in private law when cause loss to client. The State gives a law protection to the rightful land owner either the land has not been certified or not except the land owner considered had already discharge his right by court decision. Guarantee of legal certainty of the parties in order to land registration has not yet been materialized in a good condition, because 1. the written law has not yet been available completely and clearly and also held consistently by society, PPATS, Land Officer and PPAT's organization 2. the enforcement of the land registration's law has not yet been effective.Minister of Home Affairs and Minister of Agrarian should coordinate and work together to provide education and training about Land Law and making a deed of land to PPATS.The Government should do land registration in Indonesia well, especially in this reasearh area. "