Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kontrak ekonomi, denda merupakan bagian inheren yang akan disepakati oleh para pihak. Tapi seringkali klausula denda ditentukan dengan proporsi yang tidak berimbang, dengan ketentuan yang memberatkan salah satu pihak, seperti penerima fasilitas pembiayaan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah tentang ketidakadilan dalam penentuan klausula denda pada kontrak pembiayaan syariah, khususnya musyarakah. Penulis mengkaji juga kelengkapan aturan yang berlaku di Indonesia tentang klausula denda pada kontrak syariah, serta praktik klausula denda pada akad musyarakah di sebuah bank syariah. Penulis menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana hasil dari telaah kepustakaan berupa buku, majalah, karya tulis yang berkaitan dengan sanksi denda dan kontrak syariah, penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa klausula sanksi denda dibenarkan secara syariah dan penentuan besarannya diserahkan pada kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik yang menzalimi, perlu dibuat aturan yang lebih rinci terkait pengaturan klausula sanksi denda pada kontrak syariah, mengingat aturan yang ada belum secara terperinci memuat hal ini.

---

In economy contracts, the penalty is an inherent part, that would be agreed upon all parties. But the penalty clause is often determined by the proportion that are not balanced by giving onerous provisions of either party, such as the recipient's financing facilities. In this study, the focus is on the unfairness problem in the determination of penalty clauses in the contracts of Islamic finance, especially Musharaka. The author also examines the completeness of the rules in force in Indonesia penalty clause in the contract about sharia, penalty clauses and practices on Musharaka contract in an Islamic banking. The author uses literary approach. The results of the study based on the literature in many books, magazines, treatise relating to financial penalties and contract sharia, author authors analyzed based on analytic descriptive method and content analysis. In this research, was found that the penalty clause sharia justified and determination upon amount left on the agreement of the parties. Therefore, to avoid practices that oppress, needs to be made more detailed rules related to setting penalty cl"

"Ketimpangan pendapatan telah menjadi tantangan pembangunan di dunia. Berdasarkan data dari World Inequality Database 2023, negara Developing-Eight (D-8) mengalami masalah ketimpangan pendapatan yang melebihi warning level. Sementara itu, pembangunan manusia ditemukan mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan oleh berbagai peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari pembangunan manusia dalam perspektif maqashid syariah terhadap ketimpangan pendapatan di negara D-8 dalam jangka pendek dan panjang. Ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah indeks Gini dan rasio Palma. Penelitian ini menggunakan metode Panel ARDL Pooled Mean Group dengan meneliti 8 negara anggota D-8 dalam rentang tahun 2003 hingga 2022. Penelitian ini didasarkan pada teori maqashid syariah, yang merumuskan pengukuran pembangunan manusia berdasarkan lima dimensi maqashid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, teori orientasi pembangunan Islam yang bertujuan pada maslahah juga mendasari studi ini untuk melihat pengaruh pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil menunjukkan bahwa pembangunan manusia berbasis maqashid syariah terbukti signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan di negara D-8 pada jangka panjang dan di beberapa negara pada jangka pendek. Hal ini membuktikan bahwa penting untuk menggunakan ukuran pembangunan manusia berbasis maqashid syariah yang mempertimbangkan aspek nilai, terutama untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di negara D-8. Studi ini memberikan rekomendasi di antaranya adalah perlu ada upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang tidak hanya terpusat pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga target jangka panjang. Pemerintah negara-negara D-8 perlu untuk memasukkan moralitas ke dalam pengukuran pembangunan mereka untuk memperkuat perwujudan maslahah bagi keseluruhan warga negaranya.

---

Income inequality has become a major development challenge across the world. According to data from the World Inequality Database 2023, the Developing-Eight (D-8) countries are experiencing income inequality levels that exceed the warning level. Meanwhile, human development has been found by various researchers to influence income inequality. The aim of this study is to analyze the impact of human development from the perspective of maqashid sharia on income inequality in D-8 countries in both the short and long run. Income inequality is measured using the Gini index and the Palma ratio. This study employs the Panel ARDL Pooled Mean Group method, covering the eight D-8 member countries over the period from 2003 to 2022. This research is based on the maqashid sharia theory, which conceptualizes human development through five dimensions: religion, life, intellect, progeny, and wealth. Additionally, the Islamic development orientation theory, which aims to achieve maslahah (public good), also underpins this study in examining the relationship between human development and income inequality. The results indicate that maqashid shariah-based human development significantly reduces income inequality in D-8 countries in the long run and in several countries in the short run. This finding underscores the importance of utilizing a maqashid shariah-based human development framework that incorporates value-based dimensions, especially to address the issue of income inequality in D-8 countries. The study recommends, among others, that efforts should be made to maintain development continuity that is not solely focused on short-term achievements but also on long-term objectives. Governments of D-8 countries are encouraged to incorporate moral dimensions into their development metrics to strengthen the realization of maslahah for the benefit of all citizens."

"

Mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir, sementara dosen pada jabatan tertentu diharuskan melakukan publikasi karya ilmiah. Kesulitan yang dihadapi ini menjadikan beberapa pihak untuk menggunakan jasa penyusunan karya ilmiah. Berdasarkan hal ini perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis penerapan jasa penyusunan karya ilmiah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia serta menganalisis penerapan akad wakalah bil ujroh dalam kegiatan jasa penyusunan karya ilmiah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Menggunakan jasa penyusunan karya ilmiah khususnya untuk membuat karya ilmiah yang idenya dari penyedia jasa pembuatan karya ilmiah merupakan bentuk pelanggaran integritas akademik yaitu kepengarangan yang tidak sah, sesuai dengan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Peraturan tersebut sejalan dengan Hukum Islam berdasarkan teori Mashlahah Mursalah, sehingga mengikuti hukum yang dibuat pemerintah. Praktek jasa pembuatan karya ilmiah yang idenya dari penyedia jasa pembuatan karya ilmiah tidak memenuhi syarat wakalah bil ujrah, yaitu syarat objek wakalah merupakan kegiatan yang dibolehkan menurut Hukum Islam karena menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, hal tersebut tidak dibenarkan dan termasuk kepengarangan yang tidak sah. Dengan demikian menggunakan jasa pembuatan karya ilmiah yang idenya dari penyedia jasa pembuatan karya ilmiah adalah kegiatan yang tidak sah serta merupakan bentuk tolong-menolong dalam keburukan.

---

Students are required to complete final assignments, while lecturers in certain positions are required to publish scientific papers. The difficulties faced have led several parties to use scientific work preparation services. Based on this, research needs to be carried out to analyze the application of scientific work preparation services according to the regulations in force in Indonesia and to analyze the application of the wakalah bil ujrah agreement in scientific work preparation service activities in Indonesia. This research uses doctrinal research methods. Using scientific work preparation services, especially to create scientific work where the idea comes from a scientific work creation service provider, is a form of violation of academic integrity, namely unauthorized authorship, in accordance with the PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. This regulation is in line with Islamic law based on the Mashlahah Mursalah theory, so it only follows the laws made by the government. The practice of scientific work creation services whose ideas are provided by the scientific work creation service provider does not meet the requirements of wakalah bil ujrah, namely the requirements for wakalah objects are permitted activities according to Islamic law because according to the regulations in Indonesia, this is not permitted and includes invalid authorship. Therefore, using scientific work creation services whose idea is from the scientific work creation service provider is an illegal activity and is a form of helping in a bad way."

"ABSTRAKSharing economy merupakan sebuah konsep ekonomi yang dianggap mampu mengatasi masalah inefisiensi pasar dan mengalokasikan sumber daya yang tidak digunakan. Di Indonesia, bentuk sharing economy yang sedang populer saat ini adalah sharing-based transportation atau transportasi online, seperti Gojek, Uber, dan Grab. Di lain sisi, konsep dan penerapan sharing economy ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam, seperti huquq dan maslahah. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara kedua konsep tersebut, yaitu dengan menganalisis relasi antara preferensi sosio-religius pengguna dengan permintaan terhadap layanan transportasi online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data dikumpulkan melalui survei online dengan 1209 responden, serta menggunakan teknik analisis faktor dan statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan dan kualitas pelayanan, menjadi faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan kepuasan terhadap layanan transportasi online. Selain itu, terdapat perbedaan preferensi penggunaan transportasi online antara pengguna dalam kelompok religius dan kurang religius, dimana hasilnya mengindikasikan bahwa semakin religius individu maka semakin peduli terhadap lingkungannya.

---

ABSTRACTSharing economy is an emerging economic platform which is believed to bring a major change in world economy due to its potential to resolve market inefficiency issues and allocate unused resources. In Indonesia, a popular form of sharing economy is sharing based transportation services, such as Gojek, Uber, and Grab. Furthermore, the sharing economy rsquo s concept is related to the Islamic economic concepts particularly huquq and maslahah. Thus, the study aim to analyze the relation of both concepts by analyze the relation of socio religious preference on the demand for the online trasportation services. This uses quantitative study collects primary data by online survey from around 1209 respondens and employs Factor Analysis and inferential statistics. The results shows that user rsquo s trust and service quality being major factors that affecting demand and satisfaction of online transportation services in Indonesia. In addition, there are difference usage in online transportation between users in religious group and quite religious group, where the results implies that more religious individual becomes, the more concerned with the environment. "

"Pendekatan investasi ESG dan investasi syariah memiliki nilai-nilai yang mirip. Investasi syariah didasarkan pada prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai maqashid syariah (yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta benda). Sementara itu, pada konsep investasi ESG, perlu dilakukan penyaringan terhadap sektor-sektor usaha tertentu. Namun, menerapkan ESG di industri jasa keuangan syariah di Indonesia, terutama di industri pasar modal masih memiliki tantangan, salah satunya adalah regulasi yang belum memadai. Oleh karena itu, Tesis ini bertujuan untuk menganalisis penerapan maqashid syariah pada investasi ESG dan menguraikan upaya pengaturan untuk mengintegrasi investasi ESG dalam ketentuan pasar modal syariah Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif-analitis. Analisis terhadap konsep maqashid syariah, maslahah mursalah, dan prinsip syariah di pasar modal akan dikaitkan dengan peraturan yang terkait dengan investasi ESG. Hasil penelitian menemukan bahwa ajaran Islam kompatibel dengan prinsip-prinsip yang diterima secara universal dari UN Global Compact, yaitu hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti-korupsi. Selanjutnya, Tesis ini mengusulkan dibuatnya ketentuan baru mengenai integrasi investasi ESG dalam pasar modal syariah yang mencakup: (1) Efek dan Kriteria Efek dalam DES ESG, (2) DES ESG yang ditetapkan OJK, dan (3) DES ESG yang diterbitkan PP DES.

---

The ESG investment approach and Islamic investment have similar values. Sharia investment is based on sharia principles which aim to achieve maqashid sharia (i.e. safeguarding the soul, religion, mind, lineage and property). Meanwhile, in the ESG investment concept, it is necessary to filter certain business sectors. However, implementing ESG in the Islamic financial services industry in Indonesia, especially in the capital market industry, still has challenges, one of which is inadequate regulation. Therefore, this Thesis aims to analyze the application of maqashid sharia in ESG investment and describe regulatory efforts to integrate ESG investment in the provisions of the Indonesian Islamic capital market. This Thesis is normative juridical research, which research results is in the form of prescriptive-analytical. Analysis of the concepts of maqashid sharia, maslahah mursalah, and sharia principles in the capital market will be linked to regulations related to ESG investment. The results of the study found that Islamic teachings are compatible with the universally accepted principles of the UN Global Compact, which are human rights, labor, environment, and anti-corruption. Furthermore, this Thesis proposes to make new provisions regarding the integration of ESG investment in the Islamic capital market which includes: (1) Securities and Securities Criteria in DES ESG, (2) DES ESG stipulated by OJK, and (3) DES ESG issued by PP DES."

"Banyaknya lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah telah memudahkan seorang muslim untuk menjalankan syariah, namun bagi yang memiliki dana pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) kekafahan belum bisa terwujud, karena belum ada yang mengelola portofolionya secara syariah. Adanya kekhawatiran bahwa hasilnya lebih jelek daripada hasil portofolio konvensional, menyebabkan belum ada yang memutuskan untuk mengalokasikan dana pensiun yang dikelola secara syariah saja. Melalui penelitian ini, dengan melakukan perbandingan antara hasil dan risiko pengelolaan portofolio investasi secara konvensional yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja XYZ dengan pengelolaan portofolio investasi secara syariah, diperoleh jawaban bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu ada, karena baik hasil maupun risiko di antara kedua portofolio tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang significant, demikian pula jika yang diuji adalah kinerja kedua portofolio melalui penghitungan Sharpe Ratio, bahkan dari segi hasilnya secara absolut portofolio syariah lebih baik. Selain itu, portofolio investasi yang dijalankan secara syariah, sesuai dengan firman Allah, jika dibelanjakan di jalan Allah akan memberikan ganjaran atau berkah sebanyak 700 kali. Jika nilai falah yang dibandingkan, maka selain nilai ekonomi yang didapatkan diperoleh pula nilai berkah. Nilai Falah di portofolio syariah lebih baik daripada Nilai Falah portofolio konvensional. Hal ini menunjukkan bukti seperti yang difirmankan Allah pada surat Al-Baqarah ayat 261.

---

A growing Financial Institutions that comply with sharia principle make a moslem easy to implement sharia principle in their life. However, for moslem whose pension fund managed by Employer Pension Fund, the objective for kaffah in applying sharia principle still can not be achieved, since there are no Pension Fund Institution that manage their portfolio in fully comply with sharia principle. Worrying of less return from a sharia managed portfolio compared to a conventionally managed portfolio, Employer of Pension Fund Institution decided not to allocate big portion of the portfolio to be managed in a fully comply with sharia principle. This study will observe the return and risk of the portfolio which is conventionally managed and the one which is managed in a sharia way in XYZ Pension Fund. It was found that the concern should not be existed. Since the return and risks, have no significant differences. Similar finding is also found when sharpe ratio calculation is employed. Interestingly, in an absolute value the return of sharia managed portfolio gives a slightly better result than conventional one. In addition, sharia portfolio as in icluded in Al-Quran, Al-Baqarah 261, Allah says that if belonging is spent in Allah ways, Someone will get return or berkah 700 times of the spending amount. If Falah Value for both portfolio are compared, someone will not only get economic value but also berkah value. Therefore, the falah value of a sharia managed portfolio will give a far better result than the conventionally managed one."