Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan gagasan bahwa pelanggaran hak pekerja outsourcing yang sering terjadi di Indonesia diakibatkan oleh adanya intervensi kapitalisme dalam kebijakan ketenagakerjaan yang membuat kebijakan tersebut menjadi cenderung menguntungkan perusahaan dan merugikan kaum pekerja/buruh. Penulis menggunakan teori kriminologi Marxis sebagai acuan dalam menganalisis gagasan tersebut. Sumber data yang digunakan penulis adalah rangkuman judicial review yang diajukan oleh LBH Jakarta dan Serikat Buruh pada Mahkamah Konstitusi dan data sekunder dari penelitian terhadulu sebagai acuan dari analisis. Penulis berasumsi bahwa terdapat beberapa pasal di UU No. 13 Tahun 2003 yang merugikan kaum buruh dan membuktikan ada nya intervensi kapitalis dalam pembuatan Undang ndash; Undang tersebut dari hasil judicial review dan beberapa pernyataan dari LBH Jakarta dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

---

ABSTRACT
This paper has a goal to prove the notion that states violation of outsourcing worker rsquo s rights which happens a lot in Indonesia is caused by the existence of capitalist intervention in labor regulation which makes the regulation tends to be more profitable to the corporate and disserves the labors. In this paper, the writer will utilize Marxist Criminology theory as a reference in analyzing that notion. The sources which will be used in this paper are a summary in a form of table of the judicial review which was submitted by LBH Jakarta and labor union to the constitutional court. The secondary sources in this paper will be taken from previos research about labor rights and violations and the sources will be used for analysis. The writer assume that a few clauses from UU No. 13 Tahun 2003 about employment has disserving the labors and proved the existence of capitalism in the making of that regulation, in the judicial review, and in a few statement from LBH Jakarta and constituonal court rsquo s judges.

Abstrak :
Pinjaman yang datang dari IMF harus ditukar dengan sejumlah persyaratan di dalam naskah tertulis bernama Letter of Intent (LoI) dan harus dipatuhi negara peminjam dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Studi-studi terdahulu menemukan bahwa kebijakan yang tercantum dalam LoI IMF bukanlah cara terbaik untuk membantu negara peminjam keluar dari krisis dan sering kali bias kepentingan. Kebijakan IMF dalam LoI justru kerap kali memperparah krisis, termasuk kebijakan dalam mengatasi krisis di Indonesia. Sebagai negara dengan dampak krisis Asia 1997 terlama, tulisan ini menganalisis naskah LoI IMF-Indonesia pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disebut Memorandum Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (MKEK) Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah menggali kebaruan analisis isi naskah LoI dengan menggunakan pendekatan Kriminologi Marxis tentang crimes of domination. Sebagian besar isi kebijakan MKEK mengindikasikan kepentingan kelas tertentu, tepatnya kelas yang menguasai produksi. ......Loans from IMF must be exchanged with set of conditionalities in the written text called Letter of Intent (LoI) and must be complied within specific time by the borrowing country. Earlier studies have found that the policies listed on the IMF's LoI are not the best way to help the borrowing country get out of the crisis and often has interests bias. The IMF's policy in LoI usually worsened the crisis, including the policy of overcoming the crisis in Indonesia. As the country with the longest-lasting effects of the 1997 Asian monetary crisis, this paper analyzes the first IMF-Indonesia LoI in bahasa called Indonesian Memorandum of Economic and Financial Policy (MKEK). The purpose of this paper is to explore the novelty of the content analysis of the LoI script by using the Marxist Criminology approach on the crime of domination. Most of the MKEK policies content indicated the interests of a particular class, the class that controls production.