Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi reaksi pemirsa YouTube tentang video Pura-pura penjara Najwa Shihab, yang ditayangkan pada 25 Juli 2018. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat bereaksi terhadap video dengan menganalisis bahasa, konsep dan tema percakapan dan bagaimana video membentuk opini publik terhadap isu dengan menghasilkan data dari komentar YouTube. Penelitian ini menggunakan campuran penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk meninjau komentar video YouTube yang diambil melalui software Reaper. Konten analisa dilakukan dengan menginterpretasikan teks dan menggunakan konsep peta dan konsep daftar peringkat untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkanbahwa ada banyak reaksi negatif terhadap masalah ini dalam bentuk ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap: pembuat kebijakan dan petugas yang bertanggung jawab atas penjara koruptor, perlakuan tidak adil yang diterima koruptor dibandingkan dengan narapidana lain, dan fasilitas di sel penjara.

---

ABSTRACTThis study aims to explore YouTube s viewers reaction about the Najwa Shihab Fake Prison (Pura-purapenjara) videos, which were published on July 25, 2018. Moreover, this research aims to determine how thepublic reacts towards the videos by analyzing the language, concepts and themes of the conversation and howthe videos shape the public opinion towards the issue by generating data from the YouTube comments. Thisresearch uses a mix of qualitative and quantitative research to review the YouTube videos comments that weretaken via Reaper software. The author did a content analysis to interpret the text and also use a concept map and ranked list concepts for the data collection. The results showed that there were many negative reactions to the issue in the form of dissatisfaction and disappointment with: the policy makers and officers in charge of thecorruptors prison cells, unfair treatment those corruptors received compared with other inmates, and thefacilities in the prison cells."

"Fenomena news trading yang dilakukan jurnalis dan media korporasi juga ditemukan terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola bagaimana institusi media arus utama di Indonesia dan bagaimana peran ideologi, hegemoni, dan oligarki dalam perdagangan berita mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan media sebagai salah satu bentuk corporate misconduct. Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui buku, jurnal internasional, dan dokumen, serta wawancara mendalam yang dilakukan terhadap sembilan informan untuk menggali pengalaman dan pengetahuan informan mengenai fenomena tersebut. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data kualitatif Nvivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian sosial terjadi karena reproduksi ide-ide politik identitas, yang kemudian meminggirkan kelompok minoritas dalam masyarakat dan melanggengkan kekuasaan kelompok dominan. Dari konsep media kriminogenik, penyimpangan perilaku media dalam mengkonstruksi dan mentransmisikan konten kekerasan (verbal atau nonverbal) dapat mengubah perilaku mereka yang terpapar. Ketidakpedulian media arus utama terhadap kemungkinan ancaman disharmoni sosial akibat paparan konten yang menyesatkan dan sikap peserta yang memperjuangkan kepentingan tertentu, ditambah dengan transaksi jual beli berita, praktik AoMP ini dapat dilihat sebagai corporate misconduct. Serangkaian praktik penyalahgunaan kekuasaan media melalui perdagangan berita sebagai kesalahan korporasi yang memicu kepanikan moral dan kerusakan sosial melanggar etika jurnalistik dan juga merupakan bentuk "kejahatan dalam derajat tertentu".......The news trading phenomenon journalists and media commit is also found in Indonesia. This study aims to identify patterns of how mainstream media institutions in Indonesia and how the role of ideology, hegemony, and oligarchy in news trading results in the abuse of media power as a form of corporate misconduct. This research is qualitative. Data collection techniques used were literature studies which used to collect data through books, international journals, and documents, and in-depth interviews conducted with nine informants to explore the experiences and knowledge of the informants regarding the phenomenon. Data analysis techniques were performed using Nvivo qualitative data processing software. The results show that social harm occurs because of the reproduction of identity political ideas, which then marginalize minority groups in society and perpetuate the dominant group's power. From the concept of criminogenic media, media behavior deviations in constructing and transmitting violent content (verbal or nonverbal) can change the behavior of those exposed to it. The mainstream media's indifference to the possible threat of social disharmony due to exposure to misleading content and the participants' attitude fighting for specific interests, coupled with news trading transactions, this AoMP practice can be seen as corporate misconduct. The series of practices of abuse of media power through news trading as corporate misconduct that triggers moral panic and social harm violates journalistic ethics and is also a form of "crime to a certain degree.""

"[ABSTRAKKebebasan media diperlukan untuk memberantas korupsi, tetapi kita juga harus mendiskusikan bagaimana kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh media. Melalui pemberitaan terhadap kasus korupsi, media massa menjadi subjek yang memproduksi wacana dan mengetengahkan versi kebenaran tertentu terkait pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, pendekatan kualitatif, dan model analisis wacana kritis. Dengan menggunakan teori Foucault tentang Kekuasaan dan Pengetahuan, penelitian ini menemukan bahwa rezim wacana pemberantasan korupsi di media massa adalah peradilan opini. Peradilan tersebut memaknai abnormalitas hanya pada individu koruptor saja dan dianggap sebagai sebuah kebenaran lewat kekuasaan pendisiplinan yang kredibel. Pada akhirnya, wacana pemberantasan korupsi sistemik pun menjadi terpinggirkan.

---

ABSTRACT

, Freedom of media is necessary to eradicate corruption, but we have to discuss how this freedom has been used by media. By reporting corruption case, mass media are subject who produce discourse and give a particular version of truth about corruption eradication. This research used critical paradigm, qualitative approach, and critical discourse analysis. By used Foucault?s theory about Power and Knowledge, this research found that regime of corruption eradication discourse in mass media are opinion court that mean abnormality only in corruptor individual side that believed as a truth trough credible disciplinary power. Finally, systemic corruption eradication discourse is marginalized.]"