Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai pelaksana Program Penjaminan terhadap Kewajiban Bank Umum, tugas BPPN antara lain melaksanakan restrukturisasi asset serta menjual asset-asset milik bank BBKU dimana pada saat bank di likuidasi kedudukan BPPN menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana yang telah dibayarkan kewajibannya, dan bersama Kreditur Pihak Terkait yang belum dibayarkan kewaj ibannya berkedudukan sebagai pihak kreditur konkuren. Pada kenyataannya BPPN dalam penyelesaian BBKU telah mengambil terlebih dahulu haknya (telah meminta pembayaran terlebih dahulu), dengan demikian pada saat bank dilikuidasi assetassetnya telah habis, sehingga kedudukan Pihak Terkait yang bukan pemilik/pemegang saham bank menjadi tidak terlindungi (dirugikan). Permasalahan dalam tulisan ini, apakah kreditur-Kreditur yang termasuk pihak terkait mendapatkan perlindungan hukum terhadap jaminan pembayaran piutang-piutangnya ? bagaimanakah posisi BPPN pada saat likuidasi sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan yang mengambil alih hak tagih bagi bank-bank penerima BLBI ? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian melalui metode kepustakaan dengan mencari data-data yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier, serta melalui metode pendekatan analisis, sehingga mendapatkan hasil penelitian, bahwa terdapat dualisme dalam proses likuidasi bank, di satu pihak berdasarkan kewenangan BPPN, di lain pihak berdasarkan ketentuan PP No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank; Yang menyebabkan para pemegang saham bank (Pesero) kedudukannya menjadi tidak terlindungi akibat adanya ketentuan yang diatur dalam program penjaminan pemerintah dihubungkan dengan proses penyehatan perbankan yang dilakukan oleh BPPN.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi faktor-t`ak1or yang mempengaruhi likuidasi bank dengan menggunakan alal analisa keuangan rasio CAMEL dan SIZE (besaran) bank. Data yang diambil bcrdasarkan direktori perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dan beberapa media masa yang memuat laporan keuangan akhir tahun. Sampel yang digunakan adalah laporau keuangan bank tahun 1991-|996 d gan 9 bank likuidasi dan 93 bank yang tidak dilikuidasi untuk likuidasi bank 1997-_ Dan untuk likuidasi bank 1999 terdiri dari 24 bank likuidasi dan 78 bank Iidak dilikuidasi. Alat statisiik yang digunakan adalah model regrcsi Iogistik. Hasil studi ini menjelaskan, bahwa faktor yang dominan mempengaruhi likuidasi bank untuk tahun 1997 dan lahun 1999 adalah SIZE (besaran bank) dan Kecukupan Moda! Bank. Untuk likuidasi bank tahun 1999 faktor yang dominan adalah Besaran Bank diikuti dengan faktor Kecukupan Modal Bank, Legal Linding Limit Profitabilitas dan Elisiensi. Dan untuk satu tahun sebelum terjadinya likujdasi bank Iaklor yang signiiikan adalah Kecukupan Modal Bank, Likuiditm dan Besamn Bank. Sedangkan untuk likuidasi 1999 falnor yang mempengaruhi likuidasi bank adalah Legal Lindlng Limit dan Besaran Bank. Untuk dua tahun sebelum likuidasi 1997 faktor yang signiiikan adalah Legal Li/:ding Limit, Elisiensi dan Besaran Bank sedangkan untuk likuidasi 1999 faktor yang signifikan adalah Legal Linding Limit, Besaran Bank dan Efsiensi. Untuk tiga tahun sebelum likuidasi 1997 faktor yang signiiikan adalah Besaran Bank dan untuk Iikuidasi 1999 faktor yang signilikan adalah Elisiensi dan Besaran Bank. Untuk empat tahun sebelum likuidasi 1997 faktor yang signitikan adalah Besaran Bank, Kecukupan Modal Bank dan Efisiensi, sedungkan untuk likuidasi 1999 faktor yang signiflkan mempengaruhi likuidasi bank adalah Kecukupan Modal Bank, Efisiensi, Protitabilitas dan Besaran Bank. Untuk lima tahun sebelum likuidasi 1997 faldor yang signilikan adalah Besaran Bank dan untuk likuidasi 1999 faktor yang signifikan adalah Ensiensi dan Besaran Bank. Dan uutuk cnam tahun sebelum likuidasi |997 faktor yang signilikan mempengaruhi likuidasi bank adalah Besaran Bank dan Kecukupan Modal Bank sedangkan tmtuk likuidasi 1999 faktor yang signifikan mempengaruhi Iilcuidasi adalah Besaran Bank. Dari hasd analisis dengan menggunakan data cross section terlihat bahwa variabel yang dominan mempengaruhi likuidasi bank 1997 dan 1999 adalah pelanggaran terhadap ketentuan batas Modal minimum, Besaran (size) bank, Eiisiensi, Legal Linding Limit. - Berdasarkan hasil uji sampel untuk data cross section dan prediksi likuidasi bank baik untuk likuidasi bank I1-?FT maupun 1999, temyata sebagian besar keputusan likuidasi bank diatas nilai cur of valuenyu, ha] ini berarti keteplatan prediksi Iikuidzuzi bank cukup baik dengan menggunakan data cross section. Sedangkan untuk data pooled hasil uji sampelnya terjadi pada bank-bank yang seharusnya tidak dilikuidasi. Hasil uji regresi logistik baik dengan menggunakan data cross section maupun dengan menggunakan data pooled memmjukkan bahwa faktor analisa keuangan CAMEL dan Size (besaran) bank dapat diguakan untuk memprediski likuidasi bank.

Abstrak :
Perkembangan dunia perbankan di Indonesia mulai tumbuh dan berkembang sejak dilakukannya deregulasi yang luas di bidang perekonomian. Deregulasi yang luas tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Paket 27 Oktober 1988, yang dikenal dengan PAKTO 1988. Kebijakan deregulasi ekonomi tersebut dilakukan dalam suatu paket yang lebih luas menyangkut bidang keuangan, moneter dan perbankan, terutama berkaitan dengan pengaturan permodalan bagi usaha bank yaitu modal disetor minimum bagi pendirian suatu bank bank umum dan bank pembangunan swasta yang relatif kecil. Sejak saat itu bank-bank yang baru didirikan tumbuh dan berkembang seperti jamur di musim penghujan. Pelaku usaha yang bergerak di bidang industri manufaktur dan perdagangan yang mulai mendirikan bank-bank baru. Dengan cara itu mereka berusaha mengakumulasikan kapital secara horisontal dari kedua jenis usaha yang berbeda. Akibatnya, terdapat serangkaian mekanisme transfer o f pricing yang semata-mata diabdikan bagi kepentingan kelompoknya sendiri dan tidak lagi mengelola bank sebagaimana seharusnya, namun lebih dipakai sebagai ?kasir? si pemilik modal (konglomerat). Hal itu mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Legal Lending Limit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pada akhirnya bank-bank tersebut menjadi tidak sehat dan lambat laun menjadi bangkrut dan akhirnya dicabut izinnya serta diikuti dengan proses likuidasi. Implikasi atau dampak dari likuidasi bank dapat teijadi terhadap pemegang saham. Adapun dampak yang akan diterima oleh pemegang saham adalah pertanggung jawaban harta pribadi (unlimited liability), jika yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, yaitu apabila perseroan dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Sehubungan dengan itu maka pemegang saham mempunyai pertanggungjawaban tidak terbatas yang berarti kekayaan pribadi pemegang saham harus menjadi jaminan pelunasan utang-utang. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham telah turut campur dalam kegiatan usaha perseroan sehingga teijadi pelampauan batas-batas pertanggung jawaban yang terbatas bagi para pemegang saham perseroan (doktrinpiercing the corporate veil). Pemegang saham yang melakukan tindakan yang melanggar piercing the corporate veil akan berusaha sekuat tenaga agar pertanggung jawaban yang dibebankan kepadanya tidak sampai terlalu jauh membebani harta pribadinya. Dalam rangka likuidasi bank, maka tindakan pemegang saham agar dapat menghindarkan akibat terhadap kekayaan pribadinya adalah dengan melakukan pemanggilan RUPS untuk meminta pertanggung jawaban Tim Likuidasi atas tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan proses likuidasi walaupun proses likuidasinya sendiri belum selesai. Tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindakan Pemegang Saham Bank Dalam Likuidasi Yang Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Sebelum Proses Likuidasi Selesai (Studi Kasus Pada PT Bank X (Dalam Likuidasi) ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang berdasarkan teori-teori, kaidah-kaidah hukum tertentu serta fakta kasus yang ada, diharapkan dapat mengkaji mengenai tindakan pemegang saham yang memanggil RUPS sebelum Tim Likuidasi menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam proses likuidasi.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai status badan hukum suatu perseroan pada saat proses likuidasi. Selain itu di dalam skripsi ini juga akan di bahas mengenai perbandingan likuidasi di Indonesia, Afrika Selatan dan Filipina. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meluruskan pemahaman banyak pihak perihal pengaturan status badan hukum di Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dianggap berbeda. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Skripsi ini membahas tentang perbandingan Likuidasi di Indonesia dengan Afrika Selatan dan Filipina yang mencangkup definisi likuidasi, proses pembubaran perusahaan, pihak-pihak yang berhak mengajukan Likuidasi, Syarat Likuidasi, proses dan dampak likuidasi di masing-masing negara tersebut. Hasil dari skripsi ini adalah bahwa selama proses likuidasi belum diselesaikan, korporasi masih berstatus badan hukum.

---

This thesis discussed about legal entity status for corporation on a liquidation process. Other than that, this thesis also discussed about the comparison between the liquidation in Indonesia, South Africa, and Philippines. The purpose of this thesis is to straighten and determine the legal status in the Act of Bankruptcy and Limited Liability Companies are considered different. This thesis uses juridical normative with the type of descriptive analytical research. This thesis discusses the comparison of Liquidation in Indonesia, South Africa and Philippines which includes the definition of liquidation, the process of dissolution of the company, the parties entitled to liquidate, the terms of liquidation, the process and the impact of liquidation in each of those countries. The result of this thesis is that the liquidation process has not been completed, the law is still a legal entity.

Abstrak :
Perkembangan dunia usaha di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang serta terjaminnya perlindungan hukum bagi pare pihak yang terjun dalam dunia usaha. Perlindungan dan kepastian hukum semakin dirasakan sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Walaupun sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat melindungi semua kepentingan para pihak yang terlibat melakukan usaha dalam bentuk perseroan terbatas, masih saja terdapat celah-celah hukum yang dapat dirnanfaatkan oleh pelaku usaha, dalam hal ini adalah pemegang saham, demi keuntungan pribadi atau kelompoknya semata. Celah-celah hukum tersebut diantaranya adalah pemegang saham memanfaatkan sistem limited liability (pertanggung jawaban terbatas) sehingga seringkali para pemegang saham melakukan pelanggaran sehingga terjadi piercing the corporate veil. Pada akhirnya perseroan tersebut menjadi tidak sehat serta tidak kompetitif lagi dan lambat laun menjadi bangkrut dan akhirnya perseroan tersebut akan dituntut pailit oleh (para) krediiturnya dan atau dilikuidasi. Pemegang saham yang melakukan tindakan yang melanggar piercing the corporate veil akan berusaha sekuat tenaga agar pertanggung jawaban yang dibebankan kepadanya tidak sampai terlalu jauh menjadi pertanggungjawabannya secara pribadi. Dalam praktek bisnis sehari hari terlihat indikasi bahwa para pemegang saham, khususnya pemegang saham mayoritas, yang terlalu mengatur setiap langkah perseroan untuk kepentingnnya pribadi atau kelompoknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Akibatnya, perseroan dapat dituntut pailit dan atau dilikuidasi. Tesis yang berjudul Tanggung Jawab Pemegang Saham Atas Perusahaan yang Dipailitkan dan Dilikuidasi ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang berdasarkan teori-teori, kaidah-kaidah hukum tertentu serta fakta kasus yang ada, diharapkan dapat mengkaji mengenai tindakan pemegang saham yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan sehingga pada akhimya pemegang saham tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tiadakannya.

Abstrak :
Tesis ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2007 dalam mencari dan menggunakan informasi secara efektif dalam konteks active learning dan self regulated learning selama mereka mengikuti Program Dasar Pendidikan Tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam pembubaran badan hukum bank berbentuk perusahaan daerah didukung adanya Peraturan Daerah dari daerah yang mendirikan, dan koordinasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri. LPS merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPS menjamin simpanan nasabah penyimpan pada bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Dalam konteks menjaga stabilitas sistem perbankan, LPS melaksanakan penyelesaian dan penanganan bank gagal yang diserahkan penanganannya oleh LPP/BI. Agar pelaksanaan pembubaran dan likuidasi oleh LPS dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan hal-hal sebagai berikut: 1. adanya kewenangan publik yang dimiliki oleh LPS yang dapat mengesampingkan ketentuan lain yang mengatur tentang pembubaran dan likuidasi bank; 2. dukungan dan perananan pemerintah daerah dalam membantu kelancaran pelaksanaan pembubaran dan likuidasi bank berbentuk perusahaan daerah melalui penerbitan Peraturan Daerah. ......The focus of this study is the freshman student of Faculty of Law at University of Indonesia experience of acquiring, evaluating and using information, when they enroll in 'Program Dasar Pendidikan Tinggi' 2007. This research is qualitative descriptive interpretive. The conclution of this research suggest to make The Regional Government's Regulation (Perda) by the regional government who established the regional rural bank to support Indonesia Deposit Insurance Corporation's decision in dissoluting and liquidating the regional rural bank on the bases of Law concerning Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). IDIC is a legal entity that was established on the basis of Law No. 24 of 2004 concerning IDIC. In accordance with its role and responsibilities, IDIC insures depositors funds in the banks and actively maintains the stability of the banking and financial systems in close coordination with the Minister of Finance, Bank Indonesia, and the LPP (Financial Supervisory Authority). Within the context of the maintaining the stability of the banking system, IDIC resolves and handles failed banks that are turned over by LPP/BI. The following aspects are required to ensure that the closure and liquidation process are effectively carried out by IDIC: 1) IDIC is duly authorized by the public, whereby it will be able to override other provisions governing bank closures and liquidation; 2) Support and role of the regional government to ensure the effectiveness of the closure and liquidation of regional/provincial-owned banks through the issuance of a Regional/Provincial Regulation.

Abstrak :
Penetapan tin'gkat kesehatan BUMN seperti yang te.rdapat dalam Instruksi Pr:esiden no. 5 tahun 1988 tanggal 26 Oktober 1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan BUMN didasarkan pada perhitungan tingkat rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas (RLS) yang dicapai perusahaan selama tiga tahun. Hasil penilaian yang diperoleh dengan menggunakan metode RLS tersebut dinilai masih memiliki kelemahan, karena sifatnya yang memukul rata semua BUMN tanpa membedakan jenis usaha dan sifat pelayanan aktivitasnya. Berdasarkan permasalahan demikian, penulis mencoba mengemukakan suatu alternatif penyajian laporan keuangan nilai tambah dengan tujuan agar ada suatu tolak ukur yang jelas mengenai tingkat keberhasilan BUMN tanpa maksud memberikan perkecualian terhadap adanya ketidakefisienan pada BUMN tertentu. Penulisan skripsi ini disusun atas dasar penelitian ke.pustakaan dan stud i lapangan, berupa tanya j awab dengan Laporan Nilai..., Ika Hikmawati, FEB UI, 1993 pihak-pihak yang cukup kompeten dengan topik yang ditulis. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa dengan bergesernya tujuan perusahaan dari memaksimumkan tingkat laba ke pemberian kesejahteraan kepada beberapa kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan perusahaan maka peranan laporan nilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan menjadi semakin penting. Dalam hubungannya dengan pemeriksaan akuntin atas laporan keuangan BUMN yang dilaksanakan BPKP, diperlukan adanya suatu kajian dan penelitian menyangkut pemanfaatan atau penyajian laporan'nilai tambah. Penelitian ini sebaiknya mengkaji dampak yang mungkin timbul atas diterbitkannya laporan nilai tambah bagi pemakai laporan keuangan BUMN yang bersangkutan. Agar penelitian sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sebaiknya IAI sebagai organisasi profesi di Indonesia yang sekaligus membawahi komite PAl juga melakukan penelitian untuk maksudmaksud pelaporan eksternal BUMN. Apabila dikemudian hari BPKP dan IAI mengharuskan disajikannya laporan nilai tambah, sebaiknya diatur secara tegas format dan bagaimana mengklasifikasikan laporan nilai tambah. Dengan demikian hanya sedikit diberikan alternatifalternatif pemilihan yang dapat mengarah pada ketidakseragaman, sehingga para pemakai akan mudah untuk mempergunakan informasi yang dalam laporan nilai tambahan

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis perubahan bentuk Badan Usaha Milik Negara Persero yaitu PT Asuransi Kesehatan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tanpa dilakukannya proses likuidasi. Diawali dengan pembahasan proses pembubaran Badan Usaha Milik Negara Persero yang tunduk pada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu diwajibkan adanya likuidasi kemudian dibahas mengenai proses pembubaran PT Askes (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Persero yang dilaksanakan tanpa adanya proses likuidasi. Pada skripsi ini menitikberatkan pada perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan apabila dibubarkan tanpa likuidasi dan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk memberikan mekanisme yang jelas mengenai perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan yang dibubarkan tanpa proses likuidasi dan berubah bentuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

---

ABSTRACT
This mini thesis discusses regarding juridical review on the alteration of PT Asuransi Kesehatan to Health Social Warranty Convener Body without the liquidation process. The discussion starts from the dissolution process of Company State Owned Entity which shall be comply with the provision on Law No.40 year 2007 on Limited Liability Company, which regulates the liquidation process and continues with the dissolution process of PT Asuransi Kesehatan which is one of Company State Owned Entity that conducted without liquidation process. This mini thesis focuses on the protection to the creditor of PT Asuransi Kesehatan if the company will be dissolute without the liquidation process and transformed to Health Social Warranty Convener Body. The results suggests that the clear mechanism regarding the protection to the creditor of PT Asuransi Kesehatan which dissolute without the liquidation process and transformed to Health Social Warranty Convener Body.

Abstrak :
Pertengahan tahun 1997, di Indonesia terjadi krisis moneter di mana salah satu sektor yang paling parah terkena imbasnya adalah sektor perbankan. Untuk mengatasi krisis tersebut, salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah mencabut izin usaha 16 bank swasta, yang selanjutnya disebut dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL), kemudian ditindaklanjuti dengan upaya penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Prosedur yang ditempuh setelah pencabutan izin usaha bank adalah likuidasi bank. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi dengan masa kerja selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 180 hari. Dikarenakan berbagai kendala, hingga berakhirnya masa kerja dari Tim Likuidasi, masih terdapat aset BDL yang belum dicairkan dan kewajiban kepada Pemerintah yang belum dilunasi. Dalam rangka meminimalkan kerugian negara, pemerintah dalam kedudukannya sebagai kreditur mayoritas mengambil alternatif penyelesaian likuidasi dengan menerima penyerahan sisa aset BDL dari pihak Tim Likuidasi. Sebagai tindak lanjut dari serah terima sisa aset BDL, mengingat hampir keseluruhan BDL nilai asetnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban BLBI-nya, Pemerintah seyogyanya menempuh upaya-upaya lain yang efektif dan efisien guna memaksimalkan pengembalian BLBI yang telah dikeluarkan. Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan meminta pertanggungjawaban dari organ BDL, khususnya pemegang saham BDL, yang sesuai doktrin piercing the corporate veil, pemegang saham, direksi dan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (perdata) maupun pidana, dalam hal terbukti turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini terdapat dua jalur yang bisa ditempuh oleh Pemerintah, yaitu jalur perdata dan pidana. Selain permasalahan tersebut di atas, dalam penulisan tesis ini juga meneliti mengenai apakah dengan telah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), telah menjamin permasalahan yang terjadi pada BDL tidak akan terulang lagi.

---

In mid 1997 Indonesia was hit by a monetary crisis where one of the sectors worst affected was the banking sector. To overcome this crisis, one of the policies that was done by the government was to revoke the business license of 16 private banks, which is known as Bank Dalam Likuidasi (BDL) or Liquidated Banks, which was followed by the Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) or Liquidity Aim of Bank Indonesia policy. The procedure after revoking the business license is bank liquidation. Bank Liquidation is carried out by Liquidators with a working period of 5 years which can be extended for 180 days. Because of various constraints, hitherto the end of the Liquidators working period, there remains BDL assets that have not been able to be liquidated and liabilities to the government that have not been settled. In order to minimize state losses, the government acting as the major creditor took alternative liquidation settlement by receiving the rest of the remaining BDL assets from the Liquidators. To follow up the transfer of BDL?s remaining assets, considering almost all BDL?s asset value is by far smaller than it?s BLBI liability, the Government should use other efforts that are efficient and effective to obtain maximal returns from BLBI that has been given. One effort that can be undertaken is to ask for the responsibility from BDL organs, especially from owners of BDL, which is in accordance with "piercing the corporate veil" doctrin, owners, directors, and commissioners can be held personally (privately) and publicly responsible, if proven to be personally involved in causing financial difficulty that was faced by their banks or is the culprits of the banks to be default. In this case there are two alternatives that can be taken by the Government, that is privately and publicly. Moreover, this thesis examines whether if through Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) or Indonesia Deposit Insurance Corporation, has been able to guarantee that the problems caused like the BDL case will not occur in the future.