Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyakit kusta di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, disamping besarnya masalah di bidang medis juga masalah sosial yang di timbulkan oleh penyakit ini. Menghadapi masalah ini organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan agar pada tahun 2000 penyakit kusta tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi rate 1 per 10.000 penduduk. Penurunan prevalensi rate ini dapat dicapai dengan upaya penurunan proporsi penderita kusta yang berobat tidak teratur dalam periode waktu tertentu. prevalensi rate Kabupaten Majalengka cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi belum mencapai target prevalensi rate yang ditargetkan oleh WHO yaitu kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Namun hal ini berbeda dengan penemuan penderita baru yang cenderung meningkat.Pencapaian persentase ketidakteraturan berobat penderita kusta di Kabupaten Majalengka pada tahun 2000 sebesar 32,31% sehingga RFT hanya sebesar 67,69%. Angka ini relatif masih rendah bila dibandingkan dengan target RFT (Release From Treatment) rate nasional (keteraturan berobat) sebesar 90%.Beberapa penelitian terdahulu, misalnya di Kabupaten Kuningan menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 18,80%, kemudian di Kabupaten Tangerang menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 21,60%.Berdasarkan kenyataan ini, maka dilakukan penelitian yang mengkaji penyebab ketidakteraturan berobat yang sebenarnya dari penderita kusta yang terdiri dari variabel umur penderita kusta, jenis kelamin penderita kusta, pekerjaan penderita kusta, pendidikan penderita kusta, pengetahuan, sikap dan keyakinan penderita tentang penyakitnya, ketersediaan obat di puskesmas, peran petugas kesehatan dan peran keluarga dalam pengobatan.Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka dengan desain cross sectional dan menggunakan data primer. Responden berjumlah 208 orang yang merupakan seluruh populasi yang memenuhi kriteria sampel.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara statistik diperoleh hubungan yang bermakna pengetahuan penderita kusta (OR: 2,62, 95%CI : 1,44 - 4,76), sikap (OR 2,76, 95%C1 : 1,51 -5,05), ketersediaan obat di puskesmas (OR : 3,34, 95%CI : 1,64 - 6,80), dan peran petugas kesehatan (OR : 2,91, 95%CI : 1,60 - 5,31) dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta. Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya interaksi pada faktor risiko yang berhubungan dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta.Diperlukan upaya meningkatkan penyuluhan melalui media radio, televisi, buku, majalah dan pamflet yang komunikatif, sederhana dan dapat diterima masyarakat di daerah sehingga dapat mengubah perilaku. Disamping itu perlu adanya perencanaan tahunan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah sasaran sehingga tidak terjadi kekurangan obat dan perlu juga pendidikan kesehatan yang persuasif dengan menggunakan peran keluarga atau kelompok sesama penderita dengan melibatkan tokoh masyarakat sekaligus sebagai pengawas menelan obat, serta meningkatkan kemampuan petugas pengelola program kusta, yang diharapkan petugas lebih proaktif dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada penderita kusta dan keluarga dengan mendatangi penderita dan keluarga untuk memberikan dukungan sosial dan konsultasi. Selain itu, diharapkan pula petugas dapat memberikan pelayanan pengobatan sesegera mungkin.Daftar Pustaka : 52 (1956 ? 2001).

---

Some Factors Relating to the Leprosy Patients Irregularity for Medical Treatment at the Regency of Majalengka in 1998 ? 2000.

Leprosy was still a public health problem in Indonesia. The disease did not only cause a big problem to the medical area, but also to the community. To overcome this matter, the United Nations World Health Organization (WHO) had determined that in the year 2000 leprosy would no longer become a community problem with the prevalence rate of 1 per 10.000 people. The decrease of the prevalence rate could be abstained by reducing the number of leprosy patients who irregularly visited clinics for medical treatment, There was a tendency that the prevalence rate in Majalengka decreased from year to year, although it had not reached the targeted rate of the WHO, namely less than I per 10.000 people. This, however, was unlike the number of the newly known leprosy patients which tended to increase.

In Majalengka the number of leprosy patients with irregular treatment in the year 2000 stood at 32.32 % which meant that the RFT (Release From Treatment) was only 67,69%. This figure was relatively still lower than the targeted national RFT rate (i.e.regular treatment) of 90%.

Some earlier studies, such as one held in the Regency of Kuningan, showed that the irregular treatment in 1993 reached 18.80%. Another study in the Regency of Tangerang (1993) showed an irregularity of 21.60%.

On the basis of these facts, a study was carried out to learn the actual causes of the irregularity for treatment by leprosy patients. The variables included age, sex, occupations, education, knowledge, attitude and belief of the patients on the disease, provision of medicines in the clinics, the roles of the clinic officials and of the relatives in the treatment.

The study in Majalengka made use of the cross-sectional design and primary data, with 208 respondents, namely the whole population meeting the sample criteria.

Results of the study showed there was statistically significant correlation between the knowledge of patients (OR : 2.62, 95%CI : 1.44 - 4,76), their attitudes (OR :2.76, 95%CI : 1.51 - 5.05), provision of medicines in clinics (OR : 3.34, 95%CI : 1,64 - 6,80), the roles of the clinic officials (OR : 2.91, 95%CI : 1.60 -5.31) and the patients irregularity for treatment. The study did not show any interaction of risk factors related to the patient irregularity for treatment.

It was necessary to improve efforts in giving better information through the radio, television, books, magazines and leaflets in a communicative and simple way which would be more digestible to the local people. In this way people were expected to change their behavior. The study also suggested the necessity of an annual plan by the local government for the need of enough medicines for the targeted patients. The local government should also provide persuasive health education by involving active participation of relatives or groups of other leprosy patients, including some social celebrities who, at the some time, acted as watchers of the patients, discipline in taking medicines. It was also considered necessary to be more pro-active in communication and providing information as well as education to both the patients and their relatives by visiting them for social support and consultation. Apart from that, officials were expected to give treatment to the patients as immediately as possible.

Bibliography : 52 (1956 - 2001)."

"Kusta merupakan suatu penyakit granulomatosa kronis yang disebabkan oleh hasil tahan asam Mycobacterium leprae. Sampai kini, penyakit kusta tetap menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia, walaupun sebenarnya eliminasi kusta di Indonesia sudah tercapai pada pertengahan tahan 2000.Kusta adalah penyakit dengan stigma sosial yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh kecacatan yang ditimbulkan, yaitu deformitas dan mutilasi, sehingga terjadi ketakutan, tidak hanya pada masyarakat umum, tetapi juga pada kalangan medis. Ketakutan ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan kurang tersedianya informasi tepat dan akurat mengenai penyakit kusta. Kuman M. leprae menyerang sel Schwann pada serabut saraf, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan saraf, yang bila tidak tertangani dengan baik akan berakhir dengan kecacatan. Cacat mengurangi kemampuan seseorang untuk bekerja dengan baik, sehingga pasien kusta menjadi bergantung pada orang lain dan tidak mampu hidup mandiri. Kecacatan seringkali terjadi akibat keterlambatan pengobatan dan tindakan pencegahan kecacatan yang kurang memadai. Untuk mencegah cacat diperlukan diagnosis tepat, penanganan secepatnya dan deteksi dini penyakit kusta.Cacat akibat kusta dapat mengenai ekstremitas (tangan dan kaki) dan mata, yang merupakan organ penting agar seseorang dapat berfungsi baik dalam kehidupan sehari-hari. Pencegahan cacat merupakan hal yang penting dilakukan karena keterlambatan akan menyebabkan kecacatan menjadi permanen.Komplikasi okular sering ditemukan pada kusta, yang dapat menyebabkan penurunan visus dan kebutaan. Prevalensi kebutaan pads pasien kusta 5 kali Iipat lebih tinggi dibandingkan dengan populasi normal. Kerusakan mata pada penyakit kusta biasanya terjadi perlahan, seringkali tidak disadari oleh pasien dan jarang dikeluhkan. Keluhan baru disampaikan bila terjadi penurunan tajam penglihatan (visus). Pada saat ini umumnya kelainan sudah lanjut, sehingga penanganan menjadi lebih sulit. Kemungkinan fungsi mata puiih kembali menjadi normal juga berkurang. Dengan deteksi dini diharapkan kelainan mata dapat diketahui lebih cepat dan fungsi mata dapat dipulihkan secara maksimal.Salah satu kelainan mata yang dapat menyebabkan penurunan fungsi penglihatan adalah gangguan sensibilitas kornea. Sensasi yang berkurang (terutama terhadap nyeri) mengakibatkan pasien kurang menyadari bila terjadi sesuatu pada mata. Keadaan ini membuat pasien sangat berisiko mengalami kerusakan mata lebih lanjut. Hal ini menyebabkan pasien terlambat mencari pengobatan. Pada mata yang hipoestesia mudah terjadi infeksi, lukalulkus, perforasi, jaringan parut 9 dan dapat berakhir dengan kebutaan. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel dkk. (1999) mendapatkan kecenderungan hipoestesia kornea 3-4 kali Iipat lebih besar pada pasien dengan Iasi hipopigmentasi pada wajah dibandingkan dengan pasien tanpa Iesi wajah. Kekurangan penelitian ini, seperti yang diakui oleh penelitinya, adalah menggunakan lidi kapas untuk pemeriksaan kornea. Cara ini kurang sensitif dan sangat tergantung pada keterampilan pemeriksa. Pemeriksaan sensibilitas kornea dengan lidi kapas sebenamya tidak dianjurkan oleh World Health Organization (WHO), karena berpotensi rmerusak epitel kornea bila dilakukan secara tidak benar. Peneliti mengemukakan mengenai perlunya dilakukan penelitian menggunakan alat estesiometer Cochet-Bonnet."