Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Merek Indonesia baik yang saat ini maupun yang sebelumnya menganut asas first to file dan asas merek terkenal sekaligus. Sementara itu ada kasus-kasus dimana kedua asas ini berbenturan satu sama lain. Ini terjadi ketika merek senior berbenturan dengan merek junior yang menyandang status merek terkenal. Dalam kasus-kasus ini kedua merek sama-sama tidak didasari itikad buruk. Yang satu telah terdaftar berdasar asas first to file dan yang lain terlahir dari adanya asas merek terkenal. Tidak adil untuk menghilangkan salah satu merek tersebut, keduanya memilik hak yang sama untuk tetap ada. Bagaimana semestinya pengaturan dalam suatu undang-undang merek agar benturan semacam ini dapat diatasi? Penelitian ini akan melihat lebih dalam hukum merek nasional dan penerapannya di pengadilan serta melihat lebih jauh kepada hukum merek asing dan penerapannya guna menemukan formula yang tepat yang dapat ditawarkan untuk disisipkan dalam hukum merek di masa yang akan datang agar hukum merek Indonesi akan memiliki kemampuan untuk menghadapi benturan antar asas dimaksud.

---

The current trademark law of Indonesia as well as the previous one follows the first to file doctrine and well-known mark doctrine at the same time. Meanwhile, there have been cases where those two doctrines are conflicting one another. This happens when a senior mark is in conflict with a junior mark which hold the title of well-known mark. In these cases, both conflicting trademarks do not contain bad faith. One was already there, registered under the first to file doctrine, while the later born under the auspices of the well-known mark doctrine. It is not fair to allow any of those mark vanished. Both has equal right to exist.

How should a regulation in a trademark law be like in order to address such conflict? This research will seek deeper into the national trademark law as well as its enforcement in the court of law of Indonesia and seek further into foreign laws and its enforcement in order to find the correct formula which can be proposed to be inserted into future Indonesian trademark law so that it will have the capability to address the abovementioned conflict of doctrines."

"

Perkembangan bisnis dengan sistem franchise semakin marak. Franchise merupakan suatu sistem pemasaran, dimana pemilik franchise (Franchiser) memberikan hak kepada pemegang franchise (franchisée) untuk memasarkan barang dan jasa franchiser dengan menggunakan merek dagang dan/atau jasa, metode, cara dan format bisnis (standar operasional prosedur) yang ditentukan oleh franehisor untuk jangka waktu teitentu dan di suatu wilayah tertentu. Untuk itu franchisée harus membayar biaya franchise, biaya royalty dan biaya-biaya lainnya kepada franehisor.

Sistem bisnis franchise mulai tumbuh pada tahun 1850 di Amerika Serikat dan berkembang pesat pada tahun 1960-an. Seiiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia sistem bisnis franchise mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dalam bentuk restoran siap saji, binatu, fotocopy, cuci cetak foto, dll. Hubungan dalam sistem franchise dibangun atas dasar hubungan perjanjian, yang dikenal dengan peijanjian franchise. Hubungan - hubungan yang terjalin tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila terjadi sengketa para pihak akan mengupayakan jalur musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak tercapai, maka para pihak akan menempuh jalur pengadilan.

Munculnya franchise telah menimbulkan permasalahan di bidang hukum. Untuk itu pemerintah Indonesia segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/l9V7 tentang Ketentuan Pendaftaran dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Kedua peraturan tersebut dibuat agar kedudukan franehisor dan franchisée diatur untuk meminimalisir perselisihan yang mungkin teijadi. Sampai kini di Indonesia belum terdapat perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah perdagangan dengan sistem franchise. Selama ini praktek yang dilakukan didasarkan pada kesepakatan tertulis dalam bentuk francliisee didasarkan pada asas kebebasan berkontrak seperti tertuang pada pasal 1338 KUHPerdata.

"

"ABSTRAKMerk dagang obat asma yang beredar di Indonesia sangat banyak, dan banyak di antaranya yang mengandung teofilin sebagai zat berkhasiatnya. Zat berkhasiat lain yang juga sering ditemui misalnya efedrin hidrokiorida, bromheksin hidroklorida, gliseril gualakolat, kiorfeniramin maleat, predinosolon, dan lain-lainnya. Umumnya sediaan obat asma ini mengandung lebih dan 1 zat berkhasiat, karena itu sulit untuk menetapkan kadar komponen-komponennya secara simultan tanpa pemisahan terlebih dulu. Untuk memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam tablet obat asma digunakan kromatografi lapisan tipis. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh eluen yang tepat untuk memisahkan teofilin, bromheksin hidroklorida, dan efedrin hidroklorida, dan menetapkan kadar ketiga komponen tersebut secara spektrofotodensitometri. Untuk mencari eluen ini digunakan sistem optimasi prisma. Tiga sampel tablet asma telah ditetapkan kadar teofilin, bromheksin hidroklorida, dan efednin hidroklonidanya secara spektrofotodensitometri setelah dipisahkan dengan kromatografi lapisan tipis menggunakan eluen etanol - 2-propanol - dioksan - amonia dengan perbandingan 12:6:2:0,2. Kadar teofilin, bromheksin hidrokIorda, dan efedrin hidrokiorida pada ketiga sampel tersebut memenuhi syarat (90,0 % - 110,0 % dari kadar yang tertera pada etiket).ABSTRACTThere are a lot of trademarks of asthmatic drugs in Indonesia , and many of them contain theophylline as the active ingredient. Other active ingredients usually found are ephedrine hydrochloride , bromhexine hydrochloride glyceryl guatacolate chlorpheniramine maleate prednisolone , and so on. Usually asthmatic druscontain more than 1 active ingredients , therefore simultaneous determination of the components without preceding separation is complicated. To separate the components of asthmatic drug tablet , thin layer chromatography is used. The purpose of this study are to obtain the most suitable mobile phase to separate theophylline bromhexine hydrochloride , and ephedrine hydrochloride and to determine the quantities of the three components spectrophotodensitometrically. In order to search for this mobile phase , prisma optimization system is used. The quantities of theophylline , bromhexine hydrochloride , and ephedrine hydrochloride in three samples of asthmatic drug tablets have been determined spectrophotcdensitornetrically after being separated with thin layer chromatography using mobile phase consisting of ethanol - 2-propanol - dioxan - ammonia (12:6:2:0,2). The quantities of theophylline , bromhexine hydrochloride , and ephedrine hydrochloride in the three samples meet.. the requirement (90,0 % -110,0 % from the quantity written on the label)."