Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pers dengan Lembaga Legislatif. Bagaimana pers sebagai salah media komunikasi massa dalam era reformasi ini melakukan fungsi kontrol atas DPR-RI Bagaimana tanggapan DPR-RI terhadap pers, dan bagaimana pengelolaan manajemen Humas Sekretarait Jenderal DPR RI sebagai mediator antara pers dan DPR-RI. Kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah bahwa pers sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki fungsi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers ini sangat terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan termasuk DPR-RI. Pers dan DPR adalah merupakan sub sistem dari sistem politik, sehingga Dinamika hubungan kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Reformasi telah mengubah wajah demokrasi Indonesia termasuk Pers dan DPR. Pers lebih bebas dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya sementara itu hubungan antar lembaga tinggi negara lebih ditengarai adanya parliament heavy. Adanya penguatan fungsi dua lembaga tersebut menyebabkan kedua hubungan menjadi menarik untuk diamati. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Wawawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari anggota DPR-RI, kelompok pers dan kelompok masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pers di era reformasi diwarnai dengan semangat kebebasan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan perkembangan demokrasi. Pers Indonesia saat ini sedang mencari jati diri. Hal ini menyebabkan pers tidak mudah untuk diatur oleh siapapun, termasuk dewan. Saat ini belum jelas bentuk pers Indonesia. Selain itu, Pers Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan pemerintah dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya merasa bahwa saat ini tidak ada suatu institusi yang dapat mengontrol pers. sehingga pers Indonesia saat ini merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pers di era reformasi ini lebih suka menyerang siapa saja, hanya mengambil segi-segi negatif dari Dewan, dan tidak menempatkan isu tidak secara prosposional. Namun fungsi kontrol pers terhadap DPR-.RI dirasakan belum effektif. Hal ini disebabkan karena DPR di dalam era reformasi ini juga memiliki kekuasaan yang luar biasa. Ristriksi politik yang mempengaruhi kehidupan pers, di era reformasi ini relatif sudah tidak dirasakan oleh pers. Namun Penyelesaian sengketa masyarakat dengan pers melalui lembaga peradilan yang mengacu pada KUHP, dirasakan sangat merugikan pers. Sementara ristriksi ekonomi yang berupa pertimbangan bisnis perusahaan pers mempengaruhi kebijakan redaksi. Peran Bagian Pemberitaan dan Penerbitan (Humas) DPR RI dirasakan belum mampu membantu meningkatkan citra positif DPR-RI. Hal ini disebabkan karena kurang terbangunnya hubungan yang baik antara wartawan yang ada di DPR dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Selain itu masih rendahnya kreatifitas Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dalam membangun citra, lambannya kinerja staf karena mental pegawai masih diwarnai sebagai seorang birokrat, jumlah personil yang terbatas, kurang jelasnya otoritas kewenangan, serta anggaran yang belum memadai. x + 108 halaman + Lampiran Daftar Pustaka : 30 buku (Tahun 1971 s.d. 2003) + 2 Artikel.

Abstrak :
Momentum Pemilu 2004 kali ini merupakan kesempatan yang bagus untuk menguji komitmen partai politik terhadap perempuan, terutama pada partai-partai islam yang sangat rawan menggunakan jargon-jargon keagamaan. Affirmative action yang tertera dalam kuota 30% untuk keterwakilan perempuan merupakan era baru bagi perempuan dalam politik dengan dimensi yang Iebih luas. Tindakan ini menghadapi jalan terjal yang siap-siap menggagalkan terealisasinya konsep tersebut. Jalan tersebut adalah budaya patriarki, yang saat ini sangat ketal dianut oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Budaya tersebut memposisikan laki-laki Iebih mendominasi daripada perempuan. Caleg perempuan harus berkompetisi di daerah pemilihan yang padat dengan kouta tinggi, kira-kira di atas 23000-an. lni menggambarkan bahwa tidak mudah bagi mereka semua untuk memperoleh kursi DPRD Kab. Bekasi melalui perhitungan proporsionaI terbuka (pemilih yang memilih nama mereka secara langsung). Dibutuhkan kerja politik yang sangat keras untuk membuat mereka bisa mencapai target angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan), apalagi kouta suara seperti itu. Tesis ini menelaah bagaimana PKB sebagai salah satu kekuatan politik yang sangat gencar menyuarakan kesetaraan gender dalam politik mencoba menggunakan strategi komunikasi politik untuk memenangkan Pemilu 2004. Analisa yang digunakan akan mengkaji bukan hanya strategi komunikasi politik pada Pemilu 2004 saja, tetapi juga bagaimana PKB Kab. Bekasi dalam Pemilu 2009 mendatang memformulasikan dan mengimplementasikan strategi komunikasi politiknya yang iebih persuasif lagi. Pokok masalah yang dikemukakan adalah apakah PKB Kab. Bekasi mampu memformulasikan dan mengimplementasikan strategi komunikasi politik yang persuasif terrtang isu keterwakilan perempuan. Sebagai partai Islam, apakah PKB Kab. Bekasi dengan strategi komunikasi politik tersebut dapat memenangkan Pemilu 2004. Tujuannya tidak lain ingin mengungkap dan menganalisis hasil penggunaan strategi komunikasi politik tersebut untuk selanjutnya memproyeksikan ke Pemilu 2009 nanti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatirf dengan pendekatan evaluatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sementara untuk kerangka pemikirannya, penulis banyak mengutip teori komunikasi politik dan Dan Nimmo, Doris Graber, William J. McGuire, dan lain-lain. Dalam penelitian ini telah diketemukan yaitu: (1) pemilih di Kabupaten Bekasi sebagian besar masih sangat kental menganut budaya patriarki, akibatnya mereka kurang memahami konsep kesetaraan gender dalam politik; (2) perumusan strategi komunikasi politik sangat tergarrtung pada sistem pemilu itu sendiri: (3) dasar penetapan caleg perempuan PKB yaitu pertama, professional appointee dan kedua political appointee; (4) semua caleg perempuan PKB berasal dari komunitas NU dan didominasi dari kalangan guru/ustadzah; (5) hasil identifikasi pemilih yang dilakukan oleh caleg perempuan yaitu komunitas NU, komunitas non-NU seperti karyawan, pedagang, buruh, dIl, pemilih pemula, dan segementasi gender, (6) kampanye caleg perempuan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Bekasi, bahkan sebenamya sebelum masa kampanye tiba caleg perempuan telah melakukan hidden campaign melalui sarana silahturahmi dan kunjungan. Selama kampanye, caleg perempuan menghadapi kendala yang sangat mempengaruhi yaitu minimnya pendanaan yang dimilikinya, selain itu juga mereka melakukan kerja sama dengan badan otonom NU seperti Fatayat NU, IPNU, dll, sangat disayangkan kerja sama itu sangat ekslusif, hanya dilingkungan NU saja; (7) pendekatan kampanye yaitu pendekatan historis, pendekatan kuttural; dan pedekatan rasional; (8) media kampanye hanya menggunakan media cetakan saja seperti stiker, foster, dif.; (9) badan otonom Pergerakan Perempuan PKB tidak berjalan dalam mensosialisasikan keseteraan gender dalam politik, padahal sebenamya badan tersebut sangat potensial; dan (10) untuk Pemilu 2009 nanti mereka akan menggunakan pendekatan marketing politik (political marketing). Sedangkan untuk rekomendasi akademik dari hasil penelitian ini adalah (1) untuk Pemilu 2009 yang kemungkinan dengan sistem distrik, maka yang mesh ditonjolkan dalam kampanye politik adalah program dan ketokohan kandidat (caleg); (2) merancang dan melaksanakan program pendidikan politik pada rakyat Kab. Bekasi, khususnya perempuan tentang kesetaraan gender dalam politik secara simultan, serta hat ini juga nanti dapat digunakan untuk melakukan identifikasi pemilih; (3) peningkatan penggunaan media, yang awalnya hanya menggunakan media cetakan saja, maka pada Pemilu 2009 nanti sudah semestinya PKB Kab. Bekasi atau caleg perempuannya dapat menggunakan media massa baik media eletronik ataupun cetak, serta harus diiringi dengan kemampuan manajemen fund rising yang lebih baik; dan (4) dafam rangka melengkapi penggunaan pendekatan marketing politik, sebaiknya PKB Kab. Bekasi dapat merekrut tim riset yang handal.