Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penerima jaminan fidusia dapat mengeksekusi benda jaminan fidusia dengan kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana status hak penerima fidusia, kedudukan akta dan sertifikat jaminan fidusia serta bagaimana perlindungan hukum penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dirampas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan dengan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini, bahwa dengan dirampasnya benda jaminan fidusia menyebabkan hak preferen menjadi hilang dan menyebabkan kedudukan kreditur penerima fidusia menjadi kreditur konkuren. Begitu juga dengan kedudukan akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia yang berguna untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia menjadi tidak memiliki arti karena benda jaminan fidusia tidak lagi berada dalam penguasaan debitur karena dirampas untuk negara. Dalam penelitian ini, terdapat putusan perlawanan yang mengembalikan benda jaminan fidusia kepada kreditur dan putusan yang tidak mengembalikan benda jaminan fidusia kepada kreditur. Perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia sebagai pihak ketiga adalah dengan melakukan upaya perlawanan terhadap putusan pidana yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara.Apabila upaya perlawanan tidak dapat mengembalikan hak kreditur, maka kreditur dapat mengajukan upaya gugatan kepada pihak yang telah merugikannya secara perdata.

---

ABSTRACT
Beneficiary of fiduciary could execute object by enforceable which accommodated in Fiduciary Certificate. The matter is when the object not in debtor authorization due to the object seized by the state based on criminal decision. The research method which is used in this study using normative juridical research, by reviewing legal norms approaches. This research concludes by seizing the object caused the rights that take precedencedisappear and caused creditor fiduciary receiver rsquo s position change to be concurrent creditor. It also happens to the status of fiduciary deed and certificate which useful for executing fiduciary object to be meaningless fiduciary deed and certificate because the fiduciary object is not in debtor authorization due to the object seized by the state. In this research, there are decisions of lawsuit of resistance, firstly decision is sending fiduciary object back to creditor and secondly the fiduciary object still seized by the state. Legal protection for creditor as third party is against the criminal decision which declare the evidence. If lawsuit of resistance could not return the creditor rsquo s right, so they could propose their lawsuit to who disadvantageous them.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan pihak kreditur sebagaimana yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016. Permasalahan pada tesis ini adalah 1) Legalitas pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur; 2) Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menghasilkan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Simpulan dari penulisan tesis ini adalah pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum (tidak sah) dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana bagi debitur tersebut. Saran dari penulis adalah perusahaan lembaga pembiayaan wajib menaati ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait pelaksanaan perjanjian Jaminan Fidusia, seperti melakukan pendaftaran perjanjian Jaminan Fidusia melalui pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh Notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk diterbitkan sertifikatnya.

---

This thesis discusses the transfer of unregistered fiduciary collateral objects by the debtor without the approval of the creditors as contained in the Decision of the Supreme Court Number 1271 K/Pdt/2016. Problems in this thesis are 1) Legality of the transfer of unregistered fiduciary collateral objects without the creditors approval; 2) Legal protection for creditors in the event that the debtor transfers unregistered fiduciary collateral objects without the creditors approval. This research method is a normative juridical study with the nature of descriptive research, using secondary data collected through literature studies. Using a qualitative approach, which produces a form of research results that is descriptive analytical. The conclusion from the writing of this thesis is that the transfer of unregistered fiduciary collateral objects without the creditors approval is an unlawful act. Legal protection for creditors in the event that the debtor transfers the object of the unregistered Fiduciary Guarantee without the creditors approval may be subject to civil and criminal liability for the debtor. The suggestion from the writer is that the financial institution company must obey the provisions contained in Fiduciary Guarantee Law related to the implementation of the Fiduciary Guarantee agreement, such as registering a Fiduciary Guarantee agreement through the making of a Fiduciary Deed by the Notary Public and being registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for its certificate.