Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji penetapan lisensi wajib dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana penetapan lisensi wajib dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sejauh mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum atas hak cipta yang diterjemahkan dan/atau digandakan, bagaimana konsekuensi tidak diterapkannya lisensi wajib dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Penetapan lisensi wajib dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah terhadap ciptaan yang benar-benar dinilai penting dan diperlukan bagi kemajuan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak moral maupun hak ekonomi atas ciptaan yang diterjemahkan dan/atau digandakan. Perlindungan ini juga dengan pengenaan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, namun tindak pidana yang merupakan delik aduan dapat menghambat penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta. Konsekuensi tidak diterapkannya lisensi wajib dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra adalah akan menghambat kemajuan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, karena kurang tersedianya buku dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra dengan harga yang terjangkau dan dalam bahasa Indonesia. Hal ini akan menghambat minat baca, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia juga akan terhambat, yang akibatnya negara Indonesia akan terhambat dalam memajukan diri. Agar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilaksanakan dengan baik, maka Pemerintah tepat waktu dalam menetapkan peraturan pemerintah, sehingga amanat Pasal 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat dipenuhi. Bagi masyarakat, agar membiasakan gemar membaca buku ilmu pengetahuan dan sastra sebagai salah satu cara mendapat ilmu pengetahuan. Pelaku usaha penerbitan buku terjemahan agar lebih memperhatikan kualitas buku terjemahan sehingga masyarakat dapat menyerap ilmu pengetahuan dan sastra yang diterjemahkan dengan baik.

---

ABSTRACT This thesis aims to assess the determination of compulsory license in the fields of science and literature according to Law No. 28 of 2014 on Copyright. The problem in this thesis are how the establishment of a compulsory license in the field of science and literature according to Law No. 28 of 2014 on Copyright, the extent to which Act No. 28 of 2014 on Copyrights provide legal protection of copyright translated and/or duplicated, how the consequences of failure to apply compulsory license in the fields of science and literature according to Law No. 28 of 2014 on Copyright. This thesis uses normative law research method with secondary data as its data source. Determination of compulsory license in the field of science and literature according to Law No. 28 of 2014 on Copyright is against the creation of a truly considered important and necessary for the advancement of education, the development of science, as well as research and development activities, by the Minister of conducting affairs administration in the field of law. Law No. 28 of 2014 on Copyrights is providing legal protection of the rights of moral and economic rights over the creation of translated and/or duplicated. This protection also to the imposition of penalties of imprisonment and fines to criminal sanctions, but the offense is a complaint-based offense could hinder law enforcement related to copyright infringement. Consequences of nonapplication of compulsory licensing in the fields of science and literature are going to hinder the advancement of education, the development of science, as well as research and development activities, due to lack of availability of books in the fields of science and literature at an affordable price and in Indonesian. This will hamper reading, thus improving the quality of Indonesian human resources will also be hampered, with the result that the state of Indonesia will be hampered in advancing themselves. So that Law No. 28 of 2014 regarding Copyright can be executed properly, the Government is timely in setting government regulations, so that the mandate of Article 125 of Law No. 28 of 2014 can be met. For the community, in order to familiarize likes to read science books and literature as a way to gain knowledge. Translation of book publishing business operators to be more attention to the quality of the translation of books so that people can absorb science and literature were translated properly.

Abstrak :
Skripsi ini membahas permasalahan perlindungan paten terhadap obat antiretroviral ARV HIV/AIDS serta bagaimana akses publik terhadap obat ARV yang dilindungi paten di Indonesia diulas dengan studi kasus penggunaan Pasal 31 TRIPS sebagai fleksibilitas perlindungan paten berupa lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah di beberapa negara.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah obat ARV termasuk obat esensial sehingga pemenuhan akses ketersediaan dan keterjangkauannya merupakan kewajiban bagi negara untuk menjaminnya. Terdapat permasalahan ketika harga obat ARV yang dilindungi paten sangat tinggi sehingga untuk mengupayakan akses terhadap obat-obatan ARV yang dilindungi paten, maka Indonesia memanfaatkan celah perlindungan paten yang disebut dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat ARV.Namun Indonesia belum dapat melaksanakan dengan maksimal fleksibilitas TRIPS yang tersedia yaitu mekanisme Lisensi Wajib untuk akses obat-obatan guna pengobatan penyakit manusia karena belum ada Peraturan Menteri yang mengaturnya. ...... This thesis explains about the issue of patent protection of antiretroviral drugs ARVs HIV AIDS and how public access to patent protected antiretroviral drugs in Indonesia is reviewed by the case studies of the use of Article 31 TRIPS as the patent protection flexibility which is form of compulsory license and the government use in several countries. The research method in writing this thesis is juridical normative.The findings to be presented in this research are the fulfillment of access to availability and affordability ARV drugs which are including essential drugs is the government rsquo s obligation to ensure it. There is a problem when the price of patent protected antiretroviral drugs is high that in order to seek access to patented ARV drugs, Indonesia exploits patent protection gaps called patents by the government against ARV drugs. However, Indonesia has not been able to exploits TRIPS flexibility maximally in Compulsory License mechanism for access to drugs for the treatment of human diseases is just because there is no Ministerial Regulation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penentuan imbalan yang wajar bagi pemegang paten dalam konteks Non-Voluntary Patent Licensing untuk Produk Farmasi. Terkait dengan hal ini, baik TRIPs maupun Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan imbalan yang wajar, sehingga menimbulkan misinterpretasi, mengingat tidak satupun pendekatan yang telah dilakukan untuk menilai frasa tersebut diterima secara umum. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan dalam Non-Voluntary Patent Licensing cenderung menjustifikasi pandangan mereka terhadap apa yang dipahami sebagai imbalan yang wajar, sehingga menimbulkan potensi konflik. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dengan menguraikan konsep Non-Voluntary Patent Licensing dalam sistem hukum paten, mengidentifikasi serta menganalisis metode dan pendekatan yang digunakan untuk menentukan besaran imbalan yang wajar bagi pemegang paten dalam konteks Non-Voluntary Patent Licensing untuk produk farmasi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penentuan imbalan yang wajar ini dapat dinilai melalui penggunaan parameter yang berkenaan dengan imbalan, metode kalkulasi imbalan serta pendekatan. ......This thesis discusses the determination of adequate remuneration for patent holders in the context of Non Voluntary Patent Licensing for Pharmaceutical Products. According to that, both Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPs Agreement and Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2016 on Patents does not define what constitues fair remuneration, result in misinterpretation, since no approach that has been taken to assess the phrase is generally accepted. Based on this issue, stakeholders in Non Voluntary Patent Licensing tend to justify their view of what is understood to be an adequate remuneration, thus creating a potential for conflict. This study will attempt to elaborate on the issue by outlining the Non Voluntary Patent Licensing concept in patent law systems, identifying and analyzing the methods and approaches used to determine fair value for patent holders in the context of Non Voluntary Patent Licensing for pharmaceutical products. Writing this thesis using juridical normative research method by using secondary data source. The results of this study indicate that the determination of reasonable remuneration can be assessed through the use of parameters relating to remuneration, remuneration calculation methods and approaches.