Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemunculan kasus SNP Finance menjadikan audit atas piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan terhadap pinjaman dan utang obligasi sebagai suatu perhatian bagi regulator di industri jasa keuangan. Regulasi tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018. International Standard on Auditing (ISA) 250 menyatakan auditor bertanggung jawab untuk mempertimbangkan hukum dan regulasi yang berlaku dalam mengaudit laporan keuangan. Laporan magang ini membahas prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP ABC atas piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan terhadap pinjaman dan utang obligasi XYZ Group. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP ABC dan prosedur audit yang disyaratkan oleh ISA. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP ABC telah sesuai dengan prosedur audit yang disyaratkan oleh ISA. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri yang merupakan lesson learned atas pelaksanaan aktivitas magang di KAP ABC. Aktivitas magang di KAP ABC memberi suatu pelajaran berharga bahwa kunci keberhasilan dalam bekerja bukan hanya kecerdasan dalam berpikir, melainkan juga etika dalam berperilaku.

---

The presence of SNP Finance issue complicates the auditing process of consumer financing receivables pledged to borrowing and securities issued as an attention to regulators in financial services industry. Regulation about multifinance company operation is ruled by OJK’s Regulation No. 35/POJK.05/2018. International Standard on Auditing (ISA) 250 states that auditors are responsible of considering the laws and regulations in an audit of financial statements. This internship report aims to examine KAP ABC audit procedures on consumer financing receivables pledged to borrowing and securities issued of XYZ Group. The evaluation is performed by comparing KAP ABC audit procedures with the audit procedures which are predetermined by ISA. According to the evaluation, the audit procedures conducted by KAP ABC is in accordance with the required procedures by ISA. This internship report also explains about self-reflection which shows the lesson learned from the internship experiences. Internship activities in KAP ABC contributed important lesson on how ethical behaviour, rather than intelligence, determines the work results."

"Utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Utang piutang dalam KUHPerdata disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754. Utang piutang diawali dengan perjanjian yang disebut perjanjian utang piutang antara dua subjek hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur, kemudian dibarengi dengan penyerahan benda sebagai jaminan. Faktanya di dalam masyarakat masih banyak di temukan benda yang dijadikan jaminan bukan benda miliknya tetapi benda milik orang lain. Adakalanya pemilik tidak mengetahui benda tersebut dijadikan sebagai jaminan dalam utang piutang. Penelitian ini menggunakan  metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Menurut sifatnya, penelitian yang akan dilakukan memiliki tipe penelitian deskriptif analisis dengsn jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian hutang piutang dapat menggunakan objek jaminan milik orang lain/ pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut menyetujui digunakannya objek tersebut menjadi jaminan hutang piutang. Penandatanganan akta notaris (partij acte) oleh para penghadap secara bersama-sama dan dihadapan notaris merupakan syarat mutlak yang ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN, dimana jika tidak dipenuhi maka akta notaris akan kehilangan otentisitasnya (akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan), kecuali ada halangan untuk membubuhkan tanda tangan dengan tetap memperhatikan pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN (surrogat).Terhadap pembuatan aktanya notaris dapat diminta pertanggungjawaban baik secara administratif, perdata maupun pidana.

---

Debt is money borrowed from others and lent to others. Debt in the Civil Code is called a loan and loan agreement regulated in article 1754. Debt begins with an agreement called a debt agreement between two legal subjects called the debtor and creditor, then accompanied by the handover of objects as collateral. There are still many people found in objects that are used as collateral, not their belongings, but objects belonging to others. Sometimes the owner does not know the object is used as collateral in the debt. This study uses a juridical-normative research method. The study was a descriptive-analytical study uses secondary data, and data obtained by the documents or library materials.

Based on the study, the debt agreement can use the collateral object owned by another person / third party if the third party agrees to use the object as collateral for the debt. The signing of the notary deed (partij acte) by the viewers together and before the notary is an absolute requirement specified in article 16 paragraph (1) letter m and paragraph (7) UUJN, where if not fulfilled, the notary deed will lose its authenticity (deed only has the evidentiary power as a deed under the hand), unless there is an obstacle to affix a signature while paying attention to article 44 paragraph (1) and (2) UUJN (surrogat). Accountability can be requested both administratively, civilly and criminal."

"Kebutuhan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dalam kehidupan sehari-hari dirasakan semakin meningkat. Banyaknya pemberian kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur haruslah diikuti dengan jaminan guna memberikan rasa aman atas pelunasan utang debitur. Penjaminan polis asuransi jiwa sebagai jaminan kredit sudah banyak dilakukan mengingat seiring berkembangnya jaman. Tujuan nasabah menjaminkan polis asuransi jiwa miliknya ada untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur Bank. Pihak asuransi sebagai penanggung akan menanggung beban debitur untuk melunasi utangnya kepada bank apabila terjadi risiko sebagaimana yang telah di perjanjikan. Adapun rumusan masalahnya antara lain apakah debitur dapat mengajukan alasan tidak melakukan pembayaran ke bank apabila pihak asuransi tidak membayarkan claim, apakah kewajiban debitur gugur jika debitur meninggal dunia, apakah jenis jaminan dalam polis asuransi. Metode penelitian yang dilakukan ebrsifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data adalah data primer yaitu studi dokumen dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa debitur tidak dapat mengajukan alasan tidak melakukan pembayaran ke bank apabila pihak asuransi tidak membayarkan claim dalam hal debitur melanggar prinsip itikad baik utmost good faith. Kewajiban debitur tidaklah gugur melainkan beralih kepada ahli waris dalam hal debitur meninggal dunia dan menyisakan utang kepada bank. Jenis jaminan pada polis asuransi adalah jaminan kebendaan oleh karena piutang yang terdapat di dalam polis tersebut merupakan benda bergerak tidak berwujud. Disarankan agar calon tertanggung memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya pada saat pengisian formulir asuransi agar penanggung mengetahui keadaan sebenarnya yang akan dipertanggungkan.

---

As the need of funds in the daily to move the wheels of economic growth is felt increased, the number of loans granted by the creditor to the debtor must be supported by a security in order to provide a safety transaction for the debtor. Life insurance policy as a loan collateral has been growing rapidly along with the times. The aim of such life insurance policy is to provide security to lender bank. The insurance company as the insurer will bear the burden of the debtor to pay the debt to the bank in the event of a risk covered under the insurance policy occur which causes death to the debtor. The issue are inter alia, first, whether the debtor can submit a reason to not make a payment to the bank if the insurance company does not pay the claim, second, whether the debtor's obligations shed if the debtor dies, third, what are the types of securities is the insurance policy. The methods of this research is analytical description. The primary method to collect the data is the study of documents and interviews. While the secondary data is collected through the study of literature and through normative juridical approach.

The research's result shows that first, the debtor can not file an excuse to not make payments to the bank if the insurance company does not pay the claim in case the debtor violates the principle of utmost good faith, second, he debtor's obligations are not shed but switched to the heirs in the event that the debtor died and there is still remaining debt to the bank and third, the type of security in the insurance policy is security rights guarantee of receivables contained in the policy is intangibles movable goods. It is recommended that a prospective insured has to provide information that is true when filling out an insurance form so that the insurance company can determine the actual circumstances of the subject matter of the insurance that will insure."