Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh implementasi XBRL terhadap Cost of Debt perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian menggunakan data panel dengan jumlah observasi sebanyak 388 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Sampel penelitian ini diambil berdasarkan pengajuan laporan keuangan dalam XBRL selama periode 2015-2016 yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia sebagai repositori pelaporan perusahaan publik di Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan XBRL tidak berpengaruh terhadap Cost of Debt bagi perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

---

This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of XBRL implementation on the Cost of Debt listed companies in Indonesia Stock Exchange. The research method uses panel data with 388 observations in the year 2015 until 2016. The sample of this study was taken based on the submission of financial statements in XBRL during the period 2015 2016 obtained from the Indonesia Stock Exchange website as a repository of public company reporting in Indonesia. The test results shows that the implementation of XBRL does not affect the Cost of Debt for companies listed on the Indonesia Stock Exchange."

"ABSTRAKTesis ini menguji apakah model Merton dapat memprediksi dengan tepat kemungkinan kebangkrutan perusahaan tercatat di Indonesia. Penulis menguji model Na ? ve Merton atas seluruh perusahaan tercatat di Indonesia per31 Desember 2016 dengan membandingkan pengujian antara perusahaan dengan rekam jejak sehat indeks LQ-45 dan Bisnis-27 dan perusahaan dengan isu going concern, perbandingan antara kondisi pasar normal dan krisis, perbandingan antar industri, dan perbandingan tingkat floating saham. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa model Na ? ve Merton dapat membedakan antar kelompok yang diuji dengan perusahaan yang memiliki isu going concern dan pengujian pada kondisi pasar krisis memiliki tingkat potensi kebangkrutan perusahaan yang lebih tinggi. Namun nilai potensi kebangkrutan yang dihasilkan oleh model Na ? ve Merton dalam pengujian di Indonesia memiliki rata-rata yang relatif terlalu rendah sehingga belum tentu dapat merepresentasikan tingkat potensi kebangkrutan perusahaan tercatat tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis tests whether the Merton model can precisely predict the probability of default for listed companies in Indonesia as of December 31, 2016. The writer tests model rsquo s performance by comparing the result based on listed companies rsquo health companies in well performing indexes compared to companies with going concern issues , stock market period normal condition compared to crisis , business sectors, and floating shares. The result of the tests is the model to some extent could define each comparison during the test in which companies with going concern issues tends to have higher probability of default compared to well performing companies and all companies during stock market crisis tends to have higher probability of default compared to normal condition. However, the overall result of the model tends to be undervalued with low probability of default, even for companies with going concern issues, therefore couldn rsquo t correctly represent listed companies rsquo probability of default in Indonesia."

"

Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan hak pemegang saham melalui pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di  Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Pembahasan dalam tesis ini mencakup keabsahan pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di Indonesia, perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam pelaksanaan pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di Indonesia dan perbandingan pengaturan pemberian kuasa secara elektronik untuk keperluan RUPS di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan pemberian kuasa secara elektronik dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 sudah sejalan dengan UUPT serta sah dan mengikat bagi para pihak yang terkait. Namun masih terdapat perbedaan terkait pengaturan RUPS secara elektronik yang terdapat dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 dengan UUPT. Selain itu, pada saat ini, dalam aplikasi yang disediakan penyedia e-RUPS, masih dalam fase e-Proxy sehingga belum tersedia layanan live streaming dan partisipasi pemegang saham masih hanya dibatasi untuk pemegang saham domestik. Jika pemegang saham sebagai pemberi kuasa dirugikan kepentingannya maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan perdata atau menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya terhadap pihak yang merugikannya. Terdapat persamaan antara pengaturan pemberian kuasa secara elektronik di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa yaitu untuk peningkatan praktik good corporate governance namun terdapat juga perbedaan yaitu terkait penyediaan proxy materials, penerima kuasa dan proxy contest (Amerika Serikat) dan terkait pertanggungjawaban penerima kuasa (Uni Eropa). Dengan demikian untuk selanjutnya dapat disesuaikan kembali pengaturan dalam POJK dan UUPT serta ditambahkan pengaturan mengenai mekanisme pelaporan pelaksanaan voting dari penerima kuasa kepada pemberi kuasa. Kemudian hendaknya segera diimplementasikan fasilitas e-Voting dan dikembangkan partisipasi pemegang saham asing dalam aplikasi yang disediakan penyedia e-RUPS.

---

This thesis discusses about the exercise of shareholder rights through electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed  companies in Indonesia. This research is  normative juridical research with comparative approach. Discussions in this thesis includes validity of electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed companies in Indonesia, legal protection for shareholders in the implementation of electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed companies in Indonesia and comparison of shareholder general meetings electronic proxy authorizations regulations in Indonesia, United States and European Union. The results of this research states that electronic proxy  authorizations regulation in POJK No. 15/POJK.04/2020 already in accordance with UUPT and valid and binding for the parties concerned. But there is still a difference related to the electronic shareholder general meetings that regulated in POJK No. 16 / POJK.04 / 2020 with UUPT. Other than that, at present, in the application provided by the e-RUPS provider, it is still in the e-Proxy phase so that there is no live streaming service available yet and shareholder participation is still limited for domestic shareholders. If shareholders as proxy authorizer loss their interest, then shareholder can file a civil lawsuit or resolve disputes through arbitration or another alternative dispute resolution institutions against the party that inflict their loss.The similarity between electronic proxy authorizations regulations in Indonesia, United States and European Union is to improve the practice of good corporate governance, but there are also differences that related about the provision of proxy materials, proxy holder and proxy contest (United States) and related to the proxy holders liability (European Union). Therefore, regulations in POJK and UUPT can then be adjusted and regulation regarding the reporting mechanism of voting casted from the proxy holder to proxy authorizer can be added. Then, in the application provided by e-RUPS provider, e-Voting facility should be implemented immediately and participation of foreign shareholders can be developed.

"

"Penurunan tarif Pajak Penghasilan badan bagi perseroan terbuka dan relaksasi persyaratannya dikeluarkan oleh pemerintah sebagai respon terhadap kondisi pasar modal di masa pandemi Covid-19. Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang signifikan menjadi salah satu alasan pemerintah untuk mengeluarkan insentif pajak tersebut. Namun, pada tahun 2020 tercatat masih banyak perseroan terbuka yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi literatur. Penghitungan cost and benefit analysis dalam penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari prospektus dan laporan keuangan dari beberapa perseroan terbuka yang memenuhi kriteria penghitungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan keempat persyaratan dan relaksasi pembelian kembali saham yang ditetapkan untuk mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan bagi perseroan terbuka memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian upaya untuk memenuhi persyaratan mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan dapat dibagi menjadi dua, yaitu Initial Public Offering (IPO) bagi perseroan tertutup dan Right Issue serta Private Placement bagi perseroan terbuka. Terakhir adalah net benefit yang dihasilkan dari cost and benefit analysis yang dilakukan menunjukan hasil yang sangat positif.

---

The corporate income tax rates reduction for listed companies and the relaxation of requirements was issued by the government in response to capital market conditions during the Covid-19 pandemic. The significant decline in the Indonesia Composite Index (ICI) was one of the reasons for the issuance of the tax incentives by the government. However, in 2020 there were still a lot of public companies that have not fulfill the requirements to get a corporate income tax rates reduction. This study uses a qualitative research approach with qualitative data analysis techniques. Data collection techniques that being used are field studies and literature studies. The cost and benefit calculation analysis in this study is based on data obtained from prospectuses and financial reports of several public companies that fulfill the calculation criteria. The results of this study indicate that the determination of the requirements and the relaxation of buyback are determined to obtain a reduction in the corporate income tax rate for listed companies respectively have a different backgrounds. Then, the efforts to fulfill the requirements to get an income tax rates reduction can be divided into two, that are Initial Public Offering (IPO) for private companies and Right Issues and Private Placements for listed companies. Finally, the net benefit resulting from the cost and benefit analysis carried out shows a very positive result.

"