Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia, beberapa tahun belakangan ini, melakukan pembangunan berbagai infrastruktur untuk menunjang aktivitas masyarakatnya. Salah satu infrastruktur yang menjadi proyek proritas pemerintah merupakan infrastruktur transportasi seperti MRT Jakarta yang terdiri dari 2 fase. MRT Jakarta fase pertama memiliki 13 stasiun dari Bundaran HI hingga Blok M. MRT Jakarta diharapkan dapat mengurai kemacetan pada jalur transportasi padat tersebut. Proyek MRT Jakarta memakan biaya yang besar sehingga menimbulkan masalah dalam aspek pendanaan. Efek keuntungan yang diberikan oleh adanya MRT Jakarta belum dilirik oleh pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pengidentifikasian variabel-variabel yang mempengaruhi nilai lahan disekitar stasiun MRT Jakarta untuk menentukan nilai yang berhak diambil oleh pemerintah sebagai hasil dari investasi MRT Jakarta pada wilayah disekitarnya berdasarkan waktu periode pembangunan proyek. Dengan adanya estimasi nilai ini, diharapkan pemerintah dapat mengembangkan sistem pengambilan nilai lahan yang akan mengalami kenaikan nilai pada pembangunan MRT Jakarta fase kedua sebagai modal investasi maupun untuk operasional. Pada penelitian ini ditemukan bahwa zona 0-200 merupakan zona dengan kenaikan nilai lahan yang paling besar yaitu 17% untuk apartemen (2019) dan 15% untuk rumah tapak (2018). ......Indonesia, in recent years, has been developing various infrastructures to support its community activities. One of the infrastructure that has became government priority project is transportation infrastructure, such as MRT Jakarta that consist of 2 phase. The first phase of MRT Jakarta has 13 transit station from Bundaran HI to Blok M. MRT Jakarta expected to be able to unravel congestion on road lane with the same destination. MRT Jakarta project costs a lot of money, causing problems in financing the project. The benefits provided by MRT Jakarta has not been seen by the government as a source of funding. Therefore, this study identifies variables that effect the value of land around MRT Jakarta transit station to determine the value that can be captured as the result of MRT Jakarta investment based on project time period. By using this value estimation, it is expected that the government can develop a land value capture system from land that will experience an increase in value from the construction of the second phase of the MRT Jakarta as investment capital or operations. In this study it was found that zones 0-200 m were the zones with the largest increase in land values, namely 17% for apartments (2019) and 15% for houses (2018).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kenaikan harga tanah yang dipengaruhi sebaran penduduk dan aktivitas masyarakat terhadap kebijakan penyediaan rumah susun yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Faktor yang diuji adalah sebaran penduduk dan karakteristik daerah dalam mempengaruhi pembentukan harga tanah menurut NJOP di DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah jumlah kepadatan penduduk Tahun 2010 ndash; 2015, serta Potensi Desa Tahun 2014 jumlah pasar dan stasiun di 261 kelurahan di DKI Jakarta yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis statistik deskriptif dan ekonometrika spasial. Dari hasil analisis spasial ekonometrika didapatkan beberapa hasil. Pertama, daerah dengan harga tanah yang tinggi High High/HH cenderung berdekatan dengan daerah yang harga tanahnya tinggi pula, begitu pun sebaliknya daerah dengan harga tanah rendah Low Low/LL . Kedua, terdapat juga daerah dengan harga tanah tinggi yang dikelilingi daerah dengan harga tanah rendah, contohnya Kelapa Gading yang dikelilingi Koja dan Cilincing. Ketiga, pola keterkaitan spasial harga tanah dipengaruhi peruntukkan zonasi areanya, dimana daerah HH didominasi perkantoran dan LL didominasi pemukiman. Keempat, model spatial lag lebih dapat menjelaskan variasi estimasi harga tanah dimana kepadatan penduduk dan pasar dengan bangunan non permanen negatif signifikan, dan jumlah stasiun positif signifikan mempengaruhi harga tanah. Sedangkan variabel pasar dengan bangunan permanen dan semi permanen tidak signifikan. Kelima, pengaruh negatif signifikan antara kepadatan penduduk dan pasar non permanen terhadap harga tanah diartikan bahwa tingkat harga tanah yang stagnan cenderung tinggi karena minimnya pemanfaatan lahan ditambah pengaruh variabel kontrol pasar dan stasiun, ini berimplikasi terhadap sulitnya penyediaan lahan untuk rumah susun. Keenam, peningkatan kepadatan penduduk ditambah keberadaan variabel kontrol menyebabkan tekanan pemukiman yang menimbulkan eksternalitas negatif berupa pemukiman kumuh. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah membangun rumah susun di area padat penduduk dan dekat dengan pusat kegiatan, sehingga tidak menjauhkan masyarakat dari tempat berkegiatan, seperti Koja, Cilincing, Pesanggrahan, Tebet dan Johar Baru. Kerjasama dengan BUMN dan BUMD juga perlu dilakukan untuk membantu penyelesaian penyediaan lahan yang sulit akibat harga tanah yang tinggi, seperti pembangunan rusun terintegrasi dengan stasiun Tanjung Barat dan Kalideres. Potensi keberadaan pemukiman kumuh juga harus menjadi perhatian dalam penyediaan rumah layak huni.

---

This thesis aims to investigates the impact of increasing land value affected by population distribution and economic activity towards local government rsquo s policy regarding the supply of public vertical housing which following written rule of spatial planning. The premise used in this study is that factors such as population distribution and local characteristics affect in shaping land value of property tax NJOP in Jakarta. Data used in this study are citizen density during the period of 2010 to 2015, and village potential number of market and station in 2014 that consist of 261 sub districts in Jakarta. I use two methods of analyses, which are statistical descriptive and spatial econometric. There are a few findings. First, area with high land value High High HH are tends to have a close proximity with another high land value area, and vice versa for area with low land value Low Low LL . Second, there are also area with high land value surrounded by area with low land value, for example Kelapa Gading which area surrounded by Koja and CIlincing. Third, land value rsquo s spatial dependence pattern affected by its zoning, where HH area dominated with business area and LL area dominated with residential area. Fourth, variation in estimation of land values are more explained in spatial lag model, in which I find citizen density and market with non permanent building have negative significant effect, and the number of station have positive significant effect on land value. Whereas, market with permanent and semi permanent building are not significant. Fifth, such negative significant relationship could be defined as static land value, particularly on high density area due to lack of land utilization added with control variables market and station influence. This could lead to land supply problems for public vertical housing. Sixth, an increase in citizen density added with control variables cause pressure in residential area and led to negative externality in the form of slum area. Based on these findings, following policy direction could be considered is to build public vertical housing on high density area and one which has close proximity to central business districts, thus would not alienate citizens from their economic activity, such as area in Koja, Cilincing, Pesanggrahan, Tebet and Johar Baru. Local government could also cooperate with Nation Owned Enterprise BUMN and Regional Owned Enterprise BUMD to help solving difficulty of land supply due to high land value, with the building integrated to station. It could take place in Tanjung Barat and Kalideres station. The existence of slum area should also be taken into account in the supply of livable housing.

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur membutuhkan jumlah dana yang besar. Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memberikan mandate untuk mencari mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi gap funding pada pembangunan infrastruktur sehingga tidak semua pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu mekanisme pembiayaan innovative yang dapat dipilih adalah Land Value Capture. Mekanisme ini dilakukan dengan memonetisasi tanah yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tanah dan properti dari investasi infrastruktur, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan publik lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mencari urgensi pembentukan Land Value Capture melalui Tax Increment Financing. Penelitian ini juga mencari Peluang penerapan Land Value Capture dalam konteks hukum di Indonesia dengan melihat best practice di Amerika Serikat untuk menemukan pembelajaran sehingga dapat dijadikan acuan untuk menetapkan Land Value Capture di Indonesia.  ......Infrastructure development requires a large amount of money. The 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) mandates exploring innovative financing mechanisms to meet funding gaps for infrastructure development so that not all funding is borne by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). An innovative financing option that can be chosen is Land Value Capture. This mechanism is carried out by monetizing land developed by the government to increase land and property values from infrastructure investment, and the proceeds are used for other public financing. This study uses normative Research to look for the urgency of forming Land Value Capture through Tax Increment Financing. This Research also looks for Opportunities for Land Value Capture application in the legal context in Indonesia by looking at best practices in the United States to find lessons learned so that they can be used as a reference for establishing Land Value Capture in Indonesia.

Abstrak :

Pengembangan wilayah dengan pendekatan transit oriented development (TOD) sangat berpotensi meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur transit, sehingga dapat menarik minat para investor. Dalam konsep TOD terdapat minimal dua tujuan yang harus dipenuhi yang mungkin berkonflik satu sama lain, yakni memberikan pendapatan (revenue) maksimal dari sudut pandang pengembang properti, dan di saat yang sama memberikan ridership maksimal pula bagi sistem transit. Penelitian ini merupakan upaya untuk menghasilkan model TOD yang dapat mengoptimalkan kelayakan dua tujuan tersebut diatas. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan TOD dengan jumlah penumpang (ridership) transit yang maksimal, namun juga memberikan nilai pendapatan properti yang maksimal, yang akhirnya dapat memberikan sumber alternatif pendanaan bagi investasi pembangunan, operasional dan pemeliharaan proyek infrastruktur transportasi.Penelitian menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui analisa fungsi, linier programing, big data, Hedonic Price Modeling, Focus Group Discussion dan life cycle costing. Dengan studi kasus yang digunakan adalah proyek pengembangan TOD di jalur LRT Jabodebek. Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan kepadatan melalui koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar banguna (KDB) mampu meningkatkan nilai kelayakan bisnis property di TOD sampai dua kali lipat (200%). Optimasi proporsi luas lantai jenis pembangunan (apartement, perkantoran, hotel dan ritel komersial) dapat meningkatkan jumlah penumpang 10% dari kondisi ideal. Model optimasi ridership dan land value mampu meningkatkan kelayakan proyek TOD secara keseluruhan (bisnis property dan operator transit) sampai 3 kali dari kondisi existing.

 

---

Urban development with transit-oriented development (TOD) approach has the potential to increase the feasibility of transit infrastructure projects to attract investors. In the concept of TOD, there are at least two objectives that must be achieved, namely providing maximum revenue from the perspective of property developers and providing maximum ridership for the transit system at the same time.  However, as conflicts between these two objectives may likely occur, this research attempts to produce a TOD model that can optimize the feasibility of the two above objectives. Therefore, we don’t only get the TOD area that provides the maximum number of transit ridership, but also maximum property income value, which can offer a potential alternative source of funding for the investment of the development, operation, and maintenance of transportation infrastructure projects. The study uses a combination of quantitative and qualitative approaches through function analysis, linear programming, big data, Hedonic Price Modeling, Focus Group Discussion, and life cycle costing. The case study used is the TOD development project in the Jabodebek LRT line. The results showed that the increase of density in terms of the building’s gross floor area (GFA) and floor area ratio (KLB) could increase the value of the feasibility of the property business in TOD up to two times (200%). The optimization of floor area proportion of the development types such as apartments, offices, hotels, and commercial retail can increase the number of passengers about 10% higher than ideal conditions. The ridership and land value optimization model can increase the feasibility of the overall TOD project development up to 3 times from the existing conditions.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia negara yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur transportasi secara massif masih memiliki permasalahan yang besar terutama dari aspek pendanaan. Dengan Kebutuhan biaya yang sangat besar serta proyek yang dilakukan secara bersamaan, salah satu solusi yang bisa di tawarkan adalah pemanfaatan nilai lahan untuk membantu pemerintah dalam meringankan biaya pengeluaran. Untuk bisa melakukan pemanfaatan nilai lahan diperlukan terlebih dahulu untuk mengetahui nilai harga tanah ketika proyek transportasi tersebut selesai dibangun. Dalam penelitian ini saya akan mengembangkan model persamaan berdasarkan variabel variabel yang mempengaruhi nilai harga tanah sehingga bisa membuat model untuk memprediksikan nilai harga tanah dimana nantinya harga tanah tersebut bisa di manfaatkan untuk skema pemanfaatan nilai lahan untuk membantu pemerintah dalam aspek pembiayaan. Penelitian menemukan bahwa variabel yang mempengaruhi nilai harga tanah adalah bentuk tanah, sosial ekonomi masyarakat sekitar, jarak dari stasiun dan umur bangunan diatasnya dengan model regresi LnHarga Tanah = 16.991 0.203 Bentuk 0.084 Ekonomi ndash; 0.719 Stasiun ndash; 0.405 LgUmur

---

ABSTRACT<>br> Indonesia is one of the countries building massive transportation infrastructure project, which currently facing a lot of problems especially in the aspect of funding. One of the solutions which can be offered to solve the great requirement cost neede is using land value capture mechanism to ease the expenses of the government. In order to develop land value capture mechanism we need to know the land value when the transportation project finished its construction. In this research I will develop a model formula based on the variables which effects the land value which can be used as land value capture mechanism to help government in funding aspect. The variable which shows dominance as a factor for the price of land are shape of land, social status of residents, distance from station and age of building above the land. The final equation for the multiple linear regression obtain to estimate land price is LnLandPrice 16.991 0.203 Shape 0.084 Economy ndash 0.719 Station ndash 0.405 LgAge

Abstrak :
Kendala fiskal yang dialami pemerintah dalam penyediaan fasilitas transit yang memadai menjadi pendorong akan butuhnya sumber pendanaan lain. Land value capture (LVC) dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah dan/atau transit agency. Akan tetapi, di Indonesia, mekanisme-mekanisme Land Value Capture belum dimaksimalkan potensinya. Selain itu, di Indonesia, atau di negara manapun, belum terdapat sebuah platform yang dapat digunakan sebagai sarana penerapan land value capture. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk menentukan persentase keuntungan yang dapat ditarik oleh pemerintah dan potensi pendapatan yang dapat diterima oleh pemerintah atau transit agency lewat mekanisme LVC berbasis pajak atau iuran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan persentase increment sebesar 5.8%, pemerintah sudah dapat menutup 53.8% dari biaya investasi MRT Jakarta Fase I. Dari hasil tersebut, penulis mengajukan tarif pajak sebesar 0.3% dan 0.1% untuk properti residensial yang berada pada radius 100 m-400 m dan 400 m-700 m dari stasiun transit. Tarif sebesar 2.5% dan 2.4% dapat dikenakan pada properti-properti komersial yang berada pada radius 0 m-300 m dan 300 m-600 m. Lewat penelitian ini diajukan pula sebuah skema land value capture berbasis pajak yang dapat diimplementasikan melalui aplikasi ponsel berbasis pasar properti. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah dapat memberikan tagihan pajak kepada wajib pajak, dan wajib pajak dapat melihat dan membayar tagihan tersebut hanya dengan sentuhan jari.

---

Fiscal constraints that are experienced by the government in providing adequate transit facilities became the driving force in exploring other means of financing. Land value capture (LVC) can be an alternative source of financing for the government and/or transit agency. However, in Indonesia, the potential of land value capture have not been fully tapped. In addition, in Indonesia, or in any other country for that matter, there is no online platform that can be used as a tool for implementing land value capture. Therefore, this study aims to determine the incremental rate that can be captured by the local government and the potential revenue that can be generated through tax/fee-based LVC. It turns out that a 5.8% value capture rate can recover 53.8% of the total investment made by the government to deliver the first phase of MRT Jakarta project. Based on the result, we propose a tax rate of 0.3% and 0.1% for residential properties within the radius of 100 m-400 m and 400 m-700 m from transit station, respectively. A tax rate of 2.5% and 2.4% for commercial properties within the radius of 0-300 m and 300-600 m, respectively, is also proposed. A digital platform in the form of property market-based application is then proposed to help implement a tax-based land value capture mechanism. The proposed application can be a very useful tool for government to issue tax billing based on property transaction data, and facilitate payment of proposed tax with only the touch of the users' fingertips.

Abstrak :
Adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan permintaan terhadap lahan semakin tinggi. Ketersediaan lahan bersifat terbatas sehingga terjadi persaingan penggunaan lahan antara lahan pertanian dan non pertanian. Hal ini terjadi di Kecamatan Cugenang, di mana luas lahan pertanian sawah terus mengalami penurunan. Sehingga perlu dilakukan kajian penilaian ekonomi yang dihasilkan lahan pertanian sawah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variasi nilai ekonomi lahan pertanian sawah dan menganalisis keterkaitan nilai ekonomi lahan pertanian sawah dengan karakteristik lokasi di Kecamatan Cugenang. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan uji statistik analysis of variance (ANOVA) dan korelasi pearson. Analisis yang digunakan yaitu analisis keruangan dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi lahan sawah berbeda pada wilayah ketinggian yang berbeda. Nilai ekonomi lahan pertanian sawah pada ketinggian < 600 m memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu sebesar Rp2.982/m². Karakteristik lokasi yang memiliki hubungan dengan nilai ekonomi lahan pertanian sawah yaitu jarak dari pusat kota dan jarak dari pasar. Jarak dari pasar memiliki hubungan linier, sementara jarak dari pusat kota memiliki hubungan berbanding terbalik. Secara keseluruhan, lokasi fisik dari lahan pertanian sawah memiliki hubungan yang lebih signifikan dibandingkan dengan lokasi ekonomi karena tingkat produktivitas pada lahan pertanian sawah lebih dipengaruhi oleh lokasi fisik daripada lokasi ekonomi. ......The population growth causes the demand for land to increase. The availability of land is limited so that there is competition for land use between agricultural and non-agricultural land. This happened in Cugenang District, where the area of ​​paddy fields continued to decrease. So it is necessary to study the economic evaluation produced by paddy fields. This study aims to analyze the variation of the economic value of paddy fields and to analyze the relationship between the economic values ​​of paddy fields and the characteristics of the location in Cugenang District. The method used is a quantitative method with statistical analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation. The analysis used is spatial and descriptive analysis. The results showed that the economic value of paddy fields was different at different elevation areas. The economic value of paddy fields at an elevation of < 600 m has a higher value, which is IDR 2,982/m². Location characteristics that have a relationship with the economic value of paddy fields are the distance from the city center and the distance from the market. The distance from the market has a linear relationship, while the distance from the city center has an inverse relationship. Overall, the physical location of paddy fields has a more significant relationship than economic location because the level of productivity in paddy fields is more influenced by physical location than economic location.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi membahas tentang bagaimana keterkaitan pembangunan fisik pada perubahan nilai nominal lahan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pembangunan Summarecon Bekasi memberikan kontribusi dalam peningkatan Harga Lahan di daerah Koridor Jl. Jenderal Ahmad yani. Dari studi ini dapat dilihat bahwa peningkatan nilai lahan dapat dihasilkan oleh pertumbuhan nilai guna yang dihasilkan oleh pembangunan dan sistem evaluasi yang dilakukan oleh dinas perpajakan

---

Abstract
Focus of this study is about Physical Development and it?s relation with change of land price. Focus of this study is about how development of Summarecon Bekasi contribute in land value change within Jenderal Ahmad Yani Street area.. The writer suggest There are two factor that increase the land value, that is the rise of value of use in land by Development and evaluation of value by Goverment Taxation Agencies. ;

Abstrak :
ABSTRAK
Pola harga tanah menunjukkan bahwa nilai tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor struktural, aksesibilitas dan lingkungan (Osland, 2010). Penelitian ini membuktikan bahwa tinggi rendahya harga tanah di Jakarta sangat dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor, antara lain: luas wilayah, kepadatan penduduk, pasar dan pusat belanja, fasilitas kesehatan, serta jumlah kriminalitas. Data yang digunakan adalah level mikro pemerintahan daerah DKI Jakarta yang tersebar di 261 Kelurahan (tanpa kepulauan seribu). Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ZNT (Zona Nilai Tanah) sedangkan variabel independen terdiri dari beberapa unsur utama dalam hedonic price, yaitu faktor struktural (luas wilayah dan kepadatan penduduk), faktor aksesibilitas (jarak halte, jarak tol dan jarak stasiun) serta atribut lingkungan (fasilitas publik dan keamanan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model terbaik pada analisis ekonometrik spasial adalah metode regresi lag atau yang dikenal dengan SAR (Spatial Autocorrelation Regressive). Selain itu, model yang digunakan secara khusus adalah LISA (Local Indicator Spatial Association), dimana model ini dapat mengukur harga tanah dalam klaster dan mengkaji pengelompokan spasial yang signifikan di sekitar wilayah pengamatan. Pengamatan dengan LISA menggunakan 2 pendekatan, yaitu Univariate Local Spatial dan Bivariate Local Spatial, yang pada akhirnya akan membentuk konfigurasi pola spasial nilai tanah dan disajikan dalam peta sebaran wilayah. Hasil konfigurasi peta dengan LISA diharapkan dapat memberi kontribusi yang tepat untuk mengeksplorasi kebijakan nilai tanah dan struktur tata ruang kota DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
The pattern of land prices shows that land values are influenced by various factors, especially structural, accessibility and environmental factors (Osland, 2010). This study proves that the high level of land prices in Jakarta is strongly influenced by 6 (six) factors, including: area, population density, market and shopping center, health facilities, and the number of crimes. The data used is the micro level of regional government of DKI Jakarta which is spread in 261 subdistrict (without pulau seribu). The dependent variable used in this study is ZNT data (Land Value Zone), while the independent variable consists of several main elements in the hedonic price, namely structural factors (area and population density), accessibility factors (distance of stops, toll distance and station distance), as well as environmental attributes (public facilities and security). The results of this study indicate that the best model in spatial econometric analysis is the lag regression method, also known as SAR (Spatial Autocorrelation Regressive). In addition, the model used specifically is LISA (Local Indicator Spatial Association), where this model can measure land prices in clusters and study significant spatial groupings around the observation area. Observation with LISA uses 2 approaches, namely Univariate Local Spatial and Bivariate Local Spatial, which in turn will form a configuration of spatial patterns of land values and are presented in a regional distribution map. The results of map configurations with LISA are expected to provide the right contribution to explore the land value policy and city spatial structure of DKI Jakarta.