Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
A. Patra M. Zen, author
Jakarta: Sekretariat Nasional Koalisi Kebijakan Partisipati, 2005
340 PAT m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Boyle, Alan, author
Summary:
Presents a study of the principal negotiating processes and law-making tools by which international law is developed. This book looks at the UN, other international organisations, diplomatic conferences, codification bodies, NGOs, and courts in identifying the processes, participants and instruments employed in the making of international la...
Oxford : Oxford University Press, 2007
341 BOY m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
R.M. A.B Kusuma, author
According to jimly asshidiqie, chef justice of constitutional court, 2003 - 2008, there are no provision in the 1945 constitution of Republic Indonesia how to settle dispute over the power of state institutions whose authorities are mandated by 1945 constitution of Republic Indonesia...
Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011
342 JK 2:1 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Aspremont, Jean d`, author
Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2015
341 ASP e
Buku Teks Universitas Indonesia Library
n this fourth volume of the Legalism series, ownership is defined as the simple fact of being able to describe something as 'mine' or 'yours', and property is distinguished as the discursive field which allows the articulation of attendant rights, relationships, and obligations. Property is often articulated through legalism as...
Oxford: Oxford University Press, 2017
346.04 LEG
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Zaini Rahman, author
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31538
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
A. Patra M. Zen, author
Jakarta: Sekretariat Nasional Koalisi Kebijakan Partisipatif, 2005
340 PAT r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Farida Azzahra, author
Kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia utamanya dalam proses pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap pembahasan RUU
bahwasanya telah menyimpangi sistem presidensial dan dapat menjadi problematika. Tesis ini hendak menjawab permasalahan yaitu mengenai kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang serta konsep rekonstruksi yang ideal terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Erni Husniyati, author
[ABSTRAK
Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42374
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aang Sirojul Munir, author
Rakyat sering kali tidak diuntungkan karena pembentukan suatu undang-undang. Beberapa peristiwa seperti keributan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, pelemahan KPK melalui pengubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai pada pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi kabar buruk yang tidak dikehendaki oleh rakyat. Semua itu tercipta karena rakyat tidak memiliki sarana atau porsi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library