Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah dalam kasus pada Putusan Nomor 548/Pdt.G/2010/PN. JKT.SEL. PT. Bank BRI Tbk. memberikan restrukturisasi kredit sebagai cara untuk meminimalisasi kerugikan bank akibat kredit bermasalah terhadap dana yang telah bank keluarkan melalui kredit. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang terjadi adalah mengenai pengaturan dan kesesuaian restrukturisasi kredit yang terjadi pada Putusan Nomor 548/Pdt.G/2010/PN. JKT.SEL dengan ketentuan yang berlaku.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian melalui bahan?bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan wawancara dengan narasumber sebagai bahan pendukung. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa restrukturisasi kredit yang terjadi dalam kasus pada Putusan Nomor 548/Pdt.G/2010/PN. JKT.SEL sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan restrukturisasi kredit perbankan yang berlaku di Indonesia.

---

This thesis discusses about Loan Restructuring as a recovery action for non performing loan Case study Court Verdict No. 548 Pdt.G 2010 PN. JKT.SEL . PT. BRI Tbk. provides loan restructuring as a way to minimize bank losses due to non performing loans to funds that banks have incurred through credit. Issues that has arisen in relation to the foregoing are about the regulation of loan restructuring and the suitability of loan restructuring that occur in the case with the regulation.

This research uses normative juridical method that is research done through literatures as secondary data and interview with resource person as research supporting material. In this thesis the author concludes that loan restructuring that occur in the case of court verdict No. 548 Pdt.G 2010 PN. JKT.SEL has been held in accordance with the provisions of banking loan restructuring in Indonesia."

"Bank dihadapkan pada tantangan untuk menangani permasalahan mengenai kredit macet. Restrukturisasi kredit dapat menjadi sebuah solusi yang saling menguntungkan baik bagi bank maupun debitur. Tulisan ini membahas mengenai konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara sebagai salah satu skema restrukturisasi yang melibatkan pengaturan yang cukup kompleks. Penulis menekankan pada dampak hukum dari penyertaan modal sementara; dan perlindungan hukum bagi bank saat akan dilalukan divestasi dan apabila perusahaan debitur mengalami kepailitan. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisa pokok permasalahan. Penyertaan modal sementara menjadikan bank yang semula kreditur menjadi pemegang saham. Dengan demikian, bank menjadi memiliki hak suara, hak atas deviden, dan hak untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan debitur. Namun di sisi lain, terkait perlindungan hukum pada saat divertasi dan pada saat kepailitan, bank harus secara proaktif menyusun sedemikian rupa kebijakan internalnya sebagai strategi untuk memitigasi kerugian terkait penyertaan modal sementara.

---

Dealing with bad debt is one of crucial challenge for bank. Debt restructuring can offer a win win solution between bank and debtor. This research emphasized on debt to equity swap as one of restructuring method with a unique amalgam of legal. Writer concern on the legal repercussion of debt to equity swap toward the bank as creditor and the legal protection from government through statutory and provisions, toward bank. This research used doctrinal method by analyzing statutory provisions in order to answering the research question. By using debt to equity swap method, bank position being shifted from creditor to become shareholder. Therefore, bank has a right to vote, right for dividend, and right to involve in company decision making process. But in other way, bank should face some challenges if it come to the exit plan and having a risk of bearing some responsibility for company loss as debtor`s bankruptcy effect. Bank should be proactive in order to prepare the internal regulation related to both issues, exit plan and debtor`s bankruptcy."

"Penelitian ini bertujuan menjawab fenomena perubahan perilaku BPR di Provinsi Jawa Barat untuk melakukan restrukturisasi dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh 32,41% BPR di Jawa Barat tidak melakukan restrukturisasi kredit dalam periode tahun 2013 s.d 2017 meskipun rasio Non Performing Loan melebihi 5%. Strategi penelitian menggunakan pendekatan mixed-method melalui analisis data primer yang diperoleh dari instrumen penelitian kuisioner dan wawancara. Objek penelitian adalah manajer atau analis kredit pada beberapa BPR di Jawa Barat. Institutional logics dan isomorphisms sebagai dua dimensi institutional theory menjadi landasan teori penelitian untuk mendalami perilaku aktor dalam menghadapi tekanan dari eksternal dan internal. Keterbatasan penelitian ini pada cakupan aktor dan sampel secara geografis pada beberapa BPR di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan pertentangan antara peraturan dan profitabilitas sebagai multiple logics mendorong terjadinya perbedaan perilaku aktor dalam memutuskan restrukturisasi kredit bermasalah di BPR. Perubahan perilaku dalam melakukan restrukturisasi kredit karena tarik menarik tekanan peraturan dan profitabilitas sehingga BPR perlu melakukan balancing berdasarkan perspektif eksternal dan internal. Penelitian ini berhasil mengungkap faktor yang dapat menurunkan tension antara kedua logics melalui peningkatan kompetensi dan insentif bagi aktor. Khususnya, temuan penelitian ini menjelaskan penerapan institutional logics yang mempengaruhi orientasi individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

---

This study aims to answer the phenomenon of behavior changes of rural banks located in West Java Province related to loan restructuring for bad debts. The study was motivated by the evidence that 32.41% of BPRs in West Java did not carry out loan restructuring in the period 2013 to 2017, even though they had Non-Performing Loans more than 5%. The mixed-method approach is applied using primary data arise from two research instruments: the open-ended questionnaire and semi-structured interviews. Unit analysis of this research is managers or credit analysts of BPRs in regional West Java. The theoretical framework for this research is institutional logics and isomorphism, as two-dimensions of institutional theory. Theories were explored to observe the behavior of actors in the financial institutions facing the pressures from internal and external factors. The results indicate the conflict between regulation and profitability has led to differences in behavior for loans restructuring decisions. BPRs require to do balancing from external and internal perspectives. Finally, this study reveals some factors reducing the tension between the two logics through competence development and incentives. Specifically, the findings of this study explain the application of institutional logics that influence the individual orientation of actions."

"Pinjam meminjam uang melalui P2P Lending saat ini telah berkembang pesat di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemberi pinjaman menghadapi risiko pinjaman macet. Ditambah lagi adanya pandemi Covid-19 di Indonesia mengakibatkan pinjaman macet pada P2P Lending semakin meningkat. Pinjaman macet dapat diatasi dengan cara melakukan restrukturisasi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan praktik restrukturisasi pinjaman macet pada P2P Lending di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Belum terdapat pengaturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait restrukturisasi pinjaman macet pada P2P Lending di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia, namun peraturan yang berlaku bagi industri perbankan dapat dijadikan acuan oleh P2P Lending dalam melakukan restrukturisasi pinjaman dan 2) Praktik restrukturisasi pinjaman macet pada P2P Lending di tengah pandemi Covid-19 harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P Lending berperan untuk memfasilitasi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam pelaksanaan restrukturisasi pinjaman macet.

---

Money lending through P2P Lending is currently growing rapidly in Indonesia. In practice, lenders face the risk of non-performing loans. In addition, the Covid-19 pandemic in Indonesia has resulted in non-performing loans in P2P Lending an increase. Non-performing loans can be overcome by restructuring the loan. Hence, this thesis raises two main issues, inter alia the regulation and practice of non-performing loan restructuring in P2P Lending in the midst of the Covid-19 pandemic in Indonesia. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive analytical research typology. The conclusions obtained are as follow: 1) There have been no regulations issued by OJK regarding non-performing loan restructuring in P2P Lending in the midst of the Covid-19 pandemic in Indonesia, but the banking industries loan restructuring regulation can be used as a reference for P2P Lending in restructuring non-performing loans; and 2) Non-performing loans restructuring practice in P2P Lending in the midst of Covid-19 requires prior approval from the borrower, meanwhile P2P Lending companies plays a role to facilitate borrower as well as lenders in non-performing loan restructuring."