Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri PM ESDM No. 28 Tahun 2009 terutama terkait keabsahan penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain Asing yang masih dilakukan setelah berakhirnya masa transisi dalam PM ESDM No. 28 Tahun 2009 dan prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yang relevan ACIA dan BIT Indonesia-Singapura serta UU No. 25 Tahun 2007. Kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional memberikan efek terhadap ketidakpastian penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain serta komitmen Pemerintah Indonesia atas prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yaitu ACIA dan BIT Indonesia-Singapura. Sehubungan dengan permasalahan tersebut penulis melalui metode penelitian hukum normatif mengkaji keabsahan penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain oleh Pemegang PKP2B sebagaimana dibahas dalam Putusan Mahkamah Agung Queensland QSC 332 Tahun 2013, dan keselarasan ketentuan kewajiban tersebut dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yang relevan. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain yang telah dilakukan sejak sebelum berlakunya PM ESDM No. 28 Tahun 2009 tetap sah, dan ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional memiliki potensi pertentangan dengan prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yang relevan. Sehingga penulis menyarankan Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Lokal atau Nasional.

---

ABSTRACT
This paper analyses on provisions of the mandatory use of Local or National Mining Services Company in Indonesia as required by Law No. 4 Year 2009 and the Minister Regulation of ESDM No. 28 Year 2009, particularly on validity of using the Other Foreign Mining Services Company which is being engaged upon end of transition period provided in the Minister Regulation of ESDM No. 28 Year 2009, and national treatment principle provided in relevant international agreements ACIA and BIT Indonesia Singapore as well as Law No. 25 Year 2007. The mandatory use of the Local or National Mining Services Company affects to certainty of using the Other Mining Service Company and national treatment commitment of the Indonesian Government in relevant international agreements ACIA and BIT Indonesia Singapore . In respect with such issues, the writer by using normative legal research analyse validity of using the Foreign Mining Services Company by the CCoW Holder as elaborated in the Supreme Court of Queensland Decision 332 of 2013, and conformity between such mandatory provisions and the Indonesian Government commitment on national treatment provided in relevant international agreements. According to this research, the writer concludes that the use of Other Mining Service Company which has been done as of the entry into force of the Minister Regulation of ESDM No. 28 Year 2009 is still valid, and provisions on the mandatory use of the Local or National Mining Service Company potentially conflicts with national treatment principle stipulated under relevant international agreements. Therefore, the writer recommends the Indonesian Government to review provisions on the mandatory use of Local or National Mining Services Company.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain itu, membahas mengenai akibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Serta akibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakan sendiri kegiatan penambangan dan pengolahan pemurnian. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha jasa pertambangan batubara dilaksanakan berdasarkan pasal 124 UU Minerba yaitu dengan mewajibkan pemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, serta mewajibkan pemegang IUP dan IUPK melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri. Akibat hukum dari ketentuan kewajiban pemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasa lokal dan/nasional menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap perusahaan jasa pertambangan lokal dan perusahaan jasa pertambangan asing, dan hal ini melanggar prinsip national treatment yang diakui dalam perjanjian perdagangan internasional. Adapun akibat hukum kewajiban pemegang IUP atau IUPK melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri menyebabkan pemegang IUP atau IUPK wajib mengakhiri atau tidak memperpanjang perjanjian kerjasama dengna perusahaan jasa pertambangan, dan hal ini berpotensi menimbulkan gugatan hukum. Hasil penelitian ini secara umum menyarankan agar kegiatan usaha jasa pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan didukung dengan regulasi yang lebih jelas tentang pengaturan perusahaan jasa pertambangan asing.

---

Abstract
This thesis discusses how the implementation of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Mining Law) in regards to coal mining services business. Furthemore will discuss the legal consequences the obligation of holders of IUP or IUPK to use the services of local and/or national mining services companies and the obligations of IUP or IUPK holders to carry out its own mining and refining process. The method used in this study is juridical-normative approach. The results showed that coal mining services based on article 124 of Mining law, namely by requiring the IUP or IUPK holders to use of local/national mining service companies and carry out its own mining and refining process. In regards to the legal effects of obligation for IUP or IUPK holders to prioritize usage of local/national mining services companies, causing different treatment to foreign companies and local/national companies, and this violates the principles of national treatment which is recognized within international trade agreements. In additon, the legal effect of IUP or IUPK holders to conduct their own mining and refining process shall terminate or not renew a cooperation agreement with mining service company, and this could potentially lead to legal action. The result of this research suggest in general that mining service business activities which are supported by mining regulation clearer about setting foreign mining service.