Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai skandal akuntansi telah mendorong munculnya perdebatan yang menanyakan kemampuan akuntansi dalam menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat....."

"Penelitian ini membahas mengenai potensi dan tantangan pelaksanaan gugatan derivatif sebagai strategi penanggulangan dampak perubahan iklim oleh Perseroan Terbatas di Indonesia. Pemegang saham melalui hak derivatifnya memiliki wewenang untuk menggugat Direksi apabila terjadi penyelewengan dari fiduciary duty yang dimilikinya, termasuk kewajibannya atas risiko perubahan iklim. Terdapat tiga pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni tanggung jawab korporasi terhadap penanggulangan dampak perubahan, hak derivatif yang dimiliki oleh pemegang saham yang diimplementasikan dalam kasus gugatan derivatif berbasis perubahan iklim dalam berbagai yurisdiksi, dan potensi pelaksanaan gugatan derivatif berbasis perubahan iklim melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang memparkan peraturan terkait suatu kategori hukum tertentu secara sistematis, menganalisis hubungan antar peraturan, dan mengidentifikasikan hambatan dan potensi dari peraturan tersebut di masa depan. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban korporasi atas dampak perubahan iklim dapat dilihat dari tiga bentuk, yakni pengaturan wajib oleh instrumen hukum domestik, pengatusan secara sukarela, dan litigasi perubahan iklim. Selanjutnya, terdapat perkembangan positif terkait dengan gugatan derivatif berdasarkan perubahan iklim di berbagai yurisdiksi. Terakhir, pengajuan gugatan derivatif dalam konteks perubahan iklim berdasarkan hukum Indonesia pada dasarnya dapat dilaksanakan dan didukung dengan kedudukan hukum yang jelas, tetapi masih terdapat beberapa hambatan.

---

This research discusses the potential and challenges of implementing derivative lawsuits as a strategy to mitigate the impacts of climate change by Limited Liability Companies in Indonesia. Shareholders through their derivative rights have the authority to sue the Board of Directors if there is a misappropriation of their fiduciary duty, including their obligations for climate change risks. There are three main issues in this research, namely corporate responsibility for mitigating the impacts of change, derivative rights owned by shareholders implemented in climate change-based derivative lawsuit cases in various jurisdictions, and the potential implementation of climate change-based derivative lawsuits through tort lawsuits. This research is a doctrinal research that systematically describes regulations related to a certain legal category, analyzes the relationship between regulations, and identifies the obstacles and potential of these regulations in the future. The results of this study state that corporate liability for climate change impacts can be seen in three forms, namely mandatory regulation by domestic legal instruments, voluntary attribution, and climate change litigation. Furthermore, there are positive developments related to derivative lawsuits based on climate change in various jurisdictions. Finally, the pursuit of derivative claims in the context of climate change under Indonesian law is possible and supported by a clear legal position, but there are still some obstacles to be observed."

"Perubahan iklim merupakan permasalahan besar manusia saat ini. Dampak dari perubahan iklim dapat melanggar hak asasi manusia. Mengutip beberapa penelitian mengenai Carbon Majors, ditemukan bahwa emisi yang utamanya berasal dari industri bahan bakar fosil merupakan salah satu pihak yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim melalui gas rumah kacanya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah korporasi yang berkontribusi menyebabkan dampak perubahan iklim dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis bagaimana perubahan iklim berdampak pada hak asasi manusia, bagaimana kewajiban hak asasi manusia oleh korporasi terkait dampak perubahan iklim serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi melalui mekanisme litigasi perubahan iklim berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap berbagai jenis data. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder mulai dari peraturan, putusan pengadilan, jurnal ataupun buku. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perubahan iklim memang berdampak pada hak asasi manusia dan bahwa korporasi memiliki kewajiban hak asasi manusia dan dapat dimintakan tanggung jawab atas kontribusinya terhadap perubahan iklim. Terdapat dua jalur yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dengan menggunakan argumen hak asasi manusia atas dampak perubahan iklim, yaitu melalui gugatan pelanggaran hak dan gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Alangkah baiknya apabila Pemerintah membuat peraturan yang mengikat yang mengatur mengenai kewajiban korporasi terkait hak asasi manusia dan perubahan iklim. Hal ini diperlukan agar setiap tindakan melakukan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia perubahan iklim melalui aktivitasnya.

---

Climate change is a major problem for mankind right now. The impact of climate change can violate many human rights. Citing several studies on Carbon Majors, it was found that emissions mainly from the fossil fuel industry are one of the major contributors to climate change through their greenhouse gases. This raises the question of whether corporations that contribute to climate change impacts can be held accountable or not. This research will examine and analyze how climate change impacts on human rights, how the obligations of human rights by corporations are related to the impacts of climate change as well as how the corporation is accountable through human rights-based climate change litigation mechanisms. This research is a juridical-normative research and qualitative analysis of various types of data. This research used secondary data ranging from regulations, court decisions, journals or books. The results of this study find that climate change does have an impact on human rights and that corporations have human rights obligations and can be held accountable for their contribution to climate change. There are two ways that can be used to hold corporations accountable, those are, using human rights arguments for the impacts of climate change through lawsuits for violation of rights and civil lawsuits for unlawful acts. It would be better if the Government made binding regulations governing corporate obligations related to human rights and climate change. This is necessary so that every action takes to prevent climate change human rights violations through their activities."

"Diskursus mengenai keterkaitan hak asasi manusia dengan dampak perubahan iklim mulai berkembang dan menjadi sorotan internasional seiring munculnya dampak terhadap manusia yang tidak pernah terjadi atau dirasakan sebelumnya. Dampak-dampak yang timbul dari perubahan iklim dianggap akan menghambat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia seperti hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkembangan diskusi mengenai perubahan iklim dan kaitannya dengan hak asasi manusia juga ditunjukkan melalui penggunaan argumen hak asasi manusia dalam praktik-praktik litigasi perubahan iklim—yang merupakan respons kegagalan atau ketidaklayakan kebijakan suatu negara dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Litigasi perubahan iklim berbasis hak asasi manusia kemudian menjadi salah satu alat yang paling banyak digunakan dan paling efisien dalam meminta negara melakukan upaya mitigasi dan adaptasi yang serius guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dari dampak perubahan iklim. Berbagai putusan pengadilan yang mengadili gugatan litigasi perubahan iklim berbasis hak asasi manusia telah merumuskan kewajiban-kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dari ancaman perubahan iklim yang kemudian mereformasi kebijakan mitigasi dan adaptasi negara yang bersangkutan.  Argumen hak asasi manusia pun menjadi strategi yang relevan bagi Indonesia untuk mendorong upaya mitigasi dan adaptasi yang serius sebab Indonesia termasuk dalam negara yang rentan berhadapan dengan dampak perubahan iklim. Di sisi lain, pengaturan dan jaminan mengenai hak atas lingkungan hidup di Indonesia cukup komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini hendak melihat tanggungjawab negara atas perlindungan hak asasi manusia dari dampak perubahan iklim, mekanisme yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban negara atas perlindungan dari dampak perubahan iklim, dan bagaimana argumen hak asasi manusia relevan digunakan dalam mekanisme tersebut.

---

The discourse on the relationship between human rights and climate change impacts began to develop and became an international spotlight as the unprecedented impacts on human emerged. The impacts arising from climate change are considered to intervene with the protection and enjoyment of human rights such as the right to life, the right to health, and the right to a good and healthy environment. The development of the discussion on climate change and its relation to human rights is also shown by the use of human rights arguments in climate change litigation practices—which is a response to the failure or inadequacy of a country's climate policies. Human rights-based climate change litigation hitherto has become one of the most widely used and most efficient tools in demanding countries to undertake serious mitigation and adaptation efforts to ensure the protection of human rights from climate change impacts. Various court decisions adjudicating human rights-based climate change litigations have formulated state obligations to protect human rights from the threat of climate change which in turn reformed the country's mitigation and adaptation policies. The human rights argument has also become a relevant strategy for Indonesia to encourage serious mitigation and adaptation efforts as Indonesia is one of the countries that is vulnerable to the impacts of climate change. On the other hand, the constitution and other relevant laws also guarantee the right to the environment in Indonesia. Therefore, this study aims to look at the state's obligations to protect human rights from the impacts of climate change, the mechanisms that can be used to hold the state accountable for the protection from climate change impacts, and how relevant human rights arguments are used in these mechanisms. "

"Kredit bermasalah merupakan resiko bisnis yang wajar melekat pada dunia perbankan, tetapi nilai kredit bermasalah yang sangat besar pada skala nasional telah menjadi salah satu sebab melemahnya kondisi perbankan Indonesia. Kondisi perbankan yang lemah merupakan salah satu dari tiga mata rantai penting di dalam lingkaran permasalahan yang membelenggu perekonomian Indonesia selama krisis.Untuk mernperbaiki kondisi perbankan yang lemah dibutuhkan langkah komprehensif yang tidak hanya mencakup perbaikan kondisi neraca perbankan, tetapi juga neraca dunia usaha dan sistem yang mempengaruhi kedua sektor tersebut, Salah satu sistem dimaksud adalah sistem penyelesaian kredit bermasalah.Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) adalah bagian dari sistem penyelesaian kredit bennasalah di Indonesia. DJPLN melaksanakan pengurusan kredit bermasalah yang mengandung unsur piutang negara, berdasarkan Undang-undang No.49 Prp tahun 1960. Saat ini DJPLN menangani piutang negara perbankan berupa kredit macet kategori 5 dari bank pemerintah, serta piutang negara non perbankan.Pada tulisan ini, penulis mengemukakan tugas pengurusan piutang negara perbankan yang dilaksanakan DJPLN, serta potensi penyempumaan dan pemberdayaan lembaga tersebut menuju tugas dan fungsi yang lebih luas dalam sistem penyelesaian kredit bermasalah. Dua sasaran yang diusulkan penulis dalam kajian ini adalah : 1. Sasaran jangka panjang DJPLN untuk menjadi satu-satunya lembaga khusus pengurus kredit bermasalah di Indonesia; dan 2, Sasaran jangka menengah DJPLN untuk mengambil alih tugas pengurusan kredil bermasalah yang merupakan piutang negara di Divisi Asset Management Credit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (AMC-BPPN) pada akhir tahun 2004.Selain itu, dalam tulisan ini penulis juga mengemukakan kondisi kredit bermasalah dan dampak negatifhya bagi perekonomian Indonesia, skema restrukturisasi perbankan nasional dan restrukturisasi sektor swasta yang sedang dijalankan saat ini, serta lembaga-Iembaga lain yang menangani penyelesaian kredit bermasalah di Indonesia, baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.Salah satu dari lembaga lain dimaksud adalah Divisi AMC-BPPN. Lembaga ini disajikan sebagai benchmark bagi DJPLN karena tugas dan wewenang yang dijalankan kedua lembaga tersebut memiliki sejumlah persamaan. Kajian atas Divisi AMC-BPPN ini juga terkait langsung dengan kajian atas DJPLN, mengingat sasaran jangka menengah DJPLN yang diajukan dalam tulisan ini didasarkan pada ketentuan tentang masa tugas BPPN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 yang berakhir pada akhir tahun 2004.Dari hasil analisa diperoleh gambaran bahwa DJPLN memiliki peluang untuk mencapai kedua sasaran sebagaimana tersebut di atas, dengan syarat lembaga tersebut melaksanakan langkah-langkah penyempurnaan organisasi, perluasan wewenang, dan pemberdayaan fimgsi yang dijalankan secara. berkesinambungan.Pada akhir tulisan ini penulis mengajukan sejumlah saran tentang langkah-langkah yang dapat dilaksanakan DJPLN dalam kerangka penyempuraaan dan pemberdayaan lembaga tersebut untuk mencapai kedua sasaran jangka menengah dan jangka panjang yang diharapkan."

"ABSTRACTPenelitian dilakukan untuk dapat menjawab mengenai kewenangan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan non-litigasi berdasarkan konsep pengujian peraturan perundang-undangan maupun penilaian penerapan peraturan perundang-undangan, serta kekuatan hukum mengikat hasil penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan non-litigasi. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka. Permenkumham No. 32 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk memeriksa dan menyelenggarakan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan non-litigasi dibentuk dengan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, karena tidak dibentuk berdasarkan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi asas subsidiaritas, proporsionalitas, efektivitas, dan efisiensi peraturan. Penyelesaian sengketa non-litigasi hanya dilakukan dalam ranah penilaian penerapan peraturan perundang-undangan, dan hasilnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

---

ABSTRACTThis research is done to answer some problems, such as the Minister of Law and Human Rights Authority to make Law and Human Right Ministerial Regulation Number 32 of 2017 about Non-Litigation Regulation Dispute Resolution Mechanism based on the basic principle of good regulation, analysis of non-litigation regulation dispute resolution based on regulation-review and the assessment of law-enactment concepts, and about the binding force of the output of non-litigation regulation dispute resolution. This thesis is based on a normative legal study with bibliography method research. This thesis concludes that the enactment of Law and Human Right Ministerial Regulation Number 32 of 2017 that give the authority to General Director of Regulation to inspect and organize the non-litigation regulation dispute resolution is not based on the basic principles of good regulation, such as regulation-making authority principle, the principle of suitability of type and hierarchy, subsidiarity, proportionality, effective and efficient regulation principle. Non-litigation dispute resolution is obtained in regulation-review concept, not in the assessment of law-enactment concept, and the output of non-litigation dispute resolution has no binding force."