Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keputusan untuk Go Online/Internet sudah dilakukan oleh PT. Balai Lelang Artha Gasia. Walaupun belum memiliki situs lelang yang lengkap, pada situs resmi Perum Pegadaian www.pegadaian.co.id yang dibangun oleh divisi Pusat Teknologi Informasi (Pusti), sudah menyediakan menu untuk melihat informasi, jadwal, prosedur, katalog lelang, dan melakukan reservasi lelang secara online. Namun, pada kenyataannya situs tersebut tidak dipelihara dan tidak digunakan. Perusahaan hanya menggunakan Internet untuk e-mail dan pemasangan iklan. Kemajuan teknologi sekarang sudah memungkinkan bagi PT. Balai Lelang Artha Gasia untuk melakukan lelang melalui Internet. Lelang melalui Internet atau disebut juga lelang online merupakan model bisnis yang sedang berkembang di Indonesia, yang dapat membantu perusahaan untuk menjalankan bisnis secara efektif dan efisien, sesuai dengan mottoperusahaan "solusi praktis bertransaksi". Melalui sistem lelang online, nantinya pengguna dapat melakukan registrasi, penjualan, penawaran harga, dan permintaan pengiriman barang secara online. Sedangkan untuk pembayaran masih dilakukan melalui ATM, e-banking, m-banking, setor ke bank, atau tunai ke kantor PT. Balai Lelang Artha Gasia. Proyek akhir ini bertujuan untuk merancang arsitektur aplikasi sistem lelang online B2C sebagai situs lelang PT. Balai Lelang Artha Gasia. Dalam proyek akhir ini akan dibahas tahapan-tahapan perancangan sistem yang meliputi: fase inisisasi yang berisi usulan pengembangan sistem yang diajukan kepada pihak manajemen, fase analisa kebutuhan, fase perancangan struktur, dan fase validasi.

---

The decision for online auction has been made by PT. Balai Lelang Artha Gasia. Although its auction site has not provided complete feature, www.pegadaian.co.id as official site of Perum Pegadaian and implemented by Information Technology Division Center (Divisi Pusat Teknologi Informasi/Pusti), it has provided online feature for viewing information, schedule, procedure, auction catalog, and making reservation for auction. Today technology advance makes possible having auction in Internet for PT. Balai Lelang Artha Gasia. Auction in Internet or online auction is a developing business model in Indonesia. It believes could help in doing business effectively and efficiently as company motto "practical solution in transaction". In online auction system, users will be able to register, sell, bid, and request for delivery online. Payment can be done by ATM, e-banking, m-banking, cash deposit in bank, or cash payment in office of PT. Balai Lelang Artha Gasia. This final project aims for designing application architecture in B2C online auction system for PT. Balai Lelang Artha Gasia auction site. This final project will discuss system design phases. The phases are initiation phase as system development recommendation to Management, architectural requirements phase, system structuring phase, and architecture validation phase."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi khususnya internet telah membawa banyak perubahan dalamvcara bertrnsaksi dalam perdagangan, melalui internet peserta lelang yang sedianya harus datang ke kantor lelang, saat ini dapat mengikuti kegiatan lelang tanpa datang terlebih dahulu ke kantor lelang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membangun AplikasiLelang Email (ALE) untuk mendukung perkembangan dari kegiatan lelang, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan peraturan kementerian keuangan yang memperbolehkan lelang online untuk objek hak tanggungan, Padahal sebelumnya telah ditetapkan larangan terhadap pelaksanaan lelang atas objek Hak Tanggungan (eksekusi) melalui internet, bagaimanakah keabsahan serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang, MetodePenelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan melalui ALE adalah sah, karena tidak terdapat larangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah memenuhi kriteria dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga telah terdapataturan baru yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang menentukan bahwa lelang eksekusi termasuk lelang atas objek hak tanggungan dapat dilaksanakan melalui lelang online, selain itu tidak terdapat perbedan yang signifikan antara lelang online dengan lelang konvensional oleh karenanya hak dari pemenang lelang pada dasarnya secara hukum tetap terlindungi

---

ABSTRACTThe development of technology, particularly the internet, has brought many changes in commerce. Through the internet, bidders which originally have to come to the auction house, now can remotely participate in the auction. In Indonesia, The Ministry of Finance has built an e-mailauction application(ALE) to support the development of auctions. The Ministry of Finance also enacted ministerial regulation that allowsthe online auctions of mortgage objects. Previously,however, the government had set a ban on the online auction of Mortgage objects (execution auction). Therefore, the problem examined in this theses is the legal validity and the legal protection for the auction winners.The research method used in this paper is a normative study using secondary data.The writer concluded that the online auction of mortgage objects through ALE is legitimate because there is no restriction in the Act No. 4 of 1996 on Mortgage and it is comply with the Act No. 11 of 2008 on Information and ECommerce. Furthermore,the newMinister of Finance Regulation, namelyPMK 27 of 2016,determines that execution auction, including mortgage auction, can be carried out through online auction.Thewriter also found that there is no significant differencebetween online auction and conventional auction. Therefore, the auction purchaser is legally protected"

"ABSTRAKPerhutani sebagai perusahaan umum milik Negara yang memproduksi berbagai macam hasil kayu termasuk kayu jati telah memasuki fase baru dalam penjualan kayu dengan cara lelang, yang semula dilakukan secara konvensional menjadi secara online melalui internet yang dibantu oleh iPASAR sebagai Perusahaan yang bergerak dalam jasa pelelangan online, dimana hal ini dilakukan sebagai perwujudan dari majunya perkembangan akses jual beli dengan cara lelang. Pelelangan kayu jati Perum Perhutani melalui internet yang dilakukan iPASAR ini sesuai dengan asas lelang yang berlaku di Indonesia yaitu asas transparansi, asas kepastian hukum, asas kompetisi, dan asas efisiensi, yang merupakan cerminan dari Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.06/2010. Tetapi tidak sesuai dengan asas akuntabilitas yang mewajibkan adanya Pejabat Lelang dan Risalah Lelang dalam suatu pelelangan. Dalam asas akuntabilitas dinyatakan bahwa lelang tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran Pejabat Lelang, dan dapat dinyatakan cacat hukum atau tidak sah apabila tidak terdapat Risalah Lelang. Dalam aturan tentang lelang, Pejabat Lelang dinyatakan wajib hadir dalam pelaksanaan lelang sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk menjalankan proses pelelangan dari tahap awal sampai akhir, dan juga Risalah Lelang yang merupakan suatu alat bukti mengenai jalannya pelelangan yang mempunyai kekuatan seperti akta yang autentik . Hal tersebut sulit ditemukan dalam lelang yang dilakukan secara online, dimana aturan mengenainya belum diatur secara konkrit dalam undang-undang maupun peraturan yang lainnya. Proses lelang online yang dilakukan oleh PASAR ini tidak diatur oleh Pejabat Lelang melainkan dilakukan oleh sistem yang telah terprogram untuk menjalankan proses lelang, dan dalam iPASAR tidak dibuat Risalah Lelang, tetapi menggunakan Surat Konfirmasi Pemenang Lelang sebagai alat bukti yang sah dan paling kuat bagi Pemenang Lelang sebagai tanda kepemilikan barang lelang. Akan adanya hal ini, pemerintah perlu memperhatikan prosedur lelang secara online dan menciptakan aturan baru yang khusus membahas mengenai lelang secara online ini agar setiap perusahaan yang bergerak dibidang yang sama seperti iPASAR dapat tunduk kepada 1 (satu) hukum yang konkrit.

---

ABSTRACT

Perhutani as a state owned enterprise producing various types of wood products including teak wood has entered a new phase in their selling process by using auctions. A new type of auction is now available in addition to conventional auction through the internet with the support of iPasar, a company providing online auction services. These steps have been implemented as an answer to the fast growing demand of transactions through auctions. Perum Perhutani teak wood auctions conducted by iPasar through the internet is in accordance with several auction principles applied in Indonesia, these are : the principle of transparancy, the principle of legal certainty, the principle of competition and the principle of efficiency. These principles are all a reflection of the Vendu Reglement Staatsblad year 1908 number 189 and also Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010. However, online auctions through companies like iPasar are not in accordance with the principle of accountability which states that auctions can not be conducted without the presence of an Auctioneer and may be deemed defect by law or invalid if no auction report exists. Under the rules of auctions,the Auctioneer must be present and is the person in charge during an auction from its beginning until its end, and the auction report is considered authentic proof of the auction and is valid by law as an authentic certificate. These elements are difficult to find in online auctions due to the fact that there are no clear guidelines governing online auctions. Online auctions conducted by companies like iPasar do not include an auction officer,this function is replaced by a system programmed to run the auction.Online auctions also do not require an auction report,it is replaced instead by an auction winner confirmation letter which is used a valid proof by law for the winner of the auction as a sign of ownership of the auctioned good/product. Due to this matter, it is the utmost importance for the government to give attention to online auction procedures and create new rules and guidelines which specifically discusses online auctions so in the future companies such as iPasar can obey to a single concrete law."

"Lelang online di media sosial merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi media sosial. Salah satu media yang digunakan untuk kegiatan lelang online adalah Instagram. Instagram digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan viktimisasi penipuan lelang online. Dengan menggunakan routine activity theory tulisan ini akan menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi viktimisiasi penipuan lelang online di media sosial Instagram. Data yang ada pada penulisan ini menggunakan data sekunder dari media sosial yang akan dianalsis dengan teknik analisis narasi. Berdasarkan hasil penelitian, adalah terdapat 3 (tiga) faktor viktimisasi penipuan lelang online di Instagram. Pertama, pemanfaatan computing environment pada Instagram yang merupakan motivated offender. Kedua, perilaku risk-taking korban yang mempengaruhi korban menjadi suitable target. Terakhir, kurangnya pengawasan yang handal oleh provider yaitu Instagram dan Pemerintah yang merupakan uncapable guardian.

---

Online auctions on social media are a form of abuse of the function in social media. One of the social media used for online auction activities is Instagram. Instagram is used by criminals to do victimization on online auction fraud. By using routine activity theory, this paper will explain the factors that influence the victimization of online auction fraud on social media Instagram. The data used in this paper is a secondary data from social media which will be analyzed using narrative analysis techniques. Based on the research results, there are 3 (three) factors of victimization of online auction fraud on Instagram First, the use of the computing environment on Instagram which is a motivated offender. Second, the victim's risk-taking behavior that influences the victim to become a suitable target. Finally, there is a lack of reliable supervision by providers, namely Instagram and the government, which are uncapable guardians."