Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Menjadi politisi perempuan petahana dalam budaya matrilineal tidak memberikan hak istimewa bagi perempuan untuk terjun di bidang politik. Memahami cara politisi perempuan petahana mempertahankan jabatannya adalah topik yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini mengeksplorasi strategi komunikasi pemasaran politik yang digunakan oleh politisi perempuan petahana dalam budaya matrilineal di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivis, pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa  tidak ada batasan terhadap partisipasi mereka di ranah publik, termasuk politik meskipun budaya matrilineal menekankan garis keturunan dan mendorong perempuan untuk fokus pada ranah privat. Politisi perempuan menghadapi tantangan dalam memenangkan suara ketika menggunakan pendekatan komunikasi pemasaran politik konvensional. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan komunikasi pemasaran terpadu (Integrated Marketing Communication; IMC) yang berbasis riset pasar untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riset khalayak politik memungkinkan politisi perempuan untuk mengembangkan program berkelanjutan seperti program Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelatihan soft skill untuk perempuan, dan program kewirausahaan untuk perempuan dan penyandang disabilitas. Dengan menerapkan strategi IMC, politisi perempuan membangun hubungan timbal balik dengan konstituen, yang mengarah pada komunikasi dari mulut ke mulut dan menjaga loyalitas audiens politik. Selain itu, politisi perempuan terlibat langsung dengan masyarakat melalui kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, pendampingan, diskusi kelompok terfokus, dan keterlibatan masyarakat. Mereka juga memanfaatkan platform media seperti baliho dan spanduk untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Pada akhirnya, studi ini menunjukkan bahwa politisi perempuan dapat dipilih oleh masyarakat jika mereka benar-benar menunjukkan kemampuannya dalam mewakili aspirasi masyarakat, sama seperti politisi laki-laki. ......Female incumbent politicians in a matrilineal culture do not possess privileged rights to engage in politics. Understanding how they successfully retain their positions is an interesting and distinct research topic. This study explores the political marketing communication strategies used by female incumbent politicians in the matrilineal culture at the Regional People's Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; DPRD) of Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province. The study utilizes a qualitative descriptive case study approach with a constructivist paradigm, collecting data through in-depth interviews. The research findings reveal that while the matrilineal culture emphasizes lineage and encourages women to focus on the private sphere, there are no restrictions on their participation in the public sphere, including politics. Female politicians face challenges in winning votes when employing conventional political marketing communication approaches. To address this, an integrated marketing communication (IMC) approach based on market research is necessary to adapt to community needs. The research shows that political audience research has enabled female politicians to develop sustainable programs such as Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) cooperative programs, soft skills training for women, and entrepreneurship programs for women and people with disabilities. This demonstrates how women prove their ability to fulfill responsibilities and attract votes. By implementing IMC strategies, female politicians build mutual relationships with constituents, leading to word-of-mouth communication and maintaining political audience loyalty. Additionally, female politicians engage directly with the community through activities like socialization, training, mentoring, focus group discussions, and community involvement. They also utilize media platforms such as billboards and banners to disseminate information to the wider public. Ultimately, the study suggests that female politicians can be chosen by society if they genuinely demonstrate their ability to represent the aspirations of the people, just like their male counterparts.

Abstrak :
The increasing of elderly proportion is now being a new challenge in Indonesian population. It needs further reinterpretation and comprehensive studies which uncover its interrelation with social organization system, tradition continuity and the dynamic of local community, so that the impact, of the growing number of the elderly can be explained. In this article the author explores the problems of elderly without children in Minangkabau society, well known as an ethnic matrilineal system and strong traditions of migration. The author identifies three categories of elderly without children in Minangkabau: childless elderly never got married, childless elderly due to reproductive failure, and the elderly not having children. The author also describes that elderly without children in Minangkabau face problems socially and psychologically, specifically relations between man and woman in matrilineal system, marriage relationship problems and migration.

Abstrak :

Hak Reproduksi Perempuan pada Masyarakat Matrilinial Minangkabau di Perdesaan Provinsi Sumatra Barat (Studi Kasus Perempuan di Desa Bulakan Tinggi, Kecamatan Perwakilan Situjuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat)
(Anita Rahrnan, M.Hum dan Dr. Rahayu Surtiati Hidayat)
Program Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang posisi perempuan Minangkabau sebagai penerus keturunan dan kemandirian dalam penggunaan hak reproduksinya.

Kerangka pikir yang melandasi penelitian ini adalah perempuan dalam masyarakat Minang yang patriarkal, hak reproduksi perempuan menurut ICPD Kairo Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berperspektif perempuan, studi kasus wanita Minang perdesaan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulakan Tinggi, Kecamatan Perwakilan Situjuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat. Subjek penelitian berjumlah sepuluh orang, perempuan penduduk asli Desa Bulakan Tinggi, suku Minang, berusia 15-48 tahun, menikah dengan laki-laki suku Minang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam rumah tangga mempunyai peran besar dalam bidang ekonomi, namun tidak mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan hak reproduksinya. Dengan kata lain, perempuan dalam masyarakat Minangkabau tetap tersubordinasi dalam posisinya sebagai istri karena kuatnya budaya patriarki. Temuan ini membuktikan kebenaran analisis yang ditawarkan oleh feminis sosialis yang menyatakan bahwa perempuan tetap tersubordinasi sekalipun mempunyai peran besar pada sumber ekonomi sepanjang budaya patriarki masih dominan.

---

Reproductive Rights of Matrilineal Society of Minangkabau (Case study of the village of Situjuh, Lima Puluh Kota District, West Sumatra Province). (Anita Rahman, M.Hum and Dr. Rahayu Surtiati Hidayat)
Women Studies Program, Post Graduate, University of Indonesia.

This research aims to describe of Minangkabau women's position as the agent of reproductive having autonomous in using their reproductive rights.

The pattern of thoughts as the based on the research are Minangkabau women's in male-dominated society, their reproductive rights according to ICPD, Kairo. This research use qualitative method in women's perspective approach and implemented in case study.

This research conducted in Rural of West Sumatra Province (Case Study of Woman at Bulakan Tinggi Village, Sub District of Situjuh, Lima Puluh Kota District, West Sumatra Province) in total research subject is 10 persons, the natives of Bulakan Tinggi village, Minang Ethnic, between among 15---48 years old, having gotten married with man from Minang.

The result of the research indicates that women for households play a big role in economic sphere, but, they are not able to make decision on reproductive right. In other words, the woman in Minangkabau society is still being subordinated in their position as wifes because patriach culture is really strong. This fact finding prove the real analysis offered by socialism feminist stating that woman is remain subordinated although having big role in economic resource, when the patriarchal culture still prevail.