Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemerdekaan Timor Leste tentunya membawa sebuah konsekuensi hukum yaitu penetapan batas wilayah. Penetapan batas wilayah dilakukan dengan tujuan agar suatu negara dapat menjalankan kedaulatan penuhnya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati demi keamanan, keselamatan dan kesejahteraan warga negaranya Sejak Timor Leste merdeka pada tahun 2002, Indonesia dan Timor Leste telah melakukan segala daya upayanya untuk menentukan batas wilayahnya baik di darat maupun di laut. Segmen Oecusse merupakan sebuah wilayah enclave dari Timor Leste yang berada di wilayah Indonesia sehingga wilayah laut teritorial Timor Leste di Segmen Oecusse tumpang tindih dengan wilayah laut kepulauan Indonesia. Karena merupakan negara bekas jajahan, penentuan batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste mengikuti hak historis yang telah ditentukan sesuai dengan Perjanjian Batas Darat antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Portugis. Namun, untuk wilayah laut belum ada perjanjian yang mengatur batas wilayah laut antara Indonesia dan Timor Leste dari jaman penjajahan hingga saat ini yang mengakibatkan terjadi ketidakjelasan mengenai yurisdiksi hukum di wilayah batas laut tersebut. Menurut Pasal 15 UNCLOS 1982, apabila pantai dari dua negara berhadapan atau berdampingan, maka dapat menggunakan garis sama jarak untuk metode penetapan batas wilayah lautnya, namun apabila terdapat hak historis atau keadaan khusus lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, maka diperkenankan untuk menggunakan cara lain. Selain metode sama jarak, terdapat metode lain dalam penentuan batas wilayah laut yakni parallel and meridian, enclaving, perpendicular, parallel line, natural boundary method, three-stage approach, dan four stage approach......Timor Leste's independence certainly brings a legal consequence, namely the determination of territorial boundaries. The determination of territorial boundaries is carried out with the aim that a country can exercise its full sovereignty to explore and exploit natural resources, both living and non-biological, for the security, safety and welfare of its citizens. The Oecusse segment is an enclave area of Timor Leste which is in Indonesian territory so that the Timor Leste territorial sea area in the Oecusse Segment overlaps with the Indonesian archipelagic sea area. Because it is a former colony, the determination of the land boundaries between Indonesia and Timor Leste follows historical rights that have been determined in accordance with the Land Boundary Agreement between the Dutch and Portuguese Governments. However, for the sea area there has been no agreement regulating sea boundaries between Indonesia and Timor Leste from the colonial era to the present which has resulted in unclear legal jurisdiction in these maritime boundary areas. According to Article 15 of UNCLOS 1982, if the coasts of two countries face or side by side, then they can use equal distance lines for the method of delimiting their sea boundaries, but if there are historical rights or other special circumstances in accordance with the agreement of both parties, it is permissible to use another method. In addition to the equal distance method, there are other methods for determining sea boundaries, namely parallel and meridian, enclaving, perpendicular, parallel line, natural boundary method, three-stage approach, and four-stage approach."

"Penelitian ini berguna untuk menganalisis bagaimana penggunaan aspek historis dalam penyelesaian sengketa delimitasi maritim dan sejauh mana aspek historis tersebut dapat memengaruhi sebuah putusan pengadilan terkait sengketa delimitasi maritim. Penyelesaian sengketa delimitasi maritim sendiri telah diatur dalam UNCLOS 1982 beserta Annex-nya, mulai dari pilihan forum yang dapat dipakai hingga prosedur-prosedur apa saja yang tercantum di dalamnya. Dalam konvensi yang sama disebutkan juga tentang aspek historis, walaupun konvensi ini tidak menjelaskan secara rinci tentang definisinya dan bagaimana penggunaannya dalam penyelesaian sengketa delimitasi maritim. Hal ini lah yang menjadi tujuan dari penelitian ini agar menemukan titik terang antara apa yang tertulis dalam UNCLOS 1982 dan praktik yang dilakukan oleh pengadilan dalam penerapannya dalam penyelesaian sengketa delimitasi maritim.......This research aims to analyze how the use of historical aspects in the settlement of maritime delimitation disputes and the extent to which these historical aspects can influence a court decision related to maritime delimitation disputes. The settlement of maritime delimitation disputes itself has been regulated in the 1982 UNCLOS and its Annexes, starting from the choice of forum that can be used to the procedures listed therein. The same convention also mentions the historical aspect, although this convention does not explain in detail about its definition and how it is used in resolving maritime delimitation disputes. This is the purpose of this research in order to find a bright spot between what is written in UNCLOS 1982 and the practice carried out by the courts in its application in the settlement of maritime delimitation disputes."

"Kenaikan Permukaan Laut merupakan salah satu dampak dari Perubahan Iklim yang memiliki dampak tidak hanya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, namun juga terhadap Negara Pesisir tersebut. Dampak dari Kenaikan Permukaan Laut tersebut menimbulkan pembahasan mengenai keberlangsungan dari Garis Pangkal suatu Negara, yakni apakah Garis Pangkal tersebut menyesuaikan dengan Kenaikan Permukaan Laut atau tidak. Pembahasan tersebut kemudian membuahkan pembahasan yang lebih mendalam, yakni apakah Kenaikan Permukaan Laut kemudian berdampak secara langsung kepada Perjanjian Delimitasi Maritim. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas mengenai bisa atau tidaknya Kenaikan Permukaan Laut dijadikan dasar untuk menerapkan Amandemen Perjanjian ataupun Rebus sic Stantibus terhadap Perjanjian Delimitasi Maritim. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Selanjutnya, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan teori Perjanjian Internasional, Kenaikan Permukaan Laut hanya dapat dijadikan dasar Amandemen Perjanjian Delimitasi Maritim, namun tidak bisa dijadikan dasar penerapan Rebus sic Stantibus dikarenakan tidak memenuhi syarat, namun secara praktik kedua tindakan tersebut ditolak penerapannya oleh Negara-Negara.......Sea Level Rise is one of the direct impacts caused by Climate Change, in which not only does it affect the livelihood of coastal settlements, but also for the Coastal State itself. Its effects had prompted discussions regarding whether the Baselines of a Coastal State act in accordance with the Sea Level Rise, or whether they stay permanent. Said discussion also provides another, more complex, discussion, regarding whether Sea Level Rise has an immediate effect on Maritime Delimitation Agreements. This thesis aims to discuss and analyze whether Sea Level Rise may or may not be used as a means of conducting Treaty Amendment or even Rebus sic Stantibus towards established Maritime Delimitation Agreements. This thesis was written using the normative legal writing method to produce analytical descriptive data. Furthermore, this thesis concludes that, based on legal theories in the Law of Treaties Sea Level Rise may only be used as a basis for the Amendment of Maritime Delimitation Agreements and not the application of the Rebus sic Stantibus doctrine, as it does not fulfill the requirements, but in practice both actions and its application is rejected by a majority of States."