Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pengambilalihan saham mayoritas lewat pasar modal oleh investor asing tunduk pada ketentuan investasi langsung atau tidak langsung dan apa akibat dari ketidakpastian hukum tersebut terdapat kegiatan investasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan hukum tentang pembelian saham mayoritas melalui investasi portofolio oleh investor asing. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam upaya mengatasi dampak ketidakpastian hukum bagi investor asing pada investasi portofolio. Tesis ini menyimpulkan bahwa pengambilalihan saham mayoritas lewat pasar modal oleh investor asing tunduk baik pada ketentuan investasi langsung maupun ketentuan investasi tidak langsung pada saat pembelian saham mayoritas tersebut bertujuan mengambilalih perusahaan terbuka dan/atau berdampak pada perubahan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung oleh investor asing. Sumber permasalahan yang menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum pembatasan pembelian saham mayoritas oleh investor asing lewat pasar modal yaitu adanya adopsi hukum enterprised based definition sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia. Hal ini menyebabkan pertama, sulitnya pasar modal Indonesia memilah-milah jenis transaksi investasi portofolio yang bersifat spekulatif dan potensial merugikan yang berdampak sistemik; kedua, terjadinya benturan antara kepentingan pemerintah yang mengutamakan kepentingan nasional dan investor asing yang hendak melakukan pembelian saham mayoritas; ketiga, investor asing merasa diperlakukan tidak adil yang mengakibatkan keraguan investor dalam menanamkan modal di Indonesia.

---

This thesis utilizes a normative juridical research method of literature data or secondary data in its analysis. It attempts to identify whether the acquisition of majority shares through capital markets by foreign investors are subject to the provisions of direct investment or indirect investment regulations. It further analyzes the impact of these legal uncertainties on investment activities in Indonesia. The main objective of this thesis is to provide legal opinion concerning legal basis for acquiring majority shares through portfolio investment by foreign investors. Analysis of the impact of the legal uncertainties of the acquisition of majority shares by foreign investors will specify input for addressing problems arising from the uncertainties.

The thesis concludes that the acquisition of majority shares through capital markets by foreign investors are subject to both the provisions of direct investment and indirect investment if the intention of the foreign investors to acquire a company or to control the management of a company. The very roots problems of legal uncertainties of such acquisition emanates from legal adoption of enterprise based definition as stipulated in Indonesian Investment Law No. 25 of the year 2007.

This adoption has caused some constraints as follows: first, it is difficult for the Indonesian capital market to identify and to sort out the type of portfolio investment transactions that are speculative and potentially have unintended adverse impact which leads to systemic problems; secondly, the occurrence of conflict of interest between giving priority to national interests and the interests of foreign investors intending to acquire majority shares; third, the uncertainties of legal limitation of majority share acquisition cause doubts of investing in Indonesia as foreign investors feel that they are unfairly treated."

"Kelompok minoritas keturunan Cina dalam kebijakan asimilasi sebagai penguatan konsep nation-building selama ini mengambil salah satu ciri budaya dari `suku asli', misalnya seperti yang terjadi di Tegal Alur, Jakarta Barat adalah dengan mengambil ciri budaya orang Betawi, sebagai kelompok mayoritas. Setiap kelompok lalu tetap menggunakan ciri budayanya sekaligus ciri budaya campur yang khas sebagai bagian dari tradisi keturunan Asli, yaitu keturunan Cina yang sudah berasimilasi dengan "pribumi". Identitas sebagai keturunan asli inilah yang kemudian sering digunakan oleh keturunan Cina di Tegal Alur dalam berinteraksi dengan otoritas negara sebagai penguasa lokal yang berasal dari kelompok mayoritas.Didalam interaksi terdapat pendikotomian antara "Pribumi" dan "non-Pribumi" yang dilakukan penguasa lokal sebagai wakil otoritas negara dengan menempatkan keturunan selalu menjadi the other dari "pribumi". Otoritas negara ini cenderung me'minta' disembunyikannya identitas keturunan yang berbeda dengan identitas otoritas negara yang"pribumi". Hal ini mengakibatkan kelompok minoritas keturunan baik asli tidak dapat memakai identitasnya secara bebas. Karena ketika identitas tersebut digunakan maka yang terjadi adalah perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Tindakan diskriminatif ini muncul dalam interaksi antara otoritas negara dan keturunan Cina asli, terutama ketika otoritas negara merasa posisinya sebagai kelompok mayoritas akan terancam dengan memberi ruang bagi kelompok minoritas untuk bebas bergerak dalam semua domain yang dikhawatirkan akan meminggirkan kelompok mayoritas. Akhirnya kelompok minoritas yang berada dalam otoritas negara pun memilih untuk menyembunyikan identitasnya dibalik identitas sebagai bagian dan kelompok mayoritas "pribumi"."

"The capability of a national to solve the problem and, at the same time, to gain development can be seen at the effort to create a stable and strong government, so that it can work effectively. Any government system's user always strives for creating that condition by developing political power's ruler of majority, by means of using Majority General System Election and Strategic Coalition. This paper will discuss the effort how to combine the creation of Majority General System Election with strategic Coalition in order to create a stable and strong government."

"Tesis ini membahas mengenai apakah kepemilikan silang Temasek Holdings Pte. Ltd. di PT Telekomunikasi Selular dan PT Indosat Tbk. merupakan kepemilikan saham mayoritas yang dilarang berdasarkan Pasal 27 huruf a Undang-undang Anti Monopoli dan pendekatan hukum yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian preskriptif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan pedoman mengenai kepemilikan silang yang dilarang di Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli yang dapat memberikan ukuran defmisi terhadap masing-masing unsur di dalam Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli.

---

This thesis is made to examine whether the cross ownership of shares by Temasek Holdings Pte. Ltd. in PT Telekomunikasi Seluler and PT Indosat Tbk. is a restricted majority shares cross ownership as regulated in Article 27.a of Anti Monopoly Law and what kind of legal method used by Business Competition Supervisory Board in proving any such violation. This research is using prescriptive method with secondary data as its source. The results of this research suggest that Business Competition Supervisory Board issue a guideline regarding the cross ownership that is restricted under Article 27.a of Anti Monopoly Law that can gives a clearer measure to the definitions of each substance in Article 27 of Anti Monopoly Law."