Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini berpendapat bahwa upaya pemerintah sipil untuk mendorong perubahan kebijakan pertahanan di Indonesia pasca Orde Baru dilaksanakan melalui mekanisme layering. Secara teoretis, mekanisme layering beroperasi dalam kondisi-kondisi institusional yang menjadi ciri khas dalam konteks transisi demokrasi yaitu besarnya jumlah veto players dalam proses pengambilan keputusan di arena politik dan kecilnya ruang diskresi kebijakan dalam institusi yang dijadikan sebagai target perubahan. Oleh karena itu, perubahan didorong lewat penempatan elemen-elemen baru yang berdampingan dengan status quo yang berlaku di sebuah institusi. Melalui analisis deskriptif terhadap kebijakan MEF (Minimum Essential Force) tahap I tahun 2010-2014 ditemukan bahwa penggunaan mekanisme layering lewat kebijakan MEF telah berhasil diimplementasikan tanpa adanya penolakan dari para pendukung status quo di sektor pertahanan Indonesia. Kondisi ini dimungkinan karena program modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang menjadi inti dari kebijakan MEF memberikan insentif tambahan terhadap status quo yang sesuai dengan preferensi TNI (Tentara Nasional Indonesia) mengenai keberlanjutan organisasi mereka. Akan tetapi tulisan ini juga melihat adanya efek negatif dari penggunaan mekanisme layering tersebut yakni rendahnya derajat kepatuhan terhadap elemen baru perubahan. Sebagai akibat dari tetap utuhnya status quo, militer mempertahankan dominasinya dalam proses formulasi dan implementasi tanpa pengawasan efektif dari kalangan sipil. Dalam kasus MEF, kondisi ini menimbulkan inkonsistensi kebijakan yang kemudian dapat menghambat profesionalisme TNI ke depan serta memberikan celah bagi kembalinya TNI ke ranah politik praktis."

"Streptococcus pneumonia>e, bakteri patogen yang banyak menyebabkan infeksi sehingga menjadi penyakit pneumokokal yang memiliki morbiditas dan mortalitas tinggi. Antibiotik makrolid seperti eritromisin dan azitromisin merupakan pilihan terapi namun menunjukkan adanya peningkatan resistensi. Terdapat dua mekanisme utama timbulnya resistensi terhadap makrolid, yaitu metilasi ribosom yang diperankan oleh gen erm>(B) dan pompa efluks yang diperankan oleh gen mef>(A). Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan gen erm>(B) dan mef>(A) pada isolat Streptococcus pneumoniae> yang resisten terhadap eritromisin dan azitromisin.Sebanyak 60 isolat Streptococcus pneumoniae> diikutsertakan dalam penelitian ini. Uji kepekaan terhadap eritromisin dan azitromisin dilakukan dengan metode difusi cakram. Dari 60 isolat tersebut  didapatkan 33 (55 %) isolat sensitif sedangkan 27 (45 %) isolat resisten terhadap eritromisin dan azitromisin. Selanjutnya keberadaan gen erm>(B) dan mef>(A) dideteksi menggunakan PCR. Di antara 27 isolat Streptococcus pneumoniae> yang resisten terhadap eritromisin dan azitromisin, 7 (25,9 %) isolat memiliki gen erm>(B), 6 (22,2 %) isolat memiliki gen mef>(A), serta 14 (51,9 %) isolat memiliki kedua gen erm>(B) dan mef>(A). Dari 27 isolat tersebut, 11 ( 40,7 %) isolat merupakan serotipe 19 F, dan 9 ( 81,8 % ) isolat di antaranya memiliki kedua gen erm>(B) dan mef>(A). Hasil penelitian menunjukkan proporsi cukup besar baik dari gen erm>(B) atau mef>(A) saja maupun kedua gen secara bersamaan pada isolat Streptococcus pneumoniae> yang resisten terhadap eritromisin dan azitromisin. Sedangkan dari 15 isolat Streptococcus pneumoniae> yang peka terhadap eritromisin dan azitromisin tidak ditemukan gen erm>(B) dan mef>(A).

---

Streptococcus pneumoniae>, the leading pathogen of bacterial infection, is responsible for for pneumococcal diseases with severe morbidity and mortality. Macrolides ( e.g erythromycin and azithromycin ) has become drug of choice for pneumococcal diseases, but the prevalence of macrolides-resistant Streptococcus pneumoniae >have been rising in recent years. There are two major mechanisms mediating resistance to macrolides, >ribosomal methylation by >erm>(B) gene, and efflux pump by mef>(A) gene. The aims of this study is to detect erm>(B) and mef>(A) genes in erithromycin and azithromycin-resistant Streptococcus pneumoniae> isolates.

A total of 60 Streptococcus pneumoniae> isolates were analyzed using antimicrobial suscepbility test ( disk diffusion method ) to determine their drug resistance to erythromycin and azithromycin. Among 60 isolates, 33 (55 %) isolates were susceptible, and 27 (45 %) isolates were resistant to erythromycin and azithromycin. The presence of erm>(B) and mef>(A) was determined by PCR. Among of 27 erythromycin and azithromycin Streptococcus pneumonia>-resistant isolates, 7 (25,9 %) isolates carried erm>(B) gene, 6 (22,2 %) isolates carried mef>(A) genes, and 14 (51,9 %) isolates carried both erm>(B) and mef>(A) genes. Of these 27 isolates, 11 ( 40,7 %) isolates belongs to serotype 19 F, with 9 ( 81,8 %) isolates carried both erm>(B) and mef>(A) genes. In conclusion, there was a high proportion of either erm>(B) and mef>(A) genes alone or both of these genes in erythromycin and azithromycin-resistant Streptococcus pneumoniae> isolates. Of 15 erythromycin and azithromycin-susceptible Streptococcus pneumoniae> isolates, no erm>(B) and mef>(A) genes were found."

"Tesis ini membahas mengenai revolution in military affairs (RMA) dalam kebijakan pertahanan Indonesia, yaitu pembangunan postur pertahanan berbasis minimum essential force (MEF/kekuatan pokok minimum) tahun 2010-2014. Tesis ini ingin melihat sejauhmana wacana RMA diadopsi dalam pembangunan kekuatan pokok minimum tersebut dengan melihat kepada perubahan tiga dimensi: teknologi, doktrin, dan organisasi militer Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan didukung data kuantitatif sebagai bahan analisis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia tidak secara resmi mengadopsi RMA, namun wacana RMA telah menjadi salah satu penyebab perubahan dan inspirasi bagi akuisisi teknologi peralatan dan sistem senjata, doktrin, dan organisasi di tubuh TNI. Meskipun demikian, dari berbagai dokumen perencanaan dalam pembangunan MEF terdapat isyarat bahwa Indonesia menuju RMA.

---

This study addresses the revolution in military affairs (RMA) in Indonesia's defense policy, which directed to a defense posture based on the minimum essential force (MEF) 2010-2014. This study would like to see how far the discourse of the RMA was adopted in the minimum essential force by observing the changes in three dimensions of the Indonesian military: technology, doctrine, and organization. This research is a qualitative research which supported by quantitative data for analysis of materials. The results show that Indonesia has not officially adopted the RMA, but the RMA discourse had been one of the causes of change and inspiration for the acquisition of high technology equipment and weapons systems, doctrine, and organizations in the TNI. Nevertheless, from various government planning documents in the development of MEF there is a sign that there Indonesia is towards the RMA."

"ABSTRAKDalam menjaga kedaulatannya, Indonesia membutuhkan kekuatan militer yang dapat digunakan untuk melindungi dan mengendalikan wilayahnya yang luas. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mencoba membangun kekuatan militernya melalui Rencana Strategis Minimum Essential Force MEF . MEF sendiri dibagi menjadi beberapa tahap dalam proses pencapaiannya yaitu tahap I 2009 ndash; 2014 , tahap II 2015 ndash; 2019 , dan tahap III 2020 ndash; 2024 . Namun, proses pencapaian MEF, khususnya MEF tahap II, mengalami hambatan. Hal tersebut terlihat pada kurang terpenuhinya anggaran pertahanan dan pengadaan persenjataan dari target MEF tahap II. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis faktor yang menghambat pencapaian target MEF tahap II. Dalam menjelaskan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan kerangka analisis strategic culture yang terdiri dari variabel sejarah dan geografi. Lebih lanjut, kedua variabel tersebut terbagi menjadi beberapa indikator yang akan menjadi penjelasan faktor penghambat pencapaian target MEF tahap II. Faktor penghambat dari variabel sejarah itu sendiri termasuk terdapatnya dominasi TNI AD dan banyaknya persenjataan darat, terdapatnya persepsi ancaman internal, serta kecenderungan TNI yang berpolitik. Kemudian, faktor penghambat dari variabel geografi ialah besarnya beban wilayah yang harus dilindungi oleh Indonesia, serta anggaran pertahanan yang kurang mencukupi. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam mengatasi permasalahan pencapaian target MEF.

---

ABSTRACT<>br>In maintaining its sovereignty, Indonesia needs military power to protect and control its large territory. Based on that reason, Indonesia has tried to build its military power through strategical plan called Minimum Essential Force MEF . The MEF itself is divided into some phases which includes phase I 2009 ndash 2014 , phase II 2015 ndash 2019 , and phase III 2020 ndash 2024 . However, the accomplishment of MEF, especially MEF phase II, is hampered because of some obstacles. The unfulfilled defense budget and weaponry procurement are the prove of those obstacles. Therefore, this paper attempts to analyze the factor which hamper the accomplishment of MEF phase II. To explain that, this paper uses strategic culture analytical framework which composed by history and geography variables. Furthermore, these variables will be divided into some indicators that act as the hampering factor. The hampering factors from history variable includes the dominance of TNI AD Indonesian Army and high quantities of land weaponry, the perception of internal conflict, and the tendency of TNI Indonesia National Army involvement in politics activity. Then, the hampering factors from geography variable are the burden of territory that needs to be protected by Indonesia, and insufficient defense Budget. In the end, this paper is expected to give recommendation to policy makers to resolve the problem of MEF phase II accomplishment."