Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDewasa ini pembangunan kesehatan yang memasuki periode Pembangunan Jangka Panjang II masih ditandai oleh tingginya angka kematian ibu (AKE) dan angka kematian bayi (AKB).Salah satu mata rantai yang berhubungan dengan kematian ibu adalah pelayanan antenatal disamping mata rantai lain yang tidak kalah pentingnya adalah persalinan. Pelayanan antenatal di Kabupaten Cianjur masih belum sesuai dengan standar minimal pelayanan antenatal "5T ", masih ada ibu hamil yang tidak ditimbang, tidak diukur, tekanan darahnya, tinggi fundusnya, tidak diberi imunisasi TT lengkap, dan tablet tambah darah minimal 90 tablet.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kepatuhan bidan desa terhadap standar minimal pelayanan antenatal "5T" dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal "5T"di Kabupaten Cianjur tahun 1998, dengan menggunakan rancangan cross sectional serta analisis statistiknya menggunakan analisis chi- square. Sedangkan sampel penelitian ini adalah bidan desa yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan pengambilan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling.Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa kepatuhan bidan desa terhadap standar pelayanan antenatal "5T " masih rendah (32,7 %). Dan dari analisa bivariat memperlihatkan adanya hubungan antara sikap dengan kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal " 5T " (p < 0,05). Ada hubungan antara lama bekerja dengan kepatuhan bidan terhadap standar minimal pelayanan antenatal "5T" (p < 0,05).Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepatuhan bidan terhadap standar minimal antenatal "5T " masih rendah dan ada hubungan yang bermakna antara sikap, lama kerja dengan kepatuhan bidan terhadap standar minimal pelayanan antenatal 5T.Saran, perlu adanya peningkatan sikap bidan melalui supervisi, motivasi dan kelengkapan sarana untuk pelayanan antenatal.Daftar Pustaka : 41 (1980 - 1998).

---

ABSTRACT

Analysis of Village Midwife Compliance on Minimum Standard of Antenatal Care Services "5T" in District of Cianjur in 1998.Currently, the National health development which has entered the second long term development period is still marked by a high maternal mortality and infant mortality rate.

One of important related chains to maternal mortality rate is the antenatal care services besides the delivery. The antenatal services in District of Cianjur has not yet corresponded to minimal standard of antenatal services "5T", there still exists pregnant women who are not weighed, whose blood pressure and fundus uteri are not measured, some of them have not received yet TT immunization and minimum of 90 ferrous tablets.

The aim of this research is to obtain a description of village midwife compliance level on minimal standard of antenatal services "5T" in District of Cianjur and other factors which are related to it. A cross sectional study was used with statistical analysis using chi-square analysis. Samples of this study are midwives in Health Office in District of Cianjur. Samples are taken using simple random sampling.

This research shows that compliance of village midwife on the minimum standard of antenatal services is still low (37,7 %). The bivariate analysis shows relation between the attitude and compliance of midwife on the antenatal sevices standard "5T". There is also a relation between the length of work time and midwife compliance on the antenatal services standard "5T" (p < 0,05).

From this research it is concluded that compliance of the midwife on the antenatal care services standard is still low and there is a significant correlation between the attitude and the length of work with the compliance of village midwife on the antenatal care services standard "5T.

Improving the attitude of village midwife through supervision, increasing motivation and providing adequate facilities for the antenatal services are needed.

References : 41 (1980 - 1998)"

"Pelayanan ibu hamil yang sesuai standar di Indonesia hanya sekitar 19%. Penelitian ini untukmengevaluasi pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu di Puskesmas perkotaan di wilayahKota Tangerang Selatan. Analisis dilakukan melalui kualitas dokumentasi pelayananantenatal atau antenatal care (ANC) di Puskesmas serta alternatif solusi perbaikan kualitasANC melalui model monitoring pelayanan antenatal berbasis teknologi informasi. Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan mengambil pemberi layananantenatal serta penerima layanan antenatal di Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan.Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pencatatan masih kurang lengkap. Permasalahanutama dari kurangnya kualitas tersebut adalah beragamnya dokumentasi yang harus diisisecara manual oleh Bidan. Survei terhadap penerima pelayanan yaitu ibu hamil,menunjukkan bahwa ketepatan waktu kedatangan ibu di Puskesmas dipengaruhi oleh faktorsosial seperti: status pekerjaan, penghasilan, mengetahui alasan kedatangan ANC, adanyapenjelasan diagnosis, dan jenis pencatatan jadwal ANC. Sedangkan faktor yangmempengaruhi pelayanan sesuai standar adalah pendidikan, status pekerjaan, dukungankomunitas (kader) dan dukungan dari Bidan. Hasil ini merekomendasikan penggunaanteknologi informasi dalam pelaksanaan monitoring pelayanan antenatal terpadudirekomendasikan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang dijalankan saatini. Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang aspek sosial dan teknikal yangmempengaruhi kesiapan Puskesmas dalam mengadopsi Sistem Teknologi Informasi.Mayoritas Bidan dan Kader di Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan telah siap untukmenggunakan sistem monitoring pelayanan antenatal berbasis teknologi informasi.Sementara dari hasil pengujian keberpakaian menggunakan metode System Usability Scaleterhadap desain sistem monitoring dan registrasi ibu hamil (SIMORI) memperlihatkan bahwadesain tersebut dapat diterima oleh pengguna. Kesimpulan dari penelitian ini adalah modelmonitoring antenatal care terpadu berbasis Teknologi Informasi seperti sistem monitoringdan registrasi ibu hamil (SIMORI) yang di desain sesuai kebutuhan pengguna. Sistem inidirekomendasikan untuk mengintegrasikan proses pelayanan antenatal, mempermudahproses monitoring standar pelayanan antenatal di Puskesmas, dan pemantauan sendiri olehibu hamil.Currently, only 19% of pregnant women in Indonesia have received the minimum standardfor antenatal care (ANC). Thus, the objective of this study is to evaluate the quality of ANCservices in South Tangerang District, an urban area of Banten Province through measuringthe quality of ANC documentation and factors related to the quality of ANC. Analysis ofANC service standards through the evaluation of ANC documentation in Puskesmas wascarried out to provide a positive contribution to the government as well as healthorganizations and offer an alternative solutions to improve the quality of ANC standardsthrough designing a monitoring and registration system for pregnancy named SIMORI. Thisresearch is a descriptive study with qualitative and quantitative approaches. The participantsof this study were health workers who directly related to the ANC services such as healthmanagement consist of 70 midwives, 140 community health workers and 207 pregnantwomen who visited the Government Primary Health Care of South Tangerang District forANC. The result of the study shows that the quality of the ANC documentation in cohortbook is still poor with only 38% of the records completely filled by the midwives. The mainproblems in the current ANC monitoring process from the midwives perspective are thenumbers of book that must be filled and the high workload due to the large number ofpatients. Meanwhile, from the perspective of pregnant women, the result shows that thepunctuality of ANC visit in urban Puskesmas is strongly related to the social factors such asemployment status, awareness to know the reason for ANC visit, the reminder usage anddiagnosis information from midwife. While factors related to the basic standard for ANCwere related to level of education, environmental support from community health workers,and working status. Furthermore, the health providers and pregnant women readiness foreHealth implementation shows positive results where most of the health workers are readyto implement an electronic monitoring system for pregnant mother. The conclusion of thisstudy is that the design of a monitoring and registration system for pregnant women(SIMORI) can be recommended to integrate the antenatal, to improve the monitoring processfor minimum standard of ANC and to self-monitored system for pregnant women"

"Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (“IA-CEPA”), adalah perjanjian perdagangan yang baru-baru ini disimpulkan, yang mencakup ketentuan Persyaratan yang Adil dan Berkeadilan, Fair and Equitable Treatment, (“Persyaratan FET”)sebagai standar perlakuan bagi investor asing, dan klausula Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (“PSIN”) sebagai metode penyelesaian sengketa yang disepakati dalam hal timbul perselisihan di antara para pihak. Ada dua poin utama IA-CEPA yang dibahas dalam tesis ini.Pertama, tesis ini meneliti perbedaan dalam menggunakan Hukum Kebiasaan Internasional tentang Perlakuan Standar Minimum (“PSM”),sebagai standar Persyaratan FET, dan Persyaratan FET hanya terbatas pada Penolakan Keadilan, sebagai dua standar yangdisebutkan dalam IA-CEPA. Kedua, penelitian tentang bagaimana efek yang berbeda dari Persyaratan FET akan mempengaruhi konsistensi antara Persyaratan FET dengan Klausa PSM di IA-CEPA. Melalui metode penelitian hukum normatif yuridis, ditemukan bahwa pertama, Hukum Kebiasaan Internasional PSM akan memberikan cakupan yang lebih luas dari Persyaratan FET di luar hanya penolakan keadilan, dan kedua, bahwa setiap perselisihansehubungan dengan Persyaratan FET di IA- CEPA terlepas dari formulasinya akan konsisten dengan Klausa PSIN di IA-CEPA. Dengan demikian, reformulasi tentang Persyaratan FET dalam IA-CEPA disarankan untuk menetapkan batasan yang jelas tentang ruang lingkup Persyaratan FET.......The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement is a trade agreement recently concluded, which includes the provisions of Fair and Equitable Requirements (“FET Requirements”) as the standards of treatment for foreign investors, and Investor-State Dispute Settlement (“ISDS”) Clause as an agreed dispute resolution in the case that a dispute arise between the parties. There are two key points of the IA-CEPA that is discussed in this thesis. Firstly, this thesis researches the difference in using International Customary Law of the Minimum Standard Treatment as the standards of FET Requirements, and FET Requirements to only limited to a Denial of Justice, as the two standards mentioned in the IA-CEPA. Secondly, the researches on how the different effects of FET Requirements would affect the consistency between the FET Requirements with the ISDS Clause in the IA-CEPA. Through a juridical normative legal research method, it was found that first, the International Customary Law of MST would render a wider scope of FET Requirements beyond only denial of justice, and second, that any dispute in relation with the FET Requirements in the IA-CEPA irrespective of its formulation would be consistent with the ISDS Clause in the IA-CEPA. Thus, a reformulation on the FET Requirements in the IA-CEPA is suggested establish clear limitations on the scope of FET Requirements."