Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Abdul Basit
Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Perbuatan tersebut telah diadili dengan menerapkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina dalam konsep keuangan publik dan penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara karena sebagai suatu badan hukum privat kekayaan Dana Pensiun Pertamina terpisah dari kekayaan pendirinya PT Pertamina (Persero). Selain itu, penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina seharusnya mengacu pada asas lex specialis systematis (asas sistematis khusus) yaitu dengan menerapkan peraturan yang lebih spesifik mengatur tindak pidana Dana Pensiun yaitu UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun karena kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina menyebabkan kerugian badan hukum penyelenggara dan penerima manfaat pensiun bukan kerugian keuangan negara. ......This study discusses the abuse of authority in the financial management of Pertamina Pension Fund. The act has been tried by applying Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The study examines the financial legal status of Pertamina Pension Fund in the concept of public finance and law enforcement towards losses in its financial management. This study is normative juridical research with analytical prescriptive method based on theories, concepts, and law regulations that are analyzed qualitatively. The study’s findings indicate that the financial legal status of Pertamina Pension Fund cannot be categorized as public finance because as a private legal entity, the assets of Pertamina Pension Fund are separated from the assets of PT. Pertamina (Persero) as the founder. In addition, law enforcement towards losses in the financial management of Pertamina Pension Fund must refer to the lex specialis systematic principle by applying more specific regulations governing Pension Funds Criminal Acts, namely Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds because losses in the financial management of Pertamina Pension Fund causes losses to the provider and the pension beneficiaries not losses of public finances.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Hakim
Abstrak :
Provinsi Aceh adalah wilayah dengan otonomi khusus. Sesuai dengan aturan yang bersifat khusus yaitu Qanun Kehutanan Aceh, Pemerintah Aceh menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk PT Kamirzu. Namun, Pemerintah Aceh mendapat gugatan dari WALHI atas IPPKH yang telah dikeluarkan. Majelis Hakim akhirnya mengabulkan seluruh gugatan sehingga IPPKH yang diterbitkan Pemerintah Aceh harus dicabut. Majelis Hakim tidak mendasari putusannya pada Qanun Aceh selaku aturan khusus yang berlaku di Aceh, melainkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian ini hendak menjelaskan bahwa Peraturan Menteri tidak sesuai dengan Qanun Aceh dan putusan hakim tidak sesuai dengan peraturan penanam modal pada sektor kehutanan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab permasalahan dengan metode penelitian kualitatif yaitu meninjau peraturan perundang-undangan dan melibatkan studi literatur maupun wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga Peraturan Menteri tidak dapat diterapkan dalam mengatur kewenangan Pemerintah Aceh. Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Kamirzu oleh PTUN Banda Aceh menyalahi aturan penanaman modal dan aturan khusus yang berlaku di Aceh. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 adalah aturan yang mengatur penanaman modal asing, bukan peraturan pusat karena Aceh adalah wilayah otonomi khusus. Hal ini selaras dengan asas lex specialis derogate legi generali. Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim mengabaikan kewenangan khusus Aceh. Pemerintah Aceh harus menegaskan bahwa Peraturan Pusat tidak bisa membatalkan Qanun Aceh. Dalam rangka menjaga kepastian hukum, pemerintah pusat harus menerima otonomi khusus Aceh. ......Aceh province is a region with special autonomy. In accordance with specific rules, namely the Aceh Forestry Qanun, the Government of Aceh issued a Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH) for PT Kamirzu. However, the Government of Aceh received a lawsuit from WALHI over the IPPKH that had been issued. The Panel of Judges finally granted the entire lawsuit so that the IPPKH issued by the Government of Aceh had to be revoked. The Panel of Judges did not base their decision on the Aceh Qanun as a special rule that applies in Aceh, but rather the Regulation of the Minister of Environment and Forestry. This research wants to explain that Ministerial Regulations are not in accordance with the Aceh Qanun and judges' decisions are not in accordance with investment regulations in the forestry sector. Thus, this study seeks to answer the problem with qualitative research methods, namely reviewing laws and regulations and involving literature studies and interviews. The results of the study stated that the Aceh Qanun Number 7 of 2016 concerning Forestry was not in accordance with the Minister of Environment and Forestry Regulation so that the Ministerial Regulation could not be applied in regulating the authority of the Government of Aceh. The revocation of PT Kamirzu's Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH) by PTUN Banda Aceh violates investment regulations and special regulations that apply in Aceh. Aceh Qanun Number 5 of 2018 is a rule that regulates foreign investment, not a central regulation because Aceh is a special autonomous region. This is in line with the principle of ex specialis derogate legi generali. Thus, the Panel of Judges' Decision ignores Aceh's special authority. The Aceh government must emphasize that the Central Regulation cannot cancel the Aceh Qanun. In order to maintain legal certainty, the central government must accept Aceh's special autonomy.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andreas Setyoko
Abstrak :
Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai sumber data sekunder dan wawancara dengan pihak terkait pada Kementerian Perhubungan. Masalah utama dalam tesis ini adalah mengapa perjanjian laut yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dokumen otentik sering tidak mampu melindungi kepentingan para pihak yang terikat di dalamnya, khususnya ketika terjadi perselisihan pengupahan. Sering terjadi, penyelesaian sengketa ditempuh melalui ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang tercantum di dalam Undang-UndangN omer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.P erselisihan tersebut akhirnya berjalan berlarut-larut karena para pihak yang berselisih, Pengusaha Kapal dan Nakhoda serta Anak Buah Kapal tidak menundukkan diri kepada klausul-klausul yang terdapat di dalam perjanjian kerja laut. Proses penutupan perjanjian kerja laut di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Syahbandar memungkinkan para pihak jika terjadi perselisihan dapat memohon kepada Syahbandar untuk bertindak sebagai penengah bagi para pihak dan memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Negeri setempat, ketika kasus perselisihan tersebut berproses melalui upaya-upaya litigasi. Efektifitas pelaksanaan perjanjian kerja laut dapat menentukan keberhasilan misi dari suatu pelayaran. Kenyamanan bekerja dan adanya jaminan kepastian hukum bagi pekerja laut menjadikan perjanjian kerja laut sarana rujukan bagi hubungan industrial di bidang kelautan. Kekuatan pembuktian dari perjanjian kerja laut tidak bisa dipungkiri mengingat sifatnya sebagai dokumen otentik, kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil. Tanggungjawab para pihak yang terikat di dalam perjanjian kerja laut, sudah seharusnya secara komprehensif terlindungi hak dan kewajibannya melalui ketentuan-ketentuany ang mendasarit erbentuknyap erjanjian kerja laut tersebut.
The composing and writing of this thesis apply the literature research method as the source for secondary data and the interview with the related parties on Ministry of TransportationsR, epublic of Indonesia.T he main issueso f the thesish erein is why the marine work agreement which binding and enforceable as the authentic document has inability to protect the interests of the related parties thereto, specifically concerning the conflict on wage issues. Often the dispute settlement referred to in the prevailing regulations as specified in Law Number 1312003 on Manpower. In the foregoing matters, it will be protracted conflict because the related parties, which are the Ship's Owner and Ship's Captain and his Crew has not comply with the clauses as set forth in the marine work agreement. The agreement process which finalize before the competent authorities, such as Harbor master is made the possibility that in the case any conflict arisen, the parties may request the Harbor master to acting as the mediator of the parties and may recommend to local District Court, if the case of such conflict in the process litigation efforts. The effective of marine work agreement performance may establish the successful of shipping mission. The comfort work environment and legal certainty which provided for the ship's crew shall be created the marine work agreement as the referral facilities of the industrial relationship in marine sector. Strength of evidence of marine work agreement is deniable considering such agreement as the authentic document, and shall have the strength of evidence in physic, formal and material. The responsibility of the related parties of the marine work agreement, it shall be automatically protected comprehensively their rights and obligations under the provisions which grounds the arrangement of such marine work agreement.
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T28078
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tsamara Ikhsani Syaamila
Abstrak :
Laporan magang ini membahas tentang sengketa pajak Bentuk Usaha Tetap ldquo;BUT rdquo; ABC selaku kontraktor Production Sharing Contract ldquo;PSC rdquo; , keterkaitannya dengan pemenuhan peraturan perpajakan mengenai proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, serta asas lex specialis atas ketentuan perpajakan dalam PSC sebagaimana diatur dalam Pasal 33A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap BUT ABC, pemeriksa pajak menghitung biaya Home Office Overhead ldquo;HOO rdquo; dan Secondee Reimbursement ldquo;SR rdquo; sebagai objek PPh Pasal 26 dan PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean. Sedangkan mengacu pada PSC yang berlaku, kewajiban perpajakan BUT ABC hanyalah terbatas pada pajak penghasilan dan Branch Profit Tax sehingga PPN terutang sebagaimana disengketakan bukan merupakan kewajiban dan tanggungan BUT ABC. Selain itu, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998, pajak atas HOO dan SR sebagai biaya yang timbul dari kantor pusat seharusnya ditanggung pemerintah. Namun, karena kekosongan hukum rechtsvacuum, maka terkait apakah pajak ditanggung atau tidak ditanggung pemerintah masih menjadi perselisihan. ......This internship report aimed to analyze the tax dispute of Bentuk Usaha Tetap ldquo BUT rdquo ABC as Production Sharing Contract Contractor, its correlation with the compliance of tax regulations on tax dispute resolution process in Indonesia, and the lex specialis principle of the taxation provisions in PSC as stipulated in Article 33A of Indonesian Law Number 36 Year 2008. Based on the tax audit conducted on BUT ABC, tax inspector calculated the cost of Home Office Overhead ldquo HOO rdquo and Secondee Reimbursement ldquo SR rdquo as tax objects of Article 26 Income Tax and VAT on The Utilization of Taxable Services from Outside Custom Area. This corrections conflict the applicable PSC which implied that tax obligation of BUT ABC is limited to income tax and Branch Profit Tax, so that VAT due as disputed is not a liability and dependant of BUT ABC. In addition, based on the Letter of Minister of Finance Number S 604 MK.017 1998, tax imposed on HOO and SR costs incurred by the head office should be borne by the government. However, due to the legal vacuum, whether the tax is borne by the government or not is still a dispute.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Dedy Efrizal
Abstrak :
Setelah dibentuknya UU. No. 40 Tabun 1999 tentang Pers, pemberlakuan delik pers menurut KUHP terhadap pers ternyata tidak lagi disepakati oleh sebagian kalangan terutama pers, karena dianggap bertentangan dengan asas lex specialis derogar lex generalis. Untuk menelusuri persepsi lex specialis terhadap UU Pers tersebut, permasalahan yang penulis ajukan tertuju pada tiga hal, yaitu berkaitan dengan pengkonstruksian delik-delik terhadap pers menurut UU Pers yang dihubungkan dengan asas legalitas dan asas lex specialis derogal lex generalis, kemudian sistim pertanggung jawaban pidana pers yang hams dibangun, dan terakhir mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menentukan hokum terhadap pers. Untuk rnenjawab ketiga permasalahan tersebut, penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan metode penelitian normatif yuridis. Sedangkan mengenai bahan ataupun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, berupa bahan hokum primer (peraturan perundang-undangan dan sebuah kasus pidana pers pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), bahan hukum sekunder (literatur mengenai hukum pidana materiil dan hukum pers) dan bahan hukum tarsier (bibiliografi dan kamus). Untuk memperoleb data sekunder tersebut, alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen (kasus). Dalam penyajian dan analisa data, hal itu dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya materi pembahasan yang dituangkan dalam penulisan ini akan dikonstruksikan kedalam suatu uraian analisa hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang penulis peroleh terdiri atas tiga bagian. Pertama, konstruksi delik pets yang tercanturn dalam UU Pers ternyata tidak dimaksudkan untuk menghapuskan ataupun untuk menarik delik pers menurut KUHP kedalam UU Pers. Tetapi delik pers menurut UU Pers merupakan delik yang ditujukan pada perusahaan pets dan terbatas pada lima jenis delik pers. Sehingga delik pers menurut KUHP tetap berlaku bagi pers. Delik yang memang dapat dikatakan sebagai lex specialis terletak dalam gabungan pelanggaran norma, atau suatu pemberitaan pers itu baru dapat dituntut jika isinya secara keseluruhan melanggar norma agama, rasa kesusilaan dan asas praduga tidak bersalah. Kedua, sistim pertanggung jawaban pers merupakan bentuk pertanggung jawaban korporasi. Dalam pertanggung jawaban pidananya, korporasi akan diwakili oleh penanggung jawab bidang redaksi dan bidang usaha. Sedangkan untuk pertanggung jawaban personal, konstruksinya ditempuh berdasarkan asas penyertaan dalam KUHP. Ketiga, dalam menentukan hukum terhadap pers, ternyata UU Pers memang turut dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukum terhadap pers. Khususnya dalam hal norma delik dan pertanggung jawaban pers. Dalam putusannya, ternyata haldm tetap menerapkan delik pers menurut KUHP, karena unsur deliknya telah terpenuhi.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T19191
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Silitonga, Seyla Missy Togito
Abstrak :
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum diterapkan secara baik dan efektif dalam praktiknya, terutama dalam Tindak Pidana Penggelapan di bidang Asuransi. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus penggelapan premi asuransi di Indonesia yang hanya menerapkan ketentuan hukum pidana yang umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan belum menerapkan ketentuan hukum pidana yang khusus diatur di lingkup bidang usaha perasuransian. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan di bidang Asuransi, baik secara umum maupun khusus dan bagaimana penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam tindak pidana penggelapan di bidang asuransi dalam praktiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Asuransi. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan para penegak hukum di Indonesia. Istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Lex Specialis Derogat Legi Generalis yaitu aturan khusus menyampingkan aturan umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif dan eksplanatoris menggunakan data primer dan data sekunder, serta dengan analisis secara kualitatif. Simpulan dari Penelitian ini adalah tindak pidana penggelapan premi asuransi masuk dalam ketentuan hukum pidana yang umum dan khusus dan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis belum diterapkan dengan baik dan efektif dalam praktiknya, terutama dalam beberapa kasus penggelapan premi asuransi di Indonesia. Saran ditujukan bagi penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan perusahaan asuransi. ...... This Thesis was made by the fact that the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, which is regulated in Article 63 paragraph 2 of the Criminal Code, has not been implemented properly and effectively in the criminal law, especially on the criminal offense of embezzlement in the insurance sector. This is related to the several cases of embezzlement of insurance premiums in Indonesia, which only applied the criminal law from the general Criminal Code (KUHP), and hasnt applied the provisions of criminal law that specifically regulated in the insurance sector. The main problems are about how the criminal offense of the insurance premiums embezzlement regulated, both in the general criminal code (KUHP) and in the provisions of criminal law that specifically regulated in the insurance regulations, also about how the application of the Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle on the criminal offense of embezzlement in the Insurance sector. The purposes of this thesis is to analyze the implementation of Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle on the criminal offense of embezzlement in the Insurance sector. Hopefully this thesis will be useful for knowledge development, and also can be a reference for the government and criminal law enforcement in Indonesia. The term related to this thesis is Lex Specialis Derogat Legi Generalis, which is the special rules will exclude the general rule. The research method is jurisdical normative with descriptive and explanatory research by using primary and secondary data, also qualitative analysis. The conclusion of this thesis are the criminal offense of the insurance premiums embezzlement regulated both in the general criminal code and in the spesific regulation related to the insurance sector, and the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis has not been implemented properly and effectively in the criminal law, especially on the criminal offense of embezzlement in the insurance sector. Suggestion are intended to the government, law enforcers, jurist, society, and insurance companies.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, Gabriel Muara Thobias
Abstrak :
Ketentuan reduced rate yang berlaku dalam tax treaty berlaku khusus terhadap pengenaan Branch Profit Tax (BPT) pada UU PPh berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali. Namun, dalam praktiknya kerap terjadi sengketa mengenai penerapan reduced rate yang dilakukan oleh kontraktor migas, alasannya karena penerapan reduced rate dianggap mengakibatkan ketentuan bagi hasil yang tercantum dalam Production Sharing Contract (PSC) menjadi tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tax treaty dengan PSC agar mengetahui ketentuan mana yang harus diacu pada penyelesaian sengketa BPT Bentuk Usaha Tetap hulu migas dan mengetahui desain bagi hasil yang menciptakan kepastian hukum dalam pengenaan BPT. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena ketentuan perpajakan dalam PSC dikembalikan kepada UU PPh yang berlaku, maka ketentuan tax treaty dapat diterapkan dalam PSC berdasarkan Pasal 32A UU PPh, lalu untuk menciptakan kepastian hukum diperlukan penegasan terkait penggunaan tax treaty dalam ketentuan PSC. ......Reduced rate provisions in tax treaty are applicable to the imposition of Branch Profit Tax (BPT) of the Income Tax Law based on the lex specialis derogat legi generali principle. However, in practice there are often tax disputes regarding the application of reduced rates towards BPT by oil and gas contractors because the implementation of reduced rates is presumed to result in the non-fulfillment of the production sharing provisions stated in the Production Sharing Contract (PSC). This study aims to analyze the comparison of legal position between tax treaty and PSC in order to find out which provisions should be referred to in the dispute resolution of BPT imposition towards oil and gas Permanent Establishments and to know the production sharing design that creates legal certainty in BPT imposition. The research method used is a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The result of this research indicates that because tax provisions in the PSC are based on the prevailing Income Tax Law, therefore tax treaty provisions can be applied toward PSC based on Article 32A of the Income Tax Law, and then to create legal certainty it is necessary to affirm in the PSC clauses the use of tax treaty provisions.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ferawaty
Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan atas penyelesaian kewajiban bank dalam likuidasi kepada para kreditur ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Teori yang digunakan atas penerapan hukum tersebut didasari atas asas hukum lex specialis dimana terdapat antara dua atau beberapa aturan yang saling terkait dalam urutan proses penyelesaian kewajiban bank yang dilikuidasi kepada para kreditur dari hasil proses likuidasi. Sedangkan, analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memilih pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini kemudian melakukan penelusuran terhadap teori dan asas-asas hukum sehubungan dengan hal tersebut. ...... This thesis focuses on the implementation of a bank in liquidation in a settlement obligation to the creditors viewed from the law of Republic Indonesia Number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation. This research is normative juridicial research.The theory that is used for the rule of law is based on the principle of legal lex specialis where there be between two or several the rules of being intertwined in the process of resolving the bank being liquidated. The research is conducted on legal principles and legal synchronization. Whereas, analysis in this research is conducted in a qualitative by selecting articles in the law regarding deposit insurance corporation and prevailing laws, subsequently conducting research over legal theory and legal principle in relation to those matters.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41618
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>