Hasil Pencarian

Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query

Vera Manida Febrina, author

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum (Studi Kasus Di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat) = Authority of Regional Honorary Notary Council in Administering Approval for Copy of Original of the Deed and Calling a Notary by Law Enforcer (Study Case in the Notary Honorary Assembly of West Java Region)

Sejak disetujuinya undang-undang jabatan notaris perubahan awal tahun 2014 lalu telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran majelis kehormatan notaris didasari oleh Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peran penting lembaga ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52273

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratih Sri Palupi, author

Tugas dan wewenang Lembaga Pengawasan dan Pembinaan Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 = Duties and authority of Institutions Supervision and Guidance Notary from the view from the Law Office Notary Number 2 2014 : case study of the Constitutional Court decision No. 49/PUU-X/2012

Notaris merupakan pejabat umum yang dilantik oleh Menteri. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum. Dengan demikian kewenangan pengawasan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T42900

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yustina Sari, author

Analisis susunan kedudukan dan peran majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi dan relasinya dengan pengisian jabatan hakim konstitusi = analysis of the composition position and role of the constitutional court of honor assemblies in performing supervisory functions and its relation to recruitment system of constitutional judges

[ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstiusi yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder....

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44665

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Angel Olivia Natasya, author

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Pihak Kepolisian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/TUN/2020) = The Authority of the Notary Honorary Council in Approving the Summons of a Notary by the Police (Supreme Court Decision Number 36 PK/TUN/2020)

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Kesalahan dan kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan Notaris mengakibatkan Notaris bersangkutan dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk memenuhi gugatan yang diajukan terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memanggil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Edwina Warman Putri, author

Implikasi Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagai Penerapan Pasal 66 Ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI = Implication of Honorary Board of Notary Approval as the Implementation of Article 66 Paragraph (3) Notary Office Act (UUJN) in pursuant to Administrative Court Ruling of Tanjung Pinang Number 13/G/2018/PTUN-TPI

Tesis ini membahas persetujuan yang diberikan Majelis Kehormatan Notaris atas permohonan penyidik terhadap pemeriksaan fotokopi minuta akta, surat-surat yang dilekatkan pada akta, dan protokol Notaris serta pemeriksaan Notaris. Hal mana didasari atas risiko jabatan Notaris terhadap persetujuan tersebut. Permasalahan dalam tesis ini meliputi bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Majelis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Satrio Yuana Rachmadhani, author

Akibat Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Untuk Pemeriksaan Notaris Atas Pendaftaran Perjanjian Yang Tertera Nama Notaris Yang Bersangkutan (Studi Kasus Putusan Nomor Um.Mknw.Dki.Jkt.11.21.-323) = Legal Consequences of Approval of the Regional Notary Honorary Council for Notary Examination of the Registration of Agreements with the Name of the Notary Involved (Case Study of Decision Number Um.Mknw.Dki.Jkt.11.21.-323)

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan kewajibannya, Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) no. 30 tahun 2004. Dari pernyataan di dalam pasal tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anandiaz Raditya Priandhana, author

Perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses penyidikan (Studi putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia nomor 16/PUU-XVIII/2020 = Legal protection of notaries in investigation process (Study of the constitutional court decision of The Republic of Indonesia number 16/PUU-XVIII/2020).

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan karena Pasal 66 ayat (1) UUJN 2/2014 dianggap menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan adanya kerugian bagi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta seakan-akan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Achmad Irfandi Nandityo, author

Peran dan kedudukan hukum Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dalam penyelesaian sengketa medik: analisis putusan No. 90/PID.B/2011/PN.MDO, putusan kasasi No. 365 K/PID.2012, dan putusan No. 79 PK/PID/2013 = Role and legal position of the Medical Ethics Honorary Council (MKEK) in resolution of medical dispute: analysis of decision 90/PID.B/2011/PN.MDO, appellation court No. 365 K/PID.2012, and decision No. 79 PK/PID/2013

Tesis ini membahas tentang peran dan kedudukan hukum Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam putusan hakim dan menganalisis putusan No. 90/PID.B/2011/PN.MDO, Kasasi No. 365 K/PID. 2012, dan Putusan Nomor 79 PK/PID/2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam menyelesaikan sengketa medis di pengadilan umum dan menganalisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Jeffry Ricardo, author

Peranan majelis kehormatan notaris dalam proses penegakan hukum pidana = The role of honorary board of notary in the criminal law enforcement process

ABSTRAK
Dicabutnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013 menimbulkan keresahan bagi kalangan Notaris karena Notaris dalam menjalankan Jabatannya terikat sumpah Jabatan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan...

2018

T49523

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitria Ayu Utami, author

Kedudukan notaris sebagai turut serta dalam tindak pidana jabatannya (studi kasus Putusan Pengadilan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel) = Notary position as a crime participate in his occupation (case study Putusan Pengadilan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel)

Tesis ini membahas mengenai kedudukan Notaris sebagai turut serta dalam tindak pidana jabatannya berkaitan dengan akta yang dibuatnya dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yaitu turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan sesuai ketentuan pidana Pasal 372 Juncto Pasal 55 ayat...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45290

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian