Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Filled with illuminating examples, stories from the field, and dozens of forms for drafting franchising agreements and licensing programs, the fourth edition of "Franchising & Licensing" covers all the strategic, legal, financial, and operational aspects of these complex but highly profitable business strategies. Incorporating up-to-the-minute information on regulations, best practices, Web 2.0 strategies, branding techniques and global trademark laws, the new FDD disclosure format, and the latest franchising trends, this indispens able reference reveals how to: raise capital, structure agreements, and protect intellectual property; create market-responsive sales, marketing, and globalization strategies; establish quality control and compliance measures; and, assess opportunities for mergers and acquisitions, joint ventures, and other alternatives to franchising. Comprehensive and applicable to domestic and international franchising initiatives alike, this essential guide remains the industry standard.;"

"[Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana TinjauanPencatatan Perjanjian Lisensi Merek Pada Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual menurut UU no. 15 tahun 2001 tentang merek. Permasalahan dalamtesis ini adalah apakah undang-undang merek sudah cukup mengatur tentangperjanjian lisensi merek, apakah konsekuensi atas perjanjian lisensi yang belumdicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, apakah kendalakendala/hambatan dalam praktek dengan belum diterbitkannya PP tentang tatacara pencatatan perjanjian lisensi merek. Penulisan tesis ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya.Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, belum cukup mengaturtentang hal-hal yang berkaitan dengan merek terutamanya tentang perjanjianLisensi Merek. Karena dalam undang-undang ini hanya terdapat aturan secaraumum, belum terdapat aturan yang mengatur secara khusus tentang merektersebut. Konsekuansi yang didapat oleh penerima atau pemberi lisensi adalahtidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi yang merekabuat atas Hak Kekayaan Intelektual. Karena perjanjian lisensi yang tidakdicatatkan pada Direktorat Jenderal, maka tidak akan mengikat pihak ketiga..Kendala-kendala/hambatan dalam praktek dengan belum diterbitkannya PeraturanPresiden tentang tata cara pencatatan perjanjian lisensi adalah mengakibatkanperjanjian lisensi itu tidak di proses oleh Direktorat Jenderal, serta syarat-syaratatas pencatatan perjanjian lisensi tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimanamestinya. Akibat lain adalah pemohon merasa kurang perlu mencatatkan suatuperjanjian lisensi yang dibuatnya, sehingga mengakibatkan berkurangnyapemohon;This thesis aims to determine how Registration Overview TrademarkLicense Agreement In the Directorate General of Intellectual Property by Law no.15 2001 about the trademark. The problem in this thesis is Does the lawgoverning the trademark has enough trademark licensing agreement, whether theconsequences of the license agreement which has not been recorded at theDirectorate General of Intellectual Property, whether the obstacles / barriers inpractice by not issuing the PP regarding the procedure of recording the licenseagreement trademark. This thesis uses normative law research method withsecondary data as its data source.Act No. 15 of 2001 on Trademarks, have notsufficiently regulate on matters relating to the trademark mainly on TrademarkLicense Agreement. Because in this law there are only general rules, yet therewere rules governing specifically about the trademark. Consequences obtained bythe recipient or licensor is no legal protection against license agreements theymake. Due to licensing agreements that are not listed in the Directorate General,it will not be binding on third parties .Constraints / obstacles in practice by notissuing a Presidential Regulation on the procedure of registration of the licenseagreement is resulting in a license agreement it is not in the process by theDirectorate-General, as well as on registration terms of the license agreementcan not be implemented properly. Another consequence is the applicant felt lessneed to record a license agreement made, thus resulting in fewer applicants, This thesis aims to determine how Registration Overview TrademarkLicense Agreement In the Directorate General of Intellectual Property by Law no.15 2001 about the trademark. The problem in this thesis is Does the lawgoverning the trademark has enough trademark licensing agreement, whether theconsequences of the license agreement which has not been recorded at theDirectorate General of Intellectual Property, whether the obstacles / barriers inpractice by not issuing the PP regarding the procedure of recording the licenseagreement trademark. This thesis uses normative law research method withsecondary data as its data source.Act No. 15 of 2001 on Trademarks, have notsufficiently regulate on matters relating to the trademark mainly on TrademarkLicense Agreement. Because in this law there are only general rules, yet therewere rules governing specifically about the trademark. Consequences obtained bythe recipient or licensor is no legal protection against license agreements theymake. Due to licensing agreements that are not listed in the Directorate General,it will not be binding on third parties .Constraints / obstacles in practice by notissuing a Presidential Regulation on the procedure of registration of the licenseagreement is resulting in a license agreement it is not in the process by theDirectorate-General, as well as on registration terms of the license agreementcan not be implemented properly. Another consequence is the applicant felt lessneed to record a license agreement made, thus resulting in fewer applicants]"

"ABSTRAKPembangunan prasarana jalan di Jakarta oleh developer yang semakin meningkat, merupakan suatu hal yang perlu diantisipasi dengan baik mengingat hal tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang saat ini masih dirasakan kurang. Untuk memperlancar pembangunan prasarana jalan tersebut maka harus diupayakan peningkatan melalui pelaksanaan perbaikan prosedur pelayanan terhadap para pemohon Izin Membangun Prasarana (IMP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Perbaikan pelayanan pada proses pemberian IMP bukan saja bermanfaat bagi para pemohon sebagai customer tetapi juga seluruh masyarakat akan menikinati manfaatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan tesis ini secara konseptual ditujukan untuk perbaikan pelayanan proses IMP agar dapat memenuhi harapan pemohon khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Untuk itu dalam kerangka teori yang merupakan tinjauan pustaka pada tesis ini, dikemukakan piranti manajemen yang kiranya cocok dan dapat digunakan sekaligus dipilih untuk meningkatan proses pelayanan IMP.Untuk memperkuat analisis dari pada tesis ini, telah dilakukan wawancara dengan para pejabat maupun staf yang menanvi langsung tugas-tugas pelayanan proses IMP serta kepada beberapa developer selaku pemohon pelayanan IMP guna mendapatkan data dan informasi yang sangat berarti. Pimpinan tunas pada umumnya menginginkan adanya suatu pelayanan yang baik bagi masyarakat sehinma dapat meningkatkan citra organisasi, para petugas mengharapkan adanya pembagian tugas yang jelas serta pihak developer menginginkan adanya kepastian dalam proses pelayanan IMP.Dari hasil analisis tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara umum, bahwa proses pelayanan IMP sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungannya. Untuk itu perlu diadakan suatu perubahan yang mendasar dengan mendapakan Rekayasa Ulang terhadap proses pelayanan IMP."

"Studi yang menggunakan metode penetiltian yuridis normatif ini membahas hubungan antara Hukum Persaingan Usaha dan Hak atas Kekayaan Intelektual HaKI , khususnya Paten. Adapun hubungan antara keduanya dibahas dengan meninjau dan membandingkan ketentuan pengecualian atas perjanjian terkait HaKI dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Uni Eropa, khususnya pengaturan yang mengecualikan perjanjian lisensi paten. Pada umumnya kedua rezim hukum tersebut dianggap bertentangan satu sama lain, dimana HaKI mendorong terciptanya kekuatan monopoli, sedangkan hukum persaingan usaha melihat kekuatan monopoli sebagai sesuatu yang harus dibatas karena berpotensi untuk disalahgunakan abuse of monopoly power . Namun sebenarnya keduanya mempunyai kesamaan tujuan dan bersifat komplementer atau saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian keseimbangan antara keduanya menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pengecualian atas perjanjian lisensi paten dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, kurang memperhatikan keseimbangan antara hak eksklusif paten yang bersifat privat dengan perlindungan terhadap persaingan usaha di pasar yang merupakan kepentingan publik, apabila dibandingkan dengan pengaturan di Uni Eropa.

---

This normative juridical study discusses the intersection between Competition Law and Intelectual Property Rights IPRs , particularly patent right, by examining regulations that exempts Patent License Agreements from Indonesian and The European Union Competition Laws. General view sees that there may be an instance of conflict between the two law regimes Whereas IPRs encourages monopoly, Competition Law tries to control market power. However, the two actually have common legislative goals and complementary to each other. Which is why a proper balance between the exclusivity of IPRs and fair market competition is necessary. Nevertheless, the result of this study shows that Patent License Agreements exemption from Indonesian Competition Law doesn rsquo t reflect that necessary balance, compared to its European Union counterpart."

"Skripsi ini membahas tiga hal utama: kebendaan digital, pengaruh keberadaan terms of Service End User License Agreement terhadap pewarisan benda digital, dan perbandingan pengaturan yang diberikan oleh Indonesia dan Amerika Serikat terhadap pewarisan benda digital. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah: (1) sesuatu yang telah diolah ke dalam bahasa biner yang mempunyai karakteristik rivalrous/eksklusif, persistent/tetap, interconnected/berhubungan, layak untuk dimiliki, dan dapat menjadi objek hak milik termasuk ke dalam kebendaan digital; (2) namun demikian, keberadaan Terms of Service End User License Agreement yang mengikat antara pengguna dan penyedia layanan di internet menyebabkan pewarisan benda digital tidak dapat dilaksanakan, karena akan melanggar kebijakan privasi dan hak cipta dari penyedia layanan, (3) Amerika Serikat dengan peraturan perundang-undangannya kemudian membagi benda digital ke dalam beberapa golongan, agar kemudian dapat diwariskan tanpa melanggar privasi dari penggunanya. Terlebih dari itu, peraturan ini memberikan ketentuan yang menjadi dasar kepada pengguna layanan untuk menyatakan setuju atas pembukaan privasi kebendaan digitalnya kepada pihak ketiga demi pelaksanaan pewarisan benda digital.

---

This bachelor thesis discusses three main things: digital assets, the influence of the existence of Terms of Service and End User License Agreement on the inheritance of digital assets, and the comparison of legislation given by Indonesia and the United States towards digital inheritance. This research is a juridical-normative research using a comparative legislation approach.

The results of this study are: (1) something that has been processed into binary language that has the characteristics of rivalrous, persistent, interconnected, possible to be owned, and can be an object of ownership is digital assets; (2) however, the existence of Terms of Service and End User License Agreement between users and service providers on the internet causes the inheritance of digital assets to be unfeasible, because it will violate the privacy and copyright policies of service providers, (3) the United States with its legislation then divides digital objects into several groups, so that they can later be inherited without violating the privacy of the users. Moreover, this regulation provides a provision that provides the basis for service users to agree to the disclosure of their digital assets to third parties so that digital inheritance can be carried out."

"Perlindungan terhadap Perjanjian Lisensi Hak Siar (Hak Terkait) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dalam Pasal 83 mengatur mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi dimana perjanjian lisensi harus dicatatakan dalam daftar umum perjanjian lisensi. Meski demikian, pada prakteknya sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, pihak yang mengadakan perjanjian lisensi hak siar tidak dapat mencatatkan perjanjian lisensinya dikarenakan belum ada peraturan pemerintahyang mengatur tata cara pencatatan perjanjian lisensi hak siar sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sehubungan dengan hal ini perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana perlindungan perjanjian lisensi hak siar di Indonesia, bagaimana dampak dari penerbitan peraturan pemerintah mengenai pencatatan perjanjian lisensi hak siar yang terlambat dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan mengenai pencatatan perjanjian lisensi hak siar yang tidak dapat dicatatkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia dalam daftar umum perjanjian lisensi. Adapun hasil penelitian penulis yang pertama mengenai perlindungan mengenai hak siar diatur pada Pasal 99 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencatatan perjanjian lisensi hak siar pada daftar umum perjanjian berdasarkan salah satu pertimbangan hakim dalam kasus yang dibahas penulis dalam tesis ini hanyalah bersifat administratif jadi perjanjian yang tidak dapat dicatatkan dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang mengaturnya tetap mengikat para pihak dan pihak ketiga.

---

Protection of License Agreements of Broadcasting Rights (Related Rights) in Indonesia are regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Article 1 paragraph 20 states that a license is a written permit given by a Copyright Holder or Owner of a Related Right to another party to carry out economic rights to his work or product rights related to certain conditions. In Article 83 regulates the procedure for registration of license agreements, where the license

agreement must be stated in the general list of license agreements. However, in practice before the issuance of Government Regulation Number 36 of 2018 concerning the Registration of Intellectual Property License Agreements, the party that entered into the broadcasting rights license agreement could not register the license agreement because there are no government regulations that regulate it as mandated by Law 28 of 2014 concerning Copyright. In this matter, it is necessary to study how to protect broadcast rights licensing agreements in Indonesia, how the government regulations regarding the registration of broadcasting rights license agreements that were late issued by the

Government of Indonesia and how the legal consequences arise regarding the recording of broadcasting license agreements that cannot be listed by the minister of law and human rights of the Republic of Indonesia in the general list of license agreements. The results of the first author's research on the protection of broadcasting rights are regulated in Article 99 and Article 118 of Act No. 28 of 2014 concerning Copyright. The recording of the broadcast rights license agreement on the list of general agreements is based on one of the judges' judgments in the case presented by the author in this thesis which is based on a non-recordable administrative agreement that does not involve any government regulations that are issued that bind the parties and related parties."

"Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan suatu perjanjian lisensi yang berimplikasi hukum terhadap pihak ketiga yang kemudian bermuara pada perbuatan melawan hukum. Perjanjian yang seharusnya memberi keuntungan kepada pihak yang terikat dalam perjanjian justru dapat menimbulkan kerugian dalam pelaksanaannya. Adapun, kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga atas perbuatan melawan hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta (“UUHC 2014”), pihak yang terikat dalam perjanjian lisensi dapat lebih dilindungi ditambah dengan diberlakukannya peraturan pelaksana regulasi tersebut dalam Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (“PP 36/2018”). Dalam hal ini, dianalisis lebih lanjut mengenai studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara in casu.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal bersifat deskriptif. Adapun, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur pustaka hukum melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber.Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan. Pertama, keabsahan perjanjian lisensi yang berakibat hukum bagi pihak ketiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, perbuatan pihak ketiga dalam perkara in casu telah dikualifikasikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Ketiga, pertimbangan hakim dalam melakukan penemuan hukum karena adanya kekosongan hukum dalam perkara in casu. Majelis Hakim menerapkan Hukum atau Norma Kebiasaan atas pencatatan perjanjian lisensi sepanjang terdapat persetujuan atas pendaftaran tersebut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia walaupun belum ada norma yang secara tertulis perihal peraturan pelaksananya.

---

This legal research aims to analyze the validity of a license agreement that has legal implications for third parties, which can lead to unlawful acts. An agreement that should provide benefits to the parties bound by the agreement can cause losses in its implementation. Meanwhile, the loss is caused by a third party for unlawful acts. With the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright ("UUHC 2014"), the parties bound in the license agreement can be better protected, coupled with the enactment of the implementing regulations of the regulation in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 36 of 2018 concerning Recording of Intellectual Property License Agreements ("PP 36/2018"). In this case, the case study of Semarang District Court Decision Number 4/Pdt.Sus-HKI/2019 Jo. Supreme Court Decision Number 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019 is further analyzed, along with the consideration of the Panel of Judges in deciding the case.

The type of research used in this legal writing is doctrinal legal research of a descriptive nature. Meanwhile, the types of data used are primary data obtained from laws and regulations and secondary data obtained from studies of legal literature through literature studies and interviews with sources.

The results show that there are several conclusions obtained. First, the validity of the license agreement that has legal consequences for third parties is valid and has permanent legal force. Second, the actions of the third party in this case have been qualified as illegal acts based on Article 1365 Civil Code. Third, the judge's consideration in conducting legal discovery because there is still a legal vacuum in deciding the case. In its legal considerations, the Panel of Judges applies Customary Law or Norms to the recording of license agreements as long as there is approval of the registration by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, even though there is no norm in writing saying the implementing regulations."

"Skripsi ini membahas mengenai penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling terkait dengan aspek-aspek hukum persaingan usaha. Kondisi semakin banyaknya teknologi yang diberikan Paten dan dimiliki oleh banyak Pemegang Paten, berpotensi menyulitkan banyak pihak untuk mengembangkan teknologi baru karena terhalang oleh Paten-Paten lain yang saling menghambat (blocking). Perjanjian Lisensi Patent Pooling merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut karena Perjanjian Lisensi Patent Pooling dapat mengintegrasikan teknologi-teknologi yang saling terkait, mengurangi biaya transaksi, menghilangkan Paten-Paten yang menghambat (blocking), dan mengurangi biaya sengketa di pengadilan. Namun demikian, Perjanjian Lisensi Patent Pooling adalah suatu bentuk perjanjian di antara banyak pihak yang juga berpotensi menjadi bersifat anti persaingan dalam kondisi-kondisi tertentu. Pengaturan mengenai pedoman penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling di Indonesia masih belum diatur secara jelas, lengkap, dan komprehensif di dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009. Karenanya, KPPU perlu membandingkan dan mengadaptasi pengaturan mengenai penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling dengan pengaturan di Amerika Serikat.

---

This thesis discusses the assessment on Patent Pooling License Agreement with respect to the antitrust regulation. The increasing number of patented technologies that is owned by many patent holders could potentially complicate many parties to develop new technology because it can block each other. Patent Pooling License Agreement is one of the solution to overcome the condition because it can integrate technologies interrelated, reduce transaction costs, eliminate blocking patent, and reduce the costs of future disputes in court. However, Patent Pooling License Agreement is a form of agreement among many parties that can also be potentially anti-competitive under certain conditions. Regulations regarding guidelines to assess Patent Pooling License Agreements in Indonesia has yet to be arranged in a clear, complete, and comprehensive state in the KPPU Regulation No. 2 Year 2009. Therefore, KPPU should compare and adapt regulations regarding the assessment of Patent Pooling License Agreement based on regulations in the United States. "