Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mengukuran kesuksesan atau efektivitas Integrasi Sistem Pelaporan Akuntansi yang bernama Aplikasi SPAN Konsolidasian dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Kriteria kesuksesan penerapan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kesuksesan sistem informasi Delone dan McLean (1992, 2003). Sistem dikatakan sukses atau efektif apabila kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan dalam Aplikasi SPAN Konsoidasian membuat pengguna merasa puas dan manfaat penerapan sistem dirasakan oleh pengguna sistem. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif yang bersifat kualitatif dimana sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner kepada 4 pengguna Aplikasi SPAN Konsolidasian dan satu orang tim pengembang Aplikasi SPAN Konsolidasian.  Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, maka ditarik kesimpulan bahwa penerapan Aplikasi SPAN Konsolidasian sudah memuaskan pengguna sistem dan memberikan manfaat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

---

ABSTRACTThis study aims to measure the success or effectiveness of  the Integrated Accounting Reporting System called Aplikasi SPAN Konsolidasian in preparation of Central Government Financial Report (LKPP). The criteria used in this study is Delone and McLean Information Systems success model (1992,2003). The system is said to be successful or effective if information quality, system quality, and service quality of Aplikasi SPAN Konsolidasian creates user statisfaction and net benefit from the implementing of the system.  This study uses a descriptive analysis methodology that is qualitative in which the data sources are obtained from interviews and questionnaires to four Aplikasi SPAN Konsolidasian users and a member of IT developer. Based on the results of qualitative data analysis, it was concluded that Aplikasi SPAN Konsolidasian creates user statisfaction and benecifial in preparation of Central Government Financial Report (LKPP)."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penyajian laporan keuangan pemerintah pusat denganstudi banding pada 5 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia,Selandia Baru, dan Indonesia sebagai objek utama penelitian. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat komponenlaporan keuangan pemerintah di masing-masing negara dan membandingkannyadengan IPSAS serta membandingkan antara GFS dengan komponen dalam laporankeuangan seperti pengklasifikasian pendapatan, beban, aset, liabiltias dan belanjafungsional. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penyajian laporankeuangan pemerintah Indonesia sudah cukup baik jika dibandingkan dengan negaralain dan standar Internasional, namun diperlukan peningkatan dalam beberapa halseperti kelengkapan standar akuntansi keuangan dan penyajian informasi nonkeuangan.ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information.;The focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information., The focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information.]"

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis kualitas pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 70 LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 dan tahun 2016. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen yang berisi indikator pengungkapan pada akun-akun yang terpengaruh oleh penerapan akuntansi basis akrual. Rata-rata tingkat pengungkapan akun yang berbasis akrual dalam LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah 90 % dan tahun 2016 adalah 93%. Pengungkapan yang mendapatkan hasil penilaian maksimal baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 adalah indikator mengenai penjelasan akun Investasi Jangka Panjang. Sedang berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa indikator yang tingkat pengungkapannya masih rendah, yaitu indikator mengenai pengungkapan kebijakan akuntansi terkait akun Beban Dibayar Dimuka, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar

---

The objective of the study was to analyze the quality of disclosure in the District Government and District Government Financial Statements in Central Java according to the Accrual Government Accounting Standards. The sample in this research is 70 LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 and 2016. The assessment is performed using a list of disclosure indicators specifically designed to pay attention to account disclosures that are affected by the accrual basis accounting implementation. The average disclosure rate of accrual basis accounts in LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 is 90% and in 2016 is 93%. The best-performing disclosure in 2015 or 2016 is an explanatory indicator of a Long Term Investment account. Based on the results of the assessment there are some indicators with low level of disclosure, ie on accounting policies related to Prepaid Expenses, Unearned Revenue, and Accrued Liability."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai optimalisasi penyelenggaraan telaah atas LKPD padaInspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan pendekatan Soft System Methodology. Permasalahan yang dihadapiInspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan telaah LKPDadalah kompetensi aparat pengawasan terbatas, program diklat berkelanjutan belumdikelola dengan memadai, tidak adanya Standard Operational Procedure (SOP), danwaktu pelaksanaan telaah terbatas. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan telaah atasLKPD, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menggunakan SOPtelaah atas laporan keuangan yang saling terintegrasi dari tahap perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan yang teruji dan terukur agar tercapainya keterpaduan danefektif dalam peningkatan kualitas hasil telaah.

---

ABSTRACTThis research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of SoftSystems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of KepulauanBangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, ongoing training program has not been managed adequately, the absence of StandardOperational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financialreports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured inorder to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed, This research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of SoftSystems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of KepulauanBangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, ongoing training program has not been managed adequately, the absence of StandardOperational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financialreports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured inorder to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Quality Assurance yang dilakukan oleh Aparat Pengendali Internal Pemerintah BPK-RI pada audit atas laporan keuangan pemerintah. Analisis implementasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Quality Assurance yang berguna untuk meyakinkan bahwa mutu pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuannya. Penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dan menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Quality Assurance Aparat Pengendali Internal Pemerintah yang dalam hal ini Inspektorat Utama BPK-RI. Metode analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Quality Assurance telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih memberikan rekomendasi yang sifatnya lebih universal, sehingga rekomendasi berulang dapat dieliminasi.

---

This study aimed to analyze the implementation of the Quality Assurance conducted by Apparatus of Government Internal Controller at BPK-RI on the audit of government financial statements. Analysis of implementation is required to determine the extent of the application of Quality Assurance which is useful for assuring that quality checks have been carried out in accordance with the standards and provisions. The study used primary data in the form of interviews and the use of secondary data from the Quality Assurance Report of Apparatus of Government Internal Controller in this case Inspektorat Utama BPK-RI. The method of analysis using descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of Quality Assurance has performed quite well. But the researchers suggest the BPK-RI to better provide recommendations that are more universal, so that repetitive recommendations can be eliminated."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan laporan keuangan pemerintah pusat dengan IPSAS dengan studi banding pada 10 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Inggris, Kanada, Malaysia, Selandia Baru, Sri Lanka, dan Swiss. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat standar akuntansi dan komponen laporan keuangan masing-masing negara dan membandingkannya dengan IPSAS. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan IPSAS dalam standar akuntansi masing-masing negara bervariasi. Sebagian besar negara memiliki komponen laporan keuangan sesuai IPSAS dalam laporan keuangan pemerintahan masing-masing. Sementara, negara dengan aplikasi akrual yang paling mendekati IPSAS adalah Australia, Inggris, dan Selandia Baru.

---

The focus of this study is to analyze the the comparison of central government financial statements with IPSAS in 10 countries, which are South Africa, United States, Australia, Indonesia, United Kingdom, Canada, Malaysia, New Zealand, Sri Lanka, and Switzerland. This research is a qualitative descriptive. It was conducted by analyzing the accounting standards and the component of financial statement in each country and comparing them with IPSAS. The result of this research reveals that IPSAS application in each country?s accounting standards is varied. Most of the countries have components of financial statements set by IPSAS in their own financial statements. Meanwhile, countries with accrual application closest to IPSAS are Australia, United Kingdom, and New Zealand."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis faktor- faktor yang berpengaruh terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD . Faktor- faktor tersebut terdiri dari keterlambatan belanja barang/jasa, keterlambatan belanja modal, persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procurement. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sampel pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2013 yang terdiri dari 399 kabupaten dan 92 kota. Metode penelitian yang dipakai adalah ordered logit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlambatan belanja barang/jasa dan keterlambatan belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD. Sementara persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procuremet mempunyai pengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD.

---

ABSTRACTThis study analyses the determinants of BPK rsquo s opinion to local government financial statements LKPD . These determinants consist of delays in goods and services spending, delays in capital spending, the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendations, the quality of human resources and the implementation of e procurement system. Data used is secondary from 491 Indonesian local governments consists of 399 districts and 92 cities for the period of 2011 2013. The research method used is ordered logit models. The results revealed that delays in goods and services spending also delays in capital spending had a negative effect on the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD. In addition the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendation, the quality of human resources and the implementation of e procurement system positively influence the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD."

"Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi media penting untuk mengkomunikasikan kinerja pemerintah daerah selama periode tertentu. Kepala daerah yang sedang menjabat sering menggunakan informasi yang terkandung dalam LKPD untuk memberikan citra positif terhadap keberhasilannya dalam mengelola keuangan daerah kepada masyarakat. Tindakan ini terutama dilakukan oleh Kepala Daerah yang ingin mencalonkan kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kualitas dari LKPD berpengaruh terhadap terpilihnya kembali Kepala Daerah yang telah menjabat (petahana). Penelitian ini juga menguji peran variable keahlian keuangan sebagai moderasi yang dapat memperkuat hubunngan kualitas LKPD terhadap terpilihnya kembali petahana. Penelitian ini menggunakan data hasil pemilihan dari 224 kabupaten dan 37 kota pada periode 2020. Variabel kualitas LKPD merupakan indeks kualitas hasil dari transformasi data menggunakan teknik Principal Component Analysis (PCA). Indikator yang digunakan untuk membentuk indeks kualitas LKPD adalah opini audit, waktu penyajian, dan pengungkapan akrual. Penelitiani ini menggunakan regresi Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi efek pengaruh antar variabel. Akhirnya pada penelitian ini menemukan, pertama kualitas LKPD tidak memiliki hubungan terhadap terpilihnya kembali petahana. Kedua, variabel keahlian keuangan memiliki hubungan terhadap terpilihnya kembali petahana. Ketiga, variabel keahlian keuangan tidak terbukti memperkuat hubungan kualitas keuangan LKPD terhadap terpilihnya kembali petahana. Temuan ini memiliki implikasi praktis, dimana masyarakat perlu lebih cermat untuk menilai keberhasilan petahana. Masyarakat perlu menambahkan indikator lain selain kualitas LKPD untuk memutuskan akan memilih petahana atau pesaingnya dalam PILKADA, seperti melihat kinerja pemerintah daerah bersifat non keuangan yang dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia serta penurunan tingkat kemiskinan.

---

Regional Government Financial Reports (LKPD) are an important medium for communicating regional government performance during a certain period. Incumbent regional heads often use the information contained in the LKPD to provide a positive image of their success in managing regional finances for the community. This action is mainly carried out by Regional Heads who wish to nominate again in the next Regional Head Election (PILKADA). This research aims to prove whether the quality of the LKPD influences the re-election of incumbent Regional Heads (incumbents). This research also tests the role of the financial expertise variable as a moderator that can strengthen the relationship between the quality of the LKPD and the re-election of the incumbent. This research uses election results data from 224 districts and 37 cities in the 2020 period. The LKPD quality variable is a quality index resulting from data transformation using the Principal Component Analysis (PCA) technique. The indicators used to form the LKPD quality index are audit opinion, presentation time, and accrual disclosure. This research uses Ordinary Least Square (OLS) regression to estimate the effect of influence between variables. Finally, this research found that, firstly, the quality of the LKPD has no relationship to the re-election of the incumbent. Second, the financial expertise variable has a relationship with the re-election of the incumbent. Third, the financial expertise variable is not proven to strengthen the relationship between the financial quality of the LKPD and the re-election of the incumbent. This finding has practical implications, where society needs to be more careful in assessing the success of incumbents. The public needs to add other indicators besides the quality of the LKPD to decide whether to vote for the incumbent or his competitor in the Pilkada, such as looking at the non-financial performance of the local government as seen from an increase in the human development index and a reduction in poverty levels."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi di Direktorat Jenderal Bina Marga. Penelitian ini menerapkan metodologi analisis deskriptif kualitatif, dengan sumber data yang diperoleh melalui wawancara yang diberikan kepada petugas pelaporan keuangan dan petugas BMN di Direktorat Jenderal Bina Marga. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi konsesi jasa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PSAP 16, mulai dari pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan dampak penerapannya. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga telah dapat mengakui aset dan kewajiban pada neraca laporan keuangan pemerintah terkait perjanjian konsesi jasa, terutama mengenai konsesi pengusahaan jalan tol di Indonesia.

---

This research analyzes the impact of implementing Government Accounting Standards Statement (PSAP) Number 16 concerning Service Concession Agreements - Grantor at the Directorate General of Highways (Direktorat Jenderal Bina Marga). This research applies a qualitative descriptive analysis methodology, with data sources obtained through interviews given to financial reporting officers and state property officers at the Directorate General of Highways. Based on the results of this analysis, this research concludes that the implementation of service concession accounting has been carried out under the provisions of the Government Accounting Standards Statement, starting from recognition, measurement, disclosure, and the impact of its implementation. The government, in this case, the Directorate General of Highways, has been able to recognize assets and liabilities on the balance sheet of government financial reports related to service concession agreements, especially regarding toll road concessions in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dan dampak kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas LKPD serta pengaruh kualitas LKPD terhadap kualitas pelayanan publik dan keputusan pemangku kepentingan baik dalam berinvestasi, membayar pajak daerah maupun memilih kembali petahana. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan menggunakan data tahun 2016 untuk pengujian utama dan data tahun 2014-2016 untuk pengujian sensitivitas. Terkait dengan determinan kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas LKPD, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Sementara itu, terkait dengan dampak kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas LKPD juga ditemukan berpengaruh positif terhadap keputusan pemangku kepentingan, terutama dalam berinvestasi dan membayar pajak daerah. Tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan kualitas LKPD terhadap keputusan masyarakat daerah dalam memilih kembali petahana. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya upaya peningkatan kualitas LKPD bagi Pemerintah Daerah, yang mana tidak hanya diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas semata, namun juga sekaligus dapat meningkatkan kebermanfaatan pelaporan keuangan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze the determinants and impacts of the quality of local government financial reporting (LKPD), in particular, the effect of audit findings and follow-up audit recommendations on the quality of LKPD and the influence of the quality of LKPD on the quality of public services and stakeholder decisions both in investing, paying local taxes and re-electing incumbents. This research was conducted at district/municipal governments throughout Indonesia, using 2016 data for the main test and 2014-2016 data for sensitivity testing.

Related to the determinants of the quality of the LKPD, the results of this study indicate that the audit findings have a negative effect on the quality of the LKPD, while the follow-up to the audit recommendations has a positive effect on the quality of the LKPD. Meanwhile, related to the impact on the quality of LKPD, the results of this study indicate that in addition to having a positive effect on the quality of public services, the quality of LKPD is also found to have a positive effect on stakeholder decisions, especially in investing and paying local taxes. There was no significant effect on the quality of the LKPD on the decision of the local community to re-elect the incumbent.

The results of this study have implications for the importance to improve the quality of LKPD for local governments, which are not only expected to achieve accountability, but also to increase the usefulness of financial reporting for improving the quality of public services and decision making for local government stakeholders."