Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Layanan medis gawat darurat memiliki peran penting dalam menyelamatkan nyawa pasien dan mengurangi kematian atau kecacatan. Implementasi Internet of Things (IoT) pada layanan medis gawat darurat diharapkan dapat membantu dokter dan perawat untuk memberikan perawatan yang segera dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang perbaikan pada proses operasional layanan medis gawat darurat yang mengimplementasikan IoT dengan menggunakan metode Rekayasa Proses Bisnis (BPR). Metode Failure Mode dan Effect Analysis (FMEA) digunakan untuk memprioritaskan modus kegagalan dari setiap proses yang akan direkomendasikan tindakan perbaikan dengan menggunakan penerapan IoT. Penelitian ini menemukan 2 modus kegagalan pada proses pra-rumah sakit dan 10 modus kegagalan pada proses rumah sakit yang direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan dengan menggunakan IoT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbaikan dengan pengurangan waktu sebesar 19% pada proses pra-rumah sakit dan 22% pada proses rumah sakit.

---

Emergency medical services (EMS) play an important role in saving patients life and reducing death or disability. IoT implementation in EMS is expected to help emergency physicians handle emergency patients to get prompt and accurate treatment. This study aims to design improvements in EMS operational process that implement IoT using Business Process Reengineering (BPR) approach. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method is used to prioritize failure modes in the process that will be recommended for corrective actions using IoT implementation. This study found 2 failure modes in the pre-hospital process and 10 failure modes in the hospital process that are recommended for improvement using IoT. The results of this study show improvement by reducing process time by 19% in the pre-hospital process and 22% in the hospital process."

"Kebijakan sosial mengenai aborsi untuk anak-anak perempuan yang menjadi korban perkosaan merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak anak-anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Anak-anak perempuan korban perkosaan sering kali menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang menambah beban psikososial dan fisik mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses yang aman, legal, dan terjangkau bagi anak-anak perempuan korban perkosaan dalam mendapatkan layanan aborsi yang aman, serta dukungan psikososial dan perlindungan hukum yang diperlukan. Melalui pendekatan yang komprehensif, kebijakan ini mengintegrasikan layanan medis, psikososial, dan hukum untuk memastikan pemulihan korban secara holistik, sambil mengurangi stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, kebijakan sosial ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak perempuan korban perkosaan, memastikan mereka memiliki hak untuk menentukan pilihan terbaik terkait tubuh mereka tanpa rasa takut akan kriminalisasi atau penolakan dari masyarakat. Penelitian ini akan mengeksplorasi urgensi kebijakan tersebut, analisis dampak sosial, ekonomi, medis, dan hukum yang dapat timbul, serta rekomendasi untuk implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

---

Social policy regarding abortion for female children who are victims of rape is a crucial step in protecting the rights of girls who have experienced sexual violence. Female children who are victims of rape often face unwanted pregnancies (KTD), adding to their psychological and physical burdens. This policy aims to provide safe, legal, and accessible abortion services for female children who are victims of rape, along with the necessary psychosocial support and legal protection. Through a comprehensive approach, this policy integrates medical, psychosocial, and legal services to ensure the holistic recovery of victims, while reducing the stigma and discrimination they face. In this context, the social policy seeks to create a safer and more supportive environment for female children who are victims of rape, ensuring they have the right to make the best decisions regarding their bodies without fear of criminalization or societal rejection. This study will explore the urgency of this policy, the social, economic, medical, and legal impacts that may arise, and provide recommendations for the effective and sustainable implementation of this policy."