Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas akhir ini membahas mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi hubungan istimewa di PT JMA. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen transfer pricing guna menjadi bukti pendukung bagi otoritas perpajakan Indonesia yang menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berada pada tingkat harga yang wajar dan bebas dari upaya penghindaran pajak.Analisis dalam penelitian ini meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan indikator tingkat laba, perhitungan indikator tingkat laba berdasarkan laporan keuangan, penentuan kriteria dan pengolahan data pembanding, dan kesimpulan hasil rentang kewajaran.

---

ABSTRACTThis final project discusses the application of the arm`s length principle in Affiliated Party Transactions at PT JMA. The application of the arm`s length principle is part of the process of drafting transfer pricing documents to be supporting evidence for the Indonesian taxation authority which explains that transactions conducted by companies with related parties are at a reasonable price level and free from tax avoidance efforts.The analysis in this study includes identification of special relationships and affiliate transactions, comparative analysis, selection of transfer pricing methods, selection of profit level indicators, calculation of profit level indicators based on financial statement, determining criteria and processing of comparative data, and conclusions on the arm`s length range."

"Laporan magang ini menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi PT A yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam TP Documentation yang dipersiapkan oleh KAP PTR. Sebagai wajib pajak yang berkewajiban untuk menyusun dokumen penentuan harga transfer sebagai dokumen pendukung untuk pelaporan perpajakan, transaksi afiliasi yang dilakukan harus dianalisis dan dilaporkan melalui dokumentasi transaksi istimewa untuk melihat implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diterapkan agar bebas dari upaya penghindaran pajak. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi yang dimiliki, analisis fungsional, aset, dan risiko, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan dan perhitungan indikator tingkat laba, analisis ekonomi atas masing-masing transaksi afiliasi, hingga kesimpulan hasil analisis. Dalam pembuatan dokumentasi wajib untuk mengacu pada peraturan mengenai transfer pricing terutama Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

---

This internship report analyzes the application of the arm’s length principle in PT A's affiliated transactions which then discussed further in the TP Documentation prepared by KAP PTR. As a taxpayer who is obliged to prepare transfer pricing documents as supporting documents for tax reporting, affiliated transactions carried out must be analyzed and reported through transfer pricing documentation to see the implementation of the arm’s length principle that are applied so that the affiliated transactions are free from tax avoidance efforts. The analysis includes identification of related-party relationships and affiliated transactions done during the fiscal year, functional, asset, and risk analysis, comparability analysis, selection of transfer pricing methods, selection and calculation of profit level indicators, economic analysis of each affiliated transaction, and the conclusion of the analysis results. In preparing the documentation, taxpayers must refer to the regulations regarding transfer pricing, especially the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 213/PMK.03/2016 concerning Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Retained by Taxpayers Conducting Transactions with Related Parties, and Management Procedures."