Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas aspek-aspek hukum yang timbul dengan adanya perizinan pengoperasian Wilayah Kerja Migas khususnya wilayah kerja Lepas pantai dalam kaitannya dengan benturan peraturan perudang-undangan antara sektor Migas dengan Pelayaran. Penilitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar perizinan-perizinan baru (pelayaran sebagai salah satunya) yang ada yang bersinggungan dalam pengelolaan Wilayah Kerja Migas terutama wilayah kerja Lepas pantai menimbulkan ketidakpastian hukum dan usaha yang berakibat pada pembengkakan biaya operasi Badan Usaha Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas maupun Pelayaran itu sendiri. Di dalam penelitian ini di berikan tiga contoh kasus dimana mempunyai perspektif yuridis yang berbedabeda. Pada satu kasus mengakibatkan ketidakpastian usaha dalam sektor Migas, sementara kasus lain pada sektor Pelayaran. Harapannya ketiga contoh kasus ini setidaknya dapat menjadi sumber inspirasi hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam kegiatan yang berhubungan dengan area lepas pantai, baik sektor Migas, sektor Pelayaran maupun sektor-sektor lain yang terkait seperti perikanan laut lepas dan sebagainya. Dengan penelitian ini paling tidak memberikan inspirasi untuk perlu segera merumuskan penyelesaian masalahmasalah terkait tumpang tindih peraturan perundang-undangan sehingga masingmasing sektor dapat memberikan sumbangsih terbaik kembali kepada bangsa, negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

---

This study was discussing the legal aspects that arisen due to operations permit on Oil and Gas working area especially for Offshore working area in relating to the conflict between Oil and Gas Regulation and Shipping Regulation. This study is a normative juridical study. Result of this study stated that most of the permits (shipping as one of the example) which intersected with an Oil and Gas Working Area has creating a legal and business uncertainties which impacted on operational cost from both Oil and Gas business entities and Shipping itself. There are three example cases that were studied which has a differentiate juridical point of view. One case was creating a business uncertainty in Oil and Gas sector, while on the other cases in shipping sector. It is expected that those three example cases at least could made a legal source inspiration to all Stakeholders which involving activities related to offshore area, Oil and Gas, shipping as well as other sectors such us fishery etc. With this study at least would give an inspiration to urgently formulize a solution in relate to overlaping regulation cases hence each sector could gives the best contribution back to the Nations, the state and would be used for the welfare of the whole people of Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi asas cabotage dalam hukum positif Indonesia terhadap kapal penunjang Migas (Migas) atau anjungan Migas yang beroperasi di wilayah lepas pantai yang termasuk dalam wilayah laut zona ekonomi ekslusif (ZEE) maupun landas kontinen dimana ketentuan hukum internasional berlaku, kesesuainnya dengan ketentuan WTO yaitu ketentuan General Agreement on Trade In Services (GATS) dan schedule of commitment Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang di dukung oleh penelitian empiris. Dengan rumusan pengertian kapal yang meliputi juga floating platforms di lepas pantai (dalam hal ini termasuk rig-rig, anjungan Migas lepas pantai) sepanjang berada dalam yuridiksi dan kedaulatan Indonesia yaitu berada di laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman maka asas cabotage berlaku terhadap kapal dan floating platforms tersebut. Sedangkan menurut hukum positif Iindonesia asas cabotage tidak berlaku di landas kontinen dan ZEE namun dalam pelaksanaannya berlaku karena dalam operasional tersebut harus melalui Pelabuhan, laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Implementasi asas cabotage belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena pemerintah masih memberikan dispensasi terhadap penggunaan kapal asing untuk usaha Migas lepas pantai melalui Permenhub No.46 Tahun 2019, namun peraturan ini secara substansi tidak sejalan atau bertentangan dengan asas hukum lex superior derogate legi inferiori. Pengaturan asas cabotage merupakan bagian dari prinsip yang diatur dalam GATS tentang domestic regulation, dan WTO tetap mengakui eksistensi kedaulatan negara anggotanya. Hasil penelitian menyarankan perlu menyempurnakan hukum positif Indonesia sebagai peraturan domestik untuk menyesuaikan dengan perkembangan liberalisasi jasa angkutan laut khususnya penggunaan kapal asing untuk menunjang usaha Migas lepas pantai di Indonesia dan memberikan kelonggaran bagi armada angkutan laut asing pada kegiatan Migas lepas pantai.......This focus of this study is assesed implementation of the cabotage principle in Indonesian positive law to offshore oil and gas supporting vessels or oil and gas platforms operating in offshore areas that are included in the exclusive economic zone (EEZ) sea area or the continental shelf where international law provisions apply, the compliance with WTO provisions namely the provisions of the General Agreement on Trade in Services (GATS) and Indonesias schedule of commitment. This research applies a normative juridical approach which is supported by empirical research. With the formulation of the definition of a vessel which includes offshore floating platforms (in this case including rigs, offshore oil and gas platforms) as long as it is within the jurisdiction and sovereignty of Indonesia, which are in the territorial sea of Indonesia, archipelagic waters and inland waters, the cabotage principle applies to vessel and floating platforms. Meanwhile, according to positive Indonesian law the cabotage principle does not apply to vessel and floating platforms on the continental shelf and EEZ, but in practice the cabotage principle also applies because vessel and floating platforms in these operations must go through ports, territorial seas, archipelagic waters and inland waters. Implementation of the cabotage principle cannot yet be fully implemented because the government is still giving dispensation for the use of foreign vessel for offshore oil and gas business through Permenhub No.46 of 2019, but this regulation is substantially not in line with or against the legal principle of the lex superior derogate legi inferiori. Implementation of the cabotage principle is part of the principles that is regulated in GATS regarding domestic regulation, and the WTO continues to recognize the existence of the sovereignty of its member countries. The results suggest that it is necessary to improve Indonesias positive law as a domestic regulation to adjust to the development of liberalization of sea transportation services, especially the use of foreign vessels to support offshore oil and gas businesses in Indonesia and to provide leeway for foreign marine transportation fleets in offshore activities."

"ABSTRAKPlatform Jacket yang telah difabrikasi di darat akan dibawa/ ditransportasi ke site dengan menggunakan kapal tongkang (barge) untuk di-install di lapangan migas. Selama proses transportasi diperlukan suatu pengikatan struktur jacket ke deck barge agar struktur Jacket tetap stabil diatas barge. Sistem pengikatan yang disebut seafastening ini harus di desain kuat untuk menerima beban yang diakibatkan oleh pergerakan (motion) kapal, yakni tiga gerakan translasional (surge, sway, heave) dan tiga gerakan rotasional (pitch, roll dan yawn). Gerakangerakan ini menimbulkan percepatan pada barge yang berakibat timbulnya gaya tambahan pada struktur diatasnya dan hal ini mempengaruhi tegangan pada seafastening. Perangkat lunak Multi Operational Structural Computer System (MOSES) dipergunakan sebagai alat bantu untuk permodelan Barge dan Jacket, serta perhitungan karakteristik Response Amplitude Operator (RAO) yang diakibatkan oleh beban lingkungan.Selanjutnya untuk menghitung tegangan yang terjadi pada seafastening, digunakan perangkat lunak Structural Analysis Computer System (SACS) dengan pembebanan berupa beban mati, beban angin dan beban inersia yang diakibatkan oleh motion kapal tongkang/ Barge. Besarnya tegangan harus memenuhi kriteria Unity Check (UC).

---

ABSTRACT

Platform Jacket which fabricated in yard will be transported to the site with barge for installation. During the transport process, strong fastening system from jacket to deck barge is required so that the Jacket Structure remains stable on Barge. Fastening system that called seafastening must be in strong designs to accept the load caused by the movement of the barge, three translational motion (surge, sway, heave) and three rotational movement (pitch, roll and yawn). These movements cause the acceleration of the barge which result in the emergence additional force on the structure above, and this influences the stress at seafastening. Multi Operational Structural Engineering Simulator (MOSES) software is used as a tool for modeling of Barge and Jacket, as well as the calculation of the characteristics Response Amplitude Operator (RAO) caused by environmental.

Furthermore, to calculate the stress that occurs in seafastening, software Structural Analysis Computer System (SACS) is used, with the loads on a construction during seafastening is dead load of the structure, wind load and innertia load caused by the motion of barge / Barge. The magnitude of the stress of seafastening must meet the criteria of Unity Check (UC)."

"Fokus pada penelitian ini adalah melakukan kajian tekno-ekonomi sistem purifikasi minyaktransformer untuk industri migas lepas pantai. Tantangan yang dihadapi adalah merancangsebuah desain sistem purifikasi yang cocok untuk area operasi yang terbatas, tidakmengganggu operasi (secara online), dan dilakukan tanpa keluar dari pipa / sistemtransformer sesuai dengan regulasi yang berlaku (closed loop). Metodologi yang digunakanpada penelitian ini adalah menggunakan studi literatur penelitian-penelitian sebelumnya,penelusuran pasar, dan data kontrak yang berlaku di industri migas Indonesia. Kajiandiawali dengan melakukan review metode purifikasi yang dapat dilakukan secara onlinedan closed loop terhadap lima (5) metode antara lain: sedimentasi alami, filtrasi, adsorpsi,degassing & dehydration¸dan penambahan zat aditif. Metode-metode purifikasi yangmemenuhi syarat online dan closed loop (yaitu filtrasi, adsorpsi, dan degassing &dehydration) kemudian dikombinasikan menjadi tiga (3) sistem purifikasi dan dievaluasikesesuaiannya terhadap kontaminan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem purifikasiyang cocok untuk industri hulu migas lepas pantai Indonesia adalah kombinasi metodefiltrasi (pre-filter dan filter primer) – degassing & dehydration – filtrasi sekunder denganflow rate 10 liter per menit. Sistem yang paling sesuai adalah yang terdiri dari proses prefilterdan filtrasi primer yang memiliki kemampuan penyaringan partikel hinnga 50 mikrondan penurunan tekanan 0,01 MPa, dilanjutkan proses degassing & dehydration beroperasipada tekanan vakum -0,08 MPa gauge dan suhu 65 0C, dan diakhiri dengan filtrasi sekunderdengan spesifikasi filter sama dengan filtrasi pertama. Investasi sistem purifikasi ini cukupmurah dan ekonomis dengan biaya kapital Rp107.305.658,50, nilai IRR 43,33%, NPVRp340.315.914,00, dan payback period selama 2,47 tahun.......The focus of this research is to conduct techno-economic analysis for investment onpurification system of transformer oil in offshore oil and gas industry. The challenges of thepurification system are the design shall be appropriate for limited space area, no productiondisruption (works online), and conducted without discharging from the pipe / transformersystem in accordance with regulations (closed loop). The methodology of this research isconducting literature study and review to previous researches, market assessment, andexisting contract data which applied in oil & gas industri of Indonesia. The study beginswith a review to purification methods which can be conducted online and closed looply intofive (5) methods which are: natural sedimentation, filtration, adsorption, degassing &dehydration¸ and the additives. Purification methods that meet the online and closed looprequirements (which are filtration, adsorption, and degassing & dehydration) are thencombined into three (3) purification systems and evaluated for their contaminant suitability.This research conclude that the most appropriate purification system is the combination offiltration (pre-filter & primary filter) – degassing & dehydration – filtration methods withflow rate 10 liters per minute. The most appropriate system is consisting of pre-filter andprimary filtration process which can filter the partikel up to 50 microns with drop pressure0.01 MPa, followed by degassing & dehydration process which operated at pressure -0.08MPa gauge and temperature 65 0C, and finalized by secondary filtration process with thesame specification with primary filter. The purification system investment is quite cheapand economical with capital expenditure Rp107.305.658,50, IRR value 43,33%, NPVRp340.315.914,00, and payback period 2,47 years."

"Perkembangan teknologi bidang kelautan semakin pesat seiring dengan kebutuhan zaman. Aktivitas eksploitasi sektor migas sudah merambah pada wilayah Deep Water sampai Ultra Deep Water. Namun pada realitasnya Indonesia belum mampu berperan aktif dalam pengembangan teknologi Mobile Offshore Platform Unit yang biasa digunakan untuk eksploitasi migas pada wilayah diatas. Hal ini dapat dilihat dari jenis anjungan yang digunakan pada eksploitasi migas lepas pantai masih banyak menggunakan struktur fixed platform dan lokasi eksploitasi masih terbatas pada wilayah perairan dangkal. Padahal Indonesia memiliki luas wilayah laut yang cukup besar, penggarapan cadangan migas pada wilayah perairan laut dalam harus mulai dilakukan, seperti di perairan Laut Arafura blok Masela yang diprediksi memiliki potensi gas alam hingga 20 tcf (trilion cubic feet) dan cadangan minyak bumi sebesar 24,36 mmstb (million stock tank barrels). Pada penelitian ini dilakukan studi kasus perancangan sebuah anjungan semi-submersible yang berfungsi sebagai Production Platform Unit yang digunakan pada eksploitasi migas di blok Masela, Laut Arafura. Rancangan tersebut dilengkapi dengan sistem pemosisian dinamik (dynamic positioning system) yang diuji pada skala model. Hasil dari eksperimen pada model uji tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi dari penerapan sistem kontrol posisi Inertial Measurement Unit dan sensor ultrasonik terhadap beban lingkungan.

---

Technology development in marine sector has a rapid development in line with the needs of the era. The exploitation activity of oil and gas sector has been expanded to the deep sea area until ultra deep sea area. Whereas in reality, Indonesia is unable to contribute actively in the technology development of Mobile Offshore Platform Unit which used for oil and gas exploitation in those area. It can be seen on the fact that the exploitation of offshore oil and gas still use fixed structure and the location of platform exploitation still limited to the shallow water areas. While Indonesia has a large sea area, the cultivation of oil and gas reserves in the sea area should begin to planned carefully, as in the Arafura Sea Masela block which was predicted have potential of natural gas reach out 20 tcf (trilion cubic feet), the petroleum reserves by 24, 36 MMSTB (million stock tank barrels). In this study, there is a study case of semi-submersible rig design that serves as a Production Platform unit used in oil and gas exploitation in the Masela Block, the Arafura Sea. The design is completed with a dynamic positioning system (DPS) which has been tested at scale models. Results of experiments on the test model is used to determine the accuracy of the application of a simple position control system that is using The Measurement Inertial Unit and ultrasonic sensors on the environment resistance."