Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

W. M Herry Susilowati, author

Keberadaan lembaga negara utama dan penunjang menurut UUD NRI tahun 1945 / W. M Herry Susilowati

Lembaga negara penunjang di indonesia banyak lahir setelah amandemen UUD 1945. Saat ini menjadi suatu model kelembagaan negara yang menandai pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara. ia mempunyai keunikan tersendiri karena dari sifatnya yang merupakan lembaga empowering bagi lembaga negara utama yang telah ada...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 11 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Muh Iqbal Romadhoni, author

Analisis kedudukan kantor staf presiden sebagai penunjang lembaga kepresidenan ditinjau dari perspektif hukum tata negara = An analysis of the position of the presidential staff office (kantor staf presiden) as a state auxiliary body for presidential institution from the perspective of the indonesian constitutional law

Era reformasi ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berdampak pada pesatnya perkembangan pembentukan lembaga-lembaga baru utamanya lembaga negara penunjang. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan presiden. Hal ini dilakukan demi menyelenggarakan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien apalagi ditambah dengan kompleksitas permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dora Nina Lumban Gaol, author

Analisis Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara = Analysis of the Position of the Pancasila Ideology Guidance Agency from the Perspective of Constitutional Law

Perkembangan lembaga negara mengalami dinamika sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan kekuasaan negara. Salah satu kebutuhan yang diangap penting oleh pengambil keputusan adalah pentingnya pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang berujung pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lahirnya lembaga ini menjadi perdebatan mulai dari hal yang paling...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Suha Qoriroh, author

Gagasan Integrasi Kewenangan Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia = The Idea of Integrating the Authority of Corruption Eradication Institutions in Indonesia

Keberadaan lembaga anti-korupsi dinilai penting untuk menanggulangi persoalan korupsi yang hampir terjadi di setiap negara. Penelitian ini akan mengkaji tentang mengapa diperlukan integrasi kewenangan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana model kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang. Metode penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sihite, Rionaldo Fernandez, author

Analisis yuridis kedudukan dan kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam penegakan hukum persaingan dikaitkan dengan sistem peradilan administratif di Indonesia = Juridical analysis position and authority of commission for supervision of business competition in law enforcement competition with administrative judicial system in Indonesia

Tesis ini membahas tentang kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam struktur ketatanegaraan, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha dan kekuatan hukum Putusan KPPU, serta analisis mengenai apakah seharusnya mekanisme penegakan hukum persaingan menggunakan sistem peradilan administratif mengingat KPPU merupakan lembaga dengan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif. Tesis ini menggunakan metode penelitian...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47588

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian