Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas kontestasi akses dan eksklusi yang melibatkan Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan masyarakat lokal dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Hutan Pangkuan Desa (HPD) Desa Cihideung. Program PHBM memiliki ekspektasi untuk memperluas akses masyarakat desa hutan ke dalam pengelolaan sumber daya hutan. PHBM mensyaratkan adanya kemitraan antara Perhutani dan LMDH Cihideung untuk bersama-sama mengelola dan bagi hasil dari pengelolaan lahan hutan HPD. LMDH Cihideung secara kelembagaan memiliki peran untuk menjembatani akses masyarakat lokal Cihideung yang ingin memanfaatkan lahan hutan Cihideung. Melalui kerangka kerja akses dan ekslusi, temuan lapangan di HPD Cihideung menunjukan bahwa LMDH Talaga muncul menjadi aktor lokal yang menantang dominasi Perhutani melalui kontestasi masalah pengelolaan wisata off-road Safari Hutan. Di sisi lain kehadiran PHBM justru memperkuat posisi kekuasan sebagai LMDH Cihideung sebagai aktor lokal yang dominan dalam pengelolaan Hutan HPD Cihideung. Dominasi LMDH Cihideung dalam pengelolaan HPD Cihideung berdampak kepada pengeksklusian aktor-aktor lokal lainnya yang dahulu dapat mengakses HPD Cihideung. Dominasi dan kekuasaan LMDH Cihideung tidak terlepas sumber kekuasaan di tingkat lokal yang diraih melalui mekanisme akses untuk meraih, mengendalikan, dan mempertahankan kendali akses. Kepemilikan mekanisme akses dapat digunakan sebagai kuasa eksklusi untuk membatasi akses bagi aktor lainnya. Satu mekanisme akses yang memperkuaat kekuasaan LMDH Cihideung adalah adanya temuan sokongan Organisasi Massa (Ormas) yang menyokong LMDH Cihideung dalam pengelolaan HPD Cihideung. Adanya sokongan Ormas spesialis mempertimbangkan skrisp ini untuk menggunakan perspektif relasional melalui hubungan sosial kunci yang membentuk kekuatan daya tawar seorang aktor dalam meraih akses sekaligus mengekslusikan aktor lainnya. Temuan skripsi ini menunjukan bagaimana program pengelolaan hutan bersama masyarakat oleh Negara justru menguatkan aktor lokal yang telah memiliki mekanisme akses melalui hubungan sosial kunci, dan semakin mengeksklusikan aktor lokal yang tidak memiliki mekanisme akses. Secara empiris skripsi ini menunjukan adanya kehadiran Ormas spesialis kekerasan di dalam pengelolaan hutan masyarakat yang menyokong aktor lokal sebagai sumber kekuasaan dalam memperkuat mekanisme akses dan sebagai kekuatan daya tawar untuk mengeksklusikan aktor yang subordinat.

Abstrak :
Iklim Komunikasi dalam Organisasi sangat tergantung dari Pimpinan Organisasi, demikian pula kondisi yang ada di Organisasi Kemasyarakatan seperti KOSGORO. KOSGORO berdiri sejak tahun 1957, menjadi Organisasi Kemasyarakatan yang besar dan terpandang, dikarenakan Iklim Komunikasi yang demokratis, dan berorientasi kepada Pengabdian kepada Bangsa & Rakyat Indonesia dengan pengembangan rasa Solidaritas, Regenerasi dan sistem Pengkaderan yang baru. Iklim Komunikasi dan Kepemimpinan yang ada harus saling menunjang. "The climate of organization is more crucial than are communication skills or Techniques (taken by themselves) in creating an effective Organization". Dan kepemimpinan adalah relational, process, kemampuan mempengaruhi. Pada tahun 1964 KOSGORO bersama beberapa KINO lain membentuk Sekber GOLKAR, dengan kondisi yang berkembang, GOLKAR menjadi pemeran Politik yang dominan di Indonesia. Pada era Reformasi, KOSGORO mengambil keputusan strategis untuk menjadi Organisasi Independen dan menjaga jarak dengan semua Partai dan Kekuatan Politk. Sebagai Simbol Organisasi, maka Ketua Umum KOSGORO oleh sebagian anggota diharuskan Non Partisan, tetapi ada yang menganggap tidak perlu, terlebih anggota anggota yang aktif di Partai GOLKAR. Konflik timbul, karena perbedaan diantara kelompok internal, penanganan yang dilakukan oleh KOSGORO masih mengandalkan cara lama, yaitu yakin dengan Iklim Komunikasi dan kekuatan Pengaruh Pimpinan, ini bisa saja dilakukan, bila bentuk konflik adalah bersifat Interpersonal, sesaat dan dilingkup Intern. Dengan adanya 2 organisasi KOSGORO (KOSGORO dan KOSGORO 1957), maka yang dihadapi adalah Konflik antar Organisasi, yang bersifat struktural, ini bukan sesuatu yang mudah untuk ditangani. Perlu porgram PR yang bersifat mediasi yang berfokus pada dialog, dan mencari terobosan penyelesaian. Tujuan Penelitian ini adalah peran dan fungsi PR di organisasi dapat membantu menangani konfik yang ada didalam organisasi kemasyarakatan yang mempunyai iklim komunikasi dan kepemimpinan yang khas, seperti yang diuraikan diatas. Dari hal ini, dilakukan Penelitian dengan methode Kualitatif, memakai strategi penelitian Studi Kasus, yang berfokus pada suatu kejadian dengan waktu tertentu, berbentuk Single Case Design (R. K.Yin), banyak menggunakan data Primer, salah satunya wawancara mendalam dari nara sumber yang terlibat langsung. Hasil dari penelitian, ditemukan bahwa dengan konflik yang berkembang di KOSGORO peran Iklim komunikasi dan kepemimpinan dalam Organisasi tidak akan mudah menyelesalkan konflik yang terlanjur menjadi konflik antar Organisasi, dan bersifat struktural walaupun segala program PR dijalankan, baik PR yang menempel kefungsi Pimpinan atau PR Profesional dalam bagian yang khusus, mulai dengan Penelitian Format ( Formative Research ), mengenai analisa situasi, penganalisaan Organisasi, analisa Public, selanjutnya tahapan Strategi, tahapan taktik termasuk media yang digunakan dan evaluasi. Untuk itu diperlukan adanya tambahan strategi dari KOSGORO, dengan dimasukannya Departemen khusus Public Relations dengan jabatan setingkat Ketua. Ketua yang menangani PR bertanggung jawab langsung ke Ketua Umum PPK. KOSGORO. Hasil penelitian ini tidak merupakan hal yang mutlak harus diikuti dan peran PR bukan harus menjadi sesuatu yang dominan dalam penyelesaian konflik, tetapi berperan sebagai mediator yang netral. Perlu diperhatikan bahwa konflik yang masih bersifat interpersonal harus segera diselesaikan dengan tuntas dan berbentuk solusi Win Win. Masukan ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan struktur organisasi dimasa yang akan datang, dimana profesionalisme suatu bidang harus benar diperhatikan.

---

Communication Climate in an Organization depends on organization leader, like KOSGORO. KOSGORO is established in year 1957. Become a big mass organization because they have a Democratic Communication Climate and Oriented to Indonesian Nation and People with Solidarity and a good regeneration system and cadre for a becoming leader. Communication and Leadership is to reciprocal support and subsidy each other. The Climate of organization is more crucial than communication skills or techniques (taken by themselves) in creating an effective Organization. Leadership is a relational, process and persuade. In 1964 KOSGORO and some other KIND made SEKBER GOLKAR with condition that prosper GOLKAR, become a Dominant political institution in Indonesia. In Reformation era KOSGORO took a strategic decision to become an Independent Organization and took neutral position with all Political party. To Symbolize organization, there some people want the Chairman must be non partisan, but the other its not ( mostly who an active in GOLKAR party). Conflict raise because of a difference perception in internal group. KOSGORO handle that conflict with the old fashioned way, that believe Communication Climate and Leader influence can be done when the conflict interpersonal, short term and internal. With 2 (two ) KOSGORO organization (KOSGORO and KOSGORO 1957) therefore for facing an inter organizational conflict, this is not to easy to manage and need a PR program with the mediation program and to be focused on a Dialogue and find a new way. The aim of the research is the Function of PR in Organization which is can be help to handle conflict in the mass Organization with a special climate Communication & special leader, as mention above. This' Research used a Qualitative method, Case Study with focused in a Single Case Study, a Primary data such as depth interview with reliable sources. Conclusion from the research found that conflict in KOSGORO can't easily manage by Organization, what ever the condition of Climate communication or leadership influence, if the conflict become an Inter organizational. Conflict and structural. Although implement a Public Relations Program has been done, PR included in Chairman Function or hired a professional PR. Therefore is needed to have more policy from KOSGORO, to develop a Special PR Department who handle all PR Function as professional and proper, directly responsible to Chairman. This research its not absolute to be followed and PR's role is not dominant to manage a conflict in organization but only to be a neutral mediator.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tarik menarik kepentingan dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tarik menarik kepentingan dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Dengan melihat faktor pembubaran HTI oleh pemerintah dan reaksi HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis dengan memakai teori fundamentalis dari R.Scott Appleby yang menjelaskan tiga tipologi penyebab kemunculan fundamentalisme agama, kemudian teori konflik dari Ralp Dahrendorf, serta teori negara menurut Harold J.Laski. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemerintah membubarkan HTI dikarenakan pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana, ketiga aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Sedangkan reaksi HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah, melakukan aksi perlawanan politik, hukum dan menyebarkan opini publik.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the attraction of interest in the dissolution of Hizb ut Tahrir Indonesia. The purpose of this study is to describe and analyze the interest of interest in the dissolution of Hizbut Tahrir Indonesia. By looking at the factors of HTI 39 s dissolution by the government and HTI reaction after being dissolved by the government.The research was conducted using qualitative research method, case study type. Data collection techniques were conducted with interviews and documentation. Analysis by using fundamentalist theory from R. Scott Appleby which explains three typologies causing the rise of religious fundamentalism, then the conflict theory of Ralp Dahrendorf and state theory according to Harold J.Laski. The results show that the reason for the government to disband the HTI is because firstly, as a legal body, HTI does not carry out a positive role to take part in the development process in order to achieve the national goals. Secondly, activities carried out by HTI indicated strongly against the objectives, principles and characteristics based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as stipulated. Finally, HTI activities are considered to have caused a collision in the community that could threaten the security and public order and endanger the integrity of the Unitary Republic of Indonesia NKRI . While HTI reaction after dissolved by the government, take action of political resistance, law and spread public opinion.