Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh karakteristik board of directors dan komite audit terhadap manajemen laba pada bank syariah di Asia. Karakteristik board of directors dan komite audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi dalam organisasi Islam board of directors, ukuran board of directors, board of directors independen, latar belakang keuangan board of directors, ukuran komite audit, komite audit independen dan latar belakang keuangan komite audit. Penelitian ini menggunakan 28 bank syariah di Asia selama tahun 2013-2017. Data mengenai karakteristik bank syariah diambil melalui website masing-masing bank syariah. Penelitian ini menggunakan Discretionary Loan Loss Provision (DLLP) sebagai proksi untuk mengukur manajemen laba. Hasil regresi menunjukkan bahwa diantara tujuh karakteristik board of directors dan komite audit yang digunakan dalam penelitian ini, hanya satu variabel saja yaitu ukuran komite audit yang berpengaruh negatifsignifikan terhadap manajemen laba. Sementara variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

---

ABSTRACTThis study aims to empirically examine the influence of board of directors and audit committee characteristics on earnings management in Islamic banks in Asia. The characteristics of the board of directors and audit committees used in this study were Islamic organization participation of board of directors, board of directors size, independent board of directors, board of directors financial background, size of audit committee, independent audit committee and financial background of the audit committee. This study used 28 Islamic banks in Asia during 2013-2017. Data regarding the characteristics of Islamic banks are taken through the website of each Islamic bank. This study uses the Discretionary Loan Loss Provision (DLLP) as a proxy for measuring earnings management. The regression results show that among the seven characteristics of the board of directors and audit committees used in this study, only one variable is the size of the audit committee that has a significant negatif effect on earnings management. While other variables do not have a significant effect on earnings management."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba, efektifitas board, dan kepemilikan institusional terhadap probabilita terjadinya fraud pada laporan keuangan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode regresi binary logistic dengan menggunakan data sanksi yang dikenakan pada perusahaan yang melakukan fraud yang diperoleh dari Bapepam-LK dari tahun 2007-2011. Manajemen laba (discretionary accrual) diukur dengan menggunakan model Kasznik. Efektivitas board diukur dengan kuesioner yang disusun oleh Hermawan (2009). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektifitas board berpengaruh negatif terhadap probabilita terjadinya fraud pada laporan keuangan, sementara manajemen laba dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap probabilita terjadinya fraud pada laporan keuangan.

---

The purpose of this research is to analyze the impact of earnings management, the board effectiveness, and institutional ownership on the fraud probability in financial statement. Hypothesis testing is carried out by using binary logistic regression model using fraud data from Bapepam LK year 2007 – 2011. Earnings management (discretionary accrual) measured by Kasznic model. The board effectiveness measured by checklist questionnaire developed by Hermawan (2009). The result of this research indicates that the board effectiveness has negatively influenced of the fraud probability in financial statement, while earnings management and institutional ownership have no influenced of the fraud probability in financial statement."

"Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun PPPSRS diberikan status sebagai badan hukum. Namun dalam undang-undang ini tidak ditemukan ketentuan mengenai Pengurus, apalagi pengaturan mengenai organ badan hukum lainnya. Padahal seharusnya karakteristik suatu badan hukum adalah memiliki pengaturan organ yang lengkap. Permasalahan ini praktis berlanjut pada sejauh mana tanggung jawab Pengurus terhadap Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh PPPSRS. Bahkan isu tidak adanya kejelasan tanggung jawab Pengurus ini muncul dalam kasus hukum antara pemilik atau penghuni Sarusun melawan Pengurus PPPSRS, dengan dalil bahwa Pengurus dimintakan pertanggungjawaban karena dituduh terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, topik ini menarik untuk diangkat dengan tujuan menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai Tanggung Jawab Perbuatan Hukum Pengurus PPPSRS dalam mewakili PPPSRS, berdasarkan keterbatasan peraturan yang ada dan sedikit teori hukum badan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ditemukan bahwa Pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatan hukum beheren PPPSRS yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip pengurusan PPPSRS, namun bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatan hukum beschikking yang diambil secara melawan hukum. Ditemukan juga bahwa majelis hakim sudah menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas bagi Pengurus PPPSRS.

---

In Law No. 20 of 2011 on Strata Units (UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun), the Association of Owners and Occupants of Strata Units (PPPSRS) is granted legal status. However, this law does not provide any provisions regarding the Management Board, let alone regulations regarding other organs of the legal entity. In fact, the characteristics of a legal entity should include a complete organ regulation. This problem practically continues to the extent of the Management Board's responsibility for the legal acts carried out by the PPPSRS. Even the issue of the lack of clarity of the Management Board's responsibility emerged in a legal case between the owner or occupant of the Strata Unit against the Management Board of the PPPSRS, with the argument that the Management Board was asked to be accountable for being accused of proven unlawful acts as referred to in Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata). Therefore, it is interesting to raise this issue with the aim of producing a systematic explanation of the Legal Liability of the Management Board of the PPPSRS in representing the PPPSRS, based on the limitations of existing regulations and a little legal theory of legal entities in Indonesia. This research uses a statutory approach and a case approach. The research results are that the Management Board is not personally liable for the legal acts of managing the PPPSRS that have been carried out in accordance with the management principles of the PPPSRS, but is personally liable for the unlawful legal acts that are taken. It was also found that the panel of judges has applied the principle of limited liability for the Management Board of the PPPSRS."