Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak deregulasi dekade 80 an, perkembangan industri leasing sangat menggembirakan sampai saat ini. Industri leasing membantu pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pemilikan barang modal kepada lessee, itu sebabnya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong bertumbuhnya industri leasing (SGU). SGU telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh capital equipment dan menambah modal kerja. Oleh sebab itu, penulis merasa terdorong untuk memilih meneliti dan melakukan kajian terhadap ?Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan Khususnya PPh Perusahaan Leasing (SGU) Berdasarkan Azas-azas Perpajakan: Studi Kasus pada PT X Tbk.?Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pendapat para ahli tentang azas-azas perpajakan khususnya perpajakan atas penghasilan dari transaksi leasing, apakah peraturan pelaksanaan di bidang SGU sudah sesuai dengan ketentuan pokok yang terdapat di dalam UU PPh yang berlaku sekarang, apabila terdapat ketidaksesuaian upaya apa yang dapat di lakukan agar peraturan pelaksanaan itu Iebih sesuai dengan ketentuan pokok dalam UU. Tipe penelitian yang di pakai dalam tesis ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menguraikan data hasil penelitian dan melakukan analisis untuk dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang menurut pendapat penulis seyogyanya di ajukan. Transaksi leasing terjadi berdasarkan suatu perjanjian di para pemilik barang modal (lessor) menyerahkan barang modal kepada (lessee) untuk di manfaatkan, dengan sejumlah imbalan kepada lessor yang telah di sepakati bersama sebagai penghasilan bagi lessor dan biaya pada lessee. UU PPh yang berlaku sekarang tidak memberi rincian tentang tatacara pengakuan penghasilan serta biaya-biaya yang di perkenankan untuk di kurangkan dari penghasilan dari kegiatan usaha leasing. Agar penghasilan dari kegiatan sewa guna usaha (SGU) di dasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU, serta permasalahan SGU dalam hal default mendapat kepastian hukum bagi perusahaan industri leasing dan pemberian fasilitas SGU oleh lessor kepada lessee sesuai dengan peraturan, serta pencatatan akuntansi di dasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku secara universal, maka disarankan agar pemerintah mengganti KMK tersebut dengan PP dan menerbitkan juklak yang di perlukan secepat mungkin. Juga agar Ditjen Lembaga Keuangan dan Ditjen Pajak mengawasi kegiatan leasing secara berkala untuk memastikan supaya peristiwa seperti default dicatat bukan sebagai Aktiva tetapi akun Tagihan Dalam Proses Hukum agar sesuai dengan PAI maupun prinsip akuntansi yang berlaku secara universal."

"Industri leasing di Indonesia merupakan industri yang relatif baru dan sangat berpotensi di saat ini dan di masa mendatang. Industri ini memiliki aspek akuntansi dan perpajakan yang baru dan semakin rumit, karena itu pemahaman teori dan praktek akuntansi dan perpajakan industri ini menjadi menarik. Penelitian dilakukan dengan tiga pendekatan utama, yaitu; penelitian kepustakaan atas teori-teori akuntansi dan perpajakan sewagunausaha, penelitian lapangan dengan mengadakan pengumpulan informasi dari praktisi usaha, dan yang terakhir melakukan wawancara ahli, yaitu pengumpulan pendapat-pendapat para ahli dibidang akuntansi dan perpajakan industri ini. Penulis juga menyebarkan sekitar 100 questionaire ke perusahaan-perusahaan leasing. Penyempitan studi pada Joint Venture Company (JVC) dilakukan karena sampai dengan saat ini JVC mendominasi industri sewagunausaha hampir dalam segala aspek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman-pedoman yang telah dibuat umumnya telah dapat menjawab kebutuhan praktek dan telah dilaksanakan oleh para praktisi, meskipun terdapat perbedaan interpretasi di antara mereka dalam sebagian pedoman akuntansi dan perpajakan tersebut. Pedoman akuntansi dan perpajakan leasing Indonesia memiliki sedikit perbedaan konsep dengan pedoman akuntansi dan perpajakan luar negeri (Internasional). Beberapa catatan atas kelemahan-kelemahan pedoman yang dibuat ditemukan. Selain itu, diketahui terdapat transaksitransaksi lease khusus yang belum terjangkau pedorrian yang telah dibuat. Kesimpulan umum untuk aspek akuntansi menunjukkan bahwa penggolongan transaksi lease kedalam operating dan finance lease sudah cukup baik namun memerlukan pembenahan dalam pengkriteriaan penggolongan, penjabaran akuntansi transaksi sales typed lease, syndicated lease dan leverage lease serta pengaturan akuntansi atas transaksi lease khusus. Untuk aspek perpajakan, perbaikan defenisi, pengkriterian operating dan finance lease sangat diperlukan. Penegasan mengenai status usaha dan jasa operating dan finance lease perlu dilakukan pemerintah. Konflik mengenai penghapusan barang modal obyek operating lease juga harus dituntaskan. Saran utama penulis adalah menyangkut penyeragaman perlakuan akuntansi dan perpajakan transaksi lease terutama kedalam konsep-konsep akuntansi yang diterima umum."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perusahaan telah menerapkan pelaporan dan pengungkapan akuntansi atas transaksi sewa pada perusahaan pembiayaan sesuai PSAK 30 tentang sewa yang telah diadopsi dari IFRS secara bertahap oleh DSAK-IAI. Penelitian juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini isu penerapan konsep joint project IAS 17 IASB dan FASB atas akuntansi sewa pada perusahaan pembiayaan. Tujuan penelitian juga untuk menganalisis kebijakan perusahaan pembiayaan dalam menentukan segmentasi pasarnya sesuai penerapan PSAK 30 tentang sewa. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kasus pada dua perusahaan pembiayaan di Jakarta yang memiliki karakter dan latar belakang usaha yang berbeda sebagai objek penelitian. Analisis pembahasan terhadap dua perusahaan pembiayaan secara umum telah melakukan penerapan PSAK 30 meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Pada konsep joint project IAS 17 tentang sewa kedua perusahaan telah mengetahui dan siap menerapkan konsep tersebut. Berdasarkan kebijakan dan analisis perhitungan PSAK 30 tentang sewa, perusahaan pembiayaan juga telah menerapkan PSAK 30 tentang sewa dalam menentukan segmentasi pasar perusahaan.

---

This research objective is to analyze whether the report and disclose of accounting for lease transactions has implement in accordance with PSAK 30 on Lease from IFRS that have been adopted gradually by DSAK IAI. This research also intend to perceive the current progress issue of the implementation joint project concept IAS 17 IASB and FASB on lease accounting at finance companies. This research also intend to analyze the companys financing policy in determining market segmentation in accordance PSAK 30 on Lease. The research method in this study is a case study in two finance companies in Jakarta, which has the character and background of different businesses as a research object. Analysis of the discussion of the two finance companies in general have been doing PSAK 30 on Lease though there are still some things that still need to be improved. On the concept of joint project of IAS 17 Leases both companies have recognized this and are ready to apply the concept. Based on the policies and analysis concerning the calculation of PSAK 30 Leases, finance companies have also applied PSAK 30 on Lease in determine market segmentation."

"Laporan ini membahas proses identifikasi transaksi mengandung sewa pada PT K untuk adopsi awal IFRS 16 di tahun 2019. Proses Identifikasi transaksi mengandung sewa dilakukan oleh KAP JDB selaku konsultan PT K. Berdasarkan evaluasi terhadap proses identifikasi transaksi terindikasi mengandung sewa, disimpulkan bahwa prosedur yang dilakukan tim KAP JDB telah sesuai IFRS 16 Leases. Laporan ini juga memaparkan pengalaman penulis dan membahas refleksi diri yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi selama penulis menjalani aktivitas magang.

---

This report discusses the identification process of leasing-containing transactions at PT K for the initial adoption of IFRS 16 Leases in 2019. The process of identifying lease-containing transactions is carried out by KAP JDB as the consultant of PT K. Based on the evaluation of the identification process of indicated lease-containing transactions, it was concluded that the procedure was carried out by KAP JDB team complies with IFRS 16 Leases. This report also presents the author experience and discusses self reflection which aims to provide an overview of conditions during which the author undertakes internship activities."

"Pada tanggal 26 April 2017, DSAK telah mengesahkan PSAK 73 Sewa sebagai standar baru yang menyebabkan entitas mengkapitalisasi aset dan liabilitas terhadap sewa-sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi menurut PSAK 30 Sewa. Skripsi ini merupakan studi kasus penerapan awal PSAK 73 sebagai suatu standar baru oleh PT XXX, salah satu perusahaan yang bergerak di sektor kontraktor tambang sejak laporan keuangan tahun 2020. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci proses penerapan awal PSAK 73 yang dilakukan PT XXX dan menganalisis apakah proses tersebut telah sesuai dengan PSAK. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan menggunakan data berupa contoh kontrak, daftar kontrak, perhitungan, jurnal pencatatan, dan wawancara dengan manajemen yang bertanggung jawab. Hasilnya, terdapat beberapa proses penerapan yang tidak sesuai dengan PSAK 73 yaitu: (1) PT XXX tidak menerapkan cara praktis identifikasi kontrak mengandung sewa namun evaluasi kontrak tidak dilakukan secara menyeluruh; (2) Penentuan masa sewa yang dilakukan oleh PT XXX tidak mempertimbangkan periode yang dicakup untuk memperpanjang sewa; (3) Penentuan suku bunga pinjaman inkremental tanpa mempertimbangkan jenis aset sewa; dan (4) penerapan portofolio sewa berdasarkan jenis aset pendasar yaitu kendaraan dan bangunan per lokasi yang tidak sesuai dengan karakteristik serupa dalam PSAK 73.

---

On April 26, 2017, DSAK has ratified PSAK 73: Leases as a new standard which requires entity to capitalize assets and liabilities against leases previously recorded as operating leases under PSAK 30: Leases. This thesis is a case study of the initial implementation of PSAK 73: Leasing as a new standard by PT XXX, a company engaged in the mining contractor sector, since the 2020 financial statements. This thesis aims to describe in detail the process of implementing PSAK 73: Leases conducted by PT XXX and analyze whether the process in accordance with the relevant PSAK, specificly PSAK 73: Leases. The author uses descriptive qualitative analysis methods and uses data in the form of contract samples, contract lists, calculations, journal records, and interview with the responsible management. The results indicate that there are several implementation processes that are not in accordance with PSAK 73, namely: (1) PT XXX does not apply the practical expedient to determine whether a contract is or contains a lease, but the contract evaluation does not carried out thoroughly; (2) The determination of the lease term made by PT XXX does not consider the periods covered to extend the lease; (3) Determination of incremental borrowing rate without considering the type of leased assets; and (4) application to a portfolio of leases based on the type of underlying asset, namely vehicles and buildings per site which is not in accordance with similar characteristics in PSAK 73."

"Pokok PermasalahanPerkembangan pembangunan nasional serta semakin bervariasinya kebutuhan akan modal tambahan bagi dunia usaha yang ada di Indonesia sekarang ini, di mana juga persyaratan untuk memiliki secara penuh suatu barang modal untuk usahanya bukanlah suatu kemutlakan lagi. Para pengusaha sekarang untuk mengembangkan perusahaannya dapat menggunakan barang-barang modal dengan hak pakai yang sifatnya khusus yaitu lewat perjanjian leasing.Adanya perjanjian leasing dalam dunia usaha di Indonesia telah menambah perbendaharaan sumper-sumber pembiayaan pembangunan/usaha yang tadinya hanyalah bergantung kepada beberapa sumber yang telah lama ada seperti Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan lainnya. Keberadaan perjanjian leasing juga merupakan suatu langkah kedepan yang merombak khasanah kebiasaan transaksi dunia usaha kita dari sistim cash and carry atau biasa disebut transaksi tunai dan beralih ke sistim pembayaran secara berkala (sistim kredit).Disamping sebagai suatu bentuk perjanjian yang boleh dikatakan masih baru, perjanjian leasing juga sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari bentuk-bentuk perjanjian yang telah ada, dimana sebagai landasan antara lain ada, pada pasal l320 juncto pasal 1338 KUH Per serta ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian pada umumnya.Metode Penelitian.Setiap penulisan ilmiah harus didasarkan pada fakta yang seobyektif mungkin, yang diperoleh dari penelitian. Untuk mendapatkan data-data, maka mengadakan penelitian yang berupa :- Field research/penelitian lapangan.Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pengumpulan data dan penelitian secara langsung pada obyek dalam hal ini adalah pelaksanaan perjanjian leasing pada badan-badan usaha leasing yang ada di Jakarta. Dan dari data yang terkumpul diadakan analisa untuk di ambil kesimpulan.-Library research/penelitian kepustakaan.Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pengumpulan data dengan mernpelajari dari buku-buku kepustakaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengadakan perbandingan pendapat-pendapat para sarjana tentang obyek yang di teliti. Dan selanjutnya untuk membandingkan teori dan praktek.- Wawancara/interview.Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai pejabat yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti, guna melengkapi data-data yang telah ada. Penulis dalam hal ini menggunakan metode wawancara yang tidak berstruktur.Hal-Hal Yang Ditemukan- Bahwa secara umum perjanjian leasing hampir sama dengan perjanjian sewa-menyewa, sewa-beli dan yang lainnya. Kualifikasi subyek dan obyeknya yang menentukan perbedaannya.- Adanya hak optie merupakan sesuatu keharusan untuk dicantumkan dalam suatu ikatan, walaupun pelaksanaan dari ikatan itu sendiri pada waktunya nanti harus berdasarkan pula suatu perjanjian yang terpisah yang terlepas dari Perjanjian Leasing itu sendiri.Kesimpulan- Bahwa keberadaan perjanjian leasing di dalam khasanah dunia usaha kita ada1ah merupakan suatu langkah yang positip, karena jeias bisa memenuhi kebutuhan praktek dalam lalu lintas hukum.- Selain memenuhi kebutuhan dunia usaha kita, perjanjian leasing juga merupakan suatu langkah maju di mana tadinya kecenderungan yang ada dalam masyarakat usaha di Indonesia untuk bertransaksi secara "cash and carry" , dengan adanya perjanjian leasing masyarakat telah lebih terbuka menerima sistim pembayaran secara berkala/kredit, serta secara perlahan-lahan tapi pasti mulai meninggalkan sistim yang lama tadi.Saran- Melihat perkembangan usaha jasa leasing dalatn dunia usaha kita, maka pentinglah kiranya pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah untuk membentuk undang-undangyang khusus mengatur periha1 leasing di Indonesia, serta dilengkapi pula dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih lengkap dan mantap.- Juga mengenai pengaturan ketenagakerjaan dalam bidang usaha leasing ini perlu ditata lebih baik, mengingat pembangunan yang sedang dijalankan oleh bangsa kita memerlukan lowongan pekerjaan yang sangat banyak, salah satu diantaranya para ahli hukum kita perlu diberi kesempatan yang lebih luas untuk ikut menangani usaha jasa leasing, yang pada saat ini barulah beberapa ahli-ahli dari disiplin ilmu tertentu saja yang diutamakan berkecimpung dalam jenis usaha leasing ini. Juga peng gunaan tenaga-tenaga asing perlu sangat dibatasi mengingat tenaga-tenaga ahli Indonesia sendiri sudah banyak yang mampu menangani hal ini."

"ABSTRAKAda tiga permasalahan utama pada model pendanaan jalan tol di Indonesia. Pertama, ketergantungan dana pembebasan lahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang cukup tinggi serta waktu untuk pencairan dana yang cukup lama sehingga harga tanah bisa jadi telah naik. Kedua, ketidakmampuan pendanaan pada awal operasi dan pendanaan jangka panjang. Ketiga, keterbatasan perbankan nasional/dalam negeri pada periode tenor pinjaman, dan keterbatasan kapasitas dengan mengurangi risiko pembebasan lahan yang belum bebas hingga 100 .Oleh karena itu, sangat perlu dikembangkan suatu model finansial baru yang dapat diimplementasikan pada pembangunan jalan tol di Indonesia. Ada tujuh model pendanaan yang teridentifikasi yang berhasil dan efektif diimplementasikan di dunia. Ketujuh model tersebut adalah earmarked tax revenue, deep discount bond, take out financing, tax increment financing, land lease, deferred debt, dan private donation.Walaupun demikian, ketujuh model tersebut belum pernah dilaksanakan untuk jalan tol di Indonesia. Untuk menentukan model mana yang paling sesuai diimplementasikan di Indonesia, maka metode yang dilakukan adalah studi literatur dan wawancara mendalam in-depth interview . Hasil penelitian ini mendapatkan dua model pendanaan yang paling sesuai dan dapat diimplementasikan, yaitu model pendanaan deep discount bond dan land lease. Kedua model tersebut kemudian dikombinasi menjadi model pendanaan kombinasi deep discount project bond dan land lease.Selanjutnya untuk mendapatkan faktor kritis critical success factor/CSF model kombinasi tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode Delphi kepada para pakar di bidang investasi dan finansial jalan tol. Lima peringkat teratas CSF model kombinasi tersebut adalah status lahan yang disewakan rdquo;clear dan clean rdquo;, alokasi risiko dan pembagian risiko yang adil, keterlibatan pemerintah pada penjaminan atas risiko yang menjadi tanggung jawab pemerintah baik selaku penanggung jawab proyek kerja sama PJPK maupun bukan PJPK tetapi masih relevan, dukungan sistem politik yang stabil, dan desain perencanaan dan lokasi yang disewakan terencana dan terintegrasi.Setelah mendapatkan CSF kedua model tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membangun model pendanaan kombinasi deep discount project bond DDPB dan land lease, dan mengembangkan kelembagaan dan kebijakan model kombinasi tersebut. Adapun kelembagaan model pendanaan kombinasi tersebut adalah adanya misi kelembagaan, yaitu mewujudkan optimalisasi penerimaan sewa lahan dan sistem keuangan berkelanjutan dalam investasi jalan tol; mengamankan lahan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; dan meningkatkan tata kelola, nilai tambah, sistem keuangan, dan investasi yang kondisif jalan tol kerja sama pemerintah badan usaha KPBU .Lebih lanjut, termasuk karakteristik kelembagaan lainnya pada perencanaan strategis, prioritas kelembagaan, alokasi sumber daya finansial, anggaran, evaluasi. Kebijakan yang dibutuhkan agar model pendanaan kombinasi ini dapat diaplikasikan adalah diusulkan suatu regulasi atau peraturan pemerintah tentang model pendanaan kombinasi DDPB dan land lease yang menyangkut mengenai tujuan dan prinsip pendanan kombinasi DDPB dan land lease PKDL , penanggungjawab PKDL, pengadaan tanah, pengembalian investasi BUJT, dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah, pembiayaan sebagian PKDL oleh pemerintah, perencanaan PKDL, dan penyiapan PKDL. Secara keseluruhan hasil penelitian ini adalah mengembangkan model pendanaan jalan tol dengan kombinasi deep discount project bond dan land lease di Indonesia.

---

ABSTRACTThere are three main problems with the toll road financing model in Indonesia. First, there is the highest dependency of land acquisition funds at State Budget APBN , and the fund disbursements take a rather long time, so that it can cause land prices to increase. Second, there is an inability to have long-term financing, because to form a consortium, a sponsoring company should have already been in operation for a minimum of 3 years with a good financial condition, and there is low traffic uncertainty due to short segment operations. Third, there are national banking limitations in the borrowing tenor period, and there are capacity limitations by reducing land acquisition risks that are not 100 free. Therefore, it is essential to develop a new financial model that can be implemented in developing toll roads in Indonesia.There are seven financing models that have been identified as being successfully implemented and effective in the world. The seven models are earmarked tax revenue, deep discount bonds, take-out financing, tax increment financing, land lease, deferred debt, and private donations.In spite of this, the seven models have not been implemented for toll roads in Indonesia. To determine which model is most effective to be implemented in Indonesia, a literature study and in-depth interviews need to be conducted. These research results revealed two appropriate financing models that can be implemented, which are the deep discount bonds financing model and the land lease financing model.Next, to obtain the critical success factor CSF of this combination of models, this research uses a Delphi method for experts in the toll road investment and financing field. The five ratings above of the combination CSF model are land status that is rented ldquo;clear and clean rdquo;, risk allocations and risk divisions that are fair, government involvement in guaranteeing risks that become the responsibility of the government, whether in being responsible for a joint project PJPK or a non-joint project but still relevant, support of a stable political system, and a planning design and location that is rented according to plan and integrated.After acquiring the CSF of both models, the next step is to build a deep discount project bond and land lease combination financing model, as well as develop an institution and combination model policy. For the combination financing model institution, it creates optimization of land renting and a sustainable financial system for toll road investing; secures physical state land, administration, and law; and improves the management, added value, financial system, and investments that are conducive for joint toll roads with a government body KPBU .In addition, this includes other institution characteristics in strategic planning, institution priorities, financial resource allocations, budgeting, and evaluations. The policy needed in order that this combination financing model can be applied is suggested in a government regulation or law about the DDPB and land lease combination financing model that is about the goals and principles of DDPB and land lease PKDL combination financing, PKDL responsibility, land availability, BUJT investment returns, government support and guarantees, financing some PKDL by the government, PKDL planning, and PKDL provisions. Overall, these research results develop a toll road financing model by combining deep discount project bonds and land leases in Indonesia."