Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonsep backhaul trips delivery dan swaps of extra capacities telah diperkenalkan secara luas dalam berbagai kesempatan baik dalam konferensi atau seminar di tingkat nasional maupun internasional [1][3]. Hingga saat ini konsep tersebut masih sebagai wacana dalam upaya meningkatkan pangsa pasar penjualan LNG, terbukti dengan belum ada satupun kontrak LNG yang menerapkan konsep tersebut.Dengan latar belakang pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep tersebut dan potensi pasar LNG yang ada di dunia hingga saat ini, disertasi ini membahas penelitian yang dilakukan untuk menganalisa pelaksanaan konsep backhaul trips dan swaps terutama diterapkan pada setiap kemungkinan skenario yang melibatkan baik penerapan backhaul dan swaps secara murni maupun kombinasinya. Ada lima skenario yang dikembangkan dan disimulasikan. Skenario tersebut meliputi: penerapan backhaul trips secara murni (Skenario 1), penerapan swaps secara murni untuk kontrak dengan kapasitas yang sama (Skenario 2) dan kapasitas yang berbeda (Skenario 5), kombinasi backhaul trips dan swaps sebagian (Skenario 3) dan kombinasi backhaul trips dan swaps penuh (Skenario 4). Sebagai acuan, disimulasikan pula sebuah skenario yang menunjukkan bagaimana sebuah kontrak LNG yang sama apabila diterapkan menurut mekanisme penjualan yang lazim digunakan saat ini (Skenario 6 - konvensional). Simulasi dilakukan untuk studi kasus kontrak antara Qatar-Jepang dan Indonesia-India/Pakistan.Hasil Simulasi menunjukkan bahwa kapasitas tanker yang dapat digunakan dalam penerapan backhaul trips rata-rata adalah 57%. Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa skenario yang paling baik ditinjau dari segi efisiensi biaya, feasibility dan analisis resiko adalah Skenario 4 yang merupakan kombinasi antara backhaul trips dan swaps penuh. Skenario tersebut memberikan penurunan biaya transportasi sebesar 44.9%. Batasan penerapan konsep backhaul trips dan swaps ini terletak pada persyaratan letak geografis, volume kontrak maksimum yang dapat dilakukan yaitu sebesar 96% dari volume kontrak utama, dan jangka waktu kontrak backhaul trips yang bergantung pada jangka waktu kontrak utamanya.

---

Abstracthe concepts of using backhaul deliveries of LNG integrated with the swap of extra production capacity between plants have been publicly promoted in several national and international seminar and conference events [I] [3]. So far, these concepts are still considered new approaches in LNG marketing strategy, since LNG contracts, which are long term contracts, still utilize the traditional way of dedicated LNG transportation that has existed for over 30 years. There have been no LNG contracts that utilize these new strategies.The research to analyze the implementation of the back haul and swap concepts is performed in this dissertation backed by an in depth understanding of the concepts and the LNG market potential of these concepts in the current world LNG trade. Combinations of the two concepts are also explored.This research has developed five (5) scenarios and studied them in the form of operating simulations. These are:Scenario Description1 Pure backhaul trips2 Pure production swap for identical volumesCombination of backhaul and partial swap Combination of backhaul and full swap Pure swap for non-identical volumesThe results are then compared with Scenario 6, which is the conventional production and transportation concept. Case studies used in these simulations are the contracts between Qatar-Japan and Indonesia-India/Pakistan. Results show that the average tanker capacity that can be utilized for backhaul trips is 57%. Scenario 4 is the best scenario that allows the highest cost efficiency, feasibility and lowest risk. Using the case studies, scenario 4 can reduce transportation cost by up to 44.9%.However, there are significant limitations for the implementation of the backhaul trip/swap concepts. In order to be successfully implemented, there are geographical limitations that should be considered, as well as recognizing a strong dependence on the main LNG contract in terms of the maximum volume of the contract (96%) that can be considered for backhaul, and the length of the contract. "

"Posisi Bapepam menurut Peraturan Presiden No.10/2005, merupakan salah satu badan setingkat eselon satu berada di bawah Departemen Keuangan, kurang independen baik secara struktural maupun secara finansial, membuat Bapepam tidak dapat melaksanakan fungsi otoritas pasar modal sebagaimana mestinya. Kelemahan ini telah menjadi keprihatinan dari berbagai pihak, di antaranya para pelaku pasar modal, pengamat dan DPR. Mereka menghendaki agar Bapepam dapat independent, menjadi lembaga tersendiri dan langsung bertanggung jawab ke Presiden. Di lain pihak, Departemen Keuangan masih menginginkan Bapepam tetap berada di bawah otoritasnya.Penelitian tentang kasus proses reposisi Bapepam ini berusaha untuk menjawab persoalan pokok yaitu: Mengapa eksekutif yang diwakili oleh Menteri Keuangan berbeda pandangan dengan legislatif (DPR) dalam proses reposisi Bapepam? Apa yang mendasari perbedaan pandangan keduanya? Bagaimana proses tank menarik antara eksekutif dan legislatif dalam proses reposisi tersebut berlangsung? Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori-teori pilihan rasional, kebijakan publik dan birokrasi.Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan dengan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) studi kepustakaan, dan (2) studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam (indepth-interview) terhadap lima orang informan yang dipilih secara purposive.Perpres No.6312005, menetapkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan kedudukan dan independensi seperti sebelumnya. Posisi baru tersebut, membuktikan keunggulan birokrasi. Penguasaan sumber daya, keakhlian, dan waktu membuat birokrasi dapat mengungguli para pembuat kebijakan lainnya. Implikasi teori terhadap penelitian adalah penegasan terhadap kebenaran teori. Menurut teori pilihan rasional, birokrasi akan berupaya memaksimalkan kepentingannya dengan cara meningkatkan pendapatan dan prestise, yang dapat diperoleh dengan cara menggelembungkan departemen dan jumlah pegawainya. Teori kebijakan publik dan birokrasi menyatakan, bahwa birokrasi telah menjadi pemain utama dalam proses kebijakan dan merupakan figur sentral dalam banyak sub-sub sistem kebijakan, karena individu-individu birokrat memiliki hak diskresi untuk membuat keputusan atas nama negara.

---

As it was stated in Presidential Decree No.10/2005, Capital Market Supervisory Agency is subordinated to Ministry of Finance which made its position structurally and financially dependent. These weaknesses made Capital Market Supervisory Agency was unable to settle fraud and illegal practices in the capital market, and consequently have become the concern of many parties such parliament members, investors' association, and scholars. On the other sides. Ministry of Finance would like to maintain its initial subordinated position, which is still under Ministry of Finance.

Main issues in this research are Why did executive which was represented by Ministry of Finance, has a different perception with parliament (DPR) regarding the reposition of Capital Market Supervisory Agency? what was-the basis of their perception, and how did the different perception settle? The author used rational choice theory, public policy theory and bureaucracy theory to analyze the above mentioned problems.

This research is trying to answer research topic by using qualitative method, but data collection method is done by : (I) literature study, and (2) field study by performing in depth-interview to select informants purposively. The Presidential Decree No.63/2005 finally stated that Capital Market Supervisory Agency has merged with Directorate General of Financial Institution into Capital Market Supervisory and Financial Institution Agency. The agency is still subordinated to Ministry of Finance which made its position structurally and financially dependent.

The research results which can be obtained by author confirm the validity of those theories mentioned above. According to rational choice theory that bureaucrats will tries to maximize their interests by increasing their income, perks and prestige. Public policy and bureaucracy theories stated that bureaucracies have come to play significant, if not dominant, roles in governing. Have modern societies come to the point where a new elite structure based on information, technical expertise, position and policy ideas has come to determine who gets what, when, where and why. By having all of those requirements stated above, public bureaucracy is in quite a strong position vis-a -vis other potential policy-making institution."