Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keselarasan Rencana Strategis (Renstra) PPATK 2020–2024 dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, menganalisis kontribusi program kerja terhadap SDGs, serta menyusun peta kontribusi program kerja PPATK yang relevan. Dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara terhadap 10 narasumber internal PPATK, hasil penelitian menunjukkan bahwa Renstra PPATK telah sejalan dengan SDGs dan RPJMN. Kontribusi signifikan terlihat pada SDGs 4.5, 8.8, 10.6, 16.6, 16.8, 16.10, 17.1, dan 17.17 melalui program pelatihan, perlindungan tenaga kerja, tata kelola global, lembaga yang transparan dan akuntabel, keterbukaan informasi, peningkatan penerimaan negara, dan kemitraan strategis. Namun, beberapa target seperti SDGs 5.1, 5.5, 6, 15, 16.4, 16.5, dan 16.7 memerlukan penguatan lebih lanjut, sementara tantangan signifikan ditemukan pada SDGs 8.7, 16.2, dan 14. Penelitian ini juga menyusun peta kontribusi program kerja PPATK terhadap SDGs yang relevan sebagai referensi strategis. Penelitian merekomendasikan integrasi program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT ke dalam RPJMN 2025–2029, penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan big data dan AI, serta percepatan regulasi seperti Undang-Undang Perampasan Aset. Hasil penelitian ini menjadi dasar strategis bagi PPATK untuk meningkatkan tata kelola keberlanjutan dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjadi model bagi lembaga pemerintah lainnya.

---

This study evaluates the alignment of PPATK's Strategic Plan (Renstra) 2020–2024 with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020–2024, examines the contributions of work programs to the SDGs, and develops a contribution map of PPATK's relevant programs. Using a qualitative case study approach, the research involved document analysis and semi-structured interviews with 10 internal PPATK informants. The findings indicate that the PPATK Strategic Plan aligns with the SDGs and RPJMN 2020–2024. Significant contributions were observed in SDGs 4.5, 8.8, 10.6, 16.6, 16.8, 16.10, 17.1, and 17.17 through initiatives such as training programs, labor protection, global governance, institutional transparency and accountability, information openness, increased state revenue, and strategic partnerships. However, certain targets, including SDGs 5.1, 5.5, 6, 15, 16.4, 16.5, and 16.7, require further strengthening, while SDGs 8.7, 16.2, and 14 present notable challenges. The study also developed a contribution map to guide more targeted policymaking. Recommendations include integrating Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) programs into RPJMN 2025–2029, enhancing cross-sectoral collaboration, utilizing big data and AI, and accelerating regulations like the Asset Forfeiture Law. These findings offer a strategic foundation for PPATK to strengthen sustainability governance and contribute to sustainable development while serving as a model for other government institutions."

"Perkembangan teknologi berdampak pada semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Hal tersebut didukung oleh terus meningkatnya jumlah Hasil Analisis, yang dihasilkan oleh Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yang disampaikan kepada penegak hukum sebagai alat bantu dalam menelusuri dana-dana hasil kejahatan pada proses penegakkan hukum. Namun, saat ini tindak lanjut dari Hasil Analisis (HA) yang dihasilkan oleh FIU masih belum optimal. Optimalnya tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dilihat dari jumlah kasus yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti berdasarkan HA FIU Indonesia. Sehingga, penelitian ini akan melihat tingkat tindak lanjut hasil analisis proaktif periode 2015- 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga melihat bagaimana penerapan teknik akuntasi forensik sebagai salah salah satu alat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada HA proaktif periode 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalami HA dan menjabarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada proses penyusun HA. Berdasarkan hasil penelitian, tracing schedule, link analysis, dan timeline analysis telah digunakan oleh FIU Indonesia pada HA proaktif yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap. Sayangnya, akuntansi forensik belum menjadi standar prosedur analisis pada FIU Indonesia. Dengan demikian, untuk meningkatkan tingkat tindak lanjut HA oleh para penegak hukum, FIU perlu menggunakan teknik akuntansi forensik dengan memanfaatkan database mereka untuk dapat memperkaya HA.

---

Technological developments have an impact on increasing crimes committed by criminals. This is supported by the continued increase in the number of Analysis Results (AR), which are produced by the Financial Intelligence Unit (FIU) of Indonesia in the context of preventing and eradicating criminal acts and submitted to law enforcement as a tool in following up on proceeds of crime in law enforcement. However, currently the follow-up of AR produced by the FIU is still not optimal. The optimal follow-up carried out by law enforcement officers can be seen from the number of cases that have permanent legal force which are followed up based on Indonesian AR FIU. Thus, this study will look at the level of follow-up on the results of the 2015-2019 proactive analysis that has permanent legal force and to see how the application of forensic accounting techniques as a tool in preventing criminal acts of crime in AR proactive for the 2015-2019 period. The research method used in this research is a case study with a qualitative descriptive approach to explore AR and describe the phenomena that occur in the process of making AR. Based on the research results, tracing schedule, link analysis, and timeline analysis have been used by the Indonesian FIU on proactive AR whose cases have permanent legal force. Unfortunately, forensic accounting has not yet become a standard analytical procedure at Indonesian FIUs. Thus, to increase the level of follow-up of AR by law enforcers, FIUs need to use forensic accounting techniques by utilizing databases to enrich AR."