Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, purnawirawan  militer dinilai menarik oleh partai politik karena dapat membantu meningkatkan dukungan terhadap partai politik dalam mendulang suara partai.  Seperti kasus di Lampung 1 memperlihatkan adanya pemanfaatan jaringan purnawirawan militer dalam pendulangan suara Partai Golkar dengan mencalonkan kandidat yang berasal dari kalangan purnawirawan militer. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pemanfaatan modal sosial milik Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus selaku purnawirawan militer di Pileg tahun 2019. Penelitian ini berlandaskan pada teori modal sosial milik Putnam (1995) yang mengacu kepada jaringan, kepercayaan, dan penerapan nilai/norma dalam proses perolehan suara. Penelitian ini berargumen bahwa selalu adanya ruang bagi purnawirawan militer di politik dipengaruhi oleh kepemilikan jaringan yang secara pasti dapat digunakan untuk menambah suara  yang dibutuhkan secara cepat. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat interaksi antara internal partai, purnawirawan militer, dan kekuatan eksternal yang menciptakan penguatan dalam modal sosial seorang Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus di kontestasi. Partai  Golkar yang turut memberi jabatan internal untuk Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus yang semakin memperkuat kedudukannya di partai untuk menggunakan modal sosialnya. Kesimpulan yang didapat adalah kepemilikan modal Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus dalam proses pendulangan suara dengan adanya bantuan rekan sejawat militer untuk berhasil memperoleh suara terbanyak di Lampung I.......In Indonesia, retired military officers are considered attractive by political parties because they can help increase support for political parties in gaining votes. For example, the case in Lampung 1 shows that the network of retired military officers was utilized in gaining votes for the Golkar Party by nominating candidates from among retired military officers. This research focuses on identifying and analyzing how the social capital of Lt. Gen. TNI (ret.) H. Lodewijk F. Paulus as a retired military officer is utilized in the 2019 legislative elections. This research is based on Putnam's (1995) Social Capital Theory which refers to networks, trust, and application of values/norms in the process of obtaining votes. This research argues that there is always room for retired military officers in politics, influenced by the ownership of a network that can definitely be used to quickly add the needed votes. This research found that there was an interaction between internal parties, retired military officers and external forces which created a strengthening of the social capital of TNI Lt. Gen. (Ret.) H. Lodewijk F. Paulus in the contest. The Golkar Party also gave an internal position to Lt. Gen. TNI (Ret.) H. Lodewijk F. Paulus, who further strengthened his position in the party to use his social capital. The conclusion obtained is that Lt. Gen. TNI (ret.) H. Lodewijk F. Paulus had capital ownership in the process of gaining votes with the help of military colleagues to successfully obtain the most votes in Lampung I."

"Skripsi ini membahas mengenai sistem pemilihan umum baru yang akan diterapkan di Indonesia dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut timbul karena adanya permohonan pengujian undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Adanya perubahan sistem menandakan sistem yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Demikian pula dengan pemilihan umum, perubahan terhadap sistemnya menandakan sistem yang lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan karena tidak mencapai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu setiap warga negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, dapat mengajukan permohonan pengujian undangundang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang terpisah menghabiskan dana yang sangat besar dan memberikan dampak yang negatif terhadap sistem pemerintahan presidensial. Mahkamah Konstitusi menerima alasanalasan pencabutan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, sehingga mulai 2019 pemilihan umum akan dilakukan secara serentak. Putusan tersebut memiliki urgensi yang cukup penting dan diharapkan menimbulkan implikasi positif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu efisiensi dana untuk pelaksanaan pemilihan umum dan memperkuat sistem presidensial. ......This thesis discusses the new electoral system to be implemented in Indonesia related with the decision of the Constitutional Court. The decisions arise because of the judicial review petition of president and vice president regulation. The change of the system indicates that the old system was considered no longer appropriate to the needs. Similarly, elections, changes to the system indicating that the old system is no longer adequate and therefore do not achieve the goals mandated by the constitution. Therefore every citizen who feels aggrieved by the enactment of a law, may file a petition for the law towards the Constitution of 1945. In this case the legislative elections and the presidential elections which are considered separate spend much more costs and create negative impact for presidential system. Constitutional Court accepts the reasons for the revocation of several articles in the law. So in 2019, elections will be conducted simultaneously. The decisions have a significant urgency and expected positive implications of the system of government in Indonesia, such as funds savings of electoral execution and strengthen the presidential system. "