Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkawinan beda agama tidak diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, tidak menutup kemungkinan masyarakat membutuhkan suatu aturan yang menjadi dasar hubungan perkawinan khususnya bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi sarana untuk mendapatkan penetapan agar perkawinan termasuk di dalamnya yaitu perkawinan beda agama dapat dilakukan pencatatan secara resmi oleh Negara. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah wewenang pengadilan negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memberi keputusan dalam perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa peraturan mengenai perkawinan, khususnya perkawinan beda agama di Indonesia masih belum diatur secara tegas dan jelas ke dalam beberapa peraturan, sehingga menyebabkan permasalahan dalam proses perkawinan beda agama. Selain itu, praktik perkawinan beda agama dalam peradilan Indonesia masih belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pembuat undang-undang seharusnya melakukan unifikasi hukum agar dapat memberikan kepastian hukum kepada Hakim maupun masyarakat, serta meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan dalam proses pencatatan perkawinan beda agama. ......The implementation of interfaith marriages is not regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. However, this does not rule out the possibility that the community needs a rule that forms the basis of marital relations, especially for couples who wish to enter into interfaith marriages. The existence of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration is a means of obtaining a stipulation so that marriages including interfaith marriages can be officially recorded by the State. As for the main problem in this study is the authority of the district court in giving decisions regarding applications for the legalization of interfaith marriages after the enactment of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which became the basis for the judges' considerations at the District Court Surabaya in giving a decision in case number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. The research method used in this study is normative juridical research using secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The analytical method used in this study is a qualitative analysis method by producing analytical descriptive data. Based on the research conducted, it is known that regulations regarding marriage, especially interfaith marriages in Indonesia, are still not regulated explicitly and clearly into several regulations, causing problems in the process of interfaith marriages. In addition, the practice of interfaith marriages in Indonesian courts still does not comply with statutory provisions, so legislators should carry out legal unification in order to provide legal certainty to judges and the public, as well as minimize the occurrence of problems in the process of registering interfaith marriages.

Abstrak :
Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang berkaitan dengan hal yang Penulis teliti yakni Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan perkawinan, serta sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, internet, yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa Perkawinan beda agama merupakan tidak sah atau tidak boleh dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dijelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Peristiwa ini apabila merujuk dalam Pasal tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para pihak dalam hal ini yaitu calon suami dan istri menganut agama yang sama. Lalu implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan PN Kudus mengenai perkawinan beda agama ini dinyatakan sah karena adanya pengaturan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dapat dicatatkannya perkawinan yang berdasarkan dari penetapan pengadilan yang mana perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan itu adalah perkawinan beda agama. Maka dengan itu dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai perkawinan, khususnya perkawinan beda agama di Indonesia masih belum diatur secara jelas dan tegas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan adanya kendala dalam proses perkawinan beda agama. ......This research aims to determine the validity of interfaith marriages based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and to determine the legal implications of court decisions on interfaith marriages. The problems to be studied in this research are about how the validity of interfaith marriages based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and how the legal implications of court decisions on interfaith marriages. This research uses normative juridical legal research, with the data sources used are secondary data sources related to the matters that the author examines, namely the Decision of the Kudus District Court Number 209/Pdt.P/2020/PN.Kds, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration, Presidential Instruction No. 1 of 1974 concerning the Compilation of Islamic Law, and other laws and regulations related to marriage, as well as secondary data sources in the form of books, legal journals, the internet, which are related to the research topic. The results of the study show the conclusion that marriages of different religions are invalid or may not be carried out in accordance with Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which explains that the validity of marriage must be carried out in accordance with their respective religions and beliefs. This incident, when referring to the Article, can be interpreted that marriage can only be held if the parties in this case, namely the prospective husband and wife, adhere to the same religion. Then the legal implications of the court decision of the Kudus District Court regarding this interfaith marriage are declared valid because of the regulation in Article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which can be recorded marriages based on court decisions which marriages based on court decisions are interfaith marriages. Therefore, it can be seen that the regulation of marriage, especially interfaith marriage in Indonesia is still not clearly and firmly regulated in the legislation, thus causing obstacles in the process of interfaith marriage.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional di Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola perkawinan, faktor-faktor yang mendukung dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional. Metode penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 6 informan, 6 informan keluarga dan 6 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam perkawinan transnasional adalah sosial ekonomi yang rendah; persamaan agama, bahasa dan etnis serta persepsi positif tentang negara Taiwan. Hak reproduksi perempuan dengan status pisah yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam keluarga dan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk dan hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Pemerintah daerah Kota Singkawang perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral antara instansi dan lembaga masyarakat, pencatatan yang baik jumlah warga yang menikah dengan Warga Negara Asing dan penyuluhan yang berkaitan dengan perkawinan transnasional dan kesehatan reproduksi dengan menggunakan bahasa setempat. ......The focus of this study is the reproductive rights of women in transnational marriages in Singkawang West Kalimantan in 2013, aim to determine the patterns of marriage, the factors that support and reproductive rights of women in transnational marriages. This qualitative study using in-depth interviews of 6 informants, 6 family informants and 6 key informants. The results showed that factors related in transnational marriage are low socioeconomic; similiarities in religion, language and ethnicity; positive perceptions about Taiwan. Unfullfill reproductive rights of divorced women are the right to build and plan a family, the right to be free from all forms of discrimination in the family and reproductive health, the right to be free from torture and ill-treatment and the right to determine the number and spacing of children. Singkawang local governments need to improve cross-sectoral cooperation between institutions and community organizations, having acurate recording of citizens who are married to foreign citizens and having counseling program related to transnational marriage and reproductive health by using the local language.

Abstrak :
Pemenuhan (perlindungan) hak asasi manusia bagi anak perkawinan campuran merupakan masalah yang berkaitan dengan efektivitas hukum. Oleh karena itu hak anak atas status kewarganegaraan menjadi ruang lingkup penelitian ini. Dengan demikian analisis sosiologi hukum dalam pemberian status kewarganegaraan dalam rangka mengetahui efektivitas hukum perlindungan hak asasi manusia bagi anak perkawinan campuran menjadi tujuan penelitian ini. Untuk itu teori efektivitas hukum dan pandangan aliran kriminologi kritis terhadap hak asasi manusia menjadi kerangka teori dan konseptual penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak asasi manusia bagi anak hasil perkawinan campuran telah terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak di Indonesia. Namun demikian pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak perkawinan campuran belum optimal terlaksana dalam proses pemberian kewarganegaraan terhadap anak perkawinan campuran. Kesimpulan penelitian bahwa pengaturan persyaratan umur dan ketentuan peralihan mengenai tenggat waktu pendaftaran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjadi faktor penyebab belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Selain itu adanya keberatan atau protes terhadap pemberian kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran menjadi salah satu penyebab dari belum efektifnya perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi anak dari hasil perkawinan campuran.

---

The human rights implementation (protection) for children of mix marriages is a problem related to the effectiveness of law. Therefore, the children's rights for citizenship status become the scope of this research. Thus the sociology of law analysis in granting citizenship status in order to identify the effectiveness of human rights protection law for children of mixed marriages is the objective of this research. For that the law effectiveness theory and the view of critical criminology on human rights become the theoretical framework and research conceptual. The results indicated that human rights for children of mixed marriages have been guaranteed under legislation relating to children in Indonesia. However, the implementation of human rights protection for children of mixed marriages has not been optimally implemented in the process of granting citizenship to children of mixed marriages. This research concluded that the arrangement on age requirements and transitional provisions regarding the application deadlines under Law Number 12 Year 2006 is a factor influencing the not optimal human rights protection for children of mixed marriages between Indonesian and foreign citizens. Besides, the objection or protest against the granting of citizenship to children of mixed marriages become one of the causes for ineffective human rights protection for children of mixed marriages.

Abstrak :
ABSTRAK Studi sebelumnya menemukan bahwa karakteristik perkawinan pada individu yang menikah terbukti berkorelasi dengan kepuasan perkawinan. Terdapat karakteristik perkawinan yang lebih dianggap penting oleh individu terhadap kepuasan perkawinannya. Penelitian ini ingin melihat hubungan antara karakteristik perkawinan dengan kepuasan perkawinan pada pernikahan berdasarkan agama (ta aruf). Partisipan pada penelitian merupakan 200 individu yang menikah melalui pernikahan berdasarkan agama (ta aruf) dengan usia perkawinan 1-5 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring melalui google forms. Karakteristik perkawinan diukur dengan CHARISMA dan kepuasan perkawinan diukur dengan CSI yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara karakteristik perkawinan dengan kepuasan perkawinan (r = 0,381, p<0.01, 2-tailed) pada individu yang menikah melalui ta aruf dengan usia perkawinan 1-5 tahun. Hasil penelitian ini memberikan temuan baru mengenai karakteristik perkawinan apa yang berhubungan dengan kepuasan perkawinan pada individu yang menikah, khususnya perkawinan melalui perjodohan (taaruf) di Indonesia.

---

ABSTRACT Previous study has found that the marita characteristics has correlation with marital satisfaction. There is a characteristics of marriage which is considered more important by married individual on their marriage life. This research is aiming to see the correlation between characteristics and satisfaction of a marriage that has occurred based on religion (ta aruf). Respondents are 200 persons who have been married through an arranged based marriage process (ta aruf) with age of marriage between 1 to 5 years. Data collection was done by distributing questionnaire online with google forms. The characteristics is measured by CHARISMA and marital satisfaction with CSI which have been translated into Indonesian. The result is showing there is a significant positive correlation between marital characteristics and marital satisfaction (r=0,381, p<0.01, 2-tailed) on a person who is married through an arranged-based marriage, aged from 1 to 5 years old. This also bringing new point related to marital satisfaction on an individual that is doing marriage, especially on a marriage through an arranged-based marriage in Indonesia (ta aruf).

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian kepada kelompok perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kawin dengan laki-laki Warga negara Asing (WNA) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan WNI yang mengawini laki-laki WNA dalam prakteknya mengalami banyak hambatan dalam mengakses haknya sebagai warga negara, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial. Pembatasan tersebut berpangkal dari pembedaan kedudukan perempuan WNI yang didefinisikan dalam UU Kewarganegaraan yang mengikuti status hukum suarninya yang berwarga negara asing. UU Kewarganegaraan yang disusun dengan semangat nasionalisme sempit dan menyangsikan loyalitas perempuan sebagai warga negara telah berdampak kepada peraturan lain, seperti keimigrasian, kebijakan agraria, serta peraturan lain yang bersifat strategis. Peraturan-peraturan tersebut saat ini sudah tidak relevan lagi karena masalah kewarganegaraan tidak lagi sebatas masalah nasionalisme, akan tetapi merupakan perlindungan terhadap setiap warga. yang dijamin dalam banyak peraturan, termasuk diantaranya dalam CEDAW.

---

This research is focusing on a group of Indonesian women who arc married to foreign men. The Qualitative approach is used in this research. The research found that Indonesian women married to foreign husbands have limited access to their rights as citizens simply due to marrying foreign husbands. The existing citizenship laws state that one family is to adopt one nationality which is the husbands nationality. The implication for these women is limited access to resources such as property, certain types of work, and limited access to political involvement since the women's legal status is identified with the foreign national husband. Therefore, she is considered part foreigner instead of Indonesian. The citizenship laws were made just after Indonesia declared freedom from western colonization which caused the concept of citizenship to be based on "narrow-minded" nationalism. This is no longer relevant since citizenship now is guaranteed by many laws and international conventions such as CEDAW which consider citizenship a right that protects every person.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami alasan serta menggali pengalaman perempuan non-heteroseksual dalam menjalani perkawinan heteroseksual, termasuk dalam menghadapi kompleksitas tekanan dan implikasi terhadap hak seksualitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran sejarah kehidupan terutama babak-babak khusus dalam kehidupan narasumber seperti proses melela, proses memasuki perkawinan, kehidupan dalam perkawinan. Untuk memahaminya persoalan tersebut, pembahasan dalam tesis ini menggunakan kerangka teori Kewajiban Heteroseksual yang dicetuskan oleh Adrienne Rich, Teori Hukum Ayah yang dipopulerkan oleh Mary Murray dan Teori Agensi Sherry B. Ortner. Studi ini menelusuri sejarah kehidupan enam perempuan non-heteroseksual yang berada di Jakarta dan Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perempuan non-heteroseksual yang memasuki perkawinan merupakan perempuan yang mempunyai pengalaman hidup dan latar belakang yang beragam. Enam narasumber mengatakan bahwa melela (coming out) sangat dibutuhkan namun penerimaan diri (coming in) dirasa lebih penting. Stigma, pengucilan, dan upaya “penyembuhan” dilakukan oleh keluarga, dan orang sekitar. Perkawinan yang mereka lakukan terjadi karena desakan orang tua, keluarga dan karena mereka ingin membuat orang tua bahagia, berbakti kepada orang tua. Kewajiban heteroseksual mereka jalani dengan mengorbankan fisik, psikis bahkan kekerasan seksual dialami. Hak seksualitas mereka sebagai perempuan non-heteroseksual harus dijalani dengan sembunyi-sembunyi dan mengakhiri perkawinan merupakan salah satu dari kebebasan yang mereka dapatkan. Perempuan non-heteroseksual dalam penelitian ini merupakan korban dari heteronormativitas namun demikian mereka bukanlah korban yang pasif, dan pasrah. Upaya-upaya terus mereka lakukan sejak menyadari dirinya sebagai perempuan non- heteroseksual hingga mereka dalam perkawinan untuk menjadi diri mereka sendiri. ......This study aims to identify, understanding the reasons, exploring the experiences of non-heterosexual women entering heterosexual marriages, the pressure and implications as well as the complexities of heterosexual marriages on their sexual rights. This research is qualitative research using the method of tracing life herstory through special chapters in the life of subject such as the process of coming out, the process of entering into marriage, and their marriage life. To understand this problem, the discussion in this thesis used the theory of Compulsory Heteronormativity by Adrienne Rich, the theory of The Law of the Father by Mary Murray and Sherry B. Ortner about theory of Agency. This study traces the life of six non-heterosexual women living in Jakarta and Yogyakarta. The results of this study indicate that non-heterosexual women who enter marriage have diverse life experiences and backgrounds. Six subjects are said that coming out was really needed, but self-acceptance (coming in) was felt to be more important. Stigma, exclusion, and therapy conversy are carried out by the family and society. Subjects was agreed to marriage because of pressure from their parents, family and because they want to make their parents happy and devoted to their parents. They carry out their heterosexual obligations at the expense of physical, psychological and even sexual violence. Their sexuality rights as non-heterosexual women must be lived in secret and terminating marriage is one of the freedoms they get. Non-heterosexual women in this study are victims of heteronormativity however they are not passive victims, and surrender. They have continued to make efforts since they realized themselves as non-heterosexual women until they were married to be themselves.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai parenting self efficacy pada ibu yang melakukan perkawinan campuran dan memiliki anak toddler. Pengukuran parenting self efficacy dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan alat ukur Self Efficacy for Parenting tasks Index – Toddler Scale (SEPTI-TS) dari Coleman (1998) yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Jumlah partisipan dalam penelitian ini ialah sebanyak 41 orang dengan kriteria yaitu ibu Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan memiliki anak toddler (12-36 bulan). Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar partisipan memiliki penilaian yang positif terhadap kemampuannya dalam menjalankan tugas parenting. Kemudian apabila dilihat berdasarkan domain yang ada pada alat ukur SEPTI-TS, diketahui bahwa partisipan memiliki skor rata-rata tertinggi pada domain teaching dan skor rata-rata terendah pada domain discipline

---

ABSTRACT

The study was conducted to gain the description about parenting self efficacy among mother who do mixed marriages who have a toddler; and want to know which domain has the highest and the lowest parenting self efficacy. Measurement of parenting selfefficacy performed quantitatively using Self Efficacy for Parenting Tasks Index - Toddler Scale (SEPTI-TS) from Coleman (1998) that has been adapted into Bahasa Indonesia. The number of participants in this study is 41 Indonesian mothers who is married to foreign nationals and have a toddler (12-36 months). The results showed that most of the participants have positive evaluation of the ability to perform tasks of parenting. The result also showed that participants get the highest average score in the domain of teaching and lowest average scores on the domain discipline.

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus dari tesis ini adalah memaparkan perjuangan perempuan warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA) yang terdiskriminasi untuk akses hak atas tanah apabila tidak mempunyai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan. Penelitian tesis ini menggunakan metodologi kualitatif berperspektif feminis yang diperkuat dengan tiga teori yaitu feminisme multikultural, teori hukum feminis dan teori akses keadilan. Ada tiga temuan penelitian. Temuan pertama, ketentuan syarat adanya perjanjian perkawinan akses hak atas tanah adalah diskriminatif dan menempatkan perempuan WNI dalam perkawinan campuran dalam posisi yang dilematis, untuk memilih akses pada hak tanah atau harta bersama. Kedua adalah ditemukan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dan hambatan akses hak atas tanah, ada yang disebut sebagai penyelundupan hukum dan atau ada yang menyebut sebagai terobosan hukum. Ketiga adalah perlu adanya rasa persaudaraan yang solid untuk bersatu dalam memperjuangkan tujuan politis organisasi, yaitu menghapuskan ketentuan hukum yang diskriminatif bagi perempuan WNI dalam perkawinan campuran dengan cara untuk terlibat dan dilibatkan terus dalam menyuarakan suara dan pengalaman perempuan untuk pemulihan ?persamaan hak di muka hukum?

---

ABSTRACT
This research aims to explore the struggles of Indonesian women who are discriminated because they marry to foreigners to access their rights to own land, unless they have established a notarized prenuptial agreement. This research adopts perspectives of multicultural feminism, feminist legal theory, and access to justice theory by applying qualitative methods. This research found three findings. First finding is that not all women knew the law stating a condition to have a notarized prenuptial agreement to access their rights to land ownerships. The prenuptial agreement is a discriminative act by the Indonesian government; it may put women in dilemmatic situation either to choose access to land ownership rights or access to joint marital property. The second finding is to face the obstacles, they make do things that some say illegal, but others consider a legal breakthrough. The third finding is as the principle of ?equality before the law? is not applicable in practice. They seek remedies for their rights, by making their voices heard and by establishing a solid sisterhood to strengthen one another for developing political solidarity for the movement to change discriminative laws.