Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan antara bagi hasil pajak dan faktor-faktor lain terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi. Peranan pajak menjadi sangat signiiikan terhadap negara sebab hampir 70% penerimaan Negara berasal dari pajak. Seiring dengan penerapan desentralisasi iiskal, pajak menjadi bagian dari penerimaan daerah yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk transfer bagi hasil pajak Dcngan adanya transfer ini kondisi keuangan daerah menjadi Iebih kuat namun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daemh tidak scmata-mata hanya ditentukan oleh peningkatan penerimaan daerah ini. Ada faktor-faktor lain yang mcmpunyai pemnan penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah scperti kualitas pendidikan penduduk, simpanan penduduk, modal fisik berupa rumah, dan bagairnana pengeluaran pembangunan dialokasikan secara efektif dan eiisien. Jika pcmerintah daerah kabupaten dan kota dapat mengendalikan faktor-faktor tersebut maka konvergensi laju pertumbuhan ckonomi yang tinggi dapat tcrcapai.Berdasarkan hasil analisis data kerat lintang pada saw waktu yaitu tahun 2001 dengan menggunakan model OLS terhadap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali, bagi hasil pajak mempunyai pengamh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Namun pengaruh positif tersebut tidal: mampu menciptakan konvergensi laju pertumbuhan ekonomi scbab bagi hasil pajak hanya berpenganxh signitikan di dacrah Icota. Selain itu, pcmerintah daerah yang Iebih miskin tidak mampu mcngcndalikan faktor-faktor yang menunjang peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat divergensi laju pertumbuhan ekonomi menjadi semakin kuat. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang tepat pada sektor perpajakan dan perubahan tara kelola pemerintahan daerah agar konvergensi laju pertumbuhan ekonomi dapat tercapai

---

The purpose of this study is to analysis the correlation of tax revenue sharing and other factors to economic growth convergence. The role of tax became more significant to state because almost 70% of state revenue was yield by tax. Along with the implementation of fiscal decentralization, tax become the share of local govemment revenue which given by central government in tax revenue sharing transfer form. Because of the transfer, the regional financial condition become stronger but the raising of regional economic growth is not depend only by the increase of regional revenue. There are other factors which have an important role to increase regional economic growth such as society education quality, society saving, physical capital (house), and how do the development expenditure allocated effectively and ewciently. If local government (regency and city) can control those factors so the high growth convergence can be achieve.

Based on the cross-section analysis at one time, 2001, using OLS model to the regency and city in Java and Bali, tax revenue sharing had positif effect to economic growth. Unfortunatelly, this eB`ect could not create economic growth convergence because tax revenue sharing had only significant etfect to city. Beside that, the poorer local government could not control the supporting factor of economic growth escalation so that the the divergence level of economic growth became stronger. Thus, it need the effective policy of taxes and the improvement of local govemance in order to achieve the economic growth convergence."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh belanja pemerintah daerah pada pada urusan kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, perumahan dan sosial terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan membandingkan efisiensi relatif penggunaan belanja daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, serta menganalisis faktor-faktor apa yang menentukan efisiensi tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel pemerintah daerah di 33 wilayah provinsi pada periode tahun 2011 s.d. 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan, belanja pekerjaan umum dan belanja pendidikan di tingkat pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, belanja perumahan dan belanja sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan pendapatan di Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Riau, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bali terjadi relatif efisien dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan di wilayah Gorontalo, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jakarta relatif tidak efisien. Temuan lain yang menarik adalah bahwa naiknya rasio ketergantungan penduduk usia tua berdampak signifikan pada menurunnya efisiensi penggunaan belanja kesehatan, karena penduduk usia tua cenderung memerlukan biaya kesehatan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan persaingan penggunaan anggaran pemerintah untuk kesehatan.

---

ABSTRACTThis study aims to measure the impact of local government expenditure on health, public works, education, housing, and social in reducing income inequality. This study also aims to compare the relative efficiency of those expenditure in reducing income inequality as well as analyzing what factors contribute to the efficiency. This study was conducted using local government panel data in 33 provinces from 2011 2016.The findings show that health, public works and education expenditure at local government level significantly affect the reduction of income inequality. Meanwhile, housing and social expenditure have no significant effect on reducing income inequality.This study also found that expenditure use for reducing income inequality in Bangka Belitung Islands, North Maluku, Riau, West Papua, North Sumatra, Central Java and Bali was relatively efficient compared to other regions. Meanwhile, the use of expenditure for reducing inequality in Gorontalo, South Sulawesi, Yogyakarta and Jakarta is relatively inefficient. Another intersting finding is that the rise in the dependency ratio of the elderly population has a significant impact on the decreased efficiency of spending on health, as the elderly population tends to require higher health costs, thus increasing competition for the use of the government budget for health."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan fenomena flypaper effect pada pemerintah daerah di Indonesia serta mengevaluasi respons pemerintah daerah terhadap pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Pengaruh transfer ke daerah terhadap belanja daerah dianalisis berdasarkan klasifikasi Pemerintah Kabupaten, Kota, Daerah Tertinggal, dan Daerah Maju. Penelitian ini mencakup 415 kabupaten dan 93 kota selama periode 2015-2022 dengan menggunakan metode data panel Fixed Effect. Variabel dependen yang dianalisis meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sementara itu, variabel independennya meliputi DAU, DAK, DBH, PAD, dummy DAU, dummy DBH, dan kepadatan penduduk. Penelitian ini juga menggunakan metode clustering untuk mengelompokkan daerah berdasarkan klasifikasi kabupaten, kota, daerah tertinggal, dan daerah maju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena flypaper effect terjadi pada belanja pegawai dan belanja modal di seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, daerah tertinggal, maupun daerah maju. Namun, fenomena tersebut tidak ditemukan pada belanja barang dan jasa. Selain itu, belanja modal terbukti menjadi jenis belanja yang paling dipengaruhi oleh transfer ke daerah, khususnya dari DAK. Temuan lainnya mengungkap bahwa pemerintah daerah cenderung lebih mengandalkan DAU untuk belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan jasa lebih bergantung pada PAD. Untuk belanja modal, DAK menjadi sumber pendapatan yang paling dominan. Respons pemerintah daerah terhadap transfer ke daerah bersifat simetris maupun asimetris, bergantung pada jenis belanja dan karakteristik daerah. Dalam konteks respons asimetris, pemerintah daerah cenderung menerapkan fiscal replacement untuk belanja barang dan jasa serta fiscal restraint pada belanja modal.

---

This study aims to identify the existence of the flypaper effect phenomenon in local governments in Indonesia and evaluate local governments' response to the reduction of transfers from the central government. The effect of intergovernmental transfers on local expenditure is analyzed based on the classification of Regency, City, Underdeveloped Region, and Developed Region. Using the Fixed Effect panel data method, this study covers 415 districts and 93 cities from 2015-2022. The dependent variables analyzed include personnel, goods and services, and capital expenditures. Meanwhile, the independent variables include DAU, DAK, DBH, PAD, DAU dummy, DBH dummy, and population density. This study also uses the clustering method to group regions based on the classification of districts, cities, underdeveloped regions, and developed regions. The results show that the flypaper effect occurs in personnel expenditure and capital expenditure in all local governments, whether districts, cities, underdeveloped regions, or developed regions. However, the phenomenon was not found in goods and services expenditures. In addition, capital expenditure proved to be the type of expenditure most influenced by transfers to the regions, particularly from the DAK. Other findings reveal that local governments tend to rely more on DAU for personnel expenditure, while goods and services expenditure is more dependent on PAD. For capital expenditure, DAK is the most dominant source of revenue. Local government responses to transfers to regions are symmetric or asymmetric, depending on the type of expenditure and regional characteristics. In the context of asymmetric responses, local governments tend to apply fiscal replacement for goods and services expenditures and fiscal restraint on capital expenditures. "